Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat Iayanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informen yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukanpendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak Iepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan."

"Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat layanan sosial dari pedamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jaawa Barat. Data diperoleh melalui informan yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukan pendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak lepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyrakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan "

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Maraknya perkembangan Komunitas Vespa Ekstrim menjadi fenomena sosial saat ini. Penampilan Anggotanya sering diidentikkan dengan preman jalanan. Vespa Ekstrim yang mereka buat, dengan beragam bentuk yang aneh dan aksesoris benda bekas dianggap tidak memenuhi standard kelayakan kendaraan transportasi. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Komunitas Vespa Ekstrim sendiri menyanggah respon negatif masyarakat dan menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk ekspresi, kreativitas dan seni. Skripsi ini membahas lebih lanjut tentang alasan-alasan terbentuknya Komunitas Vespa Ekstrim dan alasan-alasan dibalik pembuatan Vespa Ekstrim. Dengan mengambil studi kasus Komunitas Vespa ?Apa Aja Boleh?, beragam alasan terlihat di balik terbentuknya Komunitas Vespa Ekstrim. Komunitas ini menjadi sarana pembentukan ruang aktualisasi diri anggotanya untuk mengekspresikan diri dengan landasan nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Komunitas ini terbentuk karena dorongan kreativitas anggotanya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pada akhirnya Vespa Ekstrim yang mereka buat menjadi benda seni dan totem komunitas.

---

The rise of Vespa Communities has become today?s social phenomenon. The appearance of its members often identified as street thugs. The Extreme Vespa Motorscooter, with various queer configurations that have been produced from scrap accessories by them, do not meet the safety standard of transportation vehicle and many people disturbed by their presence. Meanwhile, Extreme Vespa Communities argue the people?s negative response to them and they consider what they do as a form of expression, creativity, and art. Futhermore, the thesis will discuss many reasons of the formation Extreme Vespa Communities and the production of Extreme Vespa Motorscooter. By taking the case study of Vespa Community ?Apa Aja Boleh?, it will get the reasons behind the formation of extreme vespa community. This community becomes a formation medium of self actualization space for its members to express themselves with the foundation values which exist in the community. This community was formed because of the encouragement of its member creativity to develop their potency. Finally, Extreme Vespa Motorscooter that have been produced by them, become the object of art and the totem of community."

"[ABSTRAKPenelitian membahas implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandangdisabilitas mental melalui UILS di Tebet, Jakarta. Metode penelitian ini adalahkualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagipenyandang disabilitas mental, peran stakeholder dalam pelaksanaan UILS, sertamengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Informan kunci sebanyak 14 orangyang merupakan berbagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara pelayanan,dan PDM penerima manfaat, dengan berbagai variasi latar belakang gangguan.Hasil penelitian menunjukan bahwa rehabilitasi melalui UILS dapat berjalandengan baik dan memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas mental dankeluarga, namun kualitasnya perlu dikembangkan. Kekuatan terletak padakerjasama dan koordinasi antar stakeholder. Tantangan dalam pengembangannyamenyangkut sumber daya SDM pelaksana, informasi, dan jaringan.

---

ABSTRACTThis research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking., This research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking.]"

"Penelitian ini menjelaskan tentang masih minimnya perpustakaan ramah disabilitas. Perpustakaan seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju. Berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan teknologi akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menemukan informasi sehingga informasi bisa diakses oleh siapapun."

"Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup layaknya non-difabel, mereka juga kerap dianggap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan luas karena kekurangan yang mereka miliki. Film La Famille Bélier menunjukkan bahwa penyandang tuna rungu dapat bersosialisasi dan menjalani aktivitas selayaknya kaum normal, namun adanya unsur ketergantungan kaum tuna rungu terhadap kaum normal dalam film ini membuat seolah-olah mereka tak berdaya terutama dalam hal komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kaum disabilitas direpresentasikan dalam film, dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teori kajian film Boggs dan Petrie (2008), analisis semiotika Roland Barthes, dan teori representasi dari Stuart Hall (1997). Penelitian menemukan bahwa tokoh penyandang tuna rungu pada film ini tetap direpresentasikan sebagai kaum yang tidak berdaya dan bergantung kepada kaum normal. Dengan demikian mengukuhkan wacana ketidaksetaraan pada kaum disabilitas, serta ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan dengan membandingkan antara kaum disable dengan kaum normal.

---

People with disabilities are often considered as people who do not have the ability to live like non-disabled people, they are also often considered unable to socialize with the wider environment because of their shortcomings. The film La Famille Bélier shows that deaf people can socialize and carry out activities like normal people do, but the dependence of the deaf on normal people in this film makes it seem as if they are powerless, especially in terms of communication. This article aims to see how people with disabilities are represented in films, using qualitative research methods based on Boggs and Petrie's (2008) film study theory, Roland Barthes semiotic analysis, and Stuart Hall's (1997) representation theory. The study found that the deaf characters in this film are still represented as people who are powerless and dependent on normal people. Thus confirming the discourse of inequality in people with disabilities, as well as the inability to live life by comparing disabled people with normal people."

"MRT Jakarta merupakan moda transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang baru beroperasi sejak tahun 2019. Sebagai moda transportasi terbaru serta berada di ibukota dan pusat perekonomian, MRT Jakarta perlu memperhatikan pelayanan yang inklusif dan aksesibel untuk semua, khususnya penumpang penyandang disabilitas. MRT Jakarta harus memperhatikan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa mendukung mobilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari dua dimensi, yaitu karakteristik fisik pelayanan transportasi publik dan karakteristik non-fisik pelayanan transportasi publik. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed method yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling karena tidak semua penyandang disabilitas sudah tercatat dalam data pemerintah dan tidak ada data terkait banyaknya penumpang penyandang disabilitas yang berkendara dengan MRT Jakarta sehingga sulit untuk menyusun kerangka sampel. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 35 responden dengan hasil yang menunjukkan bahwa aksesibilitas di MRT Jakarta sudah baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal dalam indikator tertentu yang menunjukkan bahwa masih terdapat pelayanan yang belum aksesibel di MRT Jakarta. Oleh karena itu, MRT Jakarta masih harus terus meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang diberikan agar bisa menjadi contoh bagi moda transportasi lainnya

---

MRT Jakarta is a mode of transportation in DKI Jakarta Province which has only been operating since 2019. As the newest mode of transportation and located in the capital and the center of the economy, MRT Jakarta needs to pay attention to inclusive and accessible services for all, especially passengers with disabilities. MRT Jakarta must pay attention to the accessibility of the services provided in order to support the mobility of persons with disabilities in using public transportation independently. This study aims to find out how the accessibility of public transportation services for persons with disabilities at MRT Jakarta is. The theory used in this study is related to public transportation services for persons with disabilities which consists of two dimensions, namely the physical characteristics of public transportation services and non-physical characteristics of public transportation services. The approach used in this research is quantitative with data collection techniques through the mixed method which is a combination of quantitative methods through surveys and qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. Sampling was carried out using a nonprobability sampling technique because not all persons with disabilities have been recorded in government data and there is no data regarding the number of passengers with disabilities who ride the MRT Jakarta so it is difficult to develop a sample frame. The number of respondents obtained as many as 35 respondents with results showing that accessibility at MRT Jakarta is good. Nevertheless, there are still some things in certain indicators that show that there are still services that are not yet accessible at MRT Jakarta. Therefore, MRT Jakarta still has to continue to improve the accessibility of the services provided so that it can be an example for other modes of transportation"

"Skripsi ini menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator transportasi publik moda kereta api di wilayah Jabodetabek yakni Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik. Menyediakan sarana, prasarana, dan pelayanan dari petugas yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik masih menjadi tantangan. Maka dari itu perlu untuk mengukur sejauh mana operator dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik, dilakukan pengukuran dengan pendekatan kuantitatif menggunakan model kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Brady and Cronin (2001). Data yang diperoleh untuk menganalisis berasal dari kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan Kereta Rel Listrik bagi penyandang disabilitas fisik di rute perjalanan Bogor-Jakarta Kota masuk dalam kategori sedang. Saran yang diberikan oleh peneliti disesuaikan dengan perolehan gap tertinggi di setiap subdimensi dan disesuaikan pula dengan hasil analisis importance-performance analysis untuk upaya peningkatan kualitas pelayanannya.

---

This thesis analyzes the quality of public services provided by PT. Kereta Commuter Indonesia as a public transportation operator of train modes in the Greater Jakarta area, namely The Electric Railway for people with physical disabilities. Providing facilities, infrastructure, and services from officers who are friendly to people with physical disabilities is still a challenge. Therefore it is necessary to measure the extent to which operators in providing quality public services. To determine the service quality of Electric Rail for people with physical disabilities, a quantitative approach was measured using the service quality model put forward by Brady and Cronin (2001). The data obtained to analyze came from questionnaires and in-depth interviews. The results of this study showed that the quality of Electric Railway services for people with physical disabilities on the Bogor-Jakarta Kota travel route fall into the medium category. The recommendations given by the researchers were adjusted to the highest gap gain in each subdimentions and also adjusted to the results of importance-performance analysis for efforts to improve the quality of service."