Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak sering dianggap sebagai bentuk alternatif dari pembiayaan berkelanjutan dalam lingkungan fiscal yang stabil dan dapat diprediksi untuk mendorong pertumbuhan dan memungkinkan pemerintah membiayai kebutuhan social dan infastruktur mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria dan Ghana. Penelitian ini menggunakan teknik regris berganda sebagai alat analisis. Studi ini menemukan dampak positif yang signifikan dari pendapatan pajak pada produk domestic bruto Nigeria dan Ghana yang mengkonfirmasikan studi sebelumnya. Studi tersebut merekombinasikan antara lain bahwa ukura yang memadai untuk memastikan bbahwa pendapatan yang dihasilkan dari pajak dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian."

"ABSTRAKKetimpangan di Indonesia mencapai level tertinggi selama era-desentralisasi danditenggarai sebagai penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam lima tahunterakhir ke 2015. Tulisan ini meneliti apakah peningkatan ketimpangan memilikidampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Denganmenggunakan model dinamis dan GMM estimator, hasil yang didapat menunjukanbahwa ada hubungan yang positif signifikan antara ketimpangan pendapatan danpertumbuhan ekonomi. Namun, tulisan ini tidak dapat menyimpulkan hubungannyapada kelas yang berbeda kelas bawah, menengah dan atas karena hasil signifikanhanya diperoleh ketika menggunakan one-step system GMM. Hasil penelitian dapatmenjadi pertimbangan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakanterkait ketimpangan.

---

ABSTRACT

The income inequality in Indonesia reached the highest level during thedecentralization era and suspected to be caused of the slowdown of the economicgrowth in the last five years to 2015. This paper investigates whether increasinginequality had a positive or negative impact on economic growth in Indonesia. Usingdynamic panel and applying GMM estimator, the result concluded that there is asignificant positive relationship between income inequality and economic growth.However, this study cannot draw a clear conclusion about the relationship for thedifferent classes bottom, middle, and top class since only one step system GMM issignificant. Considering the result, the government should be more careful inregulating the inequality policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, yang digambarkan dengan PDRB per kapita per tahun dari 34 provinsi terhadap ketimpangan, yang digambarkan dengan rasio gini dari 34 provinsi di Indonesia. Penelitian dengan metode panel data ini menggunakan data 34 provinsi Indonesia dengan rentang waktu 10 tahun, yaitu 2010 sampai 2019. Penelitian juga dibagi menjadi tiga bagian, keseluruhan provinsi di Indonesia, 17 provinsi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, sebagai indikator provinsi yang maju, dan 17 provinsi dengan IPM rendah, sebagai indikator provinsi yang sedang berkembang. Tujuan pembagian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pada keseluruhan provinsi, provinsi maju, serta provinsi berkembang. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengisyaratkan jika pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan PDB per kapita per tahun meningkat, juga tidak akan mengurangi ketimpangan yang ada. Jadi, diperlukan indikator lain yang lebih merefleksikan keadaan ekonomi masyarakat, serta indikator pertumbuhan ekonomi lain yang mampu menjadi instrument penurun ketimpangan.

---

This study aims to look at the interrelation and influence of economic growth, which is illustrated by per capita GRDP of 34 provinces on inequality, which is illustrated by the Gini ratio of 34 provinces in Indonesia. This panel data research uses data from 34 Indonesian provinces with a span of 10 years, from 2010 to 2019. The study was also divided into three parts, overall provinces in Indonesia, 17 provinces with high HDI, as indicators of developed provinces, and 17 provinces with Low HDI, as an indicator of a developing province. The purpose of this division is to see whether there is a difference in the relationship of economic growth to inequality across provinces, developed provinces and developing provinces.

The results of this study find that there is no relationship between economic growth and inequality in Indonesia. This suggests that if economic growth represented by GDP per capita increases, it will not reduce inequality. So, we need other indicators that better reflect the economic condition of the community, as well as other indicators of economic growth that can be an instrument to reduce inequality."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap beberapa indicator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia. Secara teori desentralisasi fiskal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan tersebut menciptakan suatu efisiensi dengan cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (Musgrave, 1959). Penelitian ini berargumen bahwa selain memberikan efek langsung, desentralisasi fiskal juga dapat memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator ekonomi lain seperti tingkat kesenjangan ekonomi. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh IMF dalam dokumen 'Government Financial Statistics' (2001), dan penelitian ini menggunakan salah satu indicator tersebut dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total penerimaan provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Dan dalam rangka melakukan test 'robust' terhadap hasil pengukuran, penelitian ini juga menggunakan indikator lain dari desentralisasi fiskal dalam dokumen IMF tersebut yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total pengeluaran provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap efek dari desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan jenis data panel dan metode 'Seemingly Unrelated Regression' (SUR) dalam proses analisis untuk mengakomodasi efek tidak langsung yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat kesenjangan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Efek langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif, namun efek tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif, dan apabila dianalisis lebih lanjut, total efek yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung adalah positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization policy on regional economic indicators such as economic growth and inequality in Indonesia. Theoretically, fiscal decentralization can lead to economic growth because it creates efficiency by bringing government closer to the public (Musgrave, 1959). This study argues that besides directly affect economic growth, fiscal decentralization also indirectly affects economic growth through other economic indicators such economic inequality. There are several indicators can be used to measure fiscal decentralization as explained by IMF Government Financial Statistics (2001), this study uses one of them, which is fiscal decentralization as a total provincial revenue as a share of GDP as fiscal decentralization measurement, and for robustness test, this study uses the other indicator measurement from the IMF which is fiscal decentralization as a total provincial expenditure as a share of GDP. Furthermore, this study analyzes the effect of fiscal decentralization across 33 provinces in Indonesia from 2004 to 2013. This study uses panel data and seemingly unrelated regression method in the analysis to accommodate the indirect effect of fiscal decentralization on economic growth through inequality. The result shows that fiscal decentralization does have a significant relationship with economic growth directly and indirectly through inequality level. The direct effect of fiscal decentralization on economic growth is negative, but the positive effect of fiscal decentralization in reducing inequality levels indirectly improves economic growth, which makes the actual total effect of fiscal decentralization on economic growth is positive. Relevance to Development Studies Fiscal decentralization was first implemented in Indonesia in 2001, and after more than a decade, this policy should have given positive impact to Indonesian economy. If it does not have positive impact on the economy then Government of Indonesia should discover what went wrong with this policy. Because of that reason, this study try to analyze do the fiscal decentralization policy in Indonesia can improve their economic growth and reduce inequality level across provinces after more than years of implementation. Improving economic growth means creating more wealth for people and by reducing inequality all people can experience the effect equally. One of the purposes of Development Studies is to improve and create equal welfare for the people especially in the poor and developing countries. Because of that reason, this study is very relevance to development studies because it analyzes the impact of fiscal decentralization policy in Indonesia in improving economic growth and creating economic equality across provinces to improve their people wealth. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat dampak ketimpangan pendidikan yang diukurdengan koefisien gini pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan Indonesia masihtergolong ketimpangan rendah sepanjang tahun 2000-2010 karena nilai ginipendidikannya selalu berada di bawah nilai 0,3. Melalui metode estimasiGeneralized Method of Moment terhadap data panel level provinsi di Indonesia,diperoleh dampak negatif ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhanekonomi. Kenaikan 1 satuan gini pendidikan akan memperlambat pertumbuhanekonomi sebesar 0,204 persen secara signifikan. Oleh karena itu, ketimpanganpendidikan patut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi dalammenghambat pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of education inequality by measuring theeducation gini coefficient on economic growth in Indonesia. The results showedthat the education inequality in Indonesia is still relatively low inequality during2000-2010 for education gini value is always below 0.3. By estimationGeneralized Method of Moments to the provincial level panel data in Indonesia, itshows a negative impact of education inequality on economic growth. Wheneducation gini increase 1 unit, it will slow economic growth by 0.204 percentsignificantly. Therefore, the education inequality should be the government'sattention for discouraging economic growth potentially."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Tesis ini membahas pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 ? 2009 melalui pertumbuhan teledensitas telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang didukung beberapa data primer. Hasil penelitian menyarankan agar pengembangan peningkatan infrastruktur telekomunikasi dapat ditingkatkan secara tepat sasaran dan diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM melalui literasi masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan telekomunikasi. Selain itu peran infrastruktur telekomunikasi juga perlu lebih dioptimalkan penggunaannya agar dapat lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, baik primer, sekunder, maupun tersier. Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan lebih meningkatkan pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya dipergunakan hanya untuk kebutuhan berkomunikasi saja.

---

In this research focus on The Influence of Telecommunication Infrastructure towards Economic Growth in Indonesia on 2000 - 2009 melalui pertumbuhan teledencity of Indonesia?s Telecommunication. This is a quantitative research with secunder data and supported by primer data. The results suggest that telecommunication infrastructure in Indonesia should be increase effectively and followed by Human Resources Development with increasing the telecommunication literacy of the citizen. The role of telecommunication infrastructure should be used optimally in every economic sector, including : primer,secunder, and tersier.Telecommunication infrastructure utilization fore conomic activity in every economic sector will give more influence for the economic growth compare with the utilization is only for communication purpose."

"In terms accessible to non-economists, Marcos José Mendes describes the ways democracy and inequality produce low growth in the short and medium terms. In the longer term, he argues that Brazil has two paths in front of it. One is to create the conditions necessary to boost economic performance and drive the country toward a high level of development. The other is to fail in untying the political knot that blocks growth, leaving it a middle-income country. The source of his contrasting futures for Brazil is inequality, which he demonstrates is a relevant variable in any discussion of economic growth. Inequality illuminates causes of seemingly-unconnected problems. This book, which includes freely-accessible documents and datasets, is the first in-depth analysis of an issue that promises to become increasingly prominent."

"Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty."