Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, yang kemudian melewati tahap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mengenai sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ambiguitas terhadap pandangan para Majelis Hakim dalam tiap tingkat pengadilan. Perbedaan interpretasi atas sahnya suatu perkawinan juga memberi pengaruh terhadap implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak diterapkan oleh aparat hukum bagi perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan padahal telah seharusnya dapat mengatur seluruh ruang lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu 1 Bagaimana status perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Pengadilan? 2 Bagaimana akibat hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari putusnya perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut? dan 3 Bagaimana Hakim Pengadilan memberikan putusan cerai atas perkawinan yang tidak dicatatkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deksriptif dan mono disipliner. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa, telah terdapat perbedaan pandangan mengenai sahnya suatu perkawinan yang menyebabkan kekosongan hukum pada prosedur pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung menolak gugatan perceraian karena putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi untuk dicatatkannya terlebih dahulu perkawinan tersebut.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the unregistered marriage caused by domestic violence, submitted a divorce lawsuit to the Distric Court, which then passes through the stages of the High Court and the Supreme Court. Regarding the marriage legalization that has been regulated on Article 2 Marriage Law 1 1974 raises ambiguity on the opinion of the Judges at each court level. Differences in interpretation of the marriage legalization also gives effect to the implementation of Law 23 2004 on Domestic Violence that is not applied by law officer for women who bounded on unregistered marriage, even it should be able to regulate the entire part of domestic. In this thesis, the writer proposed the main issues, which are 1 How is status of unregistered marriage on Marriage Law and Court Decisions 2 What are the legal consequences for a wife who experienced domestic violence from divorce of unregistered marriage and 3 How did the Judges of the Court give divorce decisions on unregistered marriage caused by domestic violence . This research used normative juridical method with descriptive and mono dicipliner tipology. Based on the result of the writer rsquo s analysis, it can be concluded that there is a difference opinion about marriage legalization between the Judges at each court level that caused legal vacuum in the procedure of submitted the divorce lawsuit in Distric Court then the Supreme Court finally refused the divorce lawsuit because Distric Court rsquo s decision could not be executed for register the marriage first. "

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya harta bersama serta hubungan hukum antara orang tua dan anak, dimana orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hak – hak dari anak tersebut. Selain itu akibat hukum dari perkawinan akan menimbulkan status hukum dan hak perwalian terhadap seorang anak. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap hak dan status hukum anak tersebut. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama kemudian dapat menimbulkan pertanyaan apakah kedudukannya sebagai anak luar kawin atau anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam golongan anak luar kawin dalam arti sempit mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam sebuah hubungan peristiwa hukum antara orang tua dengan anak. Kemudian, apakah hal tersebut juga diperlakukan terhadap keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama masih menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, Penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama menurut peraturan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Mks. terhadap anak akibat perkawinan beda agama? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila mengajukannya ke Pengadilan dan telah dicatatkannya oleh pegawai catatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian, mengenai perkawinan beda agama, Undang- Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka dalam hal ini kedudukannya adalah dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan beda agama tersebut dikarenakan secara hukum ketika perkawinan telah dicatatkan dan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akibat hukum perkawinan tersebut termasuk terhadap anak dinyatakan sah secara hukum.

---

One of the legal consequences of marriage is the existence of common property and the legal relationship between parents and children, in which parents are responsible, caring for, and satisfying the needs of the rights of the child. In addition, the legal consequences of marriage will result in the legal status and custody of a child. If the child is born from a marriage of different faiths, it will have a significant impact on the rights and legal status of the child. The status of a child born in a marriage of different religions can then raise the question of whether his status as an out-of-marriage or legal child. Children born from unregistered marriages are included in the group of children outside of marriage in the narrow sense they do not have the same status and position in a legal relationship between parents and children. Then, whether it is also treated against the existence of children born from different religious marriages is still a question. Therefore, the author uses two formulas of the problem, namely: 1) How is the arrangement concerning marriage of different religions according to the laws of Indonesia? 2) How to analyze the judge’s consideration in the Makassar State Court Decision No. 410/Pdt.G/2022/PN Mks. against children due to marriage of different religions? The authors use a juridic-normative research method with a qualitative approach whose data is collected from library studies. The results of the study show that a marriage of different religions can be entered into when it is applied to the Court and has been recorded by a civil register officer as described in the Occupation Administration Act. Then, concerning the marriage of different religions, the Marriage Act and the Book of the Perdata Law are not explained clearly and in detail. Related to children born from marriages of different religions, in this case the position is to be declared as a legal child of a marriage of different religion due to the law when the marriage has been recorded and registered as the provisions of the applicable laws, then as a result of the law such marriage includes against the child declared legal."

"[Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami karena ketiadaan izinisteri pertama dalam melakukan poligami. Pasal 5 UU Perkawinan, Hukum Islamdan Pasal 58 KHI (ijtihad para ulama Indonesia), mengatur bahwa poligamidiperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat. Dalam melakukan penelitian,penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatifdan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi iniadalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan poligami, bagaimana akibatpembatalan perkawinan poligami dan apakah tepat pertimbangan hakim dalampembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor312/Pdt.G/2009/PA.Tng. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalahperkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin isteri pertama adalahbertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI sehingga dapat dibatalkan. Putusanpembatalan perkawinan menyebabkan perkawinan mereka batal, mereka bukanlagi sebagai suami isteri, hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus,tidak ada harta bersama, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetapmenjadi anak sah dari kedua orang-tuanya dan ada masa iddah bagi isteri. PutusanHakim PA Tangerang Nomor 312/Pdt.G/2009/PA.Tng sudah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate.;This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate., This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate.]"

"Skripsi ini memuat permasalahan bagaimana pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait tidak sahnya penetapan dispensasi kawin dibawah umur. Selain itu juga dianalisis apakah putusan Hakim mengenai pembatalan perkawinan tersebut sudah tepat atau belum. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis-normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder serta ditunjang dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu berupa perundang-undangan, buku-buku, penelusuran internet, dan kamus hukum. Selain pendekatan kepustakaan, juga digunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak sahnya penetapan dispensasi kawin dibawah umur menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan dibawah umur. Hal tersebut karena penetapan tidak didapatkan melalui prosedur hukum. Sehingga putusan Hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut sudah tepat.

---

This thesis includes the question of how the annulment of marriage reviewed from Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law related to the invalidity determination of underage marriage dispensation. It also analyzed whether the Judge decision regarding the annulment of marriage is right or not. The method of this thesis is the juridical normative approach, with the type of data is secondary data and supported by the primary legal materials, secondary, and tertiary, in the form of legislation, books, internet searches and legal dictionary. In addition to the literature approach, also used data collection tools such as interviews. The result of the research is the invalidaty determination of underage marriage dispensation does not fulfill the terms of underage marriage. This is because the determination is not obtained through legal procedures. So the Judge rsquo s decision to annulment that marriage is right."

"Perkawinan di bawah tangan, membawa akibat yang tidak diharapkan bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama di tinjau dari aspek yuridis, tidak ada perlindungan hukum balk untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari. Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami di depan sidang pengadilan. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw. Konvensi ini pada dasarnya mengandung sejumlah asas-asas dasar yang memberi perlindungan pada wanita untuk dapat berkiprah aktif dibidang publik dan privat. Apakah Akibat Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Isteri, Anak dan Harta Bersama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19$4 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw). Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw) memberi perlindungan bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan murni data sekunder bahan dan literatur. Dalam peraturan perkawinan di bawah tangan tidak memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anak begitu pun terhadap harta, perkawinan tidak ada harta bersama, dengan demikian maka istri dalam perkawinan menjadi pihak yang lemah, rawan akan tekanan dari suami dan dalam hal istri ingin melepaskan diri dari tekanan psikis suami sulit karena tidak memiliki bukti sah sebagai istri sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan peran aktivis pemberdaya perempuan untuk memberikan penyuluhan terutama pada masyarakat perempuan kalangan akar rumput untuk tidak terjebak pada perkawinan di bawah tangan.

---

Marriage under puts hand out, taking in effect that doesn't be expected divides female and child that comes into the world from that marriage, particularly at evaluation of judicial formality aspect, no good law protection to get life earnings and admitting of State in term wrangle happening among wife husband, therefore wife doesn't have legal power to litigate husband in front court. Indonesian government have Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw . This convention basically contains a number base grounds that giving protection on woman for can get active action at public area and privat. Are Jurisdictional Effect In marriage Under Puts Hand Out to Wife, Child and Community Property At Evaluation From Laws Number marriage 1 Year 1974 About Marriage And Number Law 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw. What Statute Number 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw give protection for female one does marriage under puts hand out. Data collecting did by pure bibliography research material secondary data and literature. In marriage regulation under puts hand out not give protection to wife and children so even to asset, marriage no community property, thus therefore wife in marriage becomes poor party, gristle will pressure of husband and in term wife want to secede from psycis pressure husband is hard since have no proof legitimate as wife so needed by government role and pemberdaya's activist role female to give counselling especially on circles female society grass root for doesn't ambushed on marriage under puts hand out."

"Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka.

---

Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents."

"

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mengancam atau mengambil alih hak seseorang secara paksa. Riset ini menggunakan metode cross-sectional dan retrospective dengan data sekunder yang menghubungkan antara usia perkawinan dengan alasan mencari bantuan diantara pasien yang mengalami KDRT. Data diambil dari laporan jaga actoret psikiatri mengenai laporan KDRT dari tahun 2013-2017 dan juga dari rekam medik. Uji korelasi Gamma dilakukan untuk mencari korelasi koefisiensi dan juga hubungan diantara usia perkawinan dan juga alasan mencari bantuan. Dari total 58 subjek penelitian, rata-rata usia pernikahan adalah 8 tahun dengan alasan mencari bantuan dibagi menjadi tiga yaitu untuk bercerai (44,8%), menginginkan suami untuk dihukum (17,2%) dan menginginkan sikap suami untuk berubah (37,9). Data menunjukkan bahwa usia perkawinan kurang dari 5 tahun lebih banyak memilih untuk mencari bantuan agar sikap suami dapat berubah, kontras dengan usia perkawinan  diatas 15 tahun yaitu untuk bercerai. Nilai p = 0.179 menunjukkan tidak ada signifikansi diantara dua variabel dan uji korelasi Gamma menunjukkan hasil -0.221 yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan korelasi yang negatif dan lemah diantara dua variable. Masih terdapat kekurangan dalam studi, maka dari itu studi lebih lanjut diperlukan dengan menggunakan faktor-faktor lainnya seperti latar belakang budaya, latar belakang pekerjaan, dan sebagainya.

---

Domestic violence (DV) is an act of power abuse by threatening or taking control over a person, yet there is still lack of awareness from the society on the impact of DV to the victims. This is a cross-sectional and retrospective research by using secondary data taken from Domestic Violence Report Book from Psychiatric Department RSCM from 2013-2017 and also from the medical record. From total of 58 subjects of DV patients, the mean age of marriage is 8 years with different help-seeking reasons that were divided into: to get a divorce (44,8%), to get the husband sentenced (17,2%) and to change the husband’s behavior (37,9%). Marriage less than 5 years have the highest reason to seek for help as to want the husband’s behavior to change, while those who are married for more than 15 years have the tendency to seek for help as to get a divorce. The correlation test showed there is no significant between two variables as p value = 0.179 and there is a weak negative correlation between two variables as Gamma test shows the result of -0.221. There is still lack of studies on the relationship between help-seeking reasons and the age of marriage, thus further studies regarding other factors affecting the help-seeking reasons may be done to further investigate the reasons by increasing the research power or adding more factors such as cultural background, career background, etc.

"

"Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahgia dan kekal. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelakasanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Jika suatu perkawinan dilakukan maka tentunya perlu disertai dengan buktibukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mendapatkan status sebagai anak luar kawin atau tidak dianggap sebagai anak sah. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pengertian anak sah dan anak luar kawin yang diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga engenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan serta akibat hokum yang timbul terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan kepercayaan adalah sah menurut hhukum agama namun belum sah menurut hokum negara. Pencatatan perkawinan menajdikan suatu perkawinan yang telah sah secara agama tersebut menjadi sah dan diakui juga di mata hukum negara. Apabila suat perkawinan adalah sah menurut hokum negara maka anak yang ahir dari perkawina tersebut adalah anak sah, namun apabila perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga tidak sah menurut hokum negara maka anak -anak yang lahir dari perkawinan demikian menjadi anak luar kawin. Anak-anak ini tidak bisa mendapatkan hak layaknya anak-anak lain yang lahir dalam perkawinan yang sah dan dicatatkan. Anak-anak dalam perkawinan tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah, hak atas biaya hidup, serta tanggung jawab terhadap biaya pendidikan, juga kelak di kemudian hari tidak berhak atas warisan dari pihak ayahnya.

---

Marriage is one of the key events in the human life.The purpose of a marriage is a build a happy family that will last for a lifetime. But in reality many problems occur in the marriage. One of the problemis a marriage that is not recorded by the goverment. A marriage must have evidence that can be guided to prove their legal status. In the case of a marriage that is not listed then the children born in such marriages not considered as a legitimate child. This thesis will discuss the definition of legitimate children and children outside of mating regulated in marriage law no. 1 of 1974 on marriage and also about validity of a marriage that is not recorded and the consequences arising out of the law that children born in the marriage.

The research method in this thesis is a normative juridical using secondary data types, namely primary legal materials and secondary law. The conclusion from this study that the marriage was performed religiously and trust are valid according to religion law but not legal under state law. Registration of marriages makes a marriage that already valid by religion law also to be valid and recognized in the eyes of state law. If divulging marriage is valid according to the state law then the children that orn in the marriage is considered as a legitimate child, but if the marriage was not registered so then it is not legal under state law, the children becomes a child outside of marriage. These children can not get the right like other children born in a marriage that is valid and registered. Children in this kind of marriage can not claim the right to livelihood, the right to the cost of living, as well as the responsibility for the cost of education, but also later in life is not entitled to inheritance from his father's side. "

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini dengan tegas diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bilamana perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara atau setidak-tidaknya tidak memiliki kedudukan hukum. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak hanya terkait dengan tidak diakuinya perkawinan tersebut, tetapi juga mengenai perlindungan hukum terhadap istri, anak, harta benda dan segala sesuatu akibat dari perkawinan termasuk juga jika kedua belah pihak ingin melakukan perceraian.Terkait dengan hal tersebut di dalam putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/Pn.Sgr dan putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Amp majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat meskipun perkawinan tersebut sampai gugatan diajukan belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Padahal salah satu syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan adalah harus menyertakan akta perkawinan yang mana tidak dimiliki oleh penggugat karena perkawinannya tidak pernah dicatatkan.

---

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Regarding to marriage, every marriage must be recorded according to the applicable legislation, this is expressly regulated in article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

If the marriage is carried out according to religious law and belief is not recorded, then the marriage is not recognized by the state or at least has no legal standing. The problems that arise from an unregistered marriage are not only related to the non-recognition of the marriage, but also about legal protection of wife, children, property and everything from marriage including if both parties want to divorce.

Related to this matter in the decision Number 541/Pdt.G/2015/Pn.Sgr and the decision Number 49/Pdt.G/2017/PN.Amp the panel of judges who handled the case granted a divorce claim between the Plaintiff and the Defendant even though the marriage was never recorded in the Civil Registry Office. In fact, one of the requirements to be able to file a divorce lawsuit in court is to include a marriage certificate which the Plaintiff does not have because the marriage was never recorded. "