Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTImplementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi,efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa."

"Dalam proyek pembangunan, pengadaan material merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaaan proyek secara keseluruhan. Keberadaan material dalam jumlah yang besar akan sangat menyulitkan dalam pcngaturan pemakaiannya. Kondisi ini sangat riskan terhadap timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang dalam hal ini sangat bcrpengaruh sel-:ali terhadap hiaya proyek, sehingga diperlukan suatu konsep manajemen yang baik. Peranan suatu manajemen dapat dianalisis tcrhadap suatu jalannya proses pengadaan yang dalam hal ini diambil Salah satu tahapannya yaitu pada tahap pembelian material. Dalam prosesenya tahapan pembelian dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : Purchasing planning, solicitation planning, solicitation, source solicitation, contract administration dan contract closeout.Tahapan-tahapan pada pembelian tersebut akan diolah datanya dengan mcnggunakan suatu tools komputer yaitu menggunakan program excel. Dalam prosesnya tahapan tersebut akan dianalisis tingkat pengaruh dan frekuensinya terhadap penyimpangan -penyimpangan yang dalam hal ini ditinjau pada pembelian material. Hasil dari pengolahan data akan dibuat suatu rangking yang akan menunjukkan tingkatan dari dampak terscbut. Dari nilai tersebut akan terlihat sejauh mana peranan manajemen berpengaruh terhadap penyimpangan penyimpangan biaya pemhelian material. Dengan memahami dari awal tingkat pengaruh yang timbul, maka untuk selanjutnya hal ini dapat dijadikan acuan dalam pclaksanaan selanjutnya.

---

In project of development, material represent part of inseparable from project of as a whole. existence of big Material in number will very complicating in arrangement its usage. this Condition very dengerous to incidence of deviation which in this case very having an effect on once to expense of project, so that needed by a good management concept. Role a management can be analysed to the way levying process which is in this case taken one of its step that is phase purchasing of material. In its purchasing step divided to become some phase that is : Planning Purchasing, planning solicitation, solicitation, solicitation source, administration contract and closeout contract.

Step the purchasing will be processed its data by usisng a computer tools that is excel program use. In course of the step will be analysed by influence storey;level and its frequency to overcome or deviation which is in this case evaluated by at expense of project. Result of from data processing will be made level from the impact. From the value will seen how far management role have an effect on to deviation of[is expense of purchasing of material. With know from early arising out influence storey;level, henceforth this matter can be made reference in execution hereinafter."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Dalam industri jasa konstruksi, biaya material memegang lebih dari 50% total biaya yang dikeluarkan untuk proyek. Sehingga diperlukan sebuah sistem pengadaan material yang optimal, yang dapat dicapai dengan cara menerapkan suatu alur kegiatan yang efektif, efisien, dan terstruktur dengan balk. Perancangan alur kegiatan pengadaan material yang baik sebaiknya didukung oleh beberapa komponen yaitu eiisiensi dari segi waktu, efektivitas dari segi kesesuaian setiap alur proses dan adanya aliran informasi mengenai material terintegrasi sehingga memudahkan dalam pengontrolan yang dapat dicapai dengan membuat sebuah rancangan database pengadaan material terintegrasi. Database pengadaan material yang terintegrasi ini dapat mengoptimalkan proses pengadaan material karena meningkatkan kontrol terhadap material itu sendiri.

---

Cost of material in construction industry hol more than 50% of the total project cost. Therefore, an optimum procurement system which can be accomplished by implementing an effective, efficient, and well structure of material provisions workflow is needed. An optimum material provisions workflow should be supported by several component such as time eflicency, effective workflow provisions, and an integrated flow of material information which can be accomplish by making a design of integrated material procurement database. This database can Optimize the procurement process because it gives more control of the material."

"Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 dan juga akan dimulainya pasar bebas maka TELKOM dihadapkan pada situasi baru dan penuh tantangan. Kompetisi menjadi marak sedang disisi lain perkembangan teknologi membawa TELKOM menuju era multimedia yang tidak terbatas pada Iayanan suara. Situasi ini mendorong TELKOM untuk beradaptasi dalam segala aspek untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi agar dapat bertahan dan tumbuh sebagai pemimpin dalam bidang infocom di kawasan ASEAN sesuai Visi TELKOM yaitu "to become a leading Infocom Company in the region"Untuk memenangkan kompetisi TELKOM harus mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Salah satu unsur penting yang harus dipersiapkan adalah dukungan sistem logistik yang balk. Pesatnya perkembangan Teknologi informasi khususnya dibidang Internet, memungkinkan membangun aplikasi yang mengintegrasikan perusahaan dari berbagai bidang secara global. Perusahaan yang saling terhubung telah muncul sebagai isu yang penting bagi organisasi di segala bidang karena bertujuan memelihara keunggulan daya saing.Perkembangan TI memungkinkan TELKOM memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan barang secara berbasis WEB (e-Procurement). e- Procurement memberikan kemudahan melakukan fungsi dalam pengadaan barang antara lain memelihara katalog produk, manajemen vendor, manajemen tender, manajemen kontrak dan order pembelian. Keuntungan yang didapat dengan diterapkannya e-Procurement adalah mengurangi biaya operasional pengadaan suatu barang, meningkatkan daya tawar untuk pembelian suatu barang dan transparansi pengadaan barang. Dalam tesis ini diunjukkan adanya peningkatan efisiensi pengadaan barang melalui e-Procurement termasuk analisa kelayakan investasinya.

---

Indonesia has implemented the Telecommunications Law No.36 in 1999 and the effect of this government regulation as well as free global market, TELKOM face a new situation which full of challenge. In this condition make the competition very tight, on the other side technological growth bring TELKOM to multimedia era_ The multimedia era do not limited to the voice services. This condition push TELKOM to be able on adapting and anticipating future situation. TELKOM try to lead Infocom as its vision that is " to become a leading Infocom Company in the Region".To win the competition, TELKOM have to prepare to be the best in Infocom. One of important element which must be prepared is a good logistics system support. High growth of information technology, especially in the intemet, make it possible to develop application which can integrate among companies from different area globally.TELKOM take a beneficial of information technology development to improve efficiency of goods procurement process by electronic ways. e-Procurement do function such as maintaining product catalog, vendor management, tender management , contract management and also purchasing order easily. The advantages of 'e-Procurement are reducing operating expenses, improving bargaining power and building transparency of procurement procedure. This thesis presents improvement in efficiency through e-Procurement and analyzes its investment eligibility."

"E-Procurement merupakan kegiatan mengadakan barang dan jasa oleh suatu organisasi yang dilakukan secara elektronik. E-Procurement di pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan e-Procurement di Kementerian Keuangan merupakan amanat dari Menteri Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2008. Jumlah paket yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat paket pengadaan yang tidak dilaksanakan secara elektronik. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingkat penerimaan SPSE oleh pengguna.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SPSE dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 2 (TAM2). Penelitian ini mengguunakan teknik survey dengan melibatkan 185 responden, dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa, yang ada di kantor pusat Kementerian Keuangan. Pengujian model dan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 11 hipotesis yang dikembangkan, 9 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Variabel yang terbukti signifikan dalam penerimaan pengguna terhadap SPSE, yaitu: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; dan (g) Infrastructure Support.

---

E-Procurement is an electronic procuring activity that held by an organization. In Indonesian government e-Procurement aimed to improve efficiency, effectiveness, transparency, healthy competition and accountability in Procurement. E-Procurement enforcement in Ministry of Finance is the mandate from Finance Minister that has been run since 2008. The number of package executed by e-Procurement has increase from year to year/year by year. However, there are several Procurement that is still executed in conventional way/cannot be executed by e-Procurement because of several constraints, one of the them is the level of user’s e-Procurement acceptance.

The goal of this research is to know the user’s e-Procurement acceptance using Technology Acceptance Model 2 approachment (TAM2), with research methodology that involving 186 respondents, (in this case procurement committees in Ministry of Finance head office) and Structural Equation Modeling (SEM) in examining the survey result.

This research find that out of 11 developed hypothesis 9 as the accepted hypothesis and 2 as rejected hypothesis. Variables influencing user’s e-Procurement acceptance, namely: (a) Job Relevance; (b) Output Quality; (c) Result Demonstrability; (d) Perceived Ease of Use; (e) Perceived Usefulness; (f) Employee Training; and (g) Infrastructure Support."

"Adanya permasalahan di dalam pekerjaan barang dan jasa di dalam suatu proyek lansekap dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Tulisan ini menganalisa pengelolaan penyediaan barang dan jasa untuk proyek lansekap di wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta; yang bertujuan memberikan cara kerja yang efektif dan efisien. Pengertian yang dapat kita tarik dari penjelasan di atas adalah apabila proyek tersebut tidak direncanakan secara baik sejak awal maka akan menimbulkan inefisiensi dalam pemakaian sumber daya.

---

There are major problems in procurement for a landscape project, and it could end up a big loss. This paper analyses procurement landscape projects in or outside Jakarta through in depth research within the procurement time cycle area in order to achieve c/jicienr completion of works. The research is aimed to illustrate the procurement management required for a landscape project for effective utilization of resources."

"Sektor industri retail, tennasuk hypermarket, di Indonesia memiliki persaingan ketat namun cukup menjanjikan. PT Makro Indonesia sebagai salah satu pemain dalam sektor hypermarket hams menghadapi kornpetisi yang berat- Procuremeni, yaitu alctivitas pemesanan, penerimaan barang, dan proses penagihan invoice, adalah salah satu kegiatan yang berfrekucnsi tinggi dalam hypermarket, termasuk PT Malcro Indonesia. Mengingat vitalnya sistern procurement maka agar penxsahaan tetap kornpetitif, pemsahaan harus memperbaiki dan meningkatkan pmses bisnis sistem procurement.Rekayasa ulang proses bisnis merupakan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Rekasaya ulang proses bisnis mempakan pernikiran ulang fimdamental dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai pcningkatan performa Proses yang tidak mcmberikan nilai tambah perlu dihilangkan. Pada sistem procurement di PT Makro Indonesia dilakukan perpindahan informasi dan pencocokl-can dokumen yang berulang sehingga banyak waktu dan surnber daya perusahaan terbuang.Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari perusahaan dengan mewawancarai bagian terkait, dolcumentasi pemsahaan, dan pengamatan secara langsung. Kcmudian dibuat label aktivitas dan peta proses bisnis sistem procurement dengan menggunakan diagram alir. Hasil pcngolahan data akan dianalisis menggunakan prinsip BPR sehingga dihasilkan usulan perbaikan yang dituangkan dalam usulan tabel aktivitas dan peta proses bisnis (diagram alir) yang bam. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proses bisnis sistem procurement saat ini dan usulan yang diberikan, yaitu pengurangan proses serta keuntungan usulan proses bisnis yang barn.

---

Industrial sector of retail, including hypermarket, in Indonesia has to face hard competition but quite promising, PT Makro Indonesia as one of the player in hypennarket sector must also face this hard competition. Procurement, which starts from an ordering, receiving goods, and invoice claim process, is one of the most high frequency activity in hyperrnarket, including PT Makro Indonesia. Retlecting on the vital of procurement system, in order to keep the company’s competitiveness, it must fix and improve procurement system business process.

Business process reengineering emerge as a method to handle the problem. Business process reengineering is a tixndamental rethinking and redesigning business process radically to achieve higher performance. Processes that don‘t give added value to the company should be eliminated. In the procurement system in PT Malcro Indonesia, information transfer and document matching occurs repeatedly, this caused waste of company’s resources and time.

The research starts with gathering data from the company by interviewing functions involved, company‘s documentation, and direct observation. Then, current activity table and system procurement business process map by using flowchart is generated. Data processing results are analyzed by using BPR principles that resulted improvement suggestions in the form of proposed activity table and business process map (flowchart). Next, is the comparation between current and proposed business process, which is process reducing and benefits of the new proposed business process."

"Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it.

This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian aktifitas terhadap risiko yang akan terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada PT JKL terhadap tahapan-tahapan yang terjadi dalam fungsi pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang akan muncul. Proses pengadaan barang dan jasa pada PT JKL telah dilaksanakan secara elektronik dengan bantuan e-Procurement. Penggunaan e-Procurement sejak tahun 2005 telah membantu PT JKL untuk melakukan pengawasan yang optimal kesemua unit dan anak perusahaan PT JKL.Selain pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa diperlukan pengendalian atas aktifitas yang terjadi. Pengendalian aktifitas merupakan sarana pengelolaan risiko diperlukan PT JKL untuk dapat meminimalisasi risiko yang dapat terjadi. Pengendalian aktifitas yang dilakukan oleh PT JKL dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dari pengajuan permintaan pengadaan barang sampai dengan penerimaan barang pada gudang telah cukup memadai sehingga risiko-risko yang ada dapat diminimalisasi.

---

This study aims to analyze the control activity on the risk in electronic procurement of goods and services at PT JKL toward the stages in goods and services functions procurement so as to minimize the risks. The process of procurement goods and services at PT JKL has been implemented in electronically as e-Procurement. PT JKL has been using e-Procurement since 2005 and its has helped PT JKL to perform optimal control in all corporate units and its subsidiary.

Besides supervision in all units, PT JKL needs control over its activities. Activity control means the risk management in PT JKL to minimize risks that may occur. Activity control is conducted by PT JKL in every stage of procurement goods and services process from procurement goods and services submission until receipt a goods in warehouse is already sufficient so the risk will be minimized."