Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIFSejak peluncuran paket Juni 1993 dan Mei 1995 mengenaideregulasi otomotif, harga otomotif yang semula diharapkan turunternyata tidak terjadi seperti yang diharapkan. Memang setelahpaket Mei 1995 terjadi penurunan harga pada banyak merk mobil,akan tetapi penurunan yang terjadi tidak begitu berarti.Pasar industri kendaraan bermotor, khususnya mobil diIndonesi a terrnasuk suatu fenomena yang unik. Situasiperekonomian bukan merupakan satu-satunya faktor yang rnutlakyang menentukan pola pembelian mobil. Banyak faktor yang turutmempengaruhi. Sering terjadi permintaan mobil meningkat di kalatrend perekonomian menurun. Pasaran industri otomotif tampaknyaakan semakin semarak dengan keluarnya Inpres No. 02/1 996 tanggal19 Pebruari 1996 yang antara lain melahirkan hak pembuatan mobilnasional kepada PT Timor Putra Nasional. Pernbuatan mobilnasional ini diperkirakan akan rnenurunkan harga mobil, terutamauntuk sedan kelas 1600 cc ( dirnana sedan Timor berada). Denganadanya penurunan harga ini maka dapat diproyeksikan bahwapermintaan akan mobil, terutarna untuk jenis sedan akan rneningkatpada masa-rnasa mendatang. Dengan k ondisi ini, maka peluangdalam bisnis otomotif tetap menjanjikan tingkat keuntungan yangbaik. Untuk lebih meningkatkan keuntungan, pengusaha otomotif diIndonesia umumnya menguasai usaha dari hulu (pabrik komponen danperakitannya), hingga kegiatan distribusinya.Tingginya permintaan akan kendaraan bermotor diatas,mendorong salah satu perusahaan karoseri di Jawa Tengah, yaituPT Mekar Armada Jaya, untuk mendirikan sebuah perusahaan yangbergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor (KKB).Selain alasan tersebut, maka rencana pendirian mi merupakankelanjutan dan kegiatan Divisi Kredit perusahaan yang selamaini dalam skala kecil telah melayani pembelian kendaraan dengan kredit dari dealer-dealer perusahaan di daerah Magelang dan sekitarnya, yang mana kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan.Lonjakan kegiatan dari Divisi Kredit tersebut, mendorongperusahaan untuk mendirikan secara terpisah suatu perusahaanpembiayaan konsumen dengan badan hukum sendiri, yaitu PT Armada Finance. Mengingat cukup tingginya investasi yang diperlukan, maka PT Armada Finance mengadakan kerjasama pembiayaan dengan bank untuk mendanai sebagian kebutuhan dananya. Prinsip kerjasama yang akan dijalankan oleh PT Armada Finance dan bank adalah dengan joint financing, dimana total pembiayaan kendaraan setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka konsumen akan dibagi dalam prosentase tertentu antara PT Armada Finance dan bank. Bank utarna yang direncanakan untuk kerjasama tersebut adalah salah satu bank pemerintah.Selain permasalahan pendanaan proyek, maka hal lain yangharus diperhatikan oleh perusahaan adalah ketatnya peraturanpemerintah dalam mengawasi kegiatan industri pembiayaan. Hal ini dikarenakan industri pembiayaan ikut mempengaruhi stabilitas moneter. Pada tahun 1995 telah keluar kebijakan yang antara lain menghentikan izin baru bagi perusahaan yang akan bergerak dilembaga pembiayaan. Ketentuan lain yang penting adalah mengenai permodalan, dimana jumlah modal yang disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib Perusahaan Pembiayaan adalah sebesara. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima rnilyarrupiah);yang harus dipenuhi dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya putusan tersebut atau sejak mendapatkan izin.PT Armada Finance memperoleh izin usaha pada akhir tahun1994. Dengan modal disetor awal sebesar Rp 2.000,0 juta, makaperusahaan merencanakan pada tahun I operasionalnya dapatmerealisjr sekitar 913 perjanjian kredit, dengan totalpembiayaan sebesar Rp 21.500,0 juta. Dari jumlah mi sebesar20,0% atau Rp 4.300,0 juta akan dibiayai dengan uang muka dankonsumen, 70,0% atau Rp 15.050,0 juta akan dibiayai dari kredit modal kerja bank, dan sisanya sebesar 10,0% atau Rp 2.150,0 juta dibiayai dari modal sendini perusahaan.Dari proyeksi keuangan, maka tenlihat bahwa pada tahun Ioperasional perusahaan bisa mendapatkan laba sebelum pajaksebesar Rp 102,6 juta, tahun II sebesar Rp 1.274,3 juta, tahunIII sebesar Rp 2.077,4 juta, tahun IV sebesar Rp 2.409,5 jutadan tahun V sebesar Rp 2.565,2 juta. Dari internal fundgenerated tersebut dan ditambah dengan setoran modal yangdilakukan oleh perusahaan, maka pada akhir tahun ketigaoperasional perusahaan sudah bisa mengakumulasikan modalsejumlah Rp 10.403,6 juta. Dari analisa keuangan dan didukungoleh analisa SWOT, maka diperkirakan perusahaan akan mampu masuk dalam posisi 20 besar perusahaan pembiayaan swasta nasional di Indonesia yang membiayai KKB.Lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadapindustri pembiayaan yang dimasuki perusahaan adalah lingkunganremote dan operasional. Dukungan penuh dari group perusahaanyang sudah lama bergerak dalam bidang industri karoseni,diharapkan akan dapat membantu kelancaran operasionalperusahaan, baik dalam mengantisipasi persaingan maupunkebijakan pemenintah yang begitu ketat mengatur industni mi.Selain arialisa keuangan diatas, maka hasil analisalingkungan usaha dengan mempertirnbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, menunjukkan bahwa rencana investasi proyek mi layak untuk dibiayai. Pendirian perusahaan ini juga mempunyai dampak sosial yaitu berupa penciptaan lapangan kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi negara berupa pajak.Untuk pengembangan perusahaan, maka hendaknya pengurusperusahaan mengkonsentrasikan secara penuh dalam pengelolaanbisnisnya tanpa harus menjalankan perusahaan-perusahan lain dan group perusahaan. Hal mi untuk mejnbangun suatu company image yang kuat. Mengingat usaha KKE merupakan usaha jasa, maka hendaknya perusahaan menanamkan suatu service excellent dalam diri setiap pegawai perusahaan. Selain itu kegiatan pemasaran sangat perlu digalakkan. Untuk tahap pertama, mungkin perusahaan harus banyak melakukan pendekatan langsung kepada sebanyak mungkin dealer kendaraan bermotor.Dalam pengembangan perusahaan, maka strategi yang dapatdigunakan oleh perusahaan adalah strategi integrasi. Untuk itumaka akumulasi dana yang dihasilkan sebaiknya digunakan untukmemperbanyak dealer perusahaan. Dalam rangka bersaing, makastrategi yang bisa digunakan adalah strategi cost leadership.Strategi mi ditempuh dengan mencari sumber dana yang semurahmurahnya, sehingga perusahaan bisa mengambil spread yang tinggi dari konsumen atau membebankan tingkat bunga yang lebih rendah dari saingan. Untuk itu perlu dijaga hubungan baik dengan kreditur dalam rangka mendapatkan credit line."

"ABSTRAKPerusahaan Pembiayaan Konsumen menggunakan perjanjian baku dalam kegiatan perusahaannya. Pada perjanjian baku perusahaan pembiayaan tersebut pada pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa menentukan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan negeri. Hal ini menghilangkan hak konsumen dalam memilih forum penyelesaian sengketa konsumen karena pada dasarnya hukum sudah mengembangkan pilihan forum penyelesaian sengketa agar kasus sengketa tidak menumpuk di pengadilan negeri. Penulis melakukan peninjauan perjanjian baku tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat ditinjau melalui keadaan pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa saat ini. Kemudian setelah melakukan peninjauan tersebut, dapat dipahami bahwa pembakuan pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri tidak dilarang ataupun dibatasi secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan namun hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa Konsumen dapat menggunakan dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan negeri dan di luar pengadilan negeri. Maka dari itu seharusnya para pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak membakukan pilihan penyelesaian sengketa melainkan membuat ketentuan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai kondisi kedua belah pihak.

---

ABSTRAKThe Consumer Finance Company nowadays has been using a standardized contract in their financing business. The standardized contract in the clause which declare that a dispute resolution can only through the court, has been eliminating the consumer rsquo s rights for choosing the dispute resolution forum that the law can offer and eliminating the chance to decentralize law cases for piling up in the court. The writer will review the standardized contract by reviewing Indonesia rsquo s consumer protection act and other review that delineate the court rsquo s and the alternative dispute resolution rsquo s circumstances. After reviewing the standardized contract, shows that the constitution has not yet forbidding or limiting explicitly for standardizing a dispute resolution options. However, standardizing a dispute resolution options is not in accordance with the consumer protection act which declare that consumer has two options in resolving a dispute and those are dispute resolution through the court or the alternative dispute resolution. Therefore, The Consumer Finance Company should not standardize a dispute resolution option, instead they rather stating a clause that leave the choice wide open for both the consumer and The Consumer Finance Company themselves to choose the best dispute resolution based on both of their condition."

"Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan perpajakan, salah satu pokok materi perubahan pada UU HPP adalah disesuaikan kembalinya beberapa kebijakan PPN, diantaranya meliputi perluasan basis PPN melalui refocusing atau pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan. Salah satu jenis barang dan jasa yang mengalami pengaturan kembali ialah jasa keuangan yang didalam UU HPP dikeluarkan dari jasa yang dikecualikan PPN, jasa keuangan ini meliputi beberapa jasa salah satunya jasa pembiayaan, sehingga atas jasa tersebut menjadi objek PPN atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini menuai banyak komentar karena dianggap menambah pekerjaan administrasi bagi para pelaku jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan, padahal perlakuan PPN baik sebelum diberikan fasilitas dibebaskan maupun sesudah diberikan fasilitas dibebaskan sama saja yaitu tidak dipungut PPN. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan PPN atas jasa keuangan sudah memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa atas  kebijakan PPN atas jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan ini belum memenuhi asas efficiency dan simplicity hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban pemenuhan administrasi akibat perubahan status dari non JKP menjadi JKP yang dibebaskan, sehingga memunculkan pertambahan baik dari segi biaya maupun waktu dan menambah pekerjaan rumah baru bagi wajib pajak.

---

The Harmonization Tax Regulations (UU HPP) stipulated by the government changed several tax provisions, one of the main material changes in the HPP Law was the adjustment of several VAT policies, including expanding the VAT base through refocusing or rearranging exempt goods and services. One type of goods and services that has been re-arranged is financial services which in the HPP Law are excluded from VAT-exempt services, these financial services include several services, one of which is financing services, so that these services become objects of VAT or Taxable Services (JKP). This has attracted many comments because it is considered to add to administrative work for financial service actors which includes financing services, even though the treatment of VAT both before being granted exemption facilities and after being granted exemption facilities is the same, namely not collecting VAT. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT policy on financial services has fulfilled one of the principles of tax collection, namely ease of administration. The research method used is a post positivist approach with this type of research based on its purpose as descriptive research. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques, namely library research and field studies with in-depth interviews. The results of this study conclude that the VAT policy on financial services, which includes financing services, has not met the principles of efficiency and simplicity, this is a consequence of the emergence of administrative compliance obligations due to the change in status from non-JKP to JKP which is exempted, resulting in a good increase in terms of cost and time and add new homework for taxpayers."

"Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek dimana berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata perlu juga tunduk pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan samasama jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, namun terdapat perbedaan diantara kedua jenis pembiayaan tersebut. Perbedaan mendasar antara sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen terletak pada hak milik atas objek barang, adanya hak opsi pada Sewa Guna Usaha jenis Financial lease, penentuan nilai sisa atau residu objek barang pada Financial lease, dan adanya pembebanan dengan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. Terkait dengan pembebanan jaminan fidusia pada kegiatan pembiayaan konsumen maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana seharusnya proses eksekusi pada objek barang yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum dari keberlakuan PMK yang dikeluarkan Oktober 2012 tersebut.

---

Leasing and Consumer Finance is an agreement raised in practically where based on Article 1319 KUH Perdata should follow to the regulation placed in KUH Perdata. Leasing and Consumer finance is a financing did by finance company; however there is a difference between those financing types. The basis difference between leasing and consumer finance basically located on the ownerships of goods as a financing objects, optional right on leasing (for Financial lease), and balance value of goods as a financial lease objects, and fiducia guarantee for consumer finance. Regarding to fiducia imposition on consumer finance, need to be attention pn UU No. 42 tahun 1999 about Fiducia guarantee and Ministry of Finance regulation (PMK) Number 130/PMK.010/2012 about Fiducia Registration on Consumer Finance Corporation. By using the example of consumer finance agreement for passenger vehicles at PT BCA Finance, this paper was proposed to analysis the correct execution process on goods object impositioned with Fiducia and the legal effect of PMK regulation issued on October 2012."

"Kalau diperhatikan, harga saham suatu perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta mengalami naik turun. Perubahan harga tersebut, bukan tanpa alasan. Paling tidak ada variabel - variabel yang mempengaruhinya. Penelitian mengenai faktor atau variabel penyebab naik turunnya harga saham di bursa efek, sudah cukup banyak. Akan tetapi, secara teoritis dapat dipakai suatu pendekatan seperti yang dikatakan oleh James C Van Home (1995) bahwa harga saham suatu perusahaan merefleksikan nilai dan perusahaan tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai perusahaan adalah Competitive Advantage Model. Dalam pendekatan ini, nilai perusahaan ditentukan oleh dua faktor yaitu nilai dari asset yang ditempatkan dan nilai dan pertumbuhannya. Secara keseluruhan, model ini ditentukan oleh 4 ( empat ) variabel yaitu Net Operating Income, ROIC, Growth dan WACC. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan di atas. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor mana yang paling 'dominan yang mempengaruhi nilai dari perusahaan. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, penelitian ini dianalisa dengan menggunakan model analisa regresi linear berganda dengan 4 (empat) faktor sebagai inputan yaitu NOI, RDIC, WACC, g dan Vo sebagai variabel independen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat/listed di Bursa Efek Jakarta sampai dengan periode Desember 1996. Untuk menentukan sampel, keseluruhan perusahaan yang listed dikategorikan kedalam dua bagian yaitu perusahaan dengan satu jenis usaha ( single business ) dan perusahaan dengan multi usaha ( multi business ) serta perusahaan perbankan atau lembaga keuangan dikeluarkan dari populasi. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu variabel yaitu Net Operating Income (N 0 I) adalah variabel yang cukup signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel ini adalah sebesar 85 %."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan dengan asurans eksternal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode empiris yang dilakukan secara cross-section dengan menggunakan sampel 63 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, kinerja keberlanjutan dinilai berdasarkan pengungkapan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 tahun 2021, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan kinerja pasar menggunakan price to book value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asurans eksternal memoderasi secara positif hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan. Maka dari itu, asurans eksternal merupakan sinyal yang kuat, kredibel, dan mampu mempengaruhi investor sehingga dapat memposisikan perusahaan pada superioritas. Sedangkan untuk hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

---

This research discusses the relationship between sustainability performance and company financial performance with external assurance as the moderating variable. This study is quantitative research with empirical cross-section method using the sample of 63 nonfinancial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability report in 2020. In this study, sustainability performance is assessed based on disclosures published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial service authoritative in Indonesia through Circular Letter No. 16 in 2021, while financial performance is measured based on market performance using price to book value. The result of this study indicates that external assurance positively moderates the relationship between sustainability performance and financial performance. Therefore, external assurance is a strong and credible signal that could influence investors, thus positioning the company on superiority. As for the relationship between sustainability performance and financial performance, the result of this study finds insignificant relationship.

"

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat dan sertifikasi di bidang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK telah menggunakan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi. Namun, selama periode 2012-2016, kemampuan rata-rata BPPK menyelenggarakan diklat terhadap total pegawai Kemenkeu sebesar 58. Hal ini berarti pengunaan SI/TI belum mampu menangkap peluang bisnis berupa pegawai yang tidak mengikuti diklat sebesar 42. Hasil observasi terkait SI/TI menemukan sebanyak 51 aplikasi tidak terintegrasi dengan beragam platform, database, dan tools yang disebabkan oleh pengembangan SI bersifat parsial dan tidak terencana. Oleh karena itu, BPPK membutuhkan Perencanaan Strategis Sistem Informasi PSSI. Dalam penelitian ini, pembuatan PSSI menggunakan metodologi Ward dan Peppard dengan menambahkan Business Model Canvas BMC untuk menganalisis model bisnis organisasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , tren TI dan McFarlan strategic grid. Penelitian ini menghasilkan strategi SI/TI strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI dan roadmap implementasi SI/TI berdasarkan strategi bisnis BPPK. Strategi SI mengusulkan, pertama BPPK fokus pada pengembangan core system kediklatan dan pembelajaran. Kedua, pegembangan SI dilakukan secara terpusat dan memperhatikan interoperabilitas dengan sistem lain agar tidak terjadi SILO sistem dan efisiensi sumber daya. Strategi TI mengusulkan, pertama pengadaan bandwidth dan jaringan dilakukan secara terpusat dengan spesifikasi perangkat manangeable. Kedua, pengintegrasian SI menggunakan single sign on dan enterprise service bus Kemenkeu. Strategi manajemen SI/TI mengusulkan, pertama menambahkan steering committee dan chief information officer untuk menciptakan keselarasan strategi bisnis dengan SI/TI dan meningkatkan peran TI. Kedua, penambahan dan pengembangan kompetensi pengelola SI/TI di bidang project management, data integration, big data analytic, analisis media sosial, dan mobile application. Penelitian ini juga menghasilkan kebutuhan SI mendatang sebanyak 32 aplikasi dengan portofolio 26 aplikasi support, 2 aplikasi key operational, 1 aplikasi strategic, dan 3 aplikasi high potential.

---

The Finance Education and Training Agency FETA is the organization on the Ministry of Finance MoF which is responsible for organizing education and training and certification of State Finance. In performing its duties, FETA has used information system information technology IS IT for learning and administration activities. However, during the period 2012 2016, the average capacity of FETA organized training to total MoF employees by 58. This means that the use of IS IT has not been able to achieve business opportunities in the form of employees who do not the training by 42. Observation results related to IS IT found 51 applications not integrated with various platforms, databases, and tools caused by IS development are partial and unplanned. Therefore, FETA requires Strategic Planning of Information Systems SPIS. In this research, making SPIS using Ward and Peppard methodology by adding Business Model Canvas BMC to analyze the organization 39 s business model. The analysis techniques used in this research are BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , IT trends and McFarlan strategic grid. The results of this study IS IT strategy IS strategy, IT strategy, and IS IT management strategy and roadmap of implementation of IS IT based on business strategy of FETA. The SI strategy proposes that the first, FETA focuses on the core systems development are traning admistration and learning technology. Second, the IS development are centralized and must to interoperability systems should not to happen SILO systems and resources efficiency. The IT strategy proposes, first, the procurement of bandwidth and networking is centralized with device specifications manangeable. Second, the integration of IS using the single sign on and enterprise service bus. The IS IT management strategy proposes, first to add steering committee and chief information officer to alignment business strategy and IS strategy and enhance IT role. Second, the addition human resources and development of IS IT competencies in project management, data integration, big data analytic, social media analysis, and mobile application. The research also result of the IS to be requirements of 32 applications with a portfolio of 26 application of support, 2 applications of key operational, 1 application of strategic, and 3 applications of high potential."

"Dalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa kewajiban kontinjensi pihak ketiga. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan risiko fiskal akibat tuntutan hukum dalam pelaksanaan kewajiban kontijensi dalam APBN? kedua dalam hal terjadi potensi kerugian Negara dalam risiko fiskal akibat tuntutan hukum, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan?. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in atas kontijensi pemerintah terkait tuntutan hukum ini BPK berwenang memeriksa sesuai konstitusi namun di lain sisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ada pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap seluruh proses kegiatan pemerintah yang terkait APBN. lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.

This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.

Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara khusus yang berbentuk perseroan diharapkan memberi pemasukan yang signifikan bagi negara dari sektor usaha serta sarana memenuhi hajat hidup warga negara. Namun, di sisi lain adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga BUMN Persero tidak dapat secara optimal melakukan aktivitas usahanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperolah data sekunder dari literatur dan data-data terkait. Dari metodologi penelitian tersebut akan dihasilkan bentuk laporan yang akan bersifat eksploratoris fact-findings, dimana akan menunjukkan bukti bahwa hukum positif di Indonesia menyebabkan BUMN Persero tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara maksimal.

---

State Owned Enterprise (SOE), specifically Limited Companies in form, are expected to give significant income for government from business sector and to fulfill people?s need. But, there is a disharmony on the regulation, so SOE cannot operate optimally. Research method used in this thesis is literature research to get secondary data from literatures and related data. From that research methodology, the result is exploratory fact-findings report, which will prove that regulation in Indonesia causes SOE cannot operate optimally."