Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kradenan dan Gabus, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat uji. Responden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Melihat berapa jumlah penyerapan anggaran selama tahun 2010 dan 2011 di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian keuangan, kasubbag program dan anggaran, pegawai lain yang terkait dengan anggaran dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Pada laporan keuangan sekretariat DPRD DKI Jakarta terlihat bahawa terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di sekretariat DPRD DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang baik, otoritas anggaran, waktu penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan pihak ketiga.

---

This study aims to identify the factors that affects in the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. See how the amount of spending budget for 2010 and 2011 in the secretariat DPRD DKI Jakarta. A writer of conduct an interview with the head of the finance, kasubbag programs and budget other officers associated with state budget and also other parties that associated with absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. In the financial report of the secretariat DPRD DKI Jakarta can be seen that the decreasing the absorption of the budget from the year 2010 to the 2011. This research result indicates that factors that affects the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta, among them are planning to a less well, budget budget authority time the establishment and implementation of the budget and things pertaining to a third party."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto. Hasil penelitian dan kajian bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), akan senantiasa diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang berada di daerah maka bentuk pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang terkait adalah mengganti kerugian, sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administratif dapat dilaksanakan oleh instansi internal dan sanksi pidana dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

Regional budget is annual financial plan of local government discussed and agreed between local government and local council. It is stipulated by local regulations. Function of local budgets is authority, planning, monitoring, allocation, distribution and stability. Implementation of local budget is set by regulations, regulation that is Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (State Financial) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Local Government). Author approach for this thesis is juridical approach of empirical.

Research based on the collection of positive law, legal principles discovery and legal discovery. Research aims to draw conclusions to implementation regional budget on local goverment, based on positive regulation compliance.

Local goverment as executor of regional budget, will always be checked by BPKP (Financial and Development Supervisory Agency), BPK (State Audit Agency), regional counsil. It aims to create good government.

In case financial losses in state finance or regional finance then form of accountability is sanctions for parties concerned. Sanctions are indemnify, administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can be implemented by internal agency adn criminal sanctions can be implemented by law enforcement ie police, prosecutors, KPK (anti corruptions commission)."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah.

---

This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure."

"ABSTRACTPerjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. Masing-masing dari pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki sisi positif dan negatif, diantaranya semakin maju akuntansi semakin akurat penggambaran aset tetap namun semakin rumit pelaksanaannya. Tulisan ini akan membahas perjalanan tersebut beserta sisi positif dan negatifnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi aset tetap sektor publik pada dunia internasional telah mengenal capital charging yang diharapkan dapat menutup kekurangan manajemen aset tetap pada sektor publik, yaitu memandangnya sebagai barang gratis. Penjelasan mengenai capital charging akan disajikan sebagai salah satu pembuka wacana untuk perkembangan akuntansi aset tetap di Indonesia."

"Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta.Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal.

---

The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta.

There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi akrual dalam pembuatan keputusan anggaran di PEMDA serta dampak/kebermanfaatan kandungan informasi akrual terhadap kualitas keputusan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan pada PEMDA di Indonesia (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) yang melakukan proses keputusan anggaran tahun anggaran 2016 berdasarkan informasi akrual tahun 2015 dan data tahun 2011-2016 untuk menghitung estimasi besaran slack.Terkait dengan kandungan informasi akrual pada level agregasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual dalam keputusan anggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan anggaran belanja daerah. Pengujian yang dilakukan pada level disagregasi menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi akrual pada keputusan anggaran PAD, anggaran belanja persediaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin, anggaran belanja modal gedung dan bangunan, anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan anggaran belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan untuk anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak terdukung secara empiris. Terkait dengan dampak kandungan informasi akrual terhadap budgetary slack, menunjukkan bahwa kandungan Informasi akrual berdampak menurunkan budgetary slack untuk belanja pemeliharaan peralatan & mesin; dan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, namun tidak berdampak untuk anggaran PAD, belanja persediaan, belanja modal peralatan & mesin; belanja modal gedung & bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi, & jaringan.Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya PEMDA menjaga dan menghasilkan informasi akrual yang valid dan tepat waktu, karena informasi akrual merupakan informasi yang penting dan bermanfaat/benilai dalam pengambilan keputusan internal pemerintah khususnya dalam keputusan anggaran daerah

---

This study aims to analyze the information content of accrual in making budget decisions in local governments and the impact/usefulness of information content of accrual on the quality of local budget decisions. This research was conducted at local governments in Indonesia (provincial, district, and city governments) that carried out the 2016 fiscal year budget decision process based on 2015 accrual information and 2011-2016 data to calculate the estimated amount of slack.

Related to the information content of accrual at the aggregation level, the results of this study indicate that there is information content of accrual in regional budget decisions (Regional Revenue and Expenditure Budget) and regional expenditure budgets. Tests conducted at the disaggregation level shows that there is information content of accrual in the PAD budget decisions, inventory expenditure budgets, equipment and machinery capital expenditure budgets, building and structure capital expenditure budgets, roads, irrigation, and network capital expenditure, expenditure budget on equipment and machinery maintenance, and expenditure on road maintenance, irrigation and networks. Meanwhile, the building and structure maintenance budget is not supported empirically. Related to the impact of information content of accrual on budgetary slack, it indicates that information content of accrual has an impact on reducing budgetary slack for equipment & machine maintenance expenditures; and road, irrigation and network maintenance expenditures, but it has no impact on the budget PAD, expenditure for supplies, capital expenditure for equipment & machinery; building & structure capital expenditures, as well as road, irrigation & network capital expenditures.

The results of this study have implications that local government has importance in maintaining and producing valid and timely accrual information, because accrual information is an important and useful information in making internal government decisions, especially in regional budget decisions"