Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan karya akhir ini meliputi analisis dan menemukan masalah operasi yang dominan dalam menyebabkan kerugian PT PLN (Persero) serta menyusun alternatif penyelesaian masalah untuk meminimalkan kerugian dan melakukan kegiatan usaha secara lebih efisien. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, studi literatur, data-data sekunder, pendapat para pakar dan sumber-sumber tertulis, serta penelitian empirik dengan mengkaji kondisi lampau. Adapun alat yang digunakan dalam menganalisis PT PLN (Persero) adalah Five Forces Porter yangs ebenarnya merupakan alat analisis industri."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"Kompor induksi adalah sebuah peralatan elektronik nonlinier yang dalam proses memasaknya menggunakan prinsip pemanasan secara induksi. Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-75, PT PLN (Persero) meluncurkan "Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke kompor Induksi". Kompor induksi dapat menyebabkan gangguan pada bentuk gelombang listrik AC dalam bentuk disturbance pada rentang frekuensi 9-150 kHz yang disebabkan oleh karakteristik pensaklaran dari kompor induksi tersebut yang berakibat pada penurunan kualitas daya listrik dan mengganggu peralatan elektronik lain yang terhubung dengan jaringan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh karakteristik tegangan disturbance yang dibangkitkan oleh empat kompor induksi pada jaringan PLN dan sistem PLTS atap on-grid. Karakteristik disturbance interaksi kompor induksi dengan peralatan sekitar dan pengaruh perbedaan titik pengukuran juga diperoleh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan picoscope untuk memperoleh sinyal dalam domain waktu, yang kemudian diproses oleh Matlab menggunakan metode FFT untuk mendapatkan sinyal dalam domain frekuensi. Tegangan disturbance meningkat ketika tingkatan daya tiap kompor induksi meningkat. Tegangan disturbance kompor induksi yang diinteraksikan dengan peralatan sekitar mengalami penurunan, di mana penurunan tersebut dipengaruhi oleh impedansi internal dari peralatan sekitar. Perbedaan titik pengukuran menunjukkan bahwa semakin jauh pengukuran dari sumber disturbance, semakin kecil tegangan disturbance-nya

---

The induction cooker is a nonlinear electronic device which in the cooking process uses the induction heating principle. Coinciding with the 75th National Electricity Day, PT PLN (Persero) launched the "Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke kompor Induksi". Induction cooker can cause disturbances in AC electric waveforms in the form of disturbances in the frequency range 9-150 kHz which is caused by the switching characteristics of the induction cooker which results in a decrease in the power quality and disrupts other electronic equipment connected to the same network. This study aims to obtain the disturbance voltage characteristics generated by four induction cooker on the utility grid and the on-grid rooftop PV system. The disturbance characteristics of the interaction of the induction cooker with the neihbor appliance and the effect of different measurement points were also obtained. This research was conducted using a picoscope to obtain a signal in the time domain, which was then processed by Matlab using the FFT method to obtain the signal in the frequency domain. The disturbance voltage increases when the power level of each induction cooker increases. The disturbance voltage of the induction cooker interacted with the neihbor appliance has decreased, where the decrease is influenced by the internal impedance of the neihbor appliance. The difference measurement points showed that the further measurement point from the disturbance source, disturbance voltge will decrease."

"ABSTRAKMeter listrik tradisional membaca secara manual, beban kerja yang besar, kesalahan besar dan didistribusikan di lokasi instalasi yang berbeda, perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya tenaga kerja. Secara real-time, akurasi dan perluasan aplikasi tidak dapat dipenuhi. Dengan perkembangan teknologi, saat ini meter listrik dapat digunakan dua arah, yaitu untuk pembacaan jarak jauh secara real-time, dan dapat digunakan sebagai prabayar dan pascabayar, hal itu yang menjadikannya smart meter. Saat ini smart meter telah menjadi bagian penting dari sistem smart grid. Oleh karena itu PLN Bali memutuskan untuk mengganti meter dengan smart meter untuk mendukung Bali Eco Smart Grid. LoRaWAN adalah salah satu pilihan teknologi untuk menerapkan smart meter karena dapat menjangkau jarak yang jauh, daya rendah, lisensi gratis dan biaya yang lebih rendah. LoRa Long Range / LoRaWAN adalah salah satu teknologi IoT wide-area yang paling menjanjikan yang diusulkan oleh Semtech dan selanjutnya dipromosikan oleh Aliansi LoRa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tekno ekonomi rencana implementasi smart meter reading pada PLN Bali dengan menggunakan metode tekno ekonomi dan cost-benefit analysis. Selain melakukan analisis aspek teknologi dan ekonomi, analisis model bisnsi dan juga dilakukan analisis aspek regulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa LoRa / LoRaWAN merupakan salah satu pilihan teknologi yang dapat digunakan saat ini, model bisnis yang dapat digunakan adalah build own atau implementasi dilakukan sendiri, build operate transfer BOT atau outsourcing ke pihak ketiga, dan model sewa. Sesuai peraturan Kominfo nomor 35 tahun 2015, LoRaWAN dapat digunakan sebagai perangkat jarak dekat yang dapat beroperasi pada 923-925 MHz.

---

ABSTRACTTraditional electricity meters read manually, large workloads, major errors and distributed at different installation locations, need to spend a lot of time and labor costs. In real time, the accuracy and extension of the application can not be fulfilled. With technological developments, electric meters now can be used both ways, for real time remote reading, and can be used as prepaid and postpaid, making it smart meter. Currently the smart meter has become an important part of the smart grid system. Therefore PLN Bali decided to replace the meter with smart meter to support Bali Eco Smart Grid. LoRaWAN is one of the technology options for implementing smart meter because it can reach long distance, low power, free license and lower cost. LoRa Long Range LoRaWAN is one of the most promising IoT wide area technologies proposed by Semtech and subsequently promoted by the LoRa Alliance. This study aims to analyze the techno economic plan smart meter reading implementation on PLN Bali by using techno economic method and cost benefit analysis. In addition to analyzing technological and economic aspects, the analysis of the business model and also the regulatory aspect analysis. The results show that LoRa LoRaWAN is one of the technology options that can be used today, the business model that can be used is build own or implementation is done by itself, build operate transfer BOT or outsourcing to third party, and rental model. As per the rules of Kominfo number 35 of 2015, LoRaWAN can be used as a short range device that can operate at 923 925 MHz."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."