Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPola konsumsi masyarakat pasca keruntuhan Uni Soviet berubah menjadi lebih konsumtif karena masuknya produk-produk asing yang menawarkan berbagai macam pilihan produk yang belum pernah mereka rasakan pada masa Uni Soviet. Skripsi ini membahas, mengeksplorasi dan memahami perilaku konsumerisme masyarakat pasca-Uni Soviet dengan menggunakan metode studi kasus di negara Federasi Rusia pada tahun 2010 sampai 2016. Guna membahas perubahan pola konsumsi masyarakat pada masa Uni Soviet dan setelahnya, penelitian ini melibatkan teori konsumerisme dan konsep-konsep konsumsi yang berkaitan dengan transisi dan perubahan sistem ekonomi yang dialami masyarakat. Hasil skripsi ini menggambarkan bahwa terdapat faktor objektif dan faktor subjektif yang membentuk pola konsumsi masyarakat untuk menjadi lebih konsumtif. Faktor objektif berasal dari pihak di luar masyarakat yang sifatnya memaksa, sedangkan faktor subjektif berasal dari keinginan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

---

ABSTRACTThe pattern of public consumption after the collapse of the Soviet Union became more consumptive because of the influx of foreign products offering a wide range of products they had never tasted in the Soviet times. This thesis discusses, explores and understands the behavior of post Soviet society consumerism using case study method in the country of Russian Federation from 2010 to 2016. In order to discuss the changing of society consumption pattern during Soviet period and afterwards, this research involves consumerism theory and concepts of consumption associated with transitions and changes in the economic system experienced by the society. The results of this thesis illustrate that there are objective factors and subjective factors that shape the pattern of public consumption to become more consumptive. The objective factor comes from outside the community that is forced, while the subjective factor comes from the desire of the community both individually and in groups. "

"Penelitian ini membahas penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan pasca-Uni Soviet berkaitan dengan politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mengumpulkan data dari undang-undang, dan hasil survey dari beberapa lembaga survey, lalu dianalisis dengan teori-teori politik dan perencanaan bahasa bahasa. Bukti-bukti yang terdapat di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Uzbekistan menerapkan Politik dan Perencanaan bahasa secara umum pada kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan media massa dengan tujuan membangun identitas nasional dan integrasi sosial. Berkaitan dengan penerapan politik bahasa tersebut, terjadi bilingualisme bahasa di Uzbekistan dengan penggunaan bahasa Rusia dan bahasa Uzbek pada berbagai bidang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan mengalami penurunan, walaupun masih digunakan secara luas.

---

This research explains the use of Russian language in post-Soviet Uzbekistan related to its language policy. This thesis uses descriptive-analytical method, with the constitution and language law of Uzbekistan as primary sources, and results of survey on language use in Uzbekistan from numerous institutions, then analyzed with language policy and planning theories . The evidence in this thesis shows that Uzbekistan has been implementing language policy and planning in spheres of general life, education, and mass media in purpose of building the national identity and social integrity. Related to the implementation of language policy, bilingualism occur in Uzbekistan with the use of Russian language and Uzbek language in many spheres of life. It is then concluded that the use of Russian language is reduced although it is still widely spoken."

"ABSTRAKPerbincangan mengenai legalitas aborsi di Federasi Rusia terus menuai kontroversi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan dalam perkembangan undang-undang aborsi di Federasi Rusia dan sejauh mana masalah aborsi dianggap legal oleh pemerintah Rusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan online research, hasil analisis menunjukkan bahwa angka kelahiran rendah, keluhan dari militer Rusia, meningkatnya kembali pengaruh Gereja Ortodoks Rusia, angka aborsi yang tinggi jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, kurangnya tanggung jawab di antara orang tua terhadap anak, terdapat stigma pada perempuan Rusia umumnya bahwa anak dapat membawa perubahan yang tidak diinginkan pada gaya dan standar hidup merupakan faktor-faktor yang melandasi pemerintah Rusia dalam mengubah undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Hingga tahun 2016, pemerintah Rusia menganggap legal aborsi dengan syarat tertentu. Data primer yang digunakan bersumber dari undang-undang mengenai dasar perlindungan kesehatan warga di Federasi Rusia. Pendekatan teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena perkembangan legalitas aborsi di Federasi Rusia yaitu teori pilihan rasional. Artikel ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan keputusan bagi negara-negara baik yang akan melegalkan atau menolak aborsi.

---

ABSTRACTThe discussion about legalization of abortion in Russian Federation continues to reap controversy. This research aimed to analyze the factors underlying any changes in the development of abortion law in the RF and as far as the problems of abortion was considered legal by the Russian government. By using a qualitative approaches and data collection techniques used are literature studies and online research, the analysis shows that low birth rate, complaints from Russian military, the increasing of the influence of Russian Orthodox Church, the abortion rates was high if we compared with other European countries, lack of responsibility among parents to children, stigma on Russian woman generally that child can make undesirable changes in style and standard of living are factors underlying the Russian government in changing abortion laws. Until 2016, the Russian government considers legal abortion with certain conditions. The primary data based on the foundation of the protection of citizen rsquo s health in the RF. The theory that used to analyze phenomenon of the development of legality abortion in the Russian Federation is rational choice theory. This article can be used as decision considerations for the countries that will legalizing or refusing abortion."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor¬faktor yang menyebabkan Pemerintah Republik Federasi Rusia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO). Faktor-faktor dimaksud terdiferensiasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan domestik.Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor¬faktor yang menyebabkan kebijakan Rusia untuk membentuk SCO. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa terori, yaitu teori perumusan kebijakan luar negeri, teori kepentingan nasional, teori kerjasama intemasional. Teori perumusan kebijakan luar negeri digunakan untuk menerjemahkan faktor-faktor domestik dan eskternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO. Untuk menjawab permasalahan itulah teori Kalevi J. Holsti diperlukan.Dalam tulisannya, Holsti mengemukakan faktor-faktor internal maupun eksternal beserta indikatomya untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil oleh suatu negara. Diantaranya adalah pengaruh struktur internasionaI, tindakan yang dilakukan aktor lainnya, perekonomian dunia, atribut nasional yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Teori kepentingan nasional dan kerjasama internasional digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri Rusia, kepentingan nasional Rusia, dan alasan-alasan yang menyebabkan negara tersebut merasa perlu untuk membentuk SCO.Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan Luar negeri Rusia untuk membentuk SCO, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiferensiasi menjadi dua: faktor domestik dan faktor eksterbal. Faktor domestik juga terdiferensiasi menjadi dua, yaitu ancaman atas kepentingan nasional Rusia dalam sektor politik-keamanan yang berasal dari gerakan kelompok separatis etno-religius di Chechnya dan Dagestan, serta kepentingan ekonomi Rusia di Laut Kaspia. Faktor eksternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO adalah: pertama, kepentingan Rusia di kawasan Asia Tengah, dan kedua, peranan dan kepentingan aktor-aktor eksternal di kawasan post-Soviet States.

---

This research is an attempt to identify factors that drove the Russian Federation decision to form the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. This decision is an example of foreign policy. What are the Russian Federation government interests in the formation of SCO? What domestic pressure stands in? Is there any external pressure in the advent of this decision? Those are the main questions to be answered in this research. To answer those questions, I will use the foreign policy making model presented by KJ Holsti about external and internal factors in foreign policy making.In his framework Holsti explains that foreign policy is influenced by international structure, actions taken by other actors, global economy, national attributes, and so on. In addition, I also use the concept of national interest and international cooperation to find out the goal of the Russian Federation in their decision to form the SCO.By definition, this research is an explanatory research since it's seeks to analyze and identify the underlying factors behind the decision made by the Russian Federation. I'm employing literature study method in conducting this research.In conclusion, I find out that there are a pairs of internal and external factors which stimulate the Russian Federation decision to build the SCO in 2001. The threat to the Russian Federation' security and politics that come from ethno¬religious movements of Chechnya and Dagestan is the first domestic factor in its decision to form the SCO."

"Perbedaan hukum nasional masing – masing negara anggota terhadap penerapan aturan perjanjian internasional pada negaranya umumnya menghasilkan perbedaan jangka waktu terhadap implementasi perjanjian internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para negara anggota untuk menyeragamkan aturan tersebut demi tercapainya maksud dan tujuan dalam perjanjian, khususnya aturan teknis yang memerlukan tanggapan cepat para negara anggota untuk segera mengimplementasikannya. Maka dari itu, beberapa perjanjian internasional serta organisasi internasional layaknya International Maritime Organization memperkenalkan sistem tacit acceptance atau penerimaan secara diam – diam sebagai salah mekanisme pilihan bagi negara untuk tunduk. Penggunaan mekanisme tacit acceptance kemudian menjadi salah satu opsi bagi para pihak dalam mempergunakan aturan perjanjian internasional pada saat yang mendesak dan instrumen penundukkan secara eksplisit tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi tacit acceptance melalui beragam jenis tacit pada perjanjian internasional, serta bagaimana negara dan perjanjian internasional mendefinisikan dan mempergunakan tacit acceptance. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa mekanisme tacit pada umumnya dapat diberlakukan hanya kepada negara anggota ataupun para pihak yang dianggap layak oleh perjanjian internasional ataupun putusan pengadilan. Walaupun demikian, dapat ditemukan praktik oleh negara ketiga yang mempergunakan mekanisme tacit acceptance terhadap perjanjian internasional, misalnya Republik Kazakhstan terhadap Liability Convention 1972 melalui perjanjian bilateral 1994 Lease Agreement dengan Federasi Rusia mengenai Baikonur Cosmodrome. Adapun hal yang ditemukan adalah negara ketiga dapat memberlakukan mekanisme tacit berdasarkan pernyataan dalam bentuk tertulis, misalnya pada perjanjian yang terpisah. Terlihat bahwa mekanisme tacit memiliki implementasi dan parameter yang berbeda-beda dalam setiap peristiwa hukum, sehingga mekanisme ini dipergunakan dalam berbagai aspek dan tidak hanya terbatas pada lingkup lingkungan atau maritim saja.

---

The differences on the national laws of each member states regarding to the application of the international treaties provisions may result in the different timeline for the provision’s applicability. This, however, makes several member states has the difficulties to achieve the object and purpose of the treaty, especially technical provisions that requires contracting parties for a quick response by implement and enforce them immediately. Furthermore, several treaties and international organizations, such as the International Maritime Organization introduce a system that is called tacit acceptance as a mechanism of choice for member states to give their consent to be bound. The use of tacit acceptance becoming one of the options for parties to implement international agreements at the time of urgency and explicit instruments for showing consent is not possible for the time being. Based on the normative legal research method, it is concluded that tacit acceptance in general is applicable only to the member state or parties deemed appropriate by the treaty itself or court decisions. Nevertheless, it can also be found that third states are using tacit acceptance on treaties, such as Republic of Kazakhstan with Liability Convention 1972 through 1994 Lease Agreement with Russian Federation that regulates about Baikonur Cosmodrome. Third state, in fact, is able to apply tacit acceptance to show their consent through a written form in a separate agreement. Moreover, it can be seen that the tacit mechanism has different implementations and parameters for various legal affair. Having said that, tacit acceptance as a tool for showing one’s consent to be bound is utilized in various aspects and not limited to the environmental and/or maritime subjects."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel institusional dari Bank Dunia, yaitu kritik dan akuntabilitas Voice of Accountability, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan Political Stability and Absence of Violence, efektivitas pemerintah Government Effectiveness, kualitas regulasi Regulatory Quality, supremasi hukum Rule of Law, dan pengendalian korupsi Control of Corruption bagi penanaman modal asing di negara di negara di BRICS Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan Negara MINT Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Periode penelitian adalah selama enam tahun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Penerapan analisis ekonometrika ini menggunakan regresi linier berganda multiple linier regression data panel untuk mengestimasi parameter dalam hubungan antara variabel terikat berupa Penanaman Modal Asing PMA, dengan variabel bebas berupa 6 indikator institusional dari Worlwide Governance Indicators WGI. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa ada 2 variabel institusional WGI yang berpengaruh signifikan pada PMA, yakni Rule of Law signifikan negatif dan Regulatory Quality berpengaruh positif.

---

The purpose of this study is to conduct an analysis of institutional variables from World Bank which are Voice of Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption for Foreign Direct Investment in BRICS countries Brazil, Russia, India, China, South Africa and MINT countries Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. The research periods are six years, from 2010 to 2016. This study applied econometrics analysis, using multiple linier regression of panel data to estimate the parameters of the relationship between the dependent variable in the form of Foreign Investment PMA, with the independent variable in the form of 6 the institutional indicators from The Worlwide Governance Indicators WGI. It is found that there are 2 institutional variables of WGI which have significant influence on PMA, namely Rule of Law significant negative and Regulatory Quality significant positive."

"ABSTRAKSetelah kejatuhan Uni Soviet, bangsa Rusia dikatakan mengalami krisis identitas nasional akibat hilangnya nilai-nilai tradisional budaya bangsa yakni Gereja Kristen Ortodoks. Banyak bangunan Gereja dihancurkan dan penganut agama Kristen Ortodoks yang dibunuh dan bermigrasi keluar Rusia pada rezim Soviet menyebabkan terjadi penurunan drastis jumlah penganut Kristen Ortodoks di Rusia. Pada masa Federasi Rusia, Vladimir Putin dan rohaniawan berusaha membangkitkan kembali kekuasaan Kristen Ortodoks dengan melakukan modernisasi pada bidang organisasi sosial dan teknologi, yaitu pada organisasi Gereja Kristen Ortodoks, sistem keuangan gereja, bangunan gereja, musik dan lagu-lagu gereja, serta keterbukaan terhadap teknologi dan internet. Modernisasi tersebut berdampak positif seperti terbukti pada persentase penganut Kristen Ortodoks di Federasi Rusia yang terus meningkat sejak tahun 1991 hingga saat ini.

---

ABSTRACTAfter the fall of the Soviet Union, the Russian nation is said to experience a national identity crisis due to the loss of traditional cultural values of the nation, the Orthodox Christian Church. Many Church buildings were destroyed and Orthodox Christians who were murdered and migrated out of Russia in the Soviet regime led to a dramatic decline in the number of Orthodox Christians in Russia. At the time of the Russian Federation, Vladimir Putin and the priest tried to revive the Orthodox Christian rule by modernizing the social and technological organization of the Orthodox Church organization, the church 39 s financial system, church building, music and church songs, and openness to technology and internet. The modernization has had a positive impact as evidenced by the percentage of Orthodox Christians in the Russian Federation that has been on the rise since 1991 to the present."

"Skripsi ini membahas tentang lambang 21 republik di Federasi Rusia, yangmerupakan identitas dari negara-negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini untukmengetahui makna dari 21 lambang tersebut. Metode yang digunakan adalahmetode semiotik dari Roland Barthes, dan diperoleh hasil bahwa lambanglambangsubyek federal di tingkat republik memiliki makna yang menunjukkan:(1) kondisi masyarakat, seperti kemakmuran, dan kebiasaan masyarakat, (2)kondisi geografis seperti gunung, sungai, dan danau, serta (3) jati diri atauidentitas dari negara seperti totem, agama, dan kepercayaan masyarakat.Kesimpulannya adalah lambang negara memiliki makna yang relevan denganseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara tersebut

---

AbstractThis thesis discusses about the symbols of 21 republics in the Russian Federation,which are the identity of those countries. The purpose of this research is todetermine the meaning of those symbols. The used method is the method ofsemiotics by Roland Barthes and obtained results that the symbols of federalsubjects in the republic have the meanings shown: (1) the condition of society,such as prosperity and the habits of society, (2) geography, such as mountains,rivers, and lakes, and (3) identity or the identity of countries like totem, religion,and public confidence. The conclusion is that a symbol of the country has ameaning that is relevant to all aspects of national life and the country itself."

"Dalam sistem politik Australia, terdapat dua partai besar yang mendominasi pemerintahan yaitu Australia Labor Party (ALP) dan Liberal-National Coalition Party. Namun diantara kedua partai besar tersebut, terdapat kehadiran dari minor party seperti Australian Greens. Keberadaan minor party di Australia tidak lepas dari kondisi pasang surut. Diantara minor party lainnya, Australian Greens berhasil menjadi minor party yang bertahan dalam sistem politik Australia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Australian Greens sebagai minor party di Australia dapat bertahan ditengah dominasi dua partai besar pada rentang waktu 2010 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan teori Small Party Survival oleh Jae-Jae Spoon dengan metode kualitatif. Berdasarkan temuan, selain didukung oleh penerapan sistem Single Transferable Vote (STV) yang proporsional pada pemilihan anggota Senat namun Australian Greens dapat bertahan karena didorong oleh faktor internal yang meliputi strategi kebijakan, strategi pemilu dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Australian Greens sebagai bentuk perilaku penyeimbangan yang sesuai dengan teori Small Party Survival.

---

In the Australian political system, there are two major parties that dominate the government, namely the Australia Labor Party (ALP) and the Liberal-National Coalition Party. However, between the two major parties, there was a presence of minor parties such as Australian Greens. The existence of minor parties in Australia can not be separated from tidal conditions. Among other minor parties, Australian Greens successfully became a surviving minor party in Australian Political System. This research discusses about how Australian Greens as a minor party in Australia survives among the domination of two other major parties from 2010 to 2016.

This research uses the theory of Small Party Survival by Jae-Jae Spoon with qualitative methods. According on the findings, it is not only supported by the application of the Single Transferable Vote (STV) system that is proportional to the election of Senate members but Australian Greens can survive because it is driven by internal factors which include policy strategies, election strategies and communication strategies carried out by Australian Greens as a form of balancing behavior which is in accordance with the theory of Small Party Survival."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kegunaan permainan digital di dalam struktur masyarakat dan bagaimana konsumerisme adalah salah satu aspek penting dalam struktur tersebut. Tidak mengejutkan bahwa industri permainan digital telah berkembang pesat setiap tahunnya terbukti dari pendapatan yang diperoleh dari industri tersebut. Banyak permainan digital mempromosikan kosmetik untuk karakter tertentu atau untuk profil personal serta keinginan memperoleh peringkat lebih tinggi dari orang lain yang membuat para pemain semakin banyak mengonsumsi permainan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa arked sebagai suatu perusahaan hiburan memiliki perannya sendiri berhubung banyak dari perusahaan ini masih dapat terlihat banyak pelanggan datang untuk mencari hiburan di sana. Dalam riset ini, permainan MaiMai akan menjadi fokus utama dalam studi kasus penelitian sebab komunitas MaiMai di Indonesia telah bertumbuh besar daripada sebelumnya dan sangat baik untuk riset akan perannya untuk membawa pemain baru maupun lama untuk bermain dan berinteraksi dengan komunitas baik secara offline maupun online. Penelitian ini berargumen bahwa komunitas MaiMai telah membentuk suatu kultur konsumsi di mana simbol-simbol dalam permainan telah diberikan makna dan nilai penting untuk para pemain seperti sistem ranking yang memunculkan suatu hirarki halus, skor untuk menentukan siapa pemain lebih hebat dari yang lain yang juga didorong melalui interaksi dalam komunitas yang menghasilkan aksi bermain yang konsisten serta konsumsi oleh para pemainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk wawancara mendalam, observasi, dan observasi partisipan dalam kegiatan komunitas dan permainan itu sendiri seperti kompetisi beserta dengan berinteraksi dengan pemain sambilan bermain bersama para pemain lain juga. Dari hasil riset, ditemukan bahwa pembuat game dan arked yang memfasilitasi game tersebut telah berhasil memanipulasi para pemain dan seluruh komunitas untuk mendorong konsumsi dan membentuk suatu masyarakat konsumen untuk keuntungan untuk entitas korporat yang berhubungan dengan permainan tersebut;

---

This research aims to see the purpose of video games within the structure of society and show consumerism is one of the pillars of this structure. It is of no surprise that the video game industry has flourished throughout the years, proven by their growing income. Many video games promote cosmetics for certain characters or their personal profile as well as the desire to gain a higher rank within a game to tower among others, causing players to play more of their games. It should not be ignored that arcades, as an entertainment establishment, have their own role to play within society as still there are many customers that come and go to seek entertainment here. In this research, the game MaiMai shall be the primary case study for this research due to the fact that the MaiMai community in Indonesia has grown larger than previous and it is ripe for research and study on its role to engage players new and old to come play the game and spend time with the community either online or offline under the basis theory of consumerism. This research argues that the Maimai community has developed a consumer culture where symbols from within the game gain meaning and important value to the players, such as their ranking system to establish a form of soft hierarchy, scores for songs within the game to see who is better than the other, enforced by the constant interaction between the players in the community which results in continuous play and consumption. This research uses qualitative method research where the researcher not only interviews the players of the game, but also uses both observation and participative observation in the community activities, such as competitions as well as interacting with the players while playing the game alongside them. From the research, it is found that the creators of the game as well as the arcades that supplied it has successfully manipulated the players and therefore the community based on the game to encourage consumption and hence form the consumer society for the profit of these corporate entities that are connected to the game;"