Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, narasi radikalisasi agama menemukan ruang di internet. Di satu sisi, kemunculan internet mendorong partisipasi demokrasi karena dapat menjadi ruang bagi beragam anggota masyarakat untuk menyuarakan pendapat, namun di sisi lain juga memudahkan penyebaran paham yang anti terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan kerangka konstruksi sosial teknologi dalam melihat kontradiksi demokrasi dalam internet yang di satu sisimembentuk narasi yang mendukung demokrasi, namun di sisi lain juga membentuk narasi yang anti demokrasi. Selama satu dekade terakhir, pembentukan ruang bagi penyebaran paham Islam moderat berusaha menandingi radikalisasi agama, khususnya Islam, di internet. Penelitian ini mengenai konstruksi narasi Islam Nusantara yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang mendukung agenda demokrasi. Dengan menganalisis data hasil wawancara dan konten website NU Online-yang merupakan media online resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama-penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dalam memoderasi radikalisasi Islam di internet. Penelitian ini menemukan bahwa NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dengan mempromosikannya secara spesifik serta secara implisit melalui konten yang mencerminkan nilai-nilai Islam Nusantara. Konten implisit NU Online yang mengandung narasi Islam Nusantara terbagi lagi ke dalam kategori yaitu kisah keteladanan tokoh Islam serta interpretasi konsep keislaman secara kontekstual.

---

Around the world and specifically Indonesia, religious radicalization narratives find space on the internet. On the one hand, the emergence of internet encourages democratic participation because it can be a space for various members of society to voice their opinions, on the other hand it also helps spread anti democratic ideology. This study uses social construction of technology in analyzing the contradictions of democracy in the internet which forms a narrative that supports democracy, but on the other side it can also form the anti democratic narrative. Over the last decade, the spread of the moderate Islamic understanding is trying to counter the radicalization of religion, especially Islam, on the internet.

This research is about the construction of Islamic Archipelago narrative conducted by Nahdlatul Ulama organization that supports the democratic agenda. By analyzing the data of interviews and content of NU Online which is the official online media of the Nahdlatul Ulama organization this study aims to see how NU Online constructs Islamic Archipelago in moderating the radicalization of Islam on the internet. The study found that NU Online constructed the narrative of Islamic Archipelago by promoting it specifically and implicitly from content that reflects the values of Islamic Archipelago. Implicit content of NU Online that contains narrative of Islamic Archipelago is divided into two category which are spreading inspiring of Islamic figure and interpretation of contextualized Islamic concept. "

"Disertasi ini menjelaskan tentang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 1981-2010. Fokus kajian ini adalah peran Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) pada tahun 1981-2010 untuk mengembangkan sistem pendidikan untuk mencetak kader akademik yang memiliki solidaritas kebangsaan dengan tetap berjiwa Ahlu as-sunnah wal al-jamâ’ah (Aswaja) an-nahḍiyah. Untuk mewujudkan visi-misinya melalui pendidikan formal, NU membentuk Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) Bagian Pergoeroean (Onderwijs) pada Muktamar NU ke-4 tahun 1929 di Semarang yang menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LP Ma’arif NU). Setelah lahir beberapa perguruan tinggi baik umum maupun Islam, Nahdlatul Ulama melalui Ma’arif terdorong ikut mendirikan perguruan tinggi Islam Status Nahdlatul Ulama yang sejak tahun 1952 berubah menjadi partai politik semakin menguatkan niatnya mendirikan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari internal NU agar bisa duduk di pemerintahan dengan tetap berjiwa Aswaja an-nahḍiyah sehingga didirikan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (PTINU) seperti Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIAI) di Malang tahun 1959 atas prakarsa tokoh NU Malang yaitu Kiai Oesman Mansoer. APIAI berubah menjadi FTT UNNU tahun 1961 dan pada tahun 1971 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang. Pada akhir tahun 1970an tenaga dan pikiran para pengurus NU terkuras untuk kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan massa, walaupun sejak tahun 1973 NU tidak lagi menjadi partai politik tetapi suara partainya dititipkan ke partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak terbengkalainya pendidikan NU termasuk Unsuri Jatim. Pada kondisi itu muncul ide dari Kiai Oesman Mansoer yang saat itu memiliki power baik alokatif maupun otoritatif berbentuk sumber daya (resources) sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang sehingga secara sadar dan sengaja mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Tholchah Hasan untuk memisahkan diri dari Unsuri demi menjaga jiwa ke-NU-an dan tradisi pesantren dalam dunia perguruan tinggi. Dengan modal Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian akhirnya terbentuk Universitas Islam Malang pada tanggal 27 Maret 1981. Upaya mengembalikan citra Perguruan Tinggi NU, Unisma di bawah kendali tokoh utama para kiai yaitu Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, dan Kiai Tholchah Hasan membentuk Lembaga Khusus sebagai pelaksana Penanaman nilai-nilai ajaran Aswaja di Unisma. Lembaga tersebut adalah Lembaga Dakwah Keislaman (LDK), tahun 1981 yang berubah menjadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) tahun 1986 dan berkembang menjadi Lembaga Pengkajian Ilmu Tekonologi dan Islam (LPITI) tahun 1992 dengan segala programnya yang ada. Keberhasilan upaya tersebut nampak dari beberapa civitas akademika (dosen mahasiswa) serta Alumni Unisma yang berkiprah di masyarakat untuk ikut serta menjadi agensi baru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja di berbagai sektor yang ditekuni masing-masing. Dengan pendekatan Sosiologi menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Gidden yang mengintegrasikan para kiai sebagai pelaku (Agen) dengan struktur perguruan tinggi NU pada praktik sosial dalam ruang dan waktu menghasilkan perubahan struktur berupa berdirinya Unisma sebagai dampak dari tindakan para agen. Sehingga secara terus menerus terjadi reproduksi struktur oleh para agensi dengan beberapa perubahan kelembagaan yang ada dalam diri Unisma untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja an-nahḍiyah di perguruan tinggi. Namun dalam penelitian ini nampaknya Unisma selalu menjadikan sosok kiai sebagai tokoh sentral dari semua perjalanan akademik sejak berdiri. Fenomena ini Oleh Max Weber disebut Kekuasaan Kharismatik dan oleh Karl D. Jackson disebut Kekuasaan dan Kewibaan Tradisional yang keduanya oleh Zamakhsyari Dhofier diistilahkan Tradisi Pesantren yang menjadi ciri khas NU. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri dalam dunia perguruan tinggi yang dijalankan dengan manajemen modern (demokratis) tanpa meninggalkan tradisi lama yang dianggap masih baik. Inilah yang menjadi temuan baru dalam kajian sejarah atau sistem pendidikan.

---

This dissertation represents the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, particularly Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010. The focus of this study is the role of the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, especially the Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010 to develop an education system to produce academic cadres who have national solidarity while remaining at the spirit of Ahlu as-sunnah wal al-jamâ'ah (Aswaja) an -nahḍiyah. To fulfil its vision and mission through formal education, NU formed Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) the Pergoeroean Division (Onderwijs) at the 4th NU Congress in 1929 in Semarang which became the forerunner of the Ma'arif Education Institute (Lembaga Pendidikan Ma’arif). After the commencement of several universities, both public and Islamic, Nahdlatul Ulama through Ma'arif was encouraged to participate in establishing Islamic universities. The status of Nahdlatul Ulama, which since 1952 turned into a political party, further strengthened its intention to establish a university to meet the needs of internal human resources (HR) from NU so that they could sit in a government with the spirit of Aswaja an-nahḍiyah so that the Nahdlatul Ulama’s Islamic Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama) was founded such as the Islamic Science and Religion Education Academy (Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam) in Malang in 1959 at the initiative of the Malang NU figure, Kiai Oesman Mansoer. APIAI changed to FTT UNNU in 1961, and 1971 switched to the Tarbiyah Faculty of University of Sunan Giri (Unsuri) in Malang. At the end of the 1970s, the energy and thoughts of the NU officials were concentrated for political interests and disregarded the interests of the masses. Nevertheless, since 1973 NU was no longer a political party, but the party's votes were entrusted to the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan), resulting in neglect of NU education, including Unsuri East Java. In that condition, an idea emerged from Kiai Oesman Mansoer, who at that time had both allocative and authoritative power in the form of resources as the Dean of the Tarbiyah Faculty of Unsuri of East Java in Malang, so that consciously and deliberately invited several figures such as Kiai Tholchah Hasan to separate himself from Unsuri for the sake of maintaining the spirit of NU and pesantren traditions in the world of higher education. With capital from the Tarbiyah Faculty and the Agriculture Faculty, the Malang Islamic University was formed on March 27, 1981. To restore the image of the NU’s Higher Education Institution, Unisma was under the control of the prominent kiai figures, namely Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, and Kiai Tholchah Hasan to form a Special Institution to implement Aswaja's teaching values at Unisma. This institution is the Islamic Da'wah Institute (Lembaga Dakwah KeIslaman), in 1981 which changed to the Institute for Islamic Studies and Development (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) in 1986 and advanced into the Institute for the Study of Technology and Islamic Sciences (Lembaga Pengkajian Ilmu Teknologi dan Islam) in 1992 with all its existing programs. The achievement of these struggles can be perceived from several academics (student lecturers) and Unisma alumni who are active in the community to participate in becoming a new agency in instilling the values of Aswaja's teachings in multiple sectors that they are engaged in. By applying sociological approach Anthony Gidden's Structural Theory, which integrates kiai as agents with the structure of NU’s Higher Education Institution in social practice in time and space, has to result in structural changes in the form of the establishment of Unisma as a result of the actions of agents. As a result, the agency continues to reproduce the structure with several institutional changes that exist within Unisma to instil the values of Aswaja an-nahḍiyah teachings in universities. Nevertheless, in this study, it appears that Unisma has always presented the figure of the kiai as a central figure in all academic journeys since its foundation. This phenomenon by Max Weber called Charismatic Power and by Karl D. Jackson called Traditional Power and Authority, both of which by Zamakhsyari Dhofier termed the Pesantren Tradition which characterizes NU. This point is a unique concept in the world of higher education which is run with modern (democratic) management without leaving the classical traditions which are still considered acceptable. This is a new finding in historical studies or the education system."

"Tesis ini bertujuan untuk memahami peran Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal, kendala dan tantangannya, serta strategi dalam memengaruhi kebijakan terkait program pemberdayaan komunitas purna-PMI. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitataif dengan studi kasus pada Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi langsung sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui open coding, axial coding, dan selective coding. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif dan tergolong ke dalam penelitian terapan (applied research). Kerangka teoritik yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan komunitas dan menitikberatkan kepada peran pelaku perubahan/aktor (agent of change). Tesis ini menunjukkan hal baru, yang masih jarang dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan komunitas purna-PMI. Tesis ini mengungkapkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. NU Kabupaten Cilacap melakukan berbagai program pemberdayaan bagi para purna-PMI (termasuk keluarganya) di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap melalui suatu wadah komunitas lokal “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. Pengurus Lakpesdam dan Fatayat NU Kabupaten Cilacap sebagai pelaku perubahan/aktor (agent of change) menjalankan berbagai peran dan keterampilan guna mendukung keberhasilan serta keberlanjutan berbagai program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil (civil society organization) berbasis keagamaan cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas purna-PMI.

---

This research aims to understand the role of the Nahdlatul Ulama (NU) of Cilacap Regency in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in their areas of origin, the constraints and challenges, and strategies in influencing policies related to the empowerment program. This research used the qualitative methodology with a case study of Lakpesdam and Fatayat NU in Cilacap Regency Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews, focus group discussion, and participatory observation while the secondary data was collected by literature review. The techniques of data analysis were processed by open coding, axial coding, and selective coding. This research is an explanatory qualitative and belongs to applied research. The theoretical framework refers to the community empowerment and the role of agents of change. The novelty of this thesis is about the empowerment of the community of the ex-Indonesian Migrant Workers which has rarely been studied by previous studies. This thesis indicates the importance of the role of religious-based civil society organizations in empowering the community of the ex-Indonesian Migrant Workers in their areas of origin. The NU of Cilacap Regency iniciates the community empowerment programs for the ex-Indonesian Migrant Workers and their families in Danasri Kidul Village Nusawungu District Cilacap Regency through the local community “Forum Warga Buruh Migran (FWBM)”. The roles and skills of Lakpesdam and Fatayat NU of Cilacap Regency as agents of change support the success and the sustainability of FWBM’s community empowerment programs. This study concludes that religious-based civil society organizations tend to have a strong commitment to the implementation and the sustainability of the ex-Indonesian Migrant Workers community empowerment programs. "

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"Tesis ini menganalisis pemikiran Islam Nusantara pada kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj dalam memimpin Nahdlatul Ulama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan partisipation observastion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepeimpinan KH. Said Aqil Siroj termasuk dalam kategori kharsimatik, sebagiamana ciri-ciri pemimpin kharismatik, yaitu memiliki visi dan gagasan kuat, berseberangan dengan status quo, kontroversi, berani mengambil resiko pribadi dan memiliki kepercayaan tinggi akan visi dan gagasannya.Tesis ini mengalaisis pemikiran Islam Nusantara pada kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj dalam memimpin Nahdlatul Ulama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan partisipation observastion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepeimpinan KH. Said Aqil Siroj termasuk dalam kategori kharsimatik, sebagiamana ciri-ciri pemimpin kharismatik, yaitu memiliki visi dan gagasan kuat, berseberangan dengan status quo, kontroversi, berani mengambil resiko pribadi dan memiliki kepercayaan tinggi akan visi dan gagasannya.

---

This thesis discusses the leadership style of KH. Said Aqil Siroj in leading Nahdlatul Ulama by focusing on the vision Islam Nusantara developed by Nahdlatul Ulama. This research is a qualitative research with descriptive design and participatory observation. The results showed that the leadership style KH. Said Aqil Siroj belongs to the charismatic category, as the characteristics of charismatic leaders, which have strong vision and ideas, opposed to the status quo, controversy, dare to take personal risks and have high confidence in his vision and ideas."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACTThis study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI."

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."

"Peranan Gerakan Pemuda Ansor I949 - 1963 dalam Nahdlatul Ulama. Membahas hubungan GP Ansor dan NU dalam wilayah politik selarna lima belas tahun. 1949 merupakan tahun didirikannya Gerakan Pemuda Ansor oleh para pemuda Islam tradisional sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama pada periode 1920 - 1930 an. Awal hubungan kedua organisasi ditandai dengan adanya Persetujuan Besama PB NU - PP GP Ansor pada September 1951, Persetujuan tersebut mengikat pemuda Ansor untuk tunduk dan setia kepada NU dan menjadikan Ansor sebagai alat perjuangan NU. Setelah menjadi partai politik pada 1952, NU menggunakan Ansor sebagai salah satu wadah kaderisasi dalain wilayah politik. Semenjak itu Ansor secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang dijalankan oleh NU pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Hubungan antara GP Ansor dan NU, kerap diwarnai dengan berbagai sikap politik yang berbeda antar individu tokohnya. Konsepsi Presiden, Liga Dernokrasi dan Demokrasi Terpimpin menjadi polemik utama antara Ansor dan NU. Perbedaan sikap antara Ansor dan NU diakhiri dengan diadakannya Konferensi Besar GP Ansor di Solo pada 1962. Pada forum tersebut lahir Deklarasi Solo yang mengulang kembali isi Persetujuan Bersama PB NU - GP Ansor, September 1951. Sikap setia Ansor terhadap NU diperkuat dengan Pernyataan Surabaya yang dicetuskan pada Kongres ke -6 GP Ansor pada 1963."

"Kajian perkembangan perkotaan saat ini menjadi salah satu bidang kaji yang sangat penting dan kompleks, baik dalam konteks Indonesia maupun global. Untuk memahami sebuah kota, kita tidak dapat lagi sekedar melihat artefak- artefaknya, melainkan dalam konteks penelitian ini, kota dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial, yang dibentuk untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berfokus pada persoalan bagaimana warga kota memperjuangkan hidupnya.Alun-alun merupakan ciri khas ruang peninggalan sejarah yang ditemukan di hampir seluruh perkotaan di Indonesia terutama di Jawa. Sebagai salah satu wujud ruang publik yang paling terbuka di pusat-pusat kota, alun-alun ditafsirkan sebagai pusat kegiatan untuk umum, dengan bermacam bentuk dan tujuannya yang dapat menggambarkan peijalanan sejarah kota tersebut di masa lampau. Ruang publik di kota menjadi aspek yang sangat menentukan karena kehidupan keseharian dan kehidupan sosial terjadi, serta kehidupan sosial di kota tak luput dari sejarah kota itu sendiri.Di beberapa kota, fungsi alun-alun sebagai sebuah ruang publik tidak dapat dipisahkan dari kontrol-negara, praktek lokalitas yang dilakukan oleh warga sekitar maupun masyarakat luas, reproduksi-nya sebagai simbol kuasa pemerintah, dan sekaligus kecenderungan kegiatan rekreasi. Perubahan makna alun-alun sebagai tempat terjadinya dunia dalam konteks ritual spiritual menjadi ruang terbuka umum kota adalah konsep perkotaan yang dapat berkembang dalam kehidupan bermukim modem. Perumusan masalah penelitian ini adalah identitas kekuasaan pemerintah melalui alun-alun menjadi berubah ketika warga kota berkegiatan dalam kesehariannya. Warga sepertinya mampu memaknai sendiri keadaan maupun dari wujud fisik alun-alunnya di tengah aturan-aturan terhadap alun-alun sebagai identitas kekuasaan pemerintahan.Hasil penelitian ini, bahwa konsep commandery yang terjadi pada alun-alun kota Serang ini yang sejatinya memberikan suprastratifikasi pada warga terhadap alun- alun tersebut, ternyata ada suatu celah yang memberikan kesempatan bagi warganya menjadikan alun-alun menjadi suatu pemandangan dan aksi yang menunjukkan makna simbolik Pengguna alun-alun sebagai pelaku konstruksi sosial, mampu menyampaikan wujud nyata pada ruang alun-alun yang ditransformasikan melalui hubungan antar manusia, memori, imajinasi dan hal-hal yang sering dilihat tiap harinya. Konstruksi sosial dari pengguna alun-alun mampu menciptakan waktu kegiatan kesehariannya dan zona kegiatannya.

---

The study of urban deveiopment recently becomes one of the most important and more complex fields of study either in this country and global context. It does not only find at the artifacts when we try to understand the contexl of urban but we have to know its social construction which is formed to fulfill their daily needs and focus on their problems of how the urban strike to live.

We recognize alun-alun is one of the history works that mostly found in many cities in lava. As a very wide-open public space in center of city, alun-alun is interpreted as center of public activities, with many forms and purposes that describe historical of an urban in the past.

In some of cities, the function of alun-alun could not be separated fiom the control of nation, public activities, its reproduction as a symbol of govemment authorities and even its recreation appealing of society. The alteration of its purpose fiom ritual spiritual context to become public space in the city is the urban concept which is able to be developed in this modem view. The problem in this research is that the identity of government authorities of alun-alun has changed when society has had their activities in their everyday life. Society seems has their own meaning of the setting and of the physical appearance of alun-alun, among rules as the identity of government authorities.

The result of this research, commandery concept of alun-alun in Serang that provides suprastratification to society, has had space that gave chance to society to make alun-alun as a view and action that show symbolic meaning. Society as the actor of social construction is able to give real appearance in form of social interaction, memory and their imagination to things their experienced in their everyday life. Social construction of alun-alun users has its own ability to create everyday activities and also their zone of activities."

"Isu sosial tentang politik dan agama melatarbelakangi sejumlah konflik ataupun ujaran kebencian di beberapa media. Akan tetapi, kehidupan masyarakat Tulungagung menunjukkan nuansa kerukunan sebagaimana data Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tulungagung mencatat ketiadaan konflik sosial sepanjang tahun 2017-2019. Merujuk Teori Konstruksi Sosial atas Realitas dan mediatisasi -yang menyatakan konteks sosial budaya melandasi praktik komunikasi dan penggunaan media-, studi ini berargumen bahwa engagement media masyarakat Tulungagung memiliki kaitan dengan guyub rukun sebagai nilai sosial budaya. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk memahami interelasi masyarakat Tulungagung dengan media dalam konteks guyub rukun. Studi ini menggunakan etnografi sebagai metode penelitian demi memahami pengalaman, makna, dan praktik keseharian guyub rukun dari perspektif masyarakat Tulungagung. Temuan studi menunjukkan bahwa masyarakat membangun makna guyub rukun dari perspektif politik, sejarah, dan sosial budaya. Guyub rukun kemudian membentuk kesadaran kognitif dan diimplementasikan masyarakat dalam praktik-praktik sosial. Masyarakat Tulungagung juga membangun mekanisme bersama untuk menjaga guyub rukun melalui kebiasaan, aktivitas sosial budaya, dan penyelesaian konflik yang mengutamakan nilai kebersamaan, keharmonisan, inklusivitas, kepedulian, dan saling menghormati. Dalam kesehariannya, masyarakat menggunakan media untuk mendiseminasi, meneguhkan, dan merepresentasikan guyub rukun, menjaga nilai lokalitas, mengelola konflik, memunculkan eksistensi subkultur, membentuk relasi sosial yang harmonis, serta menyajikan informasi secara cepat, valid, dan sesuai dengan konteks sosial.

---

Social issues regarding politics and religion are the background for a number of conflicts or hate speech in several media. However, the life of the people of Tulungagung shows nuances of harmony as data from the National Unity Agency and Politics of the Regency Tulungagung recorded the absence of social conflict throughout 2017-2019. Referring to the Social Construction of Reality Theory and mediatization -which states that the socio-cultural context underlies the practice of communication and media use-, this study argues that media engagement in the Tulungagung society is related to togetherness and harmony (guyub rukun) as a socio-cultural value. For this reason, this study aims to understand the interrelationships between the Tulungagung society and the media in the context of guyub rukun. This study uses ethnography as a research method to examine the experiences, meanings, and daily practices of guyub rukun from the perspective of the Tulungagung people. The findings of the study show that society constructs the meaning of guyub rukun from a political, historical and socio-cultural perspective. Guyub rukun then forms cognitive awareness and is implemented by the society in their social practices. The Tulungagung society has also built a joint mechanism to maintain guyub rukun through customs, socio-cultural activities and conflict resolution that prioritizes the values of togetherness, harmony, inclusiveness, caring and mutual respect. In their daily lives, people use the media to disseminate, strengthen and represent the harmonious society, maintain local values, manage conflict, bring out the existence of subcultures, form harmonious social relations, and provide information quickly, validly and in accordance with the social context."