Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan membentuk peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak anak. Adapun dari peraturan yang telah ada untuk melindungi hak anak di Indonesia, saat ini belum ada peraturan yang melindungi hak anak yang ibunya merupakan seorang tersangka dan harus menjalani upaya paksa penahanan. Padahal, anak dari para tersangka yang merupakan seorang ibu tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam praktik upaya paksa penahanan, berbagai hak anak harus terlanggar dengan alasan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan khusus terkait pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap tersangka perempuan, khususnya tersangka yang merupakan seorang ibu dan memiliki anak. Di sisi lain, pengaturan tersebut diperlukan karena hak yang dimiliki oleh setiap anak pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dengan hak atas pemelihara utama mereka primary carrier. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, skripsi ini menjabarkan analisa untuk menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan dasar pengecualian dalam penerapan upaya paksa penahanan atas tersangka yang merupakan seorang ibu.

---

The child is one of the human resources that is the potential and successor of the ideals of a nation 39s struggle and the grace of God Almighty, so they need guidance and protection to guarantee their physical, mental and social growth and development, as well as protection from all possible harm to them and the nation in the future. Indonesia as a country that upholds the protection of human rights has committed to protecting the rights of Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child in 1989 and establishing other regulations aimed at protecting children 39 s rights. However, from existing regulations to protect children 39s rights in Indonesia, there are currently no laws protecting the rights of a child whose mother is a suspect and has had to undergo detention. In fact, the children of the suspect of a mother did not make any mistakes. In the practice of the detention, various child rights must be violated by law enforcement without considering the best interests of the child. This is because there are no specific arrangements related to the implementation of the attempts to the detention of a female suspect, especially a mother. On the other hand, such arrangements are necessary because the rights of each child are basically inseparable from the rights of their primary carrier. Using the juridical normative method of writing, this paper describes an analysis to indicate the urgency of establishing a regulation in the form of a Government Regulation explicitly stipulating that the best interests of the child should be used as an exclusionary basis of the application of the forced detention of a suspect that is a mother.