Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa ragam keterlibatan POLRI tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan proses pengambilan keputusan kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia, yang harus dilakukan melalui koordinasi antara agensi penegakan hukum POLRI dan Kemlu RI selaku representasi politik luar negeri Indonesia. Sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam suatu kerjasama police-to-police untuk memerangi kejahatan transnasional merupakan hasil kompromi dari preferensi organisasional masing-masing focal point tersebut. Merujuk pada kerangka pemikiran perumusan Kebijakan Luar Negeri model birokrasi-politik dan konsep internasionalisasi kepolisian, tulisan ini akan membahas: 1 bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia terkait kerjasama police-to-police; 2 pertimbangan apa saja yang melandasi preferensi organisasional dari POLRI dan Kemlu RI; 3 bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut telah berdampak pada ragam program kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia yang dikelola oleh POLRI; dan 4 penerapan konsepsi pengambilan keputusan tersebut pada proses pembentukan Densus-88 AT dan JCLEC, selaku dua produk kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia dengan tingkat intensitas paling mendalam.

---

ABSTRACTAs an effort to combat its threat of transnational crime, Indonesia through its Indonesian National Police POLRI , has been involved in a range of international cooperation programs which are intended to strengthen its law enforcements authority and capabilities. The interesting aspect that this research paper highlights from Indonesia rsquo s involvement in combatting transnational crime via POLRI is its variation in police to police cooperation depth, ranging from information exchange to the establishment of a permanent law enforcement facility unit co managed by POLRI and its international counterpart. This paper argues that POLRIs variation in police to police cooperation depth is a consequence from Indonesias Foreign Policy Decision Making setup, that requires POLRI ndash Indonesias law enforcement agency, to first coordinate with Kemlu RI ndash the Ministry of Foreign Affairs representation of Indonesias foreign policy, in order to decide Indonesias involvement in said counter transnational crime cooperation. To what extent Indonesia is able to commit in a police to police cooperation to combat transnational crime, is a result of compromise from each focal points organizational preference towards the issue. In accordance to the bureaucratic politics model of Foreign Policy Decision Making framework and the concept of police internationalization, this paper will discuss 1 Indonesias Foreign Policy Decision Making process on determining police to police cooperation to combat transnational crime 2 the fundamental considerations that underlie both POLRI and Kemlu RI organizational preference towards counter transnational crime cooperation 3 Indonesias Foreign Policy Decision Making process impact on its variation of involvement in counter transnational crime cooperation as managed by POLRI and 4 the decision making process of Densus 88 AT and JCLEC, as two of Indonesias most profound police to police cooperation products. "

"Melalui 2 tahap seleksi, yakni psikologis-kognitif dengan indikator critical dimension dan pilihan rasional, pendekatan poliheuristic memberikan alat untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara secara komprehensif. Indonesia pada tahun 2018-2019 mengusung tema ekonomi kreatif pada saat menjabat sebagai ketua MIKTA, terlepas dari rendahnya signifikansi ekonomi kreatif bagi Indonesia maupun negara-negara anggota MIKTA lainnya. Penelitian ini kemudian hadir untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengusungan tema ekonomi kreatif pada kepemimpinan MIKTA tahun 2018-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis motif, alasan, dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dan melatarbelakangi proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing aktor negara maupun non negara dan proses yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kemudian menjelaskan motif, alasan, dan kepentingan Indonesia pada pewacanaan tema ekonomi kreatif di MIKTA periode 2018-2019. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tema ekonomi kreatif diwacanakan dalam MIKTA oleh Indonesia mengingat adanya preferensi politik untuk mengusung ekonomi kreatif yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu terdapat kepentingan jangka panjang dari aktor non-negara pada sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan investasi dan permodalan serta menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

---

Through 2 stages of selection, namely psychological-cognitive with critical dimension indicator and rational choices, the polyheuristic approach provides a tool to comprehensively explain the process of formulation a country's foreign policy. In 2018-2019, Indonesia promotes the theme of creative economy when served as chairman of MIKTA, despite the low significance of the creative economy for Indonesia and other MIKTA member countries. This research present to conduct an analysis and provide an explanation regarding the process of forming Indonesia's foreign policy in promoting the theme of creative economy in the 2018-2019 MIKTA leadership. This study also aims to analyze the motives, reasons, and interests of each actor who is involved in the process of forming foreign policy. This study uses qualitative methods by way of literature study, to identify the interests of each state and non-state actor and the processes that occur in the formulation of Indonesian foreign policy, and then explains Indonesia's motives, reasons, and interests in the creative economy theme discourse at MIKTA in the period 2018-2019. Through this research, it was found that the theme of creative economy was promoted in MIKTA by Indonesia given the political preference for promoting the creative economy which was emphasized by President Joko Widodo, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Trade, and the Creative Economy Agency. In addition, there is a long-term interest from non-state actors in the creative economy sector to obtain investment and capital support and make the creative economy a pillar of sustainable economic development for Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan pengemudi dalam perubahan kebijakan perusahaan transportasi berbasis online, GO-JEK. Kerangka pemikiran utama yang digunakan adalah Proses Pengambilan Keputusan dari Herbert A. Simon 1997 dan Teori Strukturasi Adaptif dari Scott Poole 2013 dengan fokus pada keterkaitan pengambilan keputusan pengemudi dalam menyikapi regulasi perusahaan GO-JEK yang terus berubah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi terhadap komunitas pengemudi, dan studi dokumentasi regulasi perusahaan GO-JEK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem regulasi GO-JEK diproduksi dan direproduksi berdasarkan pengambilan keputusan para pengemudi dalam memilih order, menyikapi regulasi yang ada sebelumnya, serta pelayanan terbaik yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Di samping itu, juga terdapat perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan pengemudi terkait dampak dari perubahan regulasi, sehingga diperlukan transparansi kebijakan dan peningkatan komunikasi antara pihak perusahaan dan mitra pengemudinya.

---

This study is focus on the decision making process of drivers in policy changes of online based transportation company, GO JEK. Two theories are used, namely Decision Making Process by Herbert A. Simon 1997 and Adaptive Structurative Theory by Scott Poole 1996. Using qualitative approach, data is collected through in depth interview with GO JEK drivers, observation of three GO JEK's driver communities, and documentary study of GO JEK's regulation.

The results of this study indicate that GO JEK regulatory system is produced and reproduced on the decision making of drivers in choosing orders, addressing the existing regulations, and the company's best services to customers. There are also found the differences in perceptions between the company and the drivers regarding the impact of regulatory changes, which requiring communication improvements between the company and the drivers."

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk melihat peran kelompok kepentingan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan sosialis Kuba. Selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1960, Amerika Serikat telah menetapkan embargo ekonomi di negara tersebut. Melihat kejatuhan komunisme di Uni Soviet diikuti kejatuhan ekonomi di Kuba, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pengetatan embargo melalui pembentukan Torricelli Act atau lebih dikenal sebagai Cuban Democracy Act tahun 1992. Dengan memperketat perdagangan luar negeri terhadap perusahaan Amerika Serikat sekaligus menekan negara-negara lain untuk berdagang dengan Kuba, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan level ekonomi dan sosial Kuba dengan menekankan reformasi politik yang demokratis. Dalam proses pembentukan kebijakan Amerika Serikat ini terdapat kelompok kepentingan yang terlibat. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dari Cuban American National Foundation dalam proses pembentukan Cuban Democracy Act dengan menggunakan konsep taktik kelompok kepentingan dan lobi.

---

ABSTRACTThe problem dealt within this qualitative research is to know the role of interest groups in American foreign policy towards the socialist government of Cuba. For more than thirty years, since 1960, the United States has maintained an economic embargo against the country. In light of the fall of communism in Soviet Union and the fall of Cuban economy, the United States decided to tighten the embargo through the creation of the Torricelli Act or also known as Cuban Democracy Act CDA of 1992. By restricting U.S. companies and pressuring foreign countries from trading with Cuba, the law aims to increase the level of economic and social that would cause the Cubans to demand democratic political reform. In order to know the role of interest groups in American foreign policy, this research seeks the role of Cuban American National Foundation in the creation of Cuban Democracy Act, using its tactics and lobbying strategy as the case to be explored."

"Indonesia memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur tatanan negara, termasuk terhadap hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu sesuai dengan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Penegakan hak ini relevan dengan perkembangan teknologi yang kian masif hingga mencapai Revolusi Industri 5.0, yang mana hampir seluruh aktivitas digital menggunakan data pribadi sehingga membuat data pribadi menjadi rentan untuk disalahgunakan. Salah satu produk dari revolusi industri yang juga menyinggung data pribadi adalah automated decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis. Oleh sebab itu, terhadap aktivitas tersebut, data pribadi dilindungi oleh General Data Protection Regulation (“GDPR”) maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Perumusan dari penulisan ini akan membahas pertanyaan terkait perbandingan pengaturan pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis serta hak pengajuan keberatannya antara Hukum Uni Eropa hingga hal yang dapat Indonesia pelajari dari pengaturan perlindungan data pribadi terhadap pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis. Penulisan dari penelitian ini dikaji dengan penelitian hukum doktrinal, yang mana disusun berdasarkan analisis yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwasanya meskipun kedua undang-undang tersebut melindungi data pribadi dari automated decision making dengan hak pengajuan keberatan, namun ketiadaan mengenai penjelasan maupun mekanisme hak pengajuan keberatan dan penilaian dampak perlindungan data pribadi yang mengurangi tingkat proteksi dari pengaturan data pribadi di Indonesia. Berbeda halnya dengan pengaturan penilaian kredit, Uni Eropa mengaturnya dengan Guidelines’ European Bank Authority namun tidak mengaturnya secara khusus, sedangkan Indonesia sendiri mengaturnya dengan Peraturan OJK 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Maka dengan penulisan ini, penulis berharap pemerintah dapat menyusun pengaturan hak pengajuan keberatan atas automated decision making lebih lengkap dan diselaraskan dengan peraturan terkait, yang mana dalam penulisan ini adalah peraturan tentang penilaian kredit.

---

Indonesia has the highest authority to regulate the state order, including the rights to life, freedom, and safety of individuals by Article 28G Paragraph 1 of the NRI Constitution of 1945. The enforcement of this right is relevant to the increasingly massive technological developments to reach the Industrial Revolution 5.0, where almost all digital activities use personal data, making personal data vulnerable to misuse. One of the products of the industrial revolution that also alludes to personal data is  automated decision making or decision making based on automated processing. Therefore, for such activities, personal data is protected by the General Data Protection Regulation ("GDPR") and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("PDP Law"). The formulation of this paper will discuss questions related to the comparison of decision-making arrangements based on automated processing and the right to object between EU Law to what Indonesia can learn from personal data protection arrangements against decision-making based on automated processing. The writing of this study is reviewed with doctrinal legal research, which is compiled based on normative juridical analysis. From this research, it can be understood that although the two laws protect personal data from automated decision making with the right to object, there is no explanation or mechanism for the right to object and assess the impact of personal data protection that reduces the level of protection of personal data regulation in Indonesia. Unlike the credit scoring arrangement, the European Union regulates it with the European Bank Authority Guidelines but does not regulate it specifically, while Indonesia itself regulates it with OJK Regulation 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Formulate and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks. So with this writing, the author hopes that the government can compile a regulation on the right to file objections to automated decision making more completely and be aligned."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan aspek dynamic governance dalam pengambilan keputusan di deputi politik Sekretariat Wakil Presiden dalam pembentukan UP4B. Penerapan aspek dynamic governance bukan hal yang mudah di Sekretariat Wakil Presiden karena fungsi Sekretariat Wakil Presiden pada era sebelum reformasi bersifat administrasi. Perubahan fungsi pada masa reformasi kemudian menuntut Sekretariat Wakil Presiden beserta seluruh pejabat dan staf agar mampu mendukung Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan baik bersifat administratif maupun substantif. Kemampuan untuk melakukan dynamic governance dalam mendukung Wakil Presiden sangatlah diperlukan dan harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Wakil Presiden mengingat dukungan dari pejabat dan staf memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aspek dynamic governance diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat memberi masukan kepada Wakil Presiden sampai dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Teori yang digunakan adalah teori dynamic governance dan teori pengambilan keputusan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa aspek dynamic governance sudah diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden terutama dalam proses pembentukan UP4B sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dynamic governance. Keberhasilan penerapan dynamic governance dalam pembentukan UP4B ini sebaiknya dapat diterapkan pula di setiap proses pengambilan keputusan mengingat keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden dapat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga diperlukan SDM pendukung yang memiliki kemampuan serta sarana dan prasarana yang baik.

---

The thesis discusses the implementation of the dynamic governance aspects in decision-making in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia in the establishment of UP4B. Implementation of dynamic governance aspects is not easy in Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia because functions of the Secretariat prior to the reform era is the administration. Changes in function during the later reforms demanded Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia and all officers and staff to be able to support the Vice President in their duties by providing both services are administrative and substantive. The ability to perform dynamic governance in support of the Vice President is required and must be owned by the existing human resources in the Secretariat of the Vice President considering the support of officials and staff have close links with the decision that made by the Vice President.The purpose of this study is to explain how the dynamic governance aspects applied in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia and the factors that influence that can provide input to the Vice President until the establishing the UP4B. The theory used is a dynamic governance theory and decision-making theory. The approach used in this study is a qualitative approach and descriptive analysis.Based on the results, it can be said that the dynamic aspects of governance has been implemented in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia UP4B especially in the process of formation in accordance with the principles of dynamic governance. Successful implementation of the dynamic governance in the formation of this UP4B should be applied also in every decision making process given the decision made by the Vice President can affect people of Indonesia, so that the necessary HR supporter who has the capabilities and facilities are good."

"Knowledge management KM merupakan kegiatan mengelola dan memelihara knowledge yang dimiliki individu sehingga knowledge tersebut dapat menjadi aset perusahaan Pengelolaan dan pemeliharaan knowledge penting dilakukan karena saat ini knowledge telah menjadi senjata yang digunakan banyak perusahaan dalam bersaing dengan para kompetitornya Sayangnya pelaksanaan KM di perusahaan tidaklah semudah yang diperkirakan Banyaknya kasus kegagalan dalam implementasi KM menyebabkan para ahli menyarankan untuk melakukananalisis awal sebelum perusahaan menerapkan KM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang keberhasilan implementasi KM di PT Altrovis Tekno Global dan faktor apa saja yang perlu diperbaiki sebelum menerapkan KM Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner dan wawancara Kuesioner disebarkan secara online kepada para karyawan di Altrovis sedangkan wawancara dilakukan dengan lead developer sebagai narasumber utama Sampel responden yang diambil sebanyak 25 orang dari populasi 27 orang KMCSF penelitian disusun dengan mengacu kepada hasil penelitian dari 5 literatur yang kemudian dilakukan pemetaan sehingga diperoleh KMCSF sebanyak 7 dimensi dan 5 subdimensi Sebelum diolah terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang berhasil dikumpulkan baru kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode fuzzy multi criteria decision making FMCDM Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa besar peluang keberhasilan implementasi KM di Altrovis sebesar 62 yang termasuk dalam kategori relative success Penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi technology merupakan dimensi yang berkontribusi paling besar dalam mendukung keberhasilan implementasi KM di Altrovis sedangkan dimensi strategy merupakan dimensi dengan persentase kontribusi paling kecil Selain itu masih terdapat 11 faktor yang pelaksanaannya dinilai masih belum sesuai harapan sehingga harus ditingkatkan.

---

Knowledge management KM is the activity of managing and maintaining individual knowledge so that the knowledge can be an asset of the company The management and maintenance of knowledge is important to do because nowadays knowledge has become a weapon used by many companies in competing with itscompetitors Unfortunately the implementation of KM in the company is not as easy as they thought it would be Many cases of failure in the implementation of KM causing the experts advise the company to do the preliminary analysis before it does the implementation of KM This research aims to find out the probability of successful implementation of KM at PT Altrovis Tekno Global and factors need to be improved before implementing KM The methods used for data collection are questionnaires and interview Questionnaires are distributed via online to employees at Altrovis and interview is conducted with a lead developer as key informant Sample of respondents drawn as many as 25 people from the total population is 27 KMCSF of this research was developed by referring to some research results from 5 literatures which is then mapped to obtain the KMCSF that consists of 7 dimensions and 5 sub dimensions Before data is processed validity test and reliability test of the collected data is performed first then data is analyzed using the fuzzy multi criteria decision making FMCDM method From this research it can be obtained that the probability of successful implementation of KM at Altrovis is 62 which is included in the category of relative success This research also found that technology dimension is the dimension that contributes most in supporting the success of KM implementation while strategy dimension gives the smallest contribution percentage In addition there are 11 factors that implementations are still considered not as expected so they should be improved "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung keputusan pemerintah Australia dalam mwnyetujui kerjasama kontra terror yang dengan pemerintah Indonesia. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi dan kebijakan keamanan. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor pendorong dan penarik dalam perumusan kebijakan keamanan pemerintah Australia yang mempengaruhi pendirian JCLECdi Indonesia pada tahun 2004.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the internal and external factors to the Australian government decision support in counter-terror cooperation with the Indonesian government. The analysis in this thesis uses the concept premise security strategy and policy. Review of the literature in this study found a number of factors push and pull in security policy of the Australian government that affect the establishment JCLEC in Indonesia on 2004."