Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai informed consent di Indonesia, pengaturan dan ruang lingkup golongan pasien dengan kondisi tertentu, serta analisis putusan Nomor 470/Pdt.G/2014/PN.Tng, Nomor 131/PDT/2015/PT.BTN, dan Nomor 3566 K/Pdt/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa informed consent, yang merupakan prosedur wajib berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 209 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis ialah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah diberikan informasi selengkap-lengkapnya oleh dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Selain itu, mengenai ruang lingkup golongan pasien dengan kondisi tertentu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: HK.00.06.6.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Informed Consent . Dalam kasus terkait informed consent bagi pasien dengan kondisi tertentu dalam putusan yang dianalisis, telah dilakukan proses penyampaian informed consent oleh Tergugat kepada Penggugat, namun isi dari consent form yang diberikan oleh pihak Tergugat isinya belum sesuai dengan standar Joint Commission International JCI . Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan informed consent sebagai suatu kewajiban penting dalam menjalankan tindakan medik, pengurus rumah sakit agar selalu berpedoman kepada Joint Commission International JCI sebagai standar akreditasi yang diakui dunia, Kementerian Kesehatan, hendaknya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang memadai mengenai informed consent bagi pasien dengan kondisi tertentu, dan pasien atau masyarakat agar lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga memahami tentang kewajiban-kewajibannya.

---

Title Informed Consent for Patients with Special Conditions Based on The Standard of Broadly speaking, this thesis discusses the arrangement of informed consent in Indonesia, the arrangement and legal scope of patient with special conditions, and analysis on case verdict Number 470 Pdt.G 2014 PN.Tng, Number 131 PDT 2015 PT.BTN, and Number 3566 K Pdt 2016. The type of research used in this thesis is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that informed consent, which is a mandatory procedure under Article 2 jo. Article 1 point 1 of Regulation of the Minister of Health No. 209 of 2008 on Approval of Medical Measures shall be the consent provided by the patient after being given complete information by the physician on the medical action to be performed. In addition, the legal scope of the patient with special conditions is stipulated in the Decree of the Director General of Medical Services Number HK.00.06.6.5.1866 concerning the Guidelines for Agreement of Informed Consent. In the case of informed consent for the patient with certain conditions in the case verdict analyzed, the process of delivering the informed consent by the Defendant to the Plaintiff has been made, but the contents of the consent form provided by the Defendant are not in accordance with Joint Commission International JCI standards. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make informed consent an important obligation in carrying out medical action, the management of the hospital should always be guided by the Joint Commission International JCI as a world recognized accreditation standard, the Ministry of Health should provide education and socialization adequate information on informed consent for patients with certain conditions, and patients or citizens should be more critical of their rights but also should understand about their obligations."

"Informed consent merupakan sebuah pondasi sebelum memulai tindakan medis, sebab ia memberikan manfaat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian medis, diantaranya penghormatan hak pasien sebagai individu dan sebagai bukti izin yang memberi kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, dimana Penulis membahas pengaturan serta implementasi dari informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. Bentuk penelitian adalah yuridis-normatif membahas asas dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder sebagai hasil dari studi kepustakaan dan hasil wawancara kepada narasumber. Dari penelitian ini, ditemukan fakta bahwa pasien yang mendapat tindakan medis, tidak selamanya datang dalam keadaan sadar. Terhadap pasien sadar yang sudah diberikan informed consent juga ditemukan kendala, yakni bagaimana jika terjadi perbedaan antara diagnosis dan kenyataan pada saat tindakan sehingga perlu dilakukan tindakan life saving, hingga perluasan operasi yang sulit didapat jika keadaan pasien tidak sadar. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan tanggung jawab rumah sakit terhadap personalianya dalam hal terjadi sengketa medis yang melibatkan informed consent. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengenyampingan informed consent dalam life saving yang diatur Pasal 4 Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 pada praktiknya masih ditemukan kendala karena sulitnya pembuktian, dan berpotensi terjadi sengketa medis. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah kepada pemerintah terkhusus Kementerian Kesehatan agar membuat aturan yang mengharuskan pihak dokter untuk melakukan diskusi kepada sejawat dan/atau meminta persetujuan direktur rumah sakit, dalam hal akan melakukan tindakan medis kedaruratan yang bersifat invasif dan mempengaruhi hidup pasien. Saran ini dimaksudkan agar kedepannya posisi dokter menjadi aman dan pihak pasien mendapat opini tambahan yang menguatkan alasan dari tindakan dokter.

---

Informed consent is a foundation before starting medical action because it provides the benefits of legal protection for the parties to the medical agreement, including respect for patient rights as individuals and as proof of permission that authorizes doctors to carry out medical actions. This type of research is descriptive and prescriptive, in which the author discusses the arrangement and implementation of informed consent as legal protection for doctors and patients through analysis of the West Jakarta District Court Decision No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. The form of research is juridical-normative discussing the principles and norms regulated, using secondary data and the results of interviews with source person. From this study, it was found that patients who received medical treatment did not always come conscious. Obstacles were also found for conscious patients who had given informed consent, namely what if there was a difference between the diagnosis and the reality at the time of the procedure so that life saving measures were necessary, to the extent of surgery which is difficult to obtain if the patient is unconscious. In addition, this study also found inconsistencies in the implementation of hospital responsibilities towards its personnel in the event of a medical dispute involving informed consent. This study concludes that the provision for waiver of informed consent in life saving regulated in Article 4 of the Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 in practice still encounters obstacles due to the difficulty of proving, and the potential for medical disputes to occur. The advice that can be given from this research is for the government, especially the Ministry of Health, to make rules that require doctors to hold discussions with colleagues and/or seek approval from the hospital director, in terms of carrying out emergency medical procedures that are invasive and affect the patient's life. This suggestion is intended so that in the future the doctor's position will be safe and the patient will receive additional opinions that strengthen the reasons for the doctor's actions."

"Selama ini sudah cukup sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai kurang baiknya mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima sebagai pasien. Keluhan ini muncul sebagai reaksi atas kerugian yang mereka alami saat berobat. Misalnya kesalahan dalam mendiagnosa penyakit sampai pada masalah alat kedokteran canggih yang penggunaannya dirasa mengeksploitasi keuangan pasien Menurut dr. Marius Widjayarta (staf ahli bidang kesehatan bidang kesehatan YLKI) pasien paling banyak dirugikan karena dokter kurang memberiksn informasi mengenai keadaan penyakit dan cara pengobatannya kepada pasien.Hal di atas sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa sejak tahun 1989 telah dikeluarkan Peratuan Menteri Kesehatan no. 585 tentang Persetujuan Tindakan Medik atau "Informed Consent". Dengan diberlakukannya "Informed Consent", pasien mendapat hak untuk memberikan persetujuannya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, setelah sebelumnya mendapat informasi yang adekwat mengenai tindakan tersebut oleh dokter. Selain memberi perlindungan hukum pada pasien, dengan memberlakukan "Informed Consent", seorang dokter juga tidak akan dapat dituntut ke depan hukum atas tindakan medik yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena tintersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin pasiennya.Walaupun "Informed Consent" telah memiliki landasan hukum, namun masalah pember1akuannya tidak terlepas dari "kontrol" masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Qleh karena itulah maka pasienpun sebenarnya perlu memiliki pengetahuan tenting "Intg^ed Cgnsent" tersebut. Hal ini panting agar pasien mengetahui haknya dalam suatu palayanan kesehatan dan dapat menuntut haknya taraebut Jika dpktar tidak mambarlakukan "Intprpad Consent dalam pelayanan mediknya.Bagaimana seorang bertingkah laku dalam 1ingkungannya, tidak lepas dari bagaimana mereka mempersepsikan 1ingkungannya Holander (i9ai) menyatakan bahwa persepsi mengarahkan tingkah laku seseorang di dalam 1ingkungannya. bungan dokter dan pasien, menurut Terrance McConnell (1982) dapat digolongkan sebagai model hubungan "Paternalistic", "Contractual" dan "Engineering". Penggolongan tersebut didasarkan atas pihak mana diantara dokter dan pasien yang lebih dominan dalam memutuskan tindakan medik apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hu bungan antara tingkat pengetahuan pasien "Informed Consenf'dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pihak yang berwenang dalam bidang pelayanan untuk meningkatkan mutu pe1ayanannya. Subyek dalam penelitian ini adalah pasien berusia dewasa dan berakai sehat. Pada mereka akan diberikan sebuah kuesiner yang mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang "Informed Consent" dan sebuah kuesioner tentang hubungan dokter - pasien. Pengambilan sampel dilakukan dengan "accidental sampling". Untuk mengolah data tentang tingkat pengetahuan mengenai "Informed Consent" digunakan teknik "percentile", sedangkan untuk melihat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang "informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien, digunakan teknik perhitungan chi-square. Dari hasil pengolahan data ternyata terbukti ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan pasien tentang "Informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien."

"ABSTRAKSertifikasi dari JCI sebagai badan akreditasi internasional merupakanachievement yang didambakan oleh setiap rumah sakit. Fokus dari akreditasi JCIadalah patient safety yang tertuang dalam chapter utama yaitu IPSG (InternationalPatient Safety Goals). Chapter tersebut dikembangkan untuk mengidentifikasimasalah-masalah medik yang berpotensi menimbulkan outcome yang tidakdiharapkan. Sebagian besar standar IPSG diterapkan oleh perawat, khususnyaperawat di instalasi rawat inap yang dituntut untuk selalu berinteraksi denganpasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel individu,organisasi, dan psikologis perawat terhadap penerapan IPSG.Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Populasi penelitianadalah seluruh perawat di instalasi rawat inap. Analisis statistik yang digunakananalisis bivariat dengan uji chi square serta regresi logistik sederhana, dan analisismultivariat dengan uji regresi logistik ganda model prediksi. Berdasarkan hasilanalisis statistik, variabel individu yang memiliki hubungan signifikan denganperilaku penerapan IPSG adalah usia, status pernikahan, lama kerja di unit, lamakerja sejak lulus pendidikan, jenjang jabatan, frekuensi pelatihan patient safety, dansosialisasi terkait mutu rumah sakit. Variabel organisasi yang memiliki hubungandengan penerapan IPSG adalah pengaruh organisasi sedangkan pada variabelpsikologis, variabel yang memiliki hubungan dengan penerapan IPSG adalahpengetahuan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yangberhubungan bermakna dengan perilaku penerapan IPSG adalah variabelpengetahuan setelah dikontrol oleh variabel umur, status pernikahan, pelatihan, danpengaruh organisasi.

---

ABSTRACTCertification of JCI as an international accreditation corporation is anachievement which are coveted by every hospital. The focus of JCI accreditation ispatient safety which contained in the main chapter that is IPSG (InternationalPatient Safety Goals). That chapter were developed to identify medical problemsthat could potentially lead to an unexpected outcome. Most of the IPSG standardsapplied by the nurses, especially nurses in inpatient installation whom are requiredto always interact with patients. The purpose of this study was to analyze thevariables of individual, organizational, and psychological of nurses to theimplementation of IPSG.This study is a cross sectional study. The study population was all nurses ininpatient installation. Statistical analysis used bivariate analysis with chi square testand simple logistic regression, and multivariate analysis with multiple logisticregression test prediction model. Based on the results of statistical analysis, theindividual variables that have a significant relationship with the behavior of theimplementation of IPSG is the age, marital status, length of employment in the unit,length of employment since graduation, hierarchy, the frequency of patient safetytraining, and socialization-related quality of hospital. Organization variable whichrelated to the implementation of IPSG is the influence of organization, while thepsychological variable, variable that have a relationship with the implementation ofIPSG is knowledge. The results of multivariate analysis showed that variablessignificantly associated with the behavior of the implementation of IPSG isknowledge after controlled by the age, marital status, training, and organizationalinfluence."

"Sebuah perjanjian pada dasarnya harus memperinci secara tegas hak dan kewajiban dari para pihak. Jika tidak, akan menimbulkan banyak celah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Perjanjian Medis atau Informed Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk umumnya sama dengan perjanjian medis atau informed consent bagian lainnya dan biasanya tanpa uraian secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah isi perjanjian medis atau informed consent tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah perjanjian medis atau informed consent itu telah melindungi kepentingan dari para pihak. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami keberadaan Perjanjian Medis atau Informed Consent antara dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perlindungan kepentingan para pihak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian medis atau informed consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan wawancara dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Perjanjian Medis atau Informed Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun bila dilihat dari substansi yang diatur dalam Perjanjian Medis atau Informed consent yang tanpa uraian secara terperinci maka Perjanjian Medis atau informed consent tersebut belum melindungi kepentingan para pihak secara sempurna. Dalam pelaksanaan perjanjian medis atau informed consent apabila terjadi wanprestasi dan menimbulkan sengketa maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan informed consent di Indonesia terhadap manusia yang menjadi subjek eksperimen medis, perlindungan hukum atas risiko dan dampak yang ditimbulkan pada manusia sebagai subjek eksperimen medis, dan aturan pelaksanaan eksperimen medis pada Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menggunakan metode yuridis-normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, dan data primer melalui wawancara mendalam dengan IMERI FK UI. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan informed consent di Indonesia terhadap manusia yang menjadi subjek eksperimen medis terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerijntah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan terhadap Manusia, dan Peraturan Menteri Kesehatan No 657 tahun 2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasi. Bentuk perlindungan hukum atas risiko dan dampak yang ditimbulkan pada manusia yang menjadi subjek eksperimen medis adalah bentuk perlindungan hukum perdata, pidana, dan administrasi. Adapun aturan pelaksanaan eksperimen pada IMERI FK UI merujuk pada konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, etika penelitian kesehatan, prosedur good clinical practice, serta Joint Commission International, dan Human Research Subject Program. Penelitian ini menyarankan, gagasan general informed consent dapat ditindaklanjuti oleh para pihak terkait

---

This thesis examines the regulation of informed consent in Indonesia for humans who are subject to medical experiments, legal protection of risks and impacts caused to humans as subjects of medical experiments, and the rules of conducting medical experiments at the Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI) Faculty of Medicine, University of Indonesia (FK UI). Using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with IMERI FK UI. The conclusions of this study are: the regulation of informed consent in Indonesia for humans who are subjected to medical experiments is contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health, Government Regulation Number 39 of 1995 concerning Health Research and Development, Minister of Health Decree Number 1333 / Menkes / SK / X / 2002 concerning the Approval of Health Research on Humans, and Minister of Health Regulation No. 657 of 2009 concerning the Delivery and Use of Clinical Specimens, Biological Materials and Information Contents. The form of legal protection for risks and impacts caused by humans who are the subject of medical experiments is a form of legal protection for civil, criminal and administrative matters. The rules of conducting experiments on the IMERI FK UI refer to international conventions, national legislation, health research ethics, good clinical practice procedures, as well as the International Joint Commission, and the Human Research Subject Program. This research suggests, the idea of general informed consent can be followed up by related parties"

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan informed consent antara dokter dan pasien pada program bayi tabung dan peran informed consent berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam penyelenggaraan program bayi tabung di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan informed consent program bayi tabung hendaknya kedua belah pihak saling memberikan informasi secara jelas, sehingga akan mempermudah proses pelaksanaan program bayi tabung kedepannya dan pihak rumah sakit harus memastikan dengan benar bahwa pasangan suami-istri yang hendak menjalankan program bayi tabung merupakan pasangan yang sah menurut hukum.

---

This research analyzes the procedure of handing out informed consent to the doctor and patients of the in vitro fertilization treatment and the role of such informed consent regarding doctor?s and hospital?s liability at RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. This research is a qualitative research which uses judicial-normative approach. The results of this research suggest that both parties must disclose any material information clearly in the informed consent and that the hospital needs to verify whether or not the patients of the in vitro fertilization treatment are formally registered as spouses."

"Penelitian ini menganalisis tentang implementasi informed consent, kedudukan, dan peranan informed consent bagi pasien ODGJ di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang (Soerojo Hospital). Masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi informed consent bagi pasien ODGJ dan kedudukan serta peranan Soerojo Hospital dalam pengimplementasian informed consent. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Implementasi informed consent bagi pasien ODGJ tanpa wali di Soerojo Hospital dilakukan melalui berbagai tahapan. Jika tidak ditemukan wali/keluarga pasien maka yang bertanggung jawab penuh adalah dari pihak Soerojo Hospital. Kedudukan Soerojo Hospital sebagai penanggung jawab tertuang dalam Kepdirut Nomor HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 dan Kepdirut Nomor HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital bertanggung jawab langsung atas segala tindakan medis yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan kesepakatan atau informed consent yang disepakati oleh pasien. Dalam praktiknya, antara peraturan perundang-undangan dengan Kepdirut Soerojo Hospital dalam hal implementasi informed consent dan kedudukan rumah sakit sudah sesuai namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan pasien.

---

This study analyzed the implementation of informed consent, its status, and its role for patients with mental disorders at Prof. Dr. Soerojo Magelang Psychiatric Hospital (Soerojo Hospital). The issues discussed include the implementation of informed consent for patients with mental disorders and the position and role of Soerojo Hospital in the implementation of informed consent. This study employed doctrinal research methods. The implementation of informed consent for patients with mental disorders without guardians at Soerojo Hospital is conducted through various stages. If no guardian or family member is found, Soerojo Hospital assumes full responsibility. The position of Soerojo Hospital as the responsible party is stipulated in Director’s Decree Number HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 and Director’s Decree Number HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital is directly responsible for all medical actions, which must follow the informed consent agreed by the patient. In practice, the regulations and the Director’s Decrees of Soerojo Hospital regarding the implementation of informed consent and the hospital's position are aligned, but continuous maintenance and enhancement are necessary for the patient's well-being."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai persetujuan tindakan medis informed consent pada pasien gangguan jiwa berat yaitu skziofrenia berdasarkan Hukum Kesehatan. Hal-hal yang dibahas ialah bagaimana informed consent terhadap pasien skizofrenia, tanggung jawab rumah sakit dan dokter terhadap pasien skizofrenia, dan analisis yuridis penerapan informed consent terhadap pasien skizofrenia di Rumah Sakit Dr. Soeharto Heerdjan Grogol. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa pasien skizofrenia yang masih memiliki kapasitas berhak atas informed consent baik untuk tindakan beresiko maupun yang tidak beresiko, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, dan didampingi oleh pihak yang bertanggung jawab terhadapnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the approval of medical action informed consent in patients with severe mental disorder that is schizophrenia based on Health Law. The issues that will be discussed are how informed consent to schizophrenic patients, hospital and doctor responsibilities to schizophrenic patients, and juridical analysis of the implementation of informed consent to schizophrenic patients at Dr. Soeharto Heerdjan Grogol Mental Hospital. The research methodology used by the writer is juridical normative, with data source obtained through literature study and interviews. The results of this study are that schizophrenic patients who still have capacity are entitled to informed consent for both risky and non risk action, honest and complete information about mental health data, and accompanied by the party that is responsible for it. "

"Tesis ini membahas operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel diambil secara acak, yaitu 235 lembar informed consent pada rekam medis pasien operasi bulan Januari hingga Desember 2016 di Rumah Sakit Risa Sentra Medika serta pengisian kuisioner oleh 10 orang dokter spesialis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengisian lembar informed consent pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 adalah 21 item terisi atau sebesar 61% dan bagian yang paling banyak tidak terisi adalah bagian pemberian informasi yaitu sebesar rata -rata 7 item terisi (41%). Bagian informasi yang paling jarang diberikan adalah informasi tentang alternatif tindakan, yaitu hanya sebanyak 51 lembar dari 235 lembar informed consent yang didata (21,7%).Berdasarkan uji korelasi Spearman Rank, faktor yang memiliki hubungan dengan kelengkapan pengisian informed consent tersebut adalah faktor motivasi dan jenis tindakan operasi. Hal yang dapat disarankan adalah melakukan penyegaran pengetahuan tentang informed consent dan komunikasi efektif kepada dokter spesialis; lembar informed consent juga perlu dikaji ulang agar sesuai aturan identifikasi pasien.

---

This thesis discusses the completeness of informed consent in surgery patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 and related factors. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Samples were taken at random, ie 235 informed consent sheets in medical records of surgery patients from January to December 2016 at Risa Sentra Medika Hospital and filled out questionnaires by 10 specialist doctors.

The results showed that the average of filling of informed consent sheet in operation patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 was 21 items filled or 61% and the most unfilled part was the information giving section which was 7 items in average (41%). The most rarely informed section of information is information on alternative actions, ie only 51 sheets of 235 informed consent sheets (21.7%).

Based on Spearman Rank correlation test, factors that are related to the completeness of the filling of informed consent are motivational factors and types of surgical measures. It may be suggested to refresh knowledge of informed consent and effective communication to a specialist; the informed consent sheet also needs to be reviewed to fit the patient identification rules."