Bedah jantung merupakan tindakan yang berisiko tinggi menyebabkan kecacatan atau bahkan mortalitas jika dibandingkan dengan disiplin bedah lainnya, terlebih pada kasus jantung bawaan yang memiliki kompleksitas tinggi. Untuk itu, informed consent berperan penting sebagai pondasi tindakan medis yang memberikan pelindungan hukum bagi pasien anak dan dokter, khususnya dokter jantung anak dan dokter bedah jantung anak. Dengan metode penelitian doktrinal menggunakan pendekatan analitis, penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan hukum informed consent serta pelindungan hukum yang diberikan pada tindakan bedah jantung anak dengan metode Open Heart Surgery. Dapat disimpulkan bahwa pada pasien anak, pemberian informed consent wajib didampingi oleh orang tuanya dan pengambilan keputusan pada suatu tindakan medis harus diputuskan secara bersama antara anak dengan orang tua melalui komunikasi yang efektif. Hal ini sebagai wujud penghargaan evolving capacities of the child dan hak anak untuk berpartisipasi. Selain itu, informed consent dapat menjadi alasan penghapus pidana dan alat bukti sah di pengadilan, sehingga dokter tidak dapat dituntut ataupun digugat selama terbukti tidak ada kelalaian dan menjalankan tindakan sesuai informed consent. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya menyempurnakan Permenkes 290/2008 dengan menambahkan ketentuan yang spesifik mengatur consenting age bagi anak. Informed consent sebagai kerangka acuan tindakan medis harus dipatuhi oleh dokter maupun pasien. Adapun, penyebab pasti PJB harus diteliti lebih lanjut guna menerapkan upaya preventif, serta diperlukan pengadaan rumah sakit khusus jantung secara merata di Indonesia.

---

Heart surgery is a high-risk procedure that can result in disability or even mortality compared to other surgical disciplines, specifically for congenital heart disease that have such high complexity. Therefore, informed consent plays a crucial role as the foundation of medical action, providing legal protection for both pediatric patienst and doctors, namely pediatric cardiologist and pediatric cardiac surgeons. Using doctrinal research methods with an analytical approach, this study analyzes the legal status of informed consent and the legal protection provided for pediatric heart surgery using the Open Heart Surgery method. It can be concluded that for pediatric patients, the granting of informed consent must be accompanied by the parents, and decisions regarding medical procedures must be made jointly between the child and the parents through effective communication. This reflects respect for the evolving capacities of the child and the children’s rights of participation. Additionally, informed consent can serve as a justification for exoneration from criminal liability and as valid evidence in court, meaning that doctors cannot be prosecuted or sued as long as there is no negligence and the procedure is carried out in accordance with the informed consent. Therefore, the Government of Indonesia should refine Regulation of the Minister of Health No. 290/2008 by incorporating specific provisions regarding the consenting age for children. Informed consent, as a reference framework for medical procedures, must be adhered to by both doctors and patients. Furthermore, the exact causes of congenital heart defects (CHD) should be further investigated to implement preventive measures, and the establishment of specialized cardiac hospitals should be evenly distributed across Indonesia.