Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran manajer rekod dalam pengelolaan rekod lembaga. Transisi status kelembagaan dari PT Jamsostek ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempengaruhi struktur kerja organisasi sehingga pengelolaan rekod juga turut berubah. Manajer rekod di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS cabang Salemba memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan rekod. Hal ini terbukti pada keberhasilan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba meraih predikat terbaik ketiga se-Indonesia dalam pengelolaan rekod tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah manajer rekod berhasil melaksanakan perannya dengan baik dalam pengelolaan rekod di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba. Pengawasan, komunikasi, dan kepemimpinan seorang manajer rekod terhadap anggota timnya mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan rekod. Pemahaman pekerja terhadap peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan rekod di lingkungan kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba juga mengalami peningkatan.

---

ABSTRACTThis research study about records manager role in the management of instution records. The transitional institute status from PT Jamsostek to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Labour Social Security Administration Agency affect the organizational structure so the records management also changes. The records manager at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS office Salemba branch has a signifcant role in records management. It is proven in the success of BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch in achiving te predicate as third best in Indonesia in records management in 2017. The method used in this research is descriotive method in the shape of case study with qualitative approach. Data collecting is done through observation, interview, and literature review. The result of this research is that the records manager has successfully do his roles in records management at the BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch. The monitoring, communication, and leadership of a records manager of his team members influences the success of the records management program. Workers understanding of rules and procedures relating to records management in the environment of BPJS Ketenagakerjaan office Salemba branch also increased."

"Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target.

Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting."

"Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.

---

This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system."

"Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap manajemen portofolio saham secara mendalam, khususnya pada metode asset allocation, security selection, market timing dan portfolio evaluation yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang terdiri dari: Studi kasus untuk mendapatkan data-data yang mendalam. Untuk kemudian dari data tersebut diolah menggunakan 3 prescriptive model yaitu Equal-Weighted Portfolio, Mean-Variance Portfolio dan Risk Parity Portfolio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018 mempunyai risiko portofolio dan imbal hasil portofolio yang belum maksimal, dengan risiko yang direpresentasikan oleh nilai standar deviasi sebesar 17,81% sedangkan expected return annualized sebesar 6,7%. Selain itu hasil dari optimasi portofolio yang paling baik untuk digunakan pada dana JHT adalah Mean-Variance Portfolio, mengingat liabilitas dana JHT yang jangka panjang, optimasi ini memberikan eksposur risiko yang rendah dan imbal hasil yang memadai. Sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam hal manajemen portofolio saham, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta BPJS Ketenagakerjaa

---

This study focuses on an in-depth analysis of stock portfolio management, particularly on the asset allocation, security selection, market timing and portfolio evaluation methods that have been carried out by BPJS Ketenagakerjaan for the 2017-2018 period. The research method used is a mixed method consisting of: Case studies to obtain the required data. Then the data is processed using 3 prescriptive models, namely Equal-Weighted Portfolio, Mean-Variance Portfolio and Risk Parity Portfolio. The results of this study indicate that the BPJS For Employment stock portfolio for the 2017-2018 period has portfolio risk and portfolio returns that are not optimized, with the risk represented by the standard deviation value of 17.81% while the expected annualized return is 6.7%. In addition, the result of optimizing the best portfolio for use in JHT funds is the Mean-Variance Portfolio, considering the long-term liabilities of JHT funds, this optimization provides low risk exposure and adequate returns. So that this paper can be useful for BPJS For Employment in terms of stock portfolio management, so that it can provide optimal benefits for BPJS For Employment participants."

"Penelitian ini tentang implementasi peran manajer rekod dalam mengelola rekod Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami proses pengelolaan rekod di FT UI. Hasil penelitian adalah peran manajer rekod di FT UI dijalankan oleh dua orang yaitu sekretaris fakultas dan manajer umum yang mengelola rekod berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan mereka walaupun ada pedoman Tata Persuratan. Hal ini juga ditunjukkan oleh pegawai FT UI dalam pekerjaan pengelolaan rekod sehari-hari. Implementasi peran manajer rekod FT UI dipahami sebagai peran simbolik yaitu pada tataran struktur makro ada pada Sekretaris Universitas dan struktur mikro FT UI ada pada Sek Fak tetapi pada kenyataannya pengelolaan rekod di FT UI menurut deskripsi pekerjaan juga ada pada manajer umum.

---

This research is about the implementation of record manager's role Engineering Faculty of Indonesian University (FTUI). It is qualitative approach with study case method to comprehend record management process at FTUI being conducted. The result shows that the roles of record manager are played by faculty secretary and general manager whom they both manage the record based on their knowledge and experiences. It shows also among the staff whom conducting the practical of record managing. The implementation of record manager's role in managing Engineering Faculty of Indonesian University's record comprehended as symbolic role. It means that structurally in UI record management is on faculty secretary but in fact record management done by general manager."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan rekod elektronik di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai macam masalah dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan rekod eletronik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan rekod elektronik telah sesuai dengan pengelolaan rekod elektronik yang dijabarkan oleh Azad Adam dalam Implementing electronic document and record management systems (2007). dan Guidelines and Functional Requirement for Electronic Records Management Systems oleh International Council on Archives (2008). Pengelolaan rekod elektronik telah memenuhi kebutuhan organisasi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua walaupun ada hal-hal yang masih membutuhkan penyempurnaan. Peneliti menyarankan perlu adanya pemecahan masalah validasi dan kecepatan di dalam SIDJP.

---

This research discusses about electronic records management in KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. The purpose to find out the problems and challenges of electronic records management. This research uses a case study with a qualitative approach, while data collection method by interview and observation. The results show the process of electronic records management accordance with the electronic records management defined by Azad Adam in Implementing electronic document and record management systems (2007) and Guidelines and Functional Requirement for Electronic Records Management Systems by International Council on Archives (2008). Electronic Records Management in KPP Pratama Jakarta Cakung dua have appropriate with the organization's necessary although there are things that still need improvement. The author suggests there needs to be validation and speed troubleshooting in SIDJP."

"[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

---

This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

, This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK.

]"

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "