Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam beberapa tahun belakangan, sikap yang mengarah pada intoleransi beragama pada guru di Indonesia cenderung meningkat. Studi-studi sebelumnya hanya menjadikan faktor ekonomi dan tingkat pendidikan sebagai faktor utama yang dapat membentuk sikap toleransi maupun intoleransi beragama dalam diri individu. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, argumentasi dalam tulisan ini adalah jaringan sosial dan lingkungan keluarga sebagai faktor lain yang juga dapat berperan dalam membentuk sikap toleransi-intoleransi beragama pada guru. Studi ini secara khusus menggambarkan sikap toleransi-intoleransi beragama pada guru di Kota Tangerang dan faktor yang melatarbelakangi sikap tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

ABSTRACTIn recent decades, teachers attitudes that lead to religious intolerance tended to be increased in Indonesia. Previous studies show that the economic factor and the level of education are the main factors that can shape religious tolerance or intolerance attitudes. In contrast with the previous studies, the argumentation on this paper are social network and family environment as another factors those play important roles in shaping religious tolerance intolerance attitudes of teachers. This study specifically illustrates the case of teachers religious tolerance intolerance attitudes in Tangerang City and the factors that shaping their attitude. This study uses qualitative method with the data collection conducted through in depth interview. "

"ABSTRAKSistem pendidikan dan sekolah memiliki kontribusi besar untuk mendorong toleransi beragama siswa. Salah satu cara termudah untuk mendorong toleransi beragama adalah dengan memberikan pengetahuan yang cukup mengenai kepercayaan dan keragaman. Di Indonesia, nilai keragaman dan toleransi diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Idealnya, semakin baik nilai PKn seorang siswa, semakin baik pula probabilitas siswa menunjukkan toleransi beragama. Namun, ketika menyangkut sikap, pengaruh lingkungan dan nilai-nilai yang dianut subjek juga patut dipertimbangkan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bukti-bukti tentang bagaimana sikap yang ditanamkan di rumah dan sekolah berkontribusi pada sikap siswa. Penelitian terbaru juga menunjukkan pentingnya intellectual humility sebagai virtue untuk mendorong sikap positif seperti toleransi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peran nilai PKn, toleransi beragama orang tua, toleransi beragama guru, dan intellectual humility dalam memprediksi toleransi beragama siswa. Penelitian ini dilakukan pada 182 partisipan siswa SMA, 182 orang tua siswa, dan 62 guru. Penelitian ini menggunakan alat ukur Toleransi Beragama untuk mengukur variabel sikap toleransi beragama siswa, orang tua, dan guru, serta menggunakan alat ukur Comprehensive Intellectual Humility Scale (CIHS) untuk mengukur variabel IH. Pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan metode convenience sampling. Data dianalisis menggunakan multiple regression analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama dapat memprediksi toleransi beragama siswa SMA (F(4, 177) = 15,05, p < 0,000), R2 = 0,254. Namun, ketika dilakukan regresi parsial, hanya toleransi agama orang tua dan intellectual humility yang signifikan memprediksi toleransi beragama sampel. Ini menyiratkan bahwa sikap orang tua lebih berperan daripada kontribusi sekolah. Namun, fakta bahwa intellectual humility berkontribusi secara signifikan dapat dianggap sebagai peluang bagi sekolah atau institusi pendidikan lainnya untuk menerapkan virtue ini ke dalam sistem. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk mendorong siswa agar memiliki virtue dan sikap positif, terutama intellectual humility dan toleransi beragama. Keterbatasan yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya penolakan yang terjadi terkait pengukuran toleransi beragama yang disebabkan oleh karakteristik budaya partisipan.

---

ABSTRACTThe education and school system have a major contribution to encourage religious tolerance of students. One of the easiest ways to encourage religious tolerance is to provide sufficient information regarding beliefs and diversity. In Indonesia, the value of diversity and tolerance is well introduced in civic education. Ideally, the better the subject's performance score, the better the probability of students showing religious tolerance. However, in terms of attitudes, the influence of the community and the virtues of the subjects are also worth considering. Previous research has shown numerous evidence of how shared attitudes at home and school contributes to student attitudes. Recent research also shows the significance of intellectual humility as a virtue to promote positive attitudes such as religious tolerance. This study aims to see how much civic education performance, parents' religious tolerance, teachers' religious tolerance, and intellectual humility can predict students' religious tolerance. This research was conducted on 182 participants of high school students, 182 parents, and 62 teachers. This study uses the Religious Tolerance measurement to measure the variable of religious tolerance of students, parents, and teachers, wereas using the Comprehensive Intellectual Humility Scale (CIHS) to measure the IH variable. Sampling method used by this study was convenience sampling. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results of this study indicate that all variables together can predict the religious tolerance of high school students (F (4, 177) = 15.05, p <0.000), R2 = 0.254. Interestingly, the partial regression analysis shows that only parents' religious tolerance and intellectual humility can significantly predict the sample's religious tolerance. This implies that parents' attitudes matter more than school contributions. However, the fact that intellectual humility contributes significantly can be seen as the opportunity for schools to implement the virtue into their systems. This study provides some implications for schools or educational institutions about virtue and positive attitude encouragement, especially regarding intellectual humility and religious tolerance. A few limitations found in this study is including the refusal that occurs related to the measurement of religious tolerance caused by the cultural characteristics of the participants."

"Diskriminasi berbasis agama kerap menjadi isu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Masyarakat Indonesia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Tulisan ini mengangkat cerita tentang narasi toleransi dan diskriminasi berbasis agama yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana diskriminasi berbasis agama terjadi di sekolah tidak terlepas dari figure of hegemony yang ada di sekolah, terutama sebagian guru dan otoritas sekolah. Diskriminasi berbasis agama yang terjadi di sekolah juga hadir dengan berbagai bentuk yang bervariasi. Mulai dari larangan melakukan perayaan acara Natal di sekolah, sulitnya perizinan untuk menggunakan ruang kelas untuk beribadah, bias dalam mengatur aturan berpakaian di sekolah, serta menerapkan aturan-aturan tertentu dalam kegiatan dan ruang belajar di sekolah. Hegemony dalam beragama yang terjadi di sekolah tentunya juga tidak terlepas dari counter-hegemony. Pada bagian keempat tulisan ini akan spesifik menceritakan proses counter-hegemony yang terjadi di sekolah. Terutama melalui peranan guru di kelas memberikan informasi kepada siswa terkait dengan sudut pandang lain dalam melihat narasi toleransi selain dari sudut pandang hegemony, kegiatan OSIS, dan juga diskusi lintas agama antara guru dan siswa.

---

Religious discrimination has long been an issue that seems near inseparable from Indonesian society, the education system being a sphere that is not exempt from that very fact. This paper aims to discuss how religious discrimination takes hold at a public high school in the city of Tangerang Selatan. Diving into how religious discrimination are inextricably linked to figures of hegemony at school, as such teachers and other school authorities. Religious discrimination at school also takes shape in a multitude of forms. From banning Christmas celebrations at school, to the difficulty of receiving permits from school authorities to use classrooms for religious prayer, biases in school dress codes, and other select rules that applied certain religious identities. Although, this religious hegemony has not stood without resistance from counter-hegemony. Counter-hegemony in this case refers to the role of teachers in the classroom informing students on different perspective to see religious discrimination other than the hegemonic point of view, student council events, and interfaith dialogue between teachers and students."

"Pendidikan inklusif menuntut guru untuk berinteraksi tidak hanya dengan siswa reguler namun juga siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas, serta mendapatkan gambaran manajemen kelas seperti apa yang dilakukan guru di kelas inklusif. Sejumlah 40 guru kelas dari delapan Sekolah Dasar Negeri Inklusif di Depok terlibat dalam penelitian ini. Sikap guru terhadap pendidikan inklusif diukur menggunakan MATIES-VI dan manajemen kelas diukur melalui alat ukur manajemen kelas. Untuk melihat perilaku manajemen kelas guru, dilakukan observasi melalui video rekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara sikap guru terhadap pendidikan inklusif dan manajemen kelas dengan nilai korelasi r sebesar 0,475 ? < 0,01 . Sementara hasil observasi memperlihatkan bahwa perilaku manajemen kelas guru lebih sering muncul pada dimensi format pembelajaran.

---

Inclusive education requires teachers to interact not only with regular students but also special educational need SEN student. This study aims to determine whether there is a relationship between the teachers rsquo attitudes towards inclusive education and classroom management, and also get an overview about classroom management that teachers actually do in inclusive classroom. 40 teachers from eight Inclusive Public Primary School in Depok has been willing to engage in this research. The attitude of teachers towards inclusive education is measured using the MATIES VI and classroom management is measured by classroom management instrument. To view the teachers rsquo classroom management, observations was done through the video footage.

The results showed that there is a significant relationship between the teachers rsquo attitude towards inclusive education and classroom management with a value of correlation r of 0,475 at 0,002 significance 0,01 . While the results of observations show that teachers rsquo classroom management behavior occurred more frequently in learning format dimension."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara teacher efficacy dan dimensi teacher efficacy dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Instrumen yang digunakan untuk mengukur teacher efficacy adalah Teachers? Sense of Efficacy Scale sedangkan untuk mengukur sikap guru terhadap pendidikan inklusif digunakan Multidimensional Atitude toward Inclusive Education Scale (MATIES). Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru di sekolah dasar inklusif negeri (N=100). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara teacher efficacy dan sikap guru terhadap pendidikan inklusif. Dengan kata lain, ketika guru memiliki skor teacher efficacy yang tinggi, guru tersebut cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pendidikan inklusif. Sebaliknya, ketika guru memiliki skor teacher efficacy yang rendah, maka guru tersebut cenderung memiliki sikap yang negatif terhadap pendidikan inklusif. Hasil penelitian yang berkaitan dengan dimensi teacher efficacy ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada dimensi instructional strategies & student engagement dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Sebaliknya, untuk dimensi classroom management ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusif negeri. Untuk meningkatkan teacher efficacy yang dimiliki oleh guru di sekolah dasar inklusif negeri, pihak sekolah dapat menyediakan fasilitas seperti alat peraga dan guru pendamping khusus serta membatasi jumlah siswa di tiap kelas.

---

This research is conducted to find about the relationship between teacher efficacy and dimensions of teacher efficacy with attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. The instruments of this study were Teachers? Sense of Efficacy Scale (to measure teacher efficacy) and Multidimensional Atitude toward Inclusive Education Scale (MATIES) (to measure attitude teacher toward inclusive education). Participants of this study were teacher in public inclusive elementary school (N=100).

The result of research showed that there is a positive significant correlation between teacher efficacy and attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. This finding suggests when teachers have high score in teacher efficacy, they tend to have positive attitude toward inclusive education. On the contrary, when teachers have low score in teacher efficacy, they tend to have negative attitude toward inclusive education.

The results of research related to dimensions of teacher efficacy found that there is positive significant correlation between efficacy in student engagement and efficacy in instructional strategies dimensions with teacher attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. In the other hand, efficacy in classroom management dimension showed there is no positive significant correlation with attitude toward inclusive education in public inclusive elementary school. In order to increase teacher efficacy in public inclusive elementary school, schools can provide facilities such as property to teach, shadow teachers and also to limit the number of student in each class."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui sumbangan teacher efficacy, dukungan sekolah terhadap sikap guru mengenai pendidikan inklusif. Pengukuran teacher efficacy menggunakan modifikasi alat ukur Teachers? Sense of Efficacy Scale (Tschanen-Moran, Hoy & Hoy, 1998), pengukuran dukungan sekolah menggunakan modifikasi alat ukur Transformational Leadership Scale (Leithwood & Jantzi, 2006), dan pengukuran sikap guru mengenai pendidikan inklusif menggunakan modifikasi alat ukur Scale of Teachers? Attitudes toward Inclusion Scale (Cochran, 1997). Partisipan berjumlah 71 guru kelas dari SDN Inklusi di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teacher efficacy dan dukungan sekolah secara bersama-sama memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sikap guru mengenai pendidikan inklusif, namun secara independen hanya dukungan sekolah yang memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sikap guru mengenai pendidikan inklusif.

---

ABSTRACTThe study was conducted to investigate contribution of teacher efficacy, school support toward teachers‟ attitude about inclusive education. Teacher efficacy was measured using modification of Teachers‟ Sense of Efficacy Scale (Tschanen-Moran, Hoy & Hoy, 1998), school support was measured using modification of Transformational Leadership Scale (Leithwood & Jantzi, 2006), and teachers‟ attitude about inclusive education was measured using modification of Scale of Teachers‟ Attitudes Toward Inclusion (Cochran, 1997). Participants of this research are 71 classroom teachers from Inclusive Elementary School in Jakarta. The results of this study indicate that teacher efficacy and school support together can significantly contribute to teachers‟ attitude toward inclusive education, but independently, only the perception toward school support can contribute significantly to teachers‟ attitude toward inclusive education."

"ABSTRACTUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk mengelola bidang pendidikan menengah atas/kejuruan, khususnya dalam melakukan pemindahan guru SMA/SMK antar kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kebutuhan guru. Pemerataan kebutuhan guru sulit untuk diterapkan sejak otonomi daerah sehingga pemerintah provinsi harus melakukan peramalan kebutuhan guru agar pemerintah provinsi memiliki ketersediaan guru di masa depan dalam rangka mencapai pemerataan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sedang melaksanakan proses peramalan kebutuhan guru karena kondisi saat ini kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk jenjang SMA/SMK mengalami kekurangan guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peramalan kebutuhan guru pasca pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah atas/kejuruan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah peramalan kebutuhan guru SMA/SMK di Provinsi Banten belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor yang menghambat peramalan kebutuhan guru belum sepenuhnya dilaksanakan adalah data guru SMA/SMK yang belum diverifikasi dan dinamis, kesiapan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal sumber daya manusia, keterbatasan APBD Provinsi Banten, keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal merekrut dan belum adanya regulasi pemerintah daerah terkait dengan pemerataan kebutuhan guru.

---

ABSTRACT

Law Number 23 of 2011 on Regional Government mandates the regional government to manage education in high school and vocational high school, especially the transfer of authority of senior secondary/vocational education between districts/cities with the aim of equitable distribution of teacher needs. Equitable teacher needs are difficult to implement since regional autonomy so that the provincial government must forecast teacher needs so that the provincial government has the availability of teachers in the future in order to achieve equal distribution of teachers, both in quantity and quality. The Banten Provincial Government is carrying out the forecasting process of teacher needs because the current conditions of districts/cities in Banten Province for high school/vocational levels experience a shortage of teachers. Based on the issues having been described, this study aims to analyze the forecasting of teacher needs post transfer of authority in the field of senior secondary/vocational education by Banten Provincial Government. The approach used in this study is post-positivism and data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this study is forecasting the needs of senior secondary/vocational school teachers in Banten Province have not been fully implemented."