Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransport sector is largest contributor of CO2 emissions in Indonesia. To reduce the emmisions, a policy of adding pertalite is applied which aims to llow consumers to switch into higher quality gasoline. This paper examine the impact of the implementation of the policy of adding pertalite. The approach uses fixed effect of panel data estimation method . In the period 2010-2015 pertamax price have a negative impact on pertamax and premium consumption. Meanwhile, the prices and revenues of selling premium have a positive impact on consumption of pertamax and premium. For the period 2016, the impact of the pertamax price increase would be a decrease in pertamax and premium consumption. Changes in the pattern of gasoline consumption is possible because of the difference in price and supply constraints for each type of gasoline. Therefore, the government should control the supply of gasolines and the differences in gasoline prices so that more premium consumers will switch to pertalite, and pertalite consumers will switch to pertamax."

"ABSTRAKDi Indonesia, konsumen dapat memilih untuk mengkonsumsi jenis bensin bekualitas tinggi (Pertamax), berkualitas menengah dan berkualitas rendah (Premium) sesuai dengan preferensinya.  Preferensi tersebut kadangkala dipengaruhi oleh selisih harga antar kualitas tersebut. Perpindahan preferensi konsumsi  bensin ke kualitas yang lebih tinggi yang dipengaruhi oleh penuruhan harga relatif dapat menimbulkan fenomena A-A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku  konsumen dalam mengkonsumsi bensin sebelum dan sesudah adanya Pertalite serta nilai elastisitas yang memaksimalkan fenomena A-A. Metode estimasi yang digunakan regresi data panel OLS dan Fixed Effect, Hasil regresi membuktikan terdapat fenomena A-A pada pangsa pasar di Indonesia sebelum dan sesudah adanya Pertalite. Hal ini mengindikasikan bahwa selisih harga relatif bensin berkualitas tinggi terhadan bensin berkualitas rendah berdampak negatif pada konsumsi relatif bensin berkualitas tinggi terhadap rendah. Sebelum adanya Pertalite, konsumen tetap melakukan perpindahan preferensi dari bensin kualitas rendah ke tinggi ketika terjadi penurunan selisih harga relatif walaupun dalam jeda 2 dan 3 bulan. Setelah adanya Pertalite, konsumen tidak cepat melakukan perpindahan preferensi dari Premium ke Pertalite ketika terjadi penurunan harga relatif. Konsumen masih tetap menggunakan Premium daripada Pertalite sehingga fenomena A-A tidak terjadi pada pola konsumsi bensin kelas rendah dan menengah ini. Namun, konsumsi relatif  Pertamax terhadap Pertalite mengalami peningkatan ketika terjadi penurunan harga relatif diantaranya sehingga menimbulkan fenomena A-A.

---

ABSTRACT

---

In Indonesia, consumers can choose to consume high quality (Pertamax), high-quality and low-quality (Premium) gasoline in accordance with their preference. This preference is sometimes influenced by the price difference between these qualities. Moving the preferences of gasoline consumption to a higher quality that is affected by the relative price decay can lead to the A-A phenomenon. This study aims to determine consumer behavior in consuming gasoline before and after the existence of Pertalite and elasticity value that maximize the phenomenon of A-A. The estimation method used OLS and Fixed Effect panel data regression, Regression result proves that there is A-A phenomenon in market share in Indonesia before and after Pertalite. This indicates that the relatively high price difference between high quality gasoline and low quality gasoline has a negative impact on the relative consumption of high quality gasoline to low. Prior to Pertalite, consumers continued to move preference from low to high quality gasoline when there was a decrease in the relative price difference even in the 2 and 3 month intervals. After the existence of Pertalite, consumers are not quick to transfer preferences from Premium to Pertalite when there is a relative price decline. Consumers are still using Premium rather than Pertalite so that the A-A phenomenon does not occur in this low and middle grade gasoline consumption pattern. However, Pertamax's relative consumption of Pertalite has increased when there is a relative price decline among others that has resulted in the A-A phenomenon."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kompetensi profesional spesialis rekod dan penilaiannya assessment di Perusahaan Migas Adidaya di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari ARMA Internasional, disertai wawancara probing . Pemilihan sampel dengan teknik total sampling pada SDM bidang kearsipan di empat level karier yaitu koordinator, analis, asisten, dan klerikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa records specialist di level koordinator, asisten, analis dan klerikal memerlukan pengembangan kompetensi pada lima domain yaitu kepemimpinan, manajemen resiko, komunikasi pemasaran, praktik dan fungsi bisnis, dengan tingkat penguasaan kompetensi level 3-4 berada di atas 50 . Pada domain teknologi informasi, level koordinator memerlukan pembinaan kompetensi teknologi informasi; sementara untuk jenjang klerikal, asisten, dan analis memerlukan pengembangan kompetensi teknologi informasi. Rekomendasi pembinaan/pengembangan kompetensi pada level koordinator berupa Reflective learning yaitu memperkuat kemitraan dengan SDM kearsipan tataran strategis, berbagi pengetahuan dengan civitas academica dan proaktif dalam asosiasi profesi, serta pembaharuan wawasan teknologi informasi. Pada level analis berupa Self Directed Learning yaitu pendidikan formal atau sertifikasi kompetensi spesifik tentang manajemen resiko dan preservasi dokumen digital. Pada level klerikal berupa Workplace Learning yang menekankan pembelajaran pada praktik kekinian dan kursus bahasa secara terencana. Pada level Asisten berupa Competency-based learning yaitu pengukuran kompetensi tentang komunikasi pemasaran dan teknik riset.

---

ABSTRACTThis study discusses about professional competence of records specialist and the assessment in the rdquo Adidaya rdquo Oil and Gas Company located in Indonesia. The data collected using a questionnaire developed from ARMA International, and interviews probing . The sample selected using total sampling technique that represents four career levels on HR field of archives. These are coordinators, analysts, assistants, and clerical. The results showed that the records specialist at level coordinators, assistants, analysts and clerical requires competence improvement for five domains, i.e leadership, risk management, marketing communications, practices and business functions. The competency advance level 3 4 are above 50 . In the information technology domain, the level of coordinator require information technology competency development whereas for the level of clerical, assistant, and analysts require information technology competency coaching. Competency development recommendations for coordinator level is of Reflective learning i.e. strengthening partnerships with archival HR strategic level, knowledge sharing with the academic community and proactive in professional associations, and renewal insight of information technology. At the analyst is elf Directed Learning i.e. formal education or certification of specific competencies on risk management and digital document preservation. At the level of clerical is Workplace Learning which emphasizes learning of present practice and language course. At the level of Assistant is Competency based learning that is measuring the competence of marketing communications and research techniques."

"This paper aims to analyze the performanceof the diversification of food consumptionin Indonesia,its problems and implications on policy and program formulations

---

"

"Peranan pengeluaran konsumsi dalam pertumbuhan PDB mengisyaratkan pentingnya pemahaman dari perilaku konsumsi bagi pemerintah dalam penerapan suatu kebijakan. Model teoretis tentang perilaku konsumsi dengan pendekatan mikroekonomi rumah tangga, mengimplikasikan bahwa perubahan dalam konsumsi seharusnya tidak dapat diprediksikan. Namun demikian, studi empiris menunjukkan adanya ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang yang sering diinterpretasikan sebagai adanya kendala likuiditas dari rumah tangga.Tesis ini menelaah perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia dan juga mengkaji implikasinya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh dari external financing premium (EFP). Model konsumsi yang dikembangkan mencakup adanya kelompok rumah tangga yang terkendala likuiditas dengan konsumsi yang bukan hanya tergantung dari pendapatan sekarang tapi juga tergantung pada pendanaan eksternal, yang ketersediaannya tergantung dari EFP. Pengaruh dari EFP juga bervariasi sesuai dengan siklus bisnis yang terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang juga terjadi di Indonesia. Ekses sensitivitas yang cukup tinggi ini mencerminkan eksistensi dari kendala likuiditas pada perilaku konsumsi sebagian kelompok rumah tangga di Indonesia. Hal ini didukung dengan rendahnya rasio konsumsi yang disalurkan dan bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis pada perilaku konsumsi. Namun demikian, dengan rnemperhatikan pengaruh dari !crisis moneter, hasil studi menunjukkan adanya penurunan ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang dan pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis yang tidak sesuai dengan teori."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pola konsumsi dan permintaan pangan rumah tangga di Sumatera Barat secara keseluruhan, menurut klasifikasi daerah dan kelompok pendapatan dengan menggunakan data Susenas 2002 Provinsi Sumatera Barat yang dikumpulkan oteh BPS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrika dengan menggunakan model Linear Approximation Almost Ideal Demand System (LA/AIDS).Hasil analisis pola konsumsi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan dan tingkat konsumsi ini menurun dengan meningkattnya pendapatan. Sementara itu tingkat konsumsi pangan hewani, khususnya daging dan susu masih tergolong rendah, baik di Sumatera Barat, menurut klasifikasi daerah, maupun kelompok pendapatan. Tingkat konsumsi pangan hewani di perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan, dan tingkat konsumsi ini semakin tinggi dengan meningkatnya pendapatan.Hasil estimasi fungsi permintaan pangan menunjukkan harga, total pengeluaran pangan, dan jumlah anggota rumah tangga umumnya berpengaruh signifikan terhadap permintaan pangan rumah tangga di Sumatera Barat secara keseluruhan, berdasarkan klasifikasi daerah dan golongan pendapatan. Sedangkan pendidikan istri umumnya juga berpengaruh signifikan, kecuali pada kelompok pendapatan rendah tidak ada yang slgnifikan.Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan bahwa pcrmintaan pangan di pedesaan umumnya Iebih responsif terhadap perubahan pendapatan dibanding di perkotaan, dan perrnintaan pangan pada kelompok pendapatan rendah dan sedang umumnya lebih elastis terhadap perubahan pendapatan dibanding kelompok pendapnfan tinggi. Kenaikan pendapatan pada kelompok pendapatan rendah lebih diprioritaskan untuk meningkatkan konsumsi pangan pokok(padi/umbi), sedangkan pada kelompok pendapatan sedang mulai mengarah pada diversirikasi pangan. Permintaan makanan/minuman padi umumnya elastis terhadap perubahan pendapatare dan inelastis terhadap perubahan harga sediri. Harga padi/umbi umumnya lebih besar pengaruhnya terhadap permintaan komoditas Iainnya dibanding pengaruh perubahan harga komoditas Iainnya terhadap permintaan padi/umbi, tarutama di pedesaan dan pada kelompok pendapatan rendah dan sedang.Rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan di atas adalah (1) Memperkenalkan subsidi kepada kelompok pendapatan rendah melalui bantuan raskin (beras miskin) atau bantuan langsung tunai (BLT), (2) Peningkatan pendapatan diarahkan kepada diversifikasi pangan dan gizi melalui penyuluhan pangan dan gizi, (3) Menjaga stabilitas harga padi/umbi (terutama beras) sehingga harga pangan lairmya ikut terjaga, (4) Meningkatkan pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menciptakan peluangbaru bagi para teroris untuk menebarkan teror di cyberspace. Selain teror dicyberspace, teknologi informasi juga memberi peluang akan tehnik-tehnik baruterorisme di dunia nyata. Disisi lain, hukum melalui kebijakan kriminal sebagaiusaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, dituntut untuk selalu responsifdalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru yang salah satunya adalahcyberterrorism.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan kriminal, yurisdiksi dankebijakan hukum pidana di masa datang dalam cyberterrorism di Indonesia.Darihasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kriminal terkait dengancyberterrorism menggunakan pendekatan penal dan non penal. Denganpendekatan penal meskipun secara spesifik aturan mengenai cyberterrorismbelum ada, pendekatannya bisa menggunakan aturan-aturan dalam KUHPmaupun di luar KUHP, dimana dalam putusan-putusan pengadilan terhadapkasus-kasus cyberterrorism menggunakan aturan-aturan terkait dengan tindakpidana terorisme.Sedangkan pendekatan non penal menggunakan pendekatanbudaya berupa kampanye internet sehat. Pengaturan mengenai cyberterrorism didalam hukum pidana Indonesia yang akan datang belum diatur secara spesifik.Yurisdiksi dalam kasus cyberterrorism dilakukan berdasarkan aturan yangtercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP.Diharapkan adanya revisi terhadapUndang-Undang Nomor.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, dengan mencantumkan aturan kriminalisasi serangan terhadapsistem komputer atau jaringannya atau informasi yang terkandung didalamnyaserta publikasi dan propaganda termasuk penyebaran rasa kebencian,penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologiterorisme. Perlu ditingkatkannya kerjasama internasional, peran pemerintah untukmendorong penggunaan internet sehat, dan peningkatan kemampuan aparatdalam penanganan cyberterrorism.

---

ABSTRACTThe rapid development of information technology has created new opportunitiesfor terrorists to spread terror in cyberspace. Besides terror in cyberspace,information technology will also provide opportunities new techniques ofterrorism in the real world. On the other side , the law through criminal policy asa rational attempt to solve crimes, are required to always responsive inanticipation of new crimes, one of which is cyberterrorism. This research usesnormative legal research methods, in order to determine the criminal policyresearch, the future criminal policy and law jurisdiction of cyberterrorism inIndonesia. From the results of the study found that the criminal policies related tocyberterrorism using penal and non-penal approach. With the approach of specificpenal although there are no rules about cyberterrorism, the approach could use therules in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code, where the courtdecisions on cases of cyberterrorism using the rules associated with criminal actsof terrorism. While the non-penal approach using a cultural approach healthyinternet campaign. The regulation of cyberterrorism in the Indonesian criminalcode which would come not specifically regulated. Jurisdiction in the case ofcyberterrorism is based on the rules listed in the Criminal Code and the outside ofthe Criminal Code. Expected that the revision of the Act of 2002 Nomor.1 PrpAbout Anti-Terrorism, by stating the rules criminalizing attacks against computersystems or networks or the information contained and also including publicationsand propaganda spread hatred, incitement, glorification or worship of terrorism"

"Sesuai dengan Peraturan Presiden, harga jual eceran untuk Jenis BBM Tertentu jenis Bensin Premium adalah Rp 6.000/liter. Harga jual eceran tersebut, untuk saat ini masih berada dibawah harga patokannya sehingga beban subsidi yang ditanggung Pemerintah cukup besar. Terlebih lagi dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia. Jika dilihat dari jumlah volumenya maupun besaran subsidinya secara total, maka Bensin Premium merupakan jenis Bahan Bakar yang paling besar dibandingkan dengan dua jenis BBM yang lain. Karena hal itu sangat dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah terhadap penetapan harga Bensin Premium dengan memperhatikan kemampuan keuangan negra namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat.Dalam penetapan harga BBM jenis Bensin Premium dilakukan perhitungan dari segi harga patokannya maupun harga jual ecerannya. Untuk harga patokan dilakukan perhitungan berdasarkan least costnya maupun market pricenya. Sedangkan harga jual eceran dihitung dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap indikator-ndikator ekonomi. Dan yang paling mendasar adalah penetapan kedua jenis harga tersebut harus melihat pengaruhnya terhadap keuangan negara.Dari hasil perhitungan didapat besarnya harga patokan akan sangat bergantung kepada tingkat harga minyak dunia karena harga minyak mentah merupakan komponen terbesar dalam struktur harga patokan. Harga patokan yang dihitung berdasarkan least cost menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan market price sehingga mengasilkan jumlah subsidi yang lebih sedikit pula sehingga lebih menguntungkan negara. Penyesuaian harga jual eceran menuju tingkat yang sesuai dengan keekonomiannya diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara (subsidi).

---

Based on Presidential Decree, regulated price for gasoline is Rp.6000/litre. Nowadays, that price is stil below the economic price, there fore the subsidy that must have been paid by the Goverment increased. On the other hand, there is increasing of oil price that has bad influence for national budget. In the 2006, the Goverment have to prepare Natioal Budget for subsidi till Rp60 T (forgasoline, kerosene and gas oil). If were fer to the volume of regulated fueland the amount of subsidy, we can see that Gasoline give shigher value than the others (kerosene and gas oil). Because of that, the Goverment needs the policy for regulated gas oline which depend on national budget but still taking no te of willingness to pay of people.When we try to make fuel policy of gasoline, we did it by calculate standard price and regulated price. For the regulated price, we didit based on its least co stand market price And for the regulated price, we decided it with taking note of willingness to pay and the impact of the changes of regulated price to macro indicator of economics such as, inflation, GDP, etc.The result showed that the standard price is depend on the world oil price because it is the biggest component or the structure of standard price. Standard price that calculated by least cost analysis give the lower price than use the market price. So, budget that must have been paid by government is lower. We need regulated price adjustment concern the economic price to minimize subsidy."