Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN.Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa."

"Tujuan studi ini adalah menjawab pertanyaan apakah ujian nasional dapat menjadi pemersatu bangsa dan apakah hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini adalah pelaku pendidikan di Banda Aceh Provinsi Aceh tahun 2014, dengan sampel sebanyak 78 responden yang terdiri dari 24 siswa SMAN dan 27 siswa MAN, 19 guru SMAN dan MAN, 8 pejabat di lingkungan Dikbud termasuk kepala sekolah SMAN dan MAN. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil, pertama, responden yang menyatakan setuju UN sebaga pemersatu bangsa adalah 79,5%, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju adalah 20,5%. Kedua, responden yang menyatakan bahwa hasil UN dapat mencerminkan mutu pendidikan secara nasional adalah 59%, sedangkan responden yang menyatakan tidak adalah 41%. Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa Ujian Nasional sudah menjadi perekat bangsa dan mencerminkan mutu pendidikan walaupun belum maksimal."

"The policy of Final National Examination (UN) standardization has caused madrasah to become trapped in practical efforts to help students pass by focusing on repetitive practice of test in the examination subjects. Learning was not a process of developing or maturing, but one of earning high test scores and passing the UN. Ironically, the development of student potential was not a priority for the teaching-learning process as a result of the high importance given to test scores. The deification of test scores and the application of the policy of standardization have resulted in the process of education causing fear in students. Finally, students experience stress and depression due to fear of failing the UN. Therefore, the policy of standardization of passing grades in the UN must be changed to reflect the spirit of decentralization and regional autonomy and appreciation of diversity of school quality and capacity for teaching and learning. Data collection methods were in depth interviews and document analysis."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran ujian sekolah untuk pemetaan mutu sekolah dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis diskriptif pada dokumen penyelenggaraan dan hasil pemantauan pelaksanaan ujian sekolah sedang pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) penilaian oleh pendidik dalam rangka proses pembelajaran tidak dapat dijadikan sebagai bahan pemetaan mutu sekolah dasar karena tes yang digunakan pendidik tidak baku serta tidak sama kualitasnya; 2) hasil ujian sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pemetaan mutu sekolah dasar karena dalam ujian menggunakan tes baku dan relatif sama antar satuan pendidikan; 3) hasil pemetaan mutu berdasarkan ujian sekolah dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar melalui intervensi kebijakan oleh pemangku kepentingan (satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan provinsi). Kajian ini menyimpulkan pelaksanaan ujian sekolah dapat dijadikan sebagai dasar pemetaan mutu sekolah dasar dan berdasarkan mutu sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemenuhan kebutuhan/fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajar dikdas."

"Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini para narasumber yang berkompeten dibidangnya yang terdiri dari 1 orang Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, 3 kepala sekolah dan 12 orang guru yang mata pelajaran yang di Ujian Nasional-kan di lingkungan SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta sudah berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, Namun kondisi yang ada di SMA Triwabawa dan SMA Dwi Saka jauh berbeda meskipun komunikasi yang terjalin antara pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru sudah terjalin dengan cukup baik tetapi untuk sumber daya dan sarana prasarana masih sangat minim., kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan dan koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis discusses about the analysis implementation of national examination policy in Senior High School level, Central Jakarta. Based on the experts' opinions, the influenced factors in the policy implementation itself are communication, resources, practitioner's attitude and organization structure. This research uses those frameworks.

This research is descriptive qualitative type using interview and documentation method. The key informants in this research are the sources who are competent in their fields, consisting of one person from education ministry officer Central Jakarta, three principals and twelve teachers whose their subjects are examined in national examination at around SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. The used instruments themselves are interview guide and ocument review.

The result of this research generally indicates that the implementation of national examination policy in SMA 68 has worked well. It can be prooved with the interview result and collected documentation, however the condition in SMA tribawa Jakarta and SMA Dwi Saka Jakarta is absolutey different even though the communication between local education officers, principals and the teachers has been established good enough. But for resources and facilities are still minimal. The quality implementation itself still needs to be improved also the coordination and socialization (dissemination) in bureaucratic structure are still needs to be improved too.

Based on those issues above, it needs the efforts in order to the national examination policies in SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta work well. Therefore, it is important to consider the factors such as communication, resources, practitioner?s attitude and bureaucratic structure."

"kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sekolah (negeri dan swasta) dan kondisi geografis (sekolah yang berlokasi di wilayah dataran rendah, campuran, dan pengumuman) terhadap prestasi belajar siswa SD yang diukur dari hassil UN (Rerata Nilai UN SD). data yang dianalisis adalah sata populasi SD peserta UN sebanyak total 640 satuan pendidikan dengan memanfaatkan data hasil UN tahun pelajaran 2012/2013 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. metode analisis menggunakan ANOVA Dua Faktor dengan Rerata Nilai UN sebagai variable dependen dan status sekolah serta kondisi geografis wilayah sebagai variable independen. hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan faktor status sekolah dan kondisi geografis wilayah sekitar sekolah terhadap prestasi belajar siswa. secara umum terdapat kesenjangan prestasi yang signifikan antara siswa SD negeri dengan SD swasta dan perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar antara siwa-siswa yang lokasi sekolahnya berada di wilayah dataran rendah dengan yang berada di wilayah campuran (dataran rendah dan pegunungan) serta yang lokasi sekolahnya berada di wilayah pegunungan."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan hambatan pelaksanaan Uujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hasil kajian menunjukan bahwa ujian berbasis komputer dapat dilaksanakan di seluruh wilayah atau satuan pendidikan bila didukung oleh perangkat komputer dan internet. Agar pelaksanaan ujian berbasis komputer dapat berjalan dengan lancar, satuan pendidikan harus menyiapkan perangkat keras, jaringan internet, dan jaringan lokal komputer. Selain itu, hasil kajian model ujian nasional berbasis komputer adalah menghemat biaya pengandaan naskah, keamanan naskah, memudahkan distribusi bahan, mudah menjangkau seluruh wilayah, keamanan, mudah proses penskoran, dan memungkinkan pencetakan sertifikat hasil ujian setelah ujian berlangsung. Hambatan model ujian berbasis komputer antara lain cakupan wilayah yang luas, perangkat keras, sarana internet, dan dukungan para pemangku kepentingan. Namun demikian, pelaksanaan ujian nasional dapat dilaksanakan di seluruh wilayah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan ujian nasional berbasis komputer secara langsung dalam wilayah terbatas baik kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional akan memotong rangkaian penyelenggaraan ujian nasional sehingga membantu pemangku kepentingan dan hasil ujian nasional berupa nilai dan sertifikat ujian nasional akan segera diperoleh atau dimiliki peserta didik setelah pelaksanaan ujian berlangsung, tidak seperti selama ini, dimana peserta didik harus menunggu lama untuk memperoleh hasil tersebut."

"The National Examination (NE) has been conducted for several times nation-wide. However, public debates always emerge over the importance of NE prior to the annual excecution of the examination. The government?s policy to raise the passing standard under the pretext of improving the quality of the national education has commonly triggered a heated controversy. This paper discusses the NE from the perspectives of expectations, challenges and opportunities. It attempts to provide an objective picture as to the need to hold NE. As such, it puts the attempts to improve the quality of the national education through NE in a proportionately wider perspective."