Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan membentuk peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak anak. Adapun dari peraturan yang telah ada untuk melindungi hak anak di Indonesia, saat ini belum ada peraturan yang melindungi hak anak yang ibunya merupakan seorang tersangka dan harus menjalani upaya paksa penahanan. Padahal, anak dari para tersangka yang merupakan seorang ibu tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam praktik upaya paksa penahanan, berbagai hak anak harus terlanggar dengan alasan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan khusus terkait pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap tersangka perempuan, khususnya tersangka yang merupakan seorang ibu dan memiliki anak. Di sisi lain, pengaturan tersebut diperlukan karena hak yang dimiliki oleh setiap anak pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dengan hak atas pemelihara utama mereka primary carrier. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, skripsi ini menjabarkan analisa untuk menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan dasar pengecualian dalam penerapan upaya paksa penahanan atas tersangka yang merupakan seorang ibu.

---

The child is one of the human resources that is the potential and successor of the ideals of a nation 39s struggle and the grace of God Almighty, so they need guidance and protection to guarantee their physical, mental and social growth and development, as well as protection from all possible harm to them and the nation in the future. Indonesia as a country that upholds the protection of human rights has committed to protecting the rights of Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child in 1989 and establishing other regulations aimed at protecting children 39 s rights. However, from existing regulations to protect children 39s rights in Indonesia, there are currently no laws protecting the rights of a child whose mother is a suspect and has had to undergo detention. In fact, the children of the suspect of a mother did not make any mistakes. In the practice of the detention, various child rights must be violated by law enforcement without considering the best interests of the child. This is because there are no specific arrangements related to the implementation of the attempts to the detention of a female suspect, especially a mother. On the other hand, such arrangements are necessary because the rights of each child are basically inseparable from the rights of their primary carrier. Using the juridical normative method of writing, this paper describes an analysis to indicate the urgency of establishing a regulation in the form of a Government Regulation explicitly stipulating that the best interests of the child should be used as an exclusionary basis of the application of the forced detention of a suspect that is a mother."

"Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau terdakwa maka dapat diupayakan penangguhan atas penahanannya. Penangguhan penahanan ini sendiri diatur dalam KUHAP dan beberapa peraturan terkait lainnya dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau penasihat hukumnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dimohonkan dengan jaminan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang dengan syarat yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatuliskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka uang jaminan tersebut disetorkan diawal kepada panitera pengadilan negeri. Sebaliknya jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka orang tersebut menjamin bahwa terjamin akan memenuhi prestasi dan menjalan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Apabila terjamin melarikan diri dan tidak juga ditemukan setelah waktu tiga bulan, maka penjamin harus membayarkan uang tanggungan sejumlah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Jika penjamin tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian, maka terhadap harta benda yang telah ditentukan oleh Penetapan Pengadilan akan dikenakan sita jaminan sita conservatoir untuk kemudian dijual lelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

---

The implementation of the Criminal Justice System in Indonesia, especially in forced attempts by law enforcement officials, is often contrary to respect for the human rights of suspects or defendants. Specifically Detention which limits the freedom and freedom of a suspect or defendant. Detention carried out by law enforcement officials must be in accordance with the procedures as specified in the law, and carried out with the legal authority of his position. In the case of detention, it must be done, but to minimize the loss to the suspect or defendant, a suspension can be sought for his detention. The suspension of detention itself is regulated in the Criminal Procedure Code and several other related regulations are requested by the suspect or defendant, his family or his legal counsel at every level of the examination to the investigator, public prosecutor, or judge conducting the detention. Suspension of detention can be filed with a guarantee or without a guarantee of money or a guarantee of people on the conditions that have been determined, this is as stated in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. If the suspension of detention is guaranteed with money, then the security deposit is deposited at the beginning of the district court clerk. Conversely, if the suspension of detention is guaranteed by the person, then that person guarantees that the guarantee will fulfill the performance and fulfill the conditions as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If it is guaranteed to escape and is not found after three months, the guarantor must pay a sum of money as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If the guarantor cannot fulfill the achievement as stated in the agreement, then the assets that have been determined by the Decision of the Court will be subject to confiscation (sita conservatoir) and then sell the auction and the results will be deposited into the State treasury as payment from the guarantor."

"Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu hal yang paling utama untuk diperhatikan dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip The Best Interest of the Child. Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali pada kasus-kasus dimana pengasuhan oleh orang tua biologis anak tersebut justru bertentangan dengan prinsip The Best Interest of the Child. Namun, pengasuhan alternatif terhadap seorang anak juga tidak serta merta langsung menjamin prinsip tersebut telah diterapkan secara optimal. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan apakah pengaturan prinsip The Best Interest of the Child menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia telah cukup memadai serta untuk menentukan apakah penerapan dari prinsip ini telah dilaksanakan secara optimal dalam pengangkatan anak antarnegara di Indonesia. Penulisan ini menjelaskan mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi agar prinsip The Best Interest of the Child dapat dikatakan telah diterapkan secara optimal. Lebih lanjut, penulisan ini juga bermaksud untuk menganalisa penerapan dari prinsip The Best Interest of the Child pada tiga studi kasus pengangkatan anak antarnegara di Indonesia, yaitu pada Putusan No. 480/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel., Penetapan No. 659/Pdt.P/2013/PN. Mlg, dan kasus Engeline di Bali yang merupakan pengangkatan anak secara ilegal. Penulisan ini memberikan gambaran mengenai akibat-akibat yang dapat terjadi jika prinsip The Best Interest of the Child tidak diterapkan secara optimal serta saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan agar prinsip ini dapat diterapkan secara lebih optimal.

---

The child's best interest is the most important thing to consider in deciding every matter related to a child. This is in accordance with The Best Interest of the Child principle. Every child has the right to be cared for by their biological parents, except in cases where the care of the child's biological parents is contrary to The Best Interest of the Child principle. However, alternative care for a child also does not necessarily guarantee that this principle has been implemented optimally. This paper aims to determine whether the arrangement of The Best Interest of the Child principle according to Indonesian International Private Law is sufficient and whether this principle has been implemented optimally in intercountry adoption in Indonesia. This paper explains the rights of the child that must be fulfilled to say that The Best Interest of the Child principle has been applied optimally. Furthermore, this paper also analyzes the implementation of The Best Interest of the Child principle in three intercountry adoption cases in Indonesia, namely in Decision No. 480/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel., Designation No. 659/Pdt.P/2013/PN. Mlg, and the Engeline case in Bali, which was illegal adoption. This paper provides an overview of the consequences that can occur if The Best Interest of the Child principle is not applied optimally and suggestions on things that can be done to ensure that this principle is applied more optimally."

"Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) merupakan salah satu konvensi HCCH yang berhasil diratifikasi oleh 104 negara, yang menawarkan perlindungan dan kerja sama secara khusus pada negara peserta terhadap pengangkatan anak antarnegara. Dalam Penulisan ini, Indonesia, sebagai negara yang belum mengaksesi Convention on Intercountry Adoption, akan dibandingkan dengan Jerman sebagai negara peserta Konvensi ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Convention on Intercountry Adoption, apabila diaksesi oleh Indonesia serta membandingkan dengan Negara Jerman melalui kasus-kasus pengadilan di Indonesia maupun di Jerman. Sejarah Konvensi Pengangkatan Anak antarnegara, prinsip the best interest of the child, sampai dengan implementasi pengangkatan anak akan dibahas dalam penulisan ini agar lebih mudah menganalisis hukum materiil dan hukum formil dalam pengangkatan anak antarnegara. Selain itu juga, peraturan pengangkatan anak Indonesia dan Jerman akan dijabarkan, dan menjawab apakah Indonesia perlu untuk mengaksesi Konvensi ini, walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan yang cukup mengenai pengangkatan anak antarnegara di Indonesia.

---

Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) is one of the successful convention of the Hague Convention, which has been ratified by 104 states. This Convention offers safeguards and cooperation between the contracting states for intercountry adoption. In this research, Indonesia, as a country that has not yet ratified the convention, will be compared to Germany as one of the contracting states of this convention. This research intends to analyze the significance of Convention on Intercountry Adoption if Indonesia decides to accede. Furthermore, through analyzing the court decisions, a comparison with Germany has also been made. The background of the intercountry adoption convention, the principal of the best interest of the child, and the implementation of intercountry adoption is analyzed for a better understanding between the substantive law and the procedural law of intercountry adoption. Moreover, Indonesian’s and Germany’s regulations regarding intercountry adoption is explained to identify if Indonesia needs to accede Convention on Intercountry Adoption, while having regulations that has been already governing intercountry adoption in Indonesia."

"Penulisan ini berfokus pada proses pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Proses pembuatan tersebut, mempengaruhi proses pengambilan keputusan rekomendasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), proses pengambilan keputusan tersebut yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi pertimbangan pengambilan keputusan oleh aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Provinsi Banten. Masalah penulisan ini dilandasi pada fenomena pemberian rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menghasilkan penempatan ABH di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Metode yang digunakan adalah data sekunder, data yang ditemukan kemudian dilakukan pengkategorisasian dan dilakukan uji tabulasi silang antar indikator yang ada di Litmas, indikator tersebut adalah usia anak, jenis kelamin anak, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan anak, jenis kelamin Pembimbing Kemasyarakatan, pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) disilangkan dengan jenis rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hasil uji tabulasi silang dianalisis menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, dan teori peacemaking criminology.

---

The focus of this study is the process of making community research (Litmas) conducted by Community Counselors (PK) from the Correctional Center and the factors behind it. The process of making, influences the decision-making process carried out by the Community Advisor (PK) on children in conflict with the law (ABH), the decisionmaking process is carried out by Community Guidance (PK) to make decisions about requests by judicial actors.

The method used is secondary data, the data found are then categorized and cross tabulation tests are carried out between indicators in the Litmas, these indicators are the age of the child, the sex of the child, the type of violation committed by the child, the sex of the PK, the education of PK, crossed with the types of recommendations given by Community Counselors (PK). The results of cross tabulation tests were analyzed using the best interest principles for children, restorative justice approaches, and peacemaking criminology theory. "

"Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum sehari-hari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diatur lebih jelas mengenai upaya paksa, khususnya penahanan.

---

The regulations for conditions of validity of forceful measures in Indonesian legislation is not regulated clearly and well enough yet. The lack of regulations leads to legal uncertainity in the implementation of detention in law enforcement daily activities. The legal uncertainity has the potential to cause harm to society. Research methods used in this research is juridist normatives. The result of this research suggest that revision of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure and Police Chief Regulatory Number 14 of 2012 on Management of Criminal Investigation in order in both laws, shall be clear about the forceful measures, especially detention."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh Penyidik Polisi ketika melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka berdasarkan Perkapolri 1/2009 dan Perkapolri 8/2009. Kedua, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang menjadi korban (tersangka) penggunaan senjata api oleh penyidik Polisi saat penangkapan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan mendesak mana yang memperbolehkan penggunaan senjata api, baik secara situasional lapangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan untuk menjustifikasi penggunaan senjata api ialah pengadilan dan institusi Polisi harus mempertimbangkan asas nesesitas, asas proporsionlatias dan alasan yang masuk akal terhadap penyidik yang menggunakan senjata api, sehingga diketahui bagaimana petugas memahami penggunaan senjata api ketika menangkap tersangka dan bagaimana petugas menentukan apakah ada ancaman dan bagaimana petugas menilai bahwa ancaman tersebut membahayakan jiwanya atau orang lain terkait dengan keseriusan ancaman. Terdapat 3 (tiga) keadaan yang membolehkan penyidik untuk menembak tersangka yakni ketika untuk melindungi dirinya, untuk melindungi orang lain dari bahaya dan menghindari tersangka melarikan diri, namun ketiganya tersebut merupakan upaya terakhir.

---

This thesis addresses two issues. First of all, regarding the use of firearms procedures by police investigators when conducting forcible arrest toward suspect in accordance with Head of State Police Decree Number 1 of 2009 and Head of State Police Decree Number 8 of 2009. Secondly, regarding the suspect?s legal protection as victims of the use of firearms by police investigators during an arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the urgency which allow the use of firearms, both situational and field based legislation. To determine whether the use of firearms is considered legal or illegal. The courts and police department must analyze its necessity, proportionality and reasonableness. In summary, the following two concerns must be addressed "how the officer determines using firearms when arresting suspects and how the officer determines if a threat exists and the seriousness of the threat." There are three instances in which a police officer may fire his revolver at suspect before arresting. They are to protect his own life, when it is in imminent danger, to protect the life of another and as an effort to prevent the commission of certain violent felonies or to prevent the escape of a violent felon, but only after all other means have been exhausted."

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai. Demikianlah yang terjadi pada penahanan dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita Cukai terhadap tersangka Ny. Erni Rusdiana, pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan sampai batas waktu maksimal penahanan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka dalam tindak pidana yang sama, seharusnya tersangka tidak boleh dilakukan penahanan kembali lagi karena tersangka pada tahap penyidikan di Polri sudah dilakukan penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Akibat hukum dari penahanan kembali oleh PPNS Bea dan Cukai menimbulkan penahanan yang tidak sah. Terhadap penahanan yang tidak sah tersebut, tersangka Erni Rusdiana melakukan upaya hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan variatif hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka, keluarga tersangka, penasehat hukumnya, petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan rohaniawan, selama tersangka anak menjalani pemeriksaan dan penahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun permasalahan yang saya ketengahkan dalam penulisan thesis ini adalah penerapan hak tersangka anak dalam proses pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta SeIatan. Dengan fokus permasalahan mengupas penggunaan hak tersangka anak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta bentuk-bentuk pengabaian hak tersangka anak. Permasalahan ini muncul karena ditinjau dari segi perundang-undangan telah banyak adanya peraturan perundangan yang mengatur hak tersangka anak. Namun dalam kenyataannya masih terdapat tindakantindakan dari penyidik/penyidik pembantu yang mengabaikan hak tersangka anak ketika menjalani pemeriksaan dan penahanan di polisi.Metodologi difokuskan pada pengamatan variasi pola perilaku dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka anak, keluarganya, penasehat hukumnya, rohaniawan, petugas pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan.Variasi hubungan timbal balik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penahanan, menghasilkan tiga bentuk pola perilaku penyidik/penyidik pembantu. Pertama ditemukan adanya pola perilaku dari penyidik/penyidik pembantu yang melaksanakan pemeriksaan dan penahanan dengan memberikan hak-hak tersangka anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua ditemukan adanya pola perilaku yang mengabaikan hak-hak tersangka anak daiam pemeriksaan dan penahanan. Ketiga ditemukan adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka anak berupa memberikan kemudahan-kemudahan dalam besuk tahanan maupun dalam memberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pola-pola perilaku tersebut terwujud dipengaruhi oleh hasil dari hubungan timbal balik antara penyidik/penyidik pembantu dengan tersangka. Juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan petugas, nilai-nilai yang dianutnya, sarana dan prasarana penyidikan serta pengalaman-pengalaman tugas yang dimiliki oleh penyidik /penyidik pembantu.Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dan penahanan tersangka anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan/UU, perlu adanya perubahan kultur kepolisian yang mencangkup bukan hanya sikap dan perilaku polisi tetapi juga nilai-nilai, norma-norma, perspektif dan aturanaturan teknis yang mereka pahami dan percayai. Upaya perubahan perilaku ini menuntut adanya reformasi total yang sudah barang tentu hares dilakukan secara gradual berdasarkan suatu rencana yang strategik. Seperti mulai dimasukkannya pelajaran hak asasi manusia dalam setiap pendidikan kejuruan reserse di Mega Mendung.

---

"