Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIndonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACTIndonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty. "

"Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh sistem informasi terhadap kinerja pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui variabel karakteristik tugas, variabel karakteristik teknologi, variabel keahlian penggunaan komputer, variabel kesesuaian tugas teknologi, dan variabel penggunaan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel kinerja, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sampel sebesar 132 (seratus tiga puluh dua), teknik penarikan sampel terlapis (Stratified Random Sampling), metode analisis bivariate analysis, dan hipotesis korelasi Rho Spearman, penelitian ini menghasilkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keahlian penggunaan komputer dengan kinerja, dan juga karakteristik teknologi dengan kesesuaian tugas teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

---

This study examines the influence information systems of employee's performance in the Inspectorate General, Ministry of Energy and Mineral Resources. Through variable task characteristics, technology characteristics, computer self efficacy, task technology fit, and utilization, which aims to determine the effect on performance variables, using quantitative research approach, sample of 132 (one hundred and thirty-two), a stratified random sampling technique, metode bivariate analysis, and korelasi Rho Spearman, this study has also found that there was a positive significant correlation between task technology fit with performance skills, and characteristics technologies with task technology fit in the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari Leader Member Exchange (LMX) dan Role Stressor (Role Conflict, Role Ambiguity dan Role Overload) terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain survei menggunakan instrumen kuesioner kepada seluruh pegawai (jabatan administrasi dan jabatan fungsional) di seluruh unit di lingkungan KESDM. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan General Linear Model - Multivariate (GLM-Multivariate) terhadap 177 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leader Member Exchange (LMX) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 2 dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) yaitu Organizational Citizenship Behavior - Individual (OCBI) dan Organizational Citizenship Behavior - Organizational (OCBO), sedangkan 3 dimensi dari Role Stressor (Role Conflict, Role Ambiguity, dan Role Overload) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap OCBI dan hanya 1 dimensi dari Role Stressor (Role Ambiguity) yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap OCBO pegawai di lingkungan KESDM. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan tingkat OCB di lingkungan KESDM harus diikuti dengan peningkatan dari tingkat LMX dan mengurangi tingkat role stressor pegawai.

---

This study was conducted to analyze the effect of leader member exchange and role stressor (role conflict, role ambiguity dan role overload) on organizational citizenship behavior at Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR).This research is quantitative research design using questionnaire survey approach towards all employees (administration and functional official) at all units in MEMR. The technical analysis methods used in this study are descriptive analysis and General Linear Model ? Multivariate (GLM-Multivariate) towards 177 respondents.

The study found that Leader Member Exchange (LMX) may significant and positively affect 2 dimensions of Organizational Citizenship Behavior (OCB) that is Organizational Citizenship Behavior - Individual (OCBI) and Organizational Citienship Behavior - Organizational (OCBO). And 3 dimensions of Role Stressor (Role Conflict, Role Ambiguity, and Role Overload) may significant and negatively affect servant OCBI and only 1 dimension of Role Stressor (Role Ambiguity) may significant and negatively affect servant OCBO at MEMR.In consequence, to increase the level of servant OCB at MEMR must be followed by an increase of the level of LMX and reduce the level of role stressors servant."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu pendukung dalam penyelenggaraan tugas KESDM adalah keberadaaan aset sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Namun selama ini di KESDM belum ada panduan dalam merencanakan maupun mengimplementasikan suatu solusi TI, sehingga masing-masing unit memikirkan sendiri solusi TI yang diperlukan. Hal ini berakibat pada keberagaman aplikasi, kerangka kerja, bahasa pemrograman, desain, dan tersebarnya ruang server dan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi arsitektur KESDM saat ini dan merekomendasikan rancangan arsitektur yang tepat untuk KESDM. Kerangka kerja yang digunakan adalah The Open Group of Architecture Framework (TOGAF). Data dikumpulkan melalui dokumen KESDM dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD) ke unit-unit di lingkungan KESDM. Hasil dari penelitian ini di antaranya prinsip arsitektur KESDM yang meliputi prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi, serta pola solusi dan roadmap berdasarkan prinsip arsitektur dimaksud.

---

The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) is a government institution that has the task of conducting affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in running the state government. One of the supporters of the task is the existence of information systems/information technology (IS/IT) assets. However, KESDM has no guidance to plan and implement an IT solution, so that each unit thinks IT solutions that are required by themselves. It causes variety in application, framework, programming languange, design, and dissemination of server room and database.

This study aims to map the architecture of MEMR now and recommend the architecture design that fit to MEMR. The framework used is The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Data were collected through documents of KESDM and also interviews and Focus Group Discussion (FGD) to units in the MEMR.

The results of the study are the architecture principles of KESDM that include business principles, application principles, data principles, and technology principles, as well as patterns of solutions and roadmaps based on architecture principles said."

"ABSTRAKKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Kementerian yangstrategis terkait minyak bumi, gas dan energi. Pelaksanaan Proyek dilaksanakanoleh Pejabat Pembuat Komitmen. Selain hard Kompetensi, maka soft kompetensiPejabat Pembuat Komitmen dapat menentukan keberhasilan proyek. Kinerjapelaksanaan proyek tidak selalu sesuai yang diharapkan, oleh karena itu padapenelitian ini menganalisa pengaruh dan keterkaitan soft kompetensi PejabatPembuat Komitmen terhadap keberhasilan proyek. Dengan menggunakanStructural Equation Modeling didapat bahwa soft kompetensi yang palingberpengaruh pada penelitian ini adalah memliki Integritas, kemampuanmemimpin orang lain, kemampuan bekerja dengan orang lain, kemampuan akankesadaran bersosial, kemampuan mengelola stakeholder dan kemampuanberkomunikasi.

---

ABSTRACTMinistry of Energy and Mineral Resources which is strategic related to petroleum,gas, and energy. Projects held by the Pejabat Pembuat Komitmen. Beside hardcompetencies, then soft competencies of Pejabat Pembuat Komitmen may alsodetermine the success of the project. Project performance is not always asexpected, therefore, this study analyzes the influence and relevance of softcompetencies of Pejabat Pembuat Komitmen to project success. By usingStructural Equation Modeling results that soft competencies which mostinfluential in this study is a integrity, ability to lead others, ability to work withothers, ability of social awareness, ability of stakeholders management andcommunication skills."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."