Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat pesatnya industri MICE di Indonesia, aspek dan kewajiban pajak pada industri tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri MICE yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan jasa event organizer yang dilakukan oleh customer PT. X. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, lampiran dokumen penagihan PT. X yang kurang jelas yang mengakibatkan perbedaan pemotongan PPh oleh customer.

---

Seeing the rapid growth of MICE industry in Indonesia, it is expected that the taxaction aspect on the industry could be one of the sources of state revenue in Indonesia. The aim of this research is to analyze the difference in income tax withholding PT. X rsquo s customers on the event organizer services. PT. X is one of the companies that engages in MICE industry that operates in Indonesia. The research method is qualitative method. The result of this research shown that this distinction happened because of the attachments of the invoices that resulted different perception on each customer."

"PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam. Pada awal didirikan, PT X tidak menerapkan manajemen pajak sebagai bagian dari manajemen laba perusahaan. Di sisi lain, aktivitas kegiatan bisnis semakin berkembang pesat menjadikan manajemen perusahaan memutuskan untuk menerapkan manajemen pajak pada tahun 2022. Manajemen pajak merupakan upaya menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2022, PT X menerapkan manajemen pajak atas Pajak Penghasilan, baik atas Pajak Penghasilan Badan atau atas PPh Potong Pungut, dalam rangka memaksimalkan laba perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT X pada tahun 2022 dan menganalisis efisiensi dan efektivitas manajemen Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT X pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak atas Pajak Penghasilan yang diterapkan pada PT X di tahun 2022 dinilai telah sesuai dan telah efisien tetapi belum sepenuhnya efektif dalam efisiensi beban pajak. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa implementasi perencanaan pajak yang masih belum optimal serta belum dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak, sehingga penelitian ini belum mampu menilai secara menyeluruh mengenai efektivitas manajemen pajak yang diterapkan PT X pada tahun 2022.

---

PT X is a company engaged in oil and natural gas mining support services. At the beginning, PT X did not implement tax planning as part of the company's profit management. On the other hand, their business activities are growing rapidly, and the company's management decided to implement tax planning in 2022. Tax management is a comprehensive effort to ensure the implementation of tax rights and obligations are carried out effectively and efficiently. In 2022, PT X implemented tax management on income tax, both on corporate income tax and on withholding tax, in order to maximize the company's profit. This study aims to analyze the income tax management carried out by PT X in 2022 and analyze the efficiency and effectiveness of income tax management carried out by PT X in 2022. The approach used in this study is a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies as data collection techniques. The findings of this study demonstrate that the tax planning for income tax carried out by PT X in 2022 is considered appropriate and has been efficient but not yet entirely effective in tax burden efficiency. The effectiveness of PT X's tax management in 2022 could not be fully examined in this study because there are several tax planning implementations that are still not optimal and have not been audited by the tax authorities, therefore this study was unable to completely assess the effectiveness of PT X's tax management in 2022."

"Penghasilan yang diterima oleh pengemudi ojek online merupakan potensi bagi sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini menganalisis perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pengemudi ojek online di PT. X. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan PT. X memberikan tambahan penghasilan yang disebut sebagai bonus yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 namun PT. X belum melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut karena pengemudi ojek merupakan mitra perusahaan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pengemudi ojek merupakan pegawai tidak tetap berdasarkan kriteria peraturan yang berlaku, sehingga perlakuan pajak penghasilan yang tepat pada pengemudi ojek online PT. X ialah dengan menggunakan aspek perpajakan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER - 16/PJ/2016.

---

The earnings generated by ride sourcing ojek drivers presents an opportunity for taxation, especially by referring to the Income Tax Article 21. This study seeks to analyze this potential tax imposition by employing a qualitative approach based on in depth interviews as a method to collect data. This study illustrates that PT X hands out additional incomes to its drivers in the form of bonuses. While these bonuses are subject to the Income Tax Article 21, the company has not withheld any taxes from the drivers as the latter are considered as partners of the company. Using the criteria mentioned in prevailing regulations, this study concludes that ojek drivers can be considered as temporary employees. Therefore, the appropriate tax accounting for the earnings made by these drivers should be based on the tax practice for temporary employees which is formally set out in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER mdash 16 PJ 2016."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Sistem perpajakan hendaknya didasari oleh azas-azas perpajakan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Azas-azas perpajakan yang disarankan para ahli antara lain equity, convenience, certainty dan economy. Dari azas-azas tersebut yang sering menjadi persoalan adalah azas keadilan karena keadilan sendiri mengandung pertentangan, dalam arti adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain.Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing (MLM). Sampai saat ini masih banyak perbedaan pandangan antara wajib pajak dalam hal ini perusahaan dan distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing dengan Direktorat Perpajakan. Perbedaan pandangan menyangkut rasa keadilan yang menurut Wajib Pajak tidak ada karena pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan bruto, padahal ada biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan MLM.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini tidak menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan Multilevel Marketing, Pejabat Direktorat PPh Direktorat Jenderal Pajak dan kuesioner bagi distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh distributor Multilevel Marketing memenuhi hakekat ekonomi untuk dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21. Mekanisme yang digunakan dalam memungut pajak adalah melalui perusahaan Multilevel Marketing yang paling mengetahui bagaimana jaringan bisnis distributor beserta groupnya. Ketentuan Perpajakan yang mengatur pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing telah memberikan kepastian hukum.Saran yang bisa diberikan setelah dilakukan analisis adalah memberikan pengurangan berupa biaya jabatan kepada distributor MLM dan mengintensifkan pemungutan PPh badan bagi Perusahaan MLM dan bagi distributor yang sudah mencapai PTKP tetapi belum memiliki NPWP agar diefektifkan dengan menghimbau agar memiliki NPWP atau secara Jabatan."

"Laporan Keuangan merupakan sarana utama untuk membuat laporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, instansi pajak, dan sebagainya. Dari Iaporan keuangan tersebut juga dapat dihitung besarnya rasio keuangan perusahaan dari segi likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas serta dapat dihitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Dalam penelitian ini mengkaji apakah terdapat hubungan rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over dan profit margin) dengan pajak penghasilan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara rasio keuangan (current ratio, debt to total asset, total asset turn over, dan profit margin) dengan pajak penghasilan, dan untuk mengetahui rasio keuangan mana yang mempunyai hubungan kuat dengan pajak penghasilan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus, dimana pembahasannya didasarkan pada landasan teoritis dan kasusnya diambil dari PT. X. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis korelasi linear berganda menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial debt to total asset mempunyai hubungan yang kuat dan negatif dengan pajak penghasilan, dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan pajak penghasitan sedangkan current ratio mempunyai hubungan yang Iemah dan negatif dengan pajak penghasilan dan total asset turnover mempunyai hubungan yang Iemah dan positif dengan pajak penghasilan secara bersama-sama atau simultan current ratio, debt to fetal asset, total asset turnover dan profit margin mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan pajak penghasilan.

---

Financial report is the main instrument to make the financial information report for them who concern with the company, for example, share holder, management. employee, creditor, tax institution, etc.

By using of financial report can also counted the number of company's financial ratio side of the liquidity, solvability, activity, and profitability and we can count the number of income tax that company should paid.

This examination studies about is there any relation financial ratio (current ratio, debt to total asset, total asset turn over and profit margin) with income tax.

This examination purpose is to know about how strong the ration between financial ratio (current ratio. debt to total asset, total asset turn over, and profit margin) with income tax, and which one that has strong relation with income tax.

The examination method uses the case study description method, that based on theory and the case of X's Company. Datas are analyzed by multiple linear correlation analyses method using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 13.0.

The result of the study show that partiaily, debt to total asset with income tax has a strong and negative correlation, and profit margin with income tax has a strong and positive correlation. But, current ratio with income tax has a weak and negative correlation, and total asset turn over with income tax has a weak and positive correlation. Simultaneously current ratio, debt to total asset ratio, total asset turn over, and profit margin has a strong and significant correlation with income tax."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dampak terhadap beban pajak penghasilan dan net profit perusahaan, permasalahanpermasalahan yang muncul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh final , PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli.

---

This study discusses the application of the final income tax for taxpayers who attempt to transfer rights to the principle of land and / or buildings, the impact on income tax expense and net profit companies, the problems that arise. The study was a descriptive qualitative research design through a case study in PT X. The results suggest that PT X to calculate income tax in accordance with the provisions of the final income tax, PT X must pay the income tax in accordance with the value of the transaction and paid-time payment from the buyer."

"Penelitian yang membahas mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi perangkat lunak di PT Integral Data Prima bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan TaxBase dan MyTax terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya serta menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Kedua, tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.

---

The research about the Income Tax treatment for software transaction in PT Integral Data Prima has purposes which are to analyze the TaxBase?s and MyTax?s sale transaction related to the existence of license transfer to the customers or not, and also to analyze the Income Tax treatment for software sale transaction which PT Integral Data Prima is doing. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are two results from this research. First, there is no license transfer related to the software transaction that PT Integral Data Prima does. Second, the customers don?t have the obligation to withhold the Income Tax Article 23 and the payment from the software sales is included to business profits."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."