Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Background: the National Health Insurance (NIH/JKN) has been enacted since January 2014. Various outcomes of geriatric patient care, such as improved functional status and quality of life have not been evaluated. Prolonged hospitalization and re-hospitalization are potentially affecting the efficiency care of this vulnarable group. This study aimed to identify the differences of functional status improvement, quality of life improvement, length of stay, and hospitalization of geriatric patients admitted to CMH between prior to and after NHI implementation. Methods: a cohort study with historical control was conducted among geriatric patients admitted to Acute Geriatric Ward CMH Hospital on two periods of time: January-December 2013 (pre-NHI implementation) and June 2014-May 2015 (after NHI implementation). Patients who died within 24 hours of hospital admission, those with APPACHE II score >24, advance stage cancer, transfer to other wards before they were discharged or have incomplete record were excluded from the study. Data on demographical and clinical characteristics, functional status, quality of life, length of stay, and re-hospitalization were taken from patient’s medical record. The differences of studied outcomes were analyzed using t-test or Mann-Whitney test. Results: there were 102 subjects in pre-NHI and 135 subjects in NHI groups included in the study. Median lengths of stay were not different between two groups (12.5 days in pre-NHI and 10 days in NHI groups, p=0.087), although the proportion of patients with in-hospital stay less than 14 days was higher in NHI group. The difference of functional status of discharged patients in pre-NHI and NHI groups were 3 and 3 (p=0.149) respectively, whereas for health-related quality of life, although NHI group in the beginning showed a lower quality of life compared to the pre-NHI (0.163 [0.480] vs. 0.243 [0.550]; p=0.012). However, after incorporating comprehensive geriatric assessment (CGA) the quality of life improved significantly by the end of in-hospital care in both groups. Re-hospitalization incidence in NHI group was lower compared to pre-NHI (7 [5.2%] vs. 13 [12.7%]; p=0.038). Conclusion: our study shows that there was no significant difference regarding length of stay, functional status, and health-related quality of life between prior to and after national health insurance implementation on admitted geriatric patients. Rehospitalization incidence showed better results in NHI group and hence NHI implementation is favored.

---

Latar belakang: jaminan kesehatan nasional telah diberlakukan sejak Januari 2014. Berbagai keluaran perawatan pasien geriatri, misalnya perbaikan status fungsi dan kualitas hidup, belum pernah dinilai sebelumnya. Perawatan di rumah sakit yang lama dan kejadian rawat inap ulang di rumah sakit berpotensi mempengaruhi efisiensi keperawatan kelompok yang rentan ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengenali perbedaan perbaikan status fungsi, perbaikan kualiltas hidup, lama rawat inap di rumah sakit dan perawatan di rumah sakit pada pasien-pasien geriatri yang dirawat di RSCM sebelum dan sesudah program JKN diterapkan. Metode: suatu penelitian kohort dengan kontrol historis pada pasien-pasien geriatri yang dirawat di Bangsal Geriatri Akut RSCM dilakukan dalam dua periode waktu: Januari–Desember 2013 (sebelum penerapan JKN) dan Juni 2014–Mei 2015 (setelah penerapan JKN). Pasien yang meninggal dalam waktu 24 jam setelah rawat inap dan pasien dengan skor APPACHE II >24, dengan kanker stadium lanjut, dipindahkan ke bangsal lain sebelum keluar dari rumah sakit atau pasien tanpa rekam medik yang lengkap disingkirkan dari penelitian. Data demografi, karakteristik klinik, status fungsional, kualitas hidup, lama rawat inap dan rawat inap ulang didapat dari rekam medik pasien. Perbedaan keluaran yang diteliti dianalisis menggunakan uji t atau uji Mann-Whitney. Hasil: terdapat 102 subjek pada kelompok praJKN dan 135 subyek pada kelompok JKN dalam penelitian ini. Nilai median lama perawatan tidak berbeda antara kedua kelompok (12,5 hari pada kelompok pra-JKN dan 10 hari pada kelompok JKN, p=0,087), meskipun demikian proporsi pasien dengan lama rawat inap di RS kurang dari 14 hari tampak lebih tinggi pada kelompok JKN. Perbedaan status fungsional pasien yang keluar dari rumah sakit pada kelompok pra-JKN dan kelompok JKN adalah 3 dan 3 (p=0,149) untuk masing-masing kelompok; sedangkan untuk kualitas hidup terkait kesehatan, meskipun kelompok JKN pada awalnya menunjukkan kualitas hidup yang lebih rendah daripada kelompok pra-JKN (0,163 [0,480] dibandingkan 0,243 [0,550]; p=0,012), tetapi setelah dilakukan Pengkajian Paripurna pada Pasien Geriatri (P3G)/ comprehensive geriatric assessment (CGA), terdapat perbaikan kualitas hidup yang bermakna saat akhir perawatan di rumah sakit pada kedua kelompok. Insidens rawat inap ulang pada kelompok JKN lebih rendah daripada kelompok praJKN 7 [5,2%] dibandingkan 13 [12,7%]; p=0,038). Kesimpulan: penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna dalam hal lama rawat inap, status fungsional serta kualitas hidup terkait kesehatan antara sebelum dan sesudah penerapan Jaminan Kesehatan Nasional pada pasien geriatri yang dirawat. Insidens rawat inap ulang tampaknya lebih baik pada kelompok JKN sehingga penerapan JKN menjadi lebih disukai"

"Clinical Pathway (CP) Apendisititis Akut (AA) memberikan gambaran secara rinci tahap-tahap pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Implementasi CP AA di RSI Ibnu Sina Pekanbaru diharapkan dapat mengendalikan variasi proses perawatan dalam upaya meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran implementasi CP AA dalam meningkatkan efisiensi biya apendiktomi pasien JKN di RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung tagihan biaya pasien yang menjalani apnediktomi sebelum dan sesudah implementasi CP AA dan diolah dengan uji statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang terkait dalam implementasi CP AA. Hasil penelitian terjadi pemendekan Length of Stay (LOS) secara bermakna (P<0.001) pada kelompok pasien sesudah implementasi CP dibandingkan sebelumnya. Terjadi penurunan rata-rata total biaya apendiktomi sebelum dan sesudah implementasi CP (Rp. 5.214.188.02 vs Rp. 4.436.438.37) yang bermakna (P<0.001) dengan persentase selisih 17,5%. Penurunan varian pelayanan berupa utilisasi alat kesehatan (Alkes), obat dan pemeriksaan laboratorium mempengaruhi peningkatan efisiensi biaya apendiktomi. Adanya varian dalam implementasi CP AA menjadi masukan untuk mencapai implementasi CP yang ideal. Varian berupa pengurangan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pasien harus ditinjaklanjuti dengan melakukan penilaian outcome pasien seperti tingakat kejadian readmission dan kondisi pasien ketika melakukan kontrol setelah pulang dari Rumah Sakit (RS).

---

Clinical pathway for acute appendicitis provides a detailed description of the steps of healthcare to be given to patients. Implementation of clinical pathway for acute appendicitis at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru is expected to be able to control variations in the treatment process in an effort to improve quality and cost control.The purpose of this study aimed to see the role of implementation of clinical pathway for acute appendicitis in improving appendectomy cost efficiency in The Indonesian National Health Insurance patients at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru. The study design was cross sectional with a quantitative approach through calculating the cost bills of patients who underwent appendectomy before and after the implementation of clinical pathway and processed with statistical tests. Qualitative approach through indepth interviews with informants who were involved in the implementation of CP. The results of the study showed shortening length of stay statistically significant as (P <0.001) in the patient group after the implementation of the clinical pathway compared to before. There was a decrease in average total costs of appendectomy before and after the implementation of clinical pathways (IDR.5.214.188.02 vs IDR.4.436.438.37) statistically significant as (P <0.001) with a percentage difference of 17.5%. Decreasing service variants in the form of the utilization of medical equipment, drug, and laboratory test affected the increase in appendectomy cost efficiency. The existence of variants in the implementation of CP can be used as input to achieve the ideal CP. Variants in the form of reducing services that should be given to patients must be followed up by evaluating patient outcomes such as readmission rates and the patient's condition when controlling after returning from the hospital. "

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014 menghadapi isu seperti kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan serta pendanaan. Pendanaan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan JKN. Defisit selama tahun 2014 hingga 2016 disebabkan ketidaksesuaian antara iuran yang dikumpulkan dengan besaran klaim. Data menunjukan peningkatan hasil pemungutan iuran secara keseluruhan meskipun terjadi penurunan hasil pemungutan iuran pada segmen peserta mandiri. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan belum menunjukan hasil positif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri belum mampu meningkatkan hasil kolektibilitas iuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan dianalisis menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dokumen peraturan dan data statistik dari BPJS Kesehatan serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan dari dimensi content terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan tujuan yang diharapkan dalam implementasi pemungutan iuran peserta mandiri. Dimensi context menunjukan adanya isu willingness to pay dan ability to pay. Pada dimensi capacity, BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang terbuka untuk melakukan inovasi meskipun masih dibutuhkan diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan strategi implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri yang lebih efektif.

---

ABSTRACTNational health care insurance in Indonesia has been facing some issues since 2014 such as funding, service quality and membership issues. Funding is needed for the sustainability of the program. Deficit that happened a long 2014 to 2016 was due to incompatibility between premium and claims. The data shows an increase on overall levies even though there is decrease on levy for individual member. Some policies that have been implemented is not showing a positive result. This research aims to explain why the implementation on collecting premium from individual member has not been able to increase the result of premium collectability. Theory of Public Policy, Implementation of Public Policy and Health Care Insurance used in this research. This research uses post positivist approach and analyzed with primary data such as in depth interview, statistic data from BPJS and secondary data such as literature study. The result of this research is showing from content dimension there 39s an incompatibility between the regulation and the expected goal on the implementation. Context dimension shows there are some issues such as willingness to pay and ability to pay. And capacity dimension shows the result that BPJS is willingly to do some innovation but a discussion with the stakeholder to get an effective strategy is required."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"ABSTRAKLatar Belakang : Sejak dimulai penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah menerapkan sistem rujukan berjenjang. Namun, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan mengalami peningkatan jumlah pasien, khususnya di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi. Peneliti ingin mengetahui perbandingan pola kasus rujukan sebelum dan setelah era JKN di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.Metode : Penelitian ini adalah observasional potong lintang dengan menggunakan data rekam medis pasien yang dirujuk ke Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo selama tahun 2013 dan 2014. Analisis dilakukan dengan analisis bivariat dengan chi square untuk membedakan ketepatan diagnosis rujukan, ketepatan asal fasyankes perujuk, dan kesesuaian diagnosis rujukan sebelum dan setelah pelaksanaan JKN.Hasil : Terdapat peningkatan jumlah kunjungan Poliklinik Obstetri dan Ginekologi sejak dilaksanakannya program JKN pada tahun 2014, yaitu sebanyak 4.311 pasien. Jumlah subjek adalah sebanyak 222 subjek, terdiri dari 104 subjek pada tahun 2013 dan 118 subjek pada tahun 2014. Dari analisis data, didapatkan tingkat ketepatan diagnosis sebelum JKN adalah 81,7% dan setelah JKN 72,9% (p=0,118), tingkat ketepatan fasyankes perujuk sebelum JKN adalah 63,5% dan setelah JKN 71,2% (p=0,220), serta tingkat kesesuaian diagnosis sebelum JKN adalah 89,4% dan setelah JKN 84,7% (p=0,302).Kesimpulan : Tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik antara ketepatan diagnosis rujukan, ketepatan fasyankes perujuk, dan kesesuaian diagnosis fasyankes rujukan sebelum dan sesudah pelaksanaan JKN.

---

ABSTRACTBackground : Since the start of National Health Coverage Program or in Indonesian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), the government has implemented vertical referral system. Even though Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital is the highest referral health facility, there is a growing number of patients, specifically in obstetric and gynacology outpatient clinic.Objective : To understand the pattern of referral cases (accuracy of referral diagnosis, accuracy of referral health facility and consistency of referral diagnosis) in obstetrics and gynecology outpatient clinic before and after the implementation of JKN.Methods : This is an observational cross sectional study using medical records of patients who were referred to obstetrics and gynecology outpatient clinic in Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital in 2013 and 2014. Data was analyzed with bivariate analysis with chi square, consisting the accuracy of referral cases, accuracy of referral health facility, and consistency of referral cases before and after implementation of JKN.Results: There is a growing number of patients in obstetrics and gynecology outpatient clinic after the implementation of JKN in 2014, which is 4.311 patients. Subjects were 222 cases, 104 cases from 2013 and 118 cases from 2014. From the analyzed data, the accuracy of referral diagnosis before JKN is 81,7% and after JKN 72,9%. (p=0,118), the accuracy of referral health facility before JKN is 63,7% and after JKN 72,9% (p=0,220), and the consistency of referral diagnosis before JKN is 89,4% and after JKN 84,7% (p=0,302).Conclusion : There is no statistically significant difference between the accuracy of referral diagnosis, accuracy of referral health facility, and consistency of referral diagnosis before and after the implementation of JKN."

"Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan mengimplementasikan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas. Kebijakan implementasi KRIS JKN akan berdampak pada tata kelola rumah sakit dan diperlukan penyesuaian sumber daya dan proses manajemen RS. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro yang cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta yang terbesar dan didominasi pasien JKN dengan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN. Penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi sarana dan prasana, telaah dokumen dan wawancara mendalam sembilan informan. Persentase pencapaian kesiapan sarana dan prasana Gedung Bi’r Ali untuk memenuhi 12 kriteria KRIS JKN sebesar 76% dan 8 kriteria masih perlu penyesuaian kebutuhan; kesiapan pendanaan belum sepenuhnya siap; para informan sudah memiliki pengetahuan terkait rencana implementasi KRIS JKN dan sikap yang mendukung implementasi KRIS JKN; kesiapan metode belum terpenuhi seluruhnya yaitu belum adanya SK Direktur pembentukan tim khusus persiapan KRIS JKN, proses re-akreditasi sedang berjalan dan pencapaian kepatuhan clinical pathway belum memenuhi standar. RS Aisyiyah Bojonegoro harus membentuk tim khusus untuk persiapan KRIS JKN, mematangkan persiapan re-akreditasi dan meningkatkan penerapan clinical pathway dan evaluasi kepatuhan terhadap clinical pathway yang telah ada.

---

The National Social Security Council (DJSN) will gradually implement the JKN KRIS policy starting January 1, 2023. The implementation of KRIS JKN will have an impact on hospital governance, the need to adjust the needs of hospital resources and management. Aisyiyah Bojonegoro Hospital is located in Bojonegoro Regency with 98.76% UHC, is the largest private hospital and dominated by JKN patients with BOR is 67.79%. This study aims to describe the readiness of resources, management processes and follow-up plans for Aisyiyah Bojonegoro Hospital for the KRIS JKN implementation. This study is qualitative with case study design. Collecting data through observation of facilities and infrastructure, review of documents and in-depth interviews. The percentage of readiness of the Bi'r Ali Building facilities and infrastructure for the JKN KRIS is 76% and 8 criteria still need to be adjusted to the needs; the funding readiness is not fully ready; the informants already have knowledge regarding the KRIS JKN implementation plan and attitudes that support the implementation of the JKN KRIS; the preparation of methods for the implementation of KRIS JKN has not been fully fulfilled, namely the absence of a Director's Decree for the formation of a special team for the preparation of KRIS JKN, the accreditation process is ongoing and applying the clinical path does not meet the standards. Aisyiyah Bojonegoro Hospital must form a special team to prepare for the JKN KRIS, finalize re-accreditation preparations and improve the application of clinical pathways and evaluate compliance with existing clinical pathways"