Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"Kondisi gaya hidup masyarakat Indonesia yang kurang sehat menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan di Indonesia. Jika kondisi kesehatan ini tidak diperhatikan dengan baik, Indonesia akan tertinggal dari negara lain dalam persaingan global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan membuat program yang dinamakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / Menkes / 52/2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaannya. dari Program PIS-PK. Program PIS-PK telah dilaksanakan di berbagai Provinsi dan Kabupaten / Kota. Salah satu kabupaten / kota yang telah melaksanakan program tersebut adalah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program PIS-PK di Kota Depok Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positive dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program PIS-PK di Kota Depok tahun 2018 masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Faktor Sosial Budaya Masyarakat. yang tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan pembenahan terhadap masing-masing faktor tersebut, seperti perbaikan komunikasi Program, Penambahan Sumber Daya dan Anggaran serta perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia agar kedepannya terlaksananya Program PIS-PK di Kota Depok. bisa berjalan lebih baik.

---

The unhealthy condition of the Indonesian people's lifestyle is one of the factors that hinders the pace of development in Indonesia. If this health condition is not properly considered, Indonesia will lag behind other countries in global competition. Therefore, the Indonesian Government through the Ministry of Health created a program called the Healthy Indonesia Program with a Family Approach through the Minister of Health Decree Number HK.02.02 / Menkes / 52/2015 and Ministry of Health Regulation Number 39 of 2016 concerning the implementation of the PIS-PK Program. The PIS-PK program has been implemented in various Provinces and Districts / Cities. One of the districts / cities that has implemented the program is Depok City. This study aims to describe the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 and the factors that influence the implementation of the Program. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 is still not going well. This is influenced by several factors such as Communication, Human Resources, Budget, Facilities and Infrastructure, as well as Community Socio-Cultural Factors. which are available. Therefore, the Government must make improvements to each of these factors, such as improvements to Program communication, Addition of Resources and Budget as well as improvements to available facilities and infrastructure so that in the future the implementation of the PIS-PK Program in Depok City can run even better.

"

"ABSTRAKProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS PK merupakancara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan aksespelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan mendatangi keluarga. Salahsatu tujuan PIS PK adalah mendukung Standar Pelayanan Minimum SPM agar semuaorang mendapat jenis dan mutu pelayanan sesuai dengan rentang usia dan kondisikesehatannya secara minimal. Skala prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehatsalah satunya adalah menanggulangi penyakit tidak menular termasuk hipertensi,Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa yang semakin hari prevalensinya semakinmeningkat. Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa merupakan salah satuindikator keluarga sehat dalam PIS PK untuk mencapai SPM.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan pembiayaan hipertensi,diabetes melitus dan gangguan jiwa untuk mendukung pelaksanaan PIS PK di kotaDepok termasuk permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Kesiapan pembiayaanhipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa dihitung dengan menggunakan metodecosting SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan untuk kegiatanPIS PK digunakan untuk sosialisasi, edukasi dan pendataan. Mengacu pada perhitungancosting SPM, Depok mampu melaksanakan SPM untuk Pelayanan Dasar Hipertensi,Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa karena hanya menggunakan 1,38 APBDKesehatan Belanja Langsung Non Gaji Kota Depok.Dinas Kesehatan Kota Depok belum siap dalam melaksanakan PIS PK dalamhal komitmen, SDM, dan anggaran. Saat ini Dinas Kesehatan Depok sudah memahamiPIS PK namun pelaksanaannya tergantung pada ketersediaan pembiayaan yang berasaldari pencairan anggaran DAK Non Fisik. Hal ini disebabkan karena terdapat jeda waktucukup lama antara proses pengusulan dan realisasi pencairan anggaran sementara SDMterbatas. Diperlukan proses perencanaan yang lebih optimal serta pengalokasian SDMsesuai kebutuhan.

---

ABSTRACTHealthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is a way to expandPuskesmas rsquo reach and coverage and providing closer access to health services throughfamily home visitations. Overcoming non communicable diseases i.e., hypertension,diabetes mellitus and mental disorder is a national priority in achieving HealthyIndonesia Indonesia Sehat . One of the goals of PIS PK is to support the MinimumService Standards SPM assuring everyone receives the minimum requirements of typeand quality of services in accordance with the range of age and health. The prevalenceof non communicable diseases continues to increase, even though communicablediseases remain at high rates. Managing non communicable diseases specificallyhypertension, Diabetes Mellitus and mental disorders are among the indicators ofhealthy families in achieving SPM in PIS PK.This study aims to determine the readiness of financing directed forhypertension, Diabetes Mellitus and mental disorders to support the implementation ofthe PIS PK in the city of Depok, as well as uncover challenges faced. This researchutilizes a qualitative approach through in depth interviews and study of relateddocuments. Analysis of readiness of financing for hypertension, Diabetes Mellitus andmental disorder is calculated using the SPM costing method. The results indicatedhealth spending for PIS PK activities were utilized for socialization, education and datacollection. Referring to SPM costing calculation, the City of Depok was able toimplement SPM for hypertension, Diabetes Mellitus and Mental Disorder with usingonly 1.38 of the total APBD non salary APBD .Depok City Health Office is not ready in implementing PIS PK, specifically interms of commitment, human resources, and budget. Though already familiar with PISPK, Depok City Health Office states due to its limited resources, PIS PKimplementation depends on the availability of funding from DAK Non Physicaldisbursement that tends to have a lengthy lag time between the proposal process and therealization of the disbursement. The preparation of fnancing PIS PK requires a moreoptimal planning process and allocation of human resources as needed. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Faktor penyebab stunting menurut WHO 2013 secara komprehensif diuraikan menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Prevalensi Balita stunting di Indonesia tergolong cukup tinggi dan distribusinyapun tidak merata, antara desa kota maupun antar provinsi. Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran prevalensi stunting, capaian indikator PISPK, serta bagaimana hubungan 12 indikator PISPK dengan prevalensi stunting di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2017. Desain penelitian ini adalah studi crossectional dengan sampel sebanyak 452 kabupaten/kota di Indonesia, menggunakan data sekunder prevalensi stunting dan 12 indikator program PIS-PK. Analisis statistik yang di lakukan yaitu univariat,Uji korelasi Spearmen dan Pearson serta analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi linear ganda.Hasil penelitian ini menunjukkan. Hasil uji bivariat di peroleh variabel dengan prevalensi stunting yang berhubungan secara signifikan adalah persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat - , persentase keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional JKN - , persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap - , persentase ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan - , persentase penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standart , persentase penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Hasil uji multivariat di dapatkan persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan prevalensi stunting.Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dan semua pihak dapat meningkatkan program-program yang sudah berjalan selama ini dalam meningkatkan akses jamban sehat oleh keluarga di Indonesia, serta program lainnya yang berhubungan dengan prevalensi stunting, seperti peningkatan fungsi Posyandu.

---

Stunting factors according to WHO 2013 are comprehensively described to be direct and indirect factors. The prevalence of under five stunting in Indonesia is quite high and the distribution is uneven, between urban and inter provincial villages. The purpose of this study is to see how the prevalence of stunting, PISPK indicator achievement, and how 12 PISPK indicator relationship with stunting prevalence in districts cities in Indonesia in 2017. The design of this study is cross sectional study with 452 districts cities in Indonesia, using data secondary prevalence of stunting from the results of Nutrition Status Monitoring PSG and 12 indicators of PIS PK program. Statistical analysis done was univariate, Spearmen and Pearson correlation test and multivariate analysis using multiple linear regression test.

The results of this study show that bivariate test results obtained by variables with prevalence of stunting are significantly related is the percentage of families have access or use healthy latrine, the percentage of families have become members of the National Health Insurance JKN, the percentage of infants get basic immunization complete, the percentage of mothers performing delivery at health facilities, the percentage of patients with pulmonary tuberculosis get treatment according to standard, the percentage of hypertensive patients perform regular treatment.

Multivariate test results in obtaining a percentage of families having access to or using healthy latrine were the dominant factors associated with stunting prevalence. From the results of this study, it is expected that the government and all parties can improve the programs that have been running so far in improving access to healthy latrines by families in Indonesia, as well as other programs related to the prevalence of stunting, such as improving the function of Posyandu. "

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) menjadi salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangai keluarga sehingga layanan yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam gedung. Kunjungan keluarga yang dilakukan menggunakan 12 indikator PHBS. Namun hingga awal Oktober tahun 2018 tercatat baru 26,80% keluarga yang sudah didata oleh Puskesmas dari target 100% di tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten merupakan Provinsi dengan angka pendataan tertinggi nasional namun angka cakupan kunjungannya rendah yaitu kurang dari 50% (<50%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kegiatan pendataan keluarga PIS-PK di Puskesmas menggunakan pendekatan input-proses-output dan desain studi literature review>. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan belum memadai sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, minimnya keterlibatan lintas sektor, pelaksanan pendataan yang bermasalah, dan kegiatan penilaian yang tidak dilakukan rutin. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari seluruh petugas Puskesmas untuk mempengaruhi keterlibatan lintas sektoral dalam menyelesaikan hambatan kegiatan pendataan PIS-PK.

---

The Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is one of many way for Puskesmas to increase the reach of targets and increase access to health services in the working area by visiting families so that the services received are more comprehensive and not only focus on indoor activities. Family visits were carried out using 12 PHBS indicators. However, as of early October 2018, only 26.80% of families had been recorded by Puskesmas from the target of 100% in 2019. North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Banten province were the provinces with the highest national data collection but their coverage rates visits were low at less than 50% (<50%). This study aims to analyze the barriers of PIS-PK family data collection activities at the Puskesmas using the input-process-output approach with literature review study. The results showed the availability of resources, funds, facilities and infrastructure, as well as the methods used were inadequate so that activities did not go according to plan, lack of cross-sector involvement, implementation of problematic data collection, and assessment activities that were not carried out routinely. So there is a need for high involvement and commitment from all Puskesmas staff to influence cross sectoral involvement in resolving the barriers to PIS-PK data collection activities."

"Program Prioritas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK. Ditemukan bahwa untuk kegiatan di luar Puskesmas masih dibutuhkan tenaga untuk melakukan kunjungan rumah sehingga banyak ODGJ yang belum memiliki kepatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, berdasarkan enam elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni Elemen co-production oleh Lucie, Josh& David dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production oleh Bovaird& Loeffler. Hasil dari penelitian ini yakni : 1) adanya keterlibatan masyarakat melalui kader namun belum dioptimalkan; 2) kurang seimbangnya jumlah SDM yang terbatas, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan Jatinegara; 3) sosialisasi dan pendataan masih perlu ditingkatkan

---

The Republic of Indonesia's Ministry of Health's Priority Program in the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) in accordance with Minister of Health Regulation No. 39 of 2016 concerning Guidelines for Implementing PIS-PK. They also still have no access to local health facilities because there is no effective referral system for mental health cases in the community. This phenomenon raises questions about how the implementation of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach to mental health services in the Jatinegara District Health Center, based on six elements and factors that influence the implementation of co-production. The method used in this research is post-positivist, collecting data by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The analysis was carried out with reference to the theory used namely the Co-production Element by Lucie, Josh & David and the Factors influencing the implementation of co-production by Bovaird & Loeffler. The results of this study are: 1) there is community involvement through cadres but has not been optimized; 2) unbalanced limited number of human resources, with the total population and area of ​​the district of Jatinegara; 3) socialization and data collection still needs to be improved."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pengaruh sikap dan tingkat pendidikan pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga di Kelurahan Beji. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini adalah 51 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh sikap pada PIS-PK terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 9,631 > nilai t tabel = 2,011. Secara parsial tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesehatan keluarga dengan nilai t hitung = 0,068 < nilai t tabel = 2,011.Sikap pada PIS-PK dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesehatan keluarga di Kelurahan Beji dengan nilai F hitung =47,290 > nilai F tabel = 3,191.

---

This thesis discusses the analysis of attitude and education level effects on Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) in Beji Urban Village. This is a quantitative research with Cross Sectional research design. The number of respondents in this research were 51 respondents. The results showed that partially there was an effect of attitude on PIS-PK on family health with the value of t count = 9.631> t table = 2.011. Partially, there was no effect of education level on family health with the value of t count = 0.068 F table = 3.191."