Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel yang berjudul 'Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan Theory of Justice John Rawls' ini pertama-tama akan memaparkan kondisi perekonomian negara kita (Republik Indonesia) dalam analisis pakar-pakar ekonomi dan pandangan pemerintah terhadap situasi ekonomi yang sedang berjalan. Selanjutnya akan diuraikan rumusan kebijakan kredit usaha rakyat sebagai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi angka ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dengan pemberian dana usaha kepada UMKM melalui program KUR. Kemudian dipaparkan prinsip umum keadilan John Rawls terkait pareto optimality yang ketika di tingkat praksisnya berlaku keadilan distributif di mana masing-masing aktor akan memperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam pasar."

"Pinjam meminjam merupakan sebuah kegiatan yang sudah lama ada dan kerap dilakukan oleh pelbagai entitas, mulai dari individu hingga korporasi besar. Dalam skala yang cukup besar, kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh perbankan. Pemerintah sebagai regulator juga memastikan bahwa rakyat kelas menengah ke bawah mendapatkan akses pinjaman yang sama, yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati demikian, terdapat perubahan besar kebijakan KUR di tahun 2023 melalui Permenko 1 tahun 2023 di mana terdapat tiga perbedaan besar, yakni tingkat bunga efektif yang lebih variatif, siklus pinjaman maksimal, dan ketentuan e`ligibilitas lainnya yang menimbulkan tanda tanya apakah KUR masih sesuai dengan mandatnya dengan menggunakan teori Capability Approach milik Amartya Sen. Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemampuan masyarakat hingga optimalisasi rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode Penjelasan Alternatif dari Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian ini adalah kendati telah adanya beberapa perubahan, akan tetapi KUR masih sesuai dengan mandatnya dikarenakan penyesuaian penyesuaian tersebut harus dilakukan dikarenakan pada tahun 2023, keadaan perekonomian sudah dianggap kembali normal dari pandemi COVID-19.

---

Lending and borrowing is a long-standing activity often conducted by various entities, ranging from individuals to large corporations. On a significant scale, this activity is carried out by the banking sector. The government, as a regulator, ensures that the middle to lower-class citizens have equal loan access, namely through the Kredit Usaha Rakyat (KUR). However, there were major policy changes to the KUR in 2023 via Permenko 1 of 2023, where three significant differences are noted: a more varied effective interest rate, a maximum loan cycle, and other eligibility requirements that raise questions about whether KUR still aligns with its mandate through the Capability Approach of Amartya Sen. The aim of this research is to identify the community's capabilities up to the optimization of recommendations. This research uses the Alternative Explanation of Charles Sander Peirce’s method. The results of this study indicate that, despite some changes, KUR remains in line with its mandate. This is because these adjustments had to be made considering that, in 2023, the economic situation is deemed to have returned to normal following the COVID-19 pandemic."

"Studi mandiri ini membahas pengaruh kebijakan Kredit Usaha Rakyat KUR dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Untuk membuktikannya, studi mandiri ini menganalisa data 33 provinsi ditambah data nasional pada periode 2013 ndash; 2014 menggunakan model analisa regresi panel Fixed Effect. Studi mandiri ini menemukan bahwa penyaluran 1 milyar rupiah KUR mampu mengurangi hingga 174 orang miskin dan penyaluran KUR kepada 1 orang mampu mengurangi hingga 10 orang miskin. Selain itu, studi mandiri ini menemukan bahwa adanya peran jangka panjang, efek pengendapan lag , dan efek debitur dalam penyaluran KUR mampu meningkatkan efektivitas KUR dalam menanggulangi kemiskinan.

---

The focus of this study is to discuss the effect of Kredit Usaha Rakyat KUR policy in tackling poverty in Indonesia. In order to prove it, this study analyzed 33 provinces plus 1 national data in the period 2013 ndash 2014 using Fixed Effect panel regression analysis model. This study found that the distribution of 1 billion rupiahs of KUR could reduce up to 174 poor people and the distribution to 1 person can reduce up to 10 poor people. Besides that, this study also found that the existence of long term effect, lag effect, and creditor effect can actually increase KUR effectiveness in tackling poverty. "

"Skripsi ini membahas bagaimana Janet Radcliffe Richards menghadirkan kritik terhadap teori keadilan John Rawls yang selama ini dianggap paling mumpuni untuk menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Richards mengagas sebuah teori Keadilan Seksual sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dengan dua tujuan utama yaitu, menghilangkan ketidakadilan berbasis seks sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak seksual perempuan seperti kontrasepsi, aborsi, hak-hak maternitas dan pengasuhan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nyata dari teori Keadilan Seksual milik Richards ternyata dapat diterapkan dikehidupan bermasyarakat agar keadilan untuk perempuan dapat terwujud dan setara dengan laki-laki.

---

This undergraduate thesis describes how is Janet Radcliffe Richards presenting critique towards John Rawlss Theory of Justice which have been considered as the most prominent theory to create social justice within society. Richards create her own version of justice and called it Sexual Justice. Her idea of justice has two primary aims. First, her idea about justice is about to eliminate sex based injustice and the second aim is for womens fullfillment of sexual rights such as contraception, abortion, maternity rights and child bearing. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research shows that the implementation of Sexual Justice theory by Richards can be applied for the purpose of just situation for women in the in the society and equality between men and women is not illusion anymore.Key Words Janet Radcliffe Richards, John Rawls, Feminism, Social Justice, Sexual Justice."

"Menjamin representasi dan keadilan dalam voting: Pendekatan teori keadilan John Rawls dalam menentukan bentuk voting terbaik. Tugas akhir ini akan memaparkan voting sebagai upaya untuk memberikan representasi dan keadilan bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah melakukan kajian literatur lalu refleksi filosofis. Sumber data diambil dari tulisan Lomasky, Brennan, Freiman, dan Julia Maskivker mengenai alasan individu melakukan voting dan kritik ketiadaan obligasi moral voting. Data literatur selanjutnya mengenai kesejahteraan sosial diambil dari buku “A Theory of Justice” karya John Rawls. Hasil yang ditemukan adalah representasi dan keadilan perlu menjadi fokus dalam menjustifikasi sistem voting. Justifikasi voting sebagai kegiatan irasional dan tidak perlu dilakukan akan mengurangi representasi suara bagi yang kurang beruntung yang pada akhirnya memperburuk situasi keadilan di masyarakat. Sistem voting terbaik adalah voting secara langsung. Metode pemeringkatan dalam voting perlu digunakan untuk memperluas kebebasan berekspresi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Hasil yang ditemukan ini diharapkan dapat memperluas cakupan pemahaman mengenai voting melalui paradigma kesejahteraan sosial di masyarakat

---

Ensuring representation and fairness in voting: John Rawls' justice theory approach in determining the best form of voting. This final project will describe voting as an effort to provide representation and justice for the community. The method used in this final project is to do a literature review and then philosophical reflection. The data sources are taken from the writings of Lomasky, Brennan, Freiman, and Julia Maskivker regarding the reasons for individuals to vote and critique the lack of moral obligation of voting. Further literature data on social welfare is taken from the book "A Theory of Justice" by John Rawls. The results found are representation and fairness need to be the focus in justifying the voting system. The justification of voting as an irrational and unnecessary activity will reduce vote representation for the less fortunate, which in turn worsens the situation of justice in society. The best voting system is direct voting. The ranking method in voting needs to be used to expand people's freedom of expression which has an impact on welfare and social justice. The results found are expected to broaden the scope of understanding of voting through the social welfare paradigm in society."

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Laporan magang ini berisi mengenai proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Semplak. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha yang feasible yaitu, tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, dikelola dengan baik, menghasilkan keuntungan yang positif dan belum bankable atau tidak memiliki agunan yang cukup atau tidak mempunyai agunan sama sekali. Proses kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit oleh nasabah, pencatatan berkas oleh deskman, disposisi kredit, proses analisis dan survei yang dilakukan oleh Account Officer, pemutusan hasil dan pencairan kredit, selain itu dijelaskan penanganan yang dilakukan oleh pihak bank jika terjadi kredit macet untuk KUR.

---

This internship report contains the process People Business Credit (KUR) at Bank BRI Semplak. The KUR is intended to customer who have a feasible business such as, adherence to the general norm, well managed, generating positive profits and not yet bankable or doesn?t have sufficient collateral or have no collateral at all. The process starts from submit a credit application credit loan by the customer, recording files by deskman, credit disposition, analyctical and survey process conducted by the Accounts Officer, termination of results and credit disbursement, it also described the handling by the bank in the event of bad debts for KUR."