Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPuskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

---

ABSTRACTPrimary Health Care Puskesmas of Depok have implemented Financial Management Pattern PPK BLUD since 2017. This study aims to know the description of Puskesmas in Depok service before and after implementing PPK BLUD. This research used qualitative research design with descriptive case study. Data were collected through in depth interviews and document review at four Primary Health Care in Kota Depok. The results show differences in inputs human resources, budget, facilities , processes planning and budgeting, implementing, reporting and accountability , output performance appraisal of puskesmas and community satisfaction index Puskesmas Kota Depok before and after implementing PPK BLUD. BLUD UPT Puskesmas have the authority on acceptance non civil servants, procurement of goods services, and direct management of BLUD revenue. Planning and budgeting refers to the Business Strategic Plan RSB and in the form of Business Plan Budget RBA BLUD UPT Puskesmas. The Implementation of Puskesmas activities accordance to the approved planning. The financial report of BLUD UPT Puskesmas was made with Government Accounting Standards SAP and Financial Accounting Standards SAK . PPK BLUD Puskesmas Depok provides flexibility in the addition of human resources, facilities, budget. Sufficient resources support to the implementation of activities and services so that can improve the quality of Primary Health Care services."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"ABSTRAKNama : Nur AstrianaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : IMPLEMENTASI POLA KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH DENGAN SISTEM HOLDING DI UNITPELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJOKABUPATEN BREBES TAHUN 2018 Pembimbing : dr. Mieke Savitri, M.KesPuskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.Kata kunci : implementasi, Pola keuangan, BLUD, Holding

---

ABSTRACTName Nur AstrianaStudy Program Public Health SciencesTitle Implementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise areawith holding system in Public Health Centre Banjarharjo 2018 Counselor dr. Mieke Savitri, M.KesPublic Health Centre is the spearhead of the health service are required to provideappropriate quality services and can reach out to all walks of life. In order to meet thesedemands since January 2015 in Brebes Regency put in place the financial system withBLUD pattern holding one of them in Banjarharjo Public Health Centre through RegentRegulation No. 91 Years 2014 about Agency rsquo s Financial Pattern General servise area ofBanjarharjo Public Health Centre. The rest of the budget spending more from year toyear in PHC of Banjarharjo increased from year to year. This study aims to find out andexplore deeper obstacles and obstacles regarding the implementation of Agency rsquo sFinancial Pattern General servise area with holding system in Public Health CentreBanjarharjo 2018. This research was conducted at 1 UPTD Puskesmas and 9 PHCunderneath by using a qualitative approach and data collection was carried out by meansof in depth interviews and review documents. The informants consisted of 11 Financialofficer concist of 1 KPA, 1 PPK and 9 PPTK. This study shows obstacles and obstaclesto implementation because information given his solid performances yet, humanresources competent and still lack of energy accounting as well as the attitude of theexecutors yet who did not support the policy. Brebes City Health Office is expected toincrease coordination, monitoring and evaluation with the PHC and formed a specialteam to handle the problem of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area in PublicHealth Centre Banjarharjo, do financial training for Treasurer of PHC. While PHC isexpected to improve monitoring of the health centers as well as staff in theimplementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area, gave a briefing onthe accounting personnel, procurement staff dimasing of each PHC.Keywords Implementation, Financial Pattern, General servise area agency, holding"

"Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan.

---

Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan of Dinas Kesehatan Kota Depok has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn rsquo t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."