Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Filipinayang juga merupakan negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di ketiga negara ini. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan cakupan kesehatan universal yang komperhensif. Meskipun demikian, perjalanan menuju Universal Health Coverage di Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kebijakan yang mendukung dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal. Dalam penelitian ini, basis penelitian merupakan pemerintah ketiga negara, dengan rentang waktu penelitian mencakup periode dari tahun 1970 hingga 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap desain kebijakan, kondisi infrastruktur kesehatan, serta capaian dalam implementasi cakupan kesehatan universal di ketiga negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan integrative review, penulis menghimpun literatur penelitian yang menganalisis perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan asuransi kesehatan sosial di antara ketiga negara ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, pada dasarnya memiliki kebijakan kesehatan yang kurang lebih sama dan terdapat temuan juga bahwa Thailand merupakan negara dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang paling baik dari komparasi tiga negara ini. Dalam banyak indikator yang dianalisis, Thailand menunjukkan keunggulan dan kesuksesan dalam mencapai cakupan kesehatan yang luas dan kualitas layanan yang baik. Sistem jaminan kesehatan nasional Thailand telah berhasil memberikan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya, dengan cakupan jaminan kesehatan yang tinggi dan beragam, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Thailand juga berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup yang meningkat dan penurunan angka kematian bayi dan ibu.

---

This research is motivated by the development of healthcare systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, which are also developing countries in Southeast Asia that have made significant progress in healthcare system development since the 1970s. This progress has been accompanied by an increase in life expectancy and a decrease in maternal and infant mortality rates in these three countries. However, despite these improvements, there is a growing need for comprehensive universal health coverage. Nevertheless, the journey towards Universal Health Coverage in Indonesia, Thailand, and the Philippines still faces challenges, including a lack of supportive policies and adequate healthcare infrastructure. The aim of this study is to compare social health insurance policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines in their efforts to achieve universal health coverage. The research is based on the respective governments of the three countries, and the study period covers from 1970 to 2019. The comparison in this research includes policy design, healthcare infrastructure conditions, and achievements in the implementation of universal health coverage in these three countries. Employing an integrative review approach, the author compiles research literature that analyzes the differences and similarities in the implementation of social health insurance policies among these three countries, as well as the factors influencing their success in achieving universal health coverage. The research findings indicate that Indonesia, Thailand, and the Philippines essentially share similar healthcare policies. However, it is also evident that Thailand stands out as the country with the most successful implementation of Universal Health Coverage (UHC) among the three compared countries. In many analyzed indicators, Thailand demonstrates superiority and success in achieving broad healthcare coverage and quality services. Thailand's national health insurance system has successfully provided equal and affordable access to healthcare for its entire population, with high and diverse health coverage, as well as adequate healthcare facilities. Additionally, Thailand has made significant progress in improving health indicators, such as increasing life expectancy "

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"On Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, a social security agency in Indonesia."

"Selama tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, yang berdampak pada para pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya untuk memangkas biaya. Salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja adalah iuran jaminan kesehatan bagi pekerjanya, karena pemberian iuran jaminan kesehatan diwajibkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, tagihan medis juga meningkat akibat pandemi COVID-19, yang memaksa karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang menyediakan asuransi kesehatan untuk pekerjanya. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepesertaan asuransi kesehatan oleh pemberi kerja dengan probabilitas pekerja melakukan mobilitas kerja. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dengan observasi akhir sebanyak 62.750. Penelitian ini menggunakan regresi logistik binomial. Penelitian ini juga menggunakan lima variabel karakteristik non pasar. Hasil dari penelitian ini adalah ketika karyawan dilanggan asuransi kesehatan oleh majikannya, karyawan akan cenderung melakukan mobilitas kerja. Hasilnya juga sangat signifikan.

---

During 2020, the world is being hit by the pandemic of COVID-19, which impacted the employers to dolayoffs to their employees in order to cut their costs. One of the costs that should be incurred by employers isthe health insurance subscription for their employees, as giving health insurance subscription is required by the Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia. Yet, on the other hand, medical bills were also increasing due to the pandemic of COVID-19, which forces the employee to get a job which the employers provide them with a health insurance subscription. This study aims to analyze the relation between health insurance subscription by the employers with the probability of the employees to do a job mobility. The data used for this study is from Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) with the final observations of 62,750. The study uses binomial logistic regression. This study also uses five non-market characteristicvariables. The result for this study is when the employee is being subscribed to health insurance by theiremployer, the employee will be less likely to do job mobility. The results are also very significant."

"Salah satu kelornpok yang rentan terhadap masalah kesehatan adalah tenaga kerja. Biaya kesehatan pegawai/tenaga kerja untuk pelayanan kesehatan sebesar 19,94% pada tahun 2001 dan 18,72% pada tahun 2002. Komponen obat dalam pelayanan kesehatan mencapai sekitar 35% dari total biaya pelayanan kesehatan. Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT. Jamsostek Karawang diketahui hingga saat ini masih ada beberapa dokter yang tidak menuliskan resep sesuai dengan standar JPK Jamsostek dalam mengohati pasien. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti beban biaya yang ditanggung peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang akibat jenis peresepan obat rawat jalan yang non standar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei untuk mengetahui total biaya yang timbul akibat jenis peresepan obat non standar pada peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari resep obat yang ditagihkan apotek kepada PT. Jamsostek cabang Karawang pada bulan Januari sampai dengan Febuari tahun 2007. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 412 lembar resep dengan jumlah items obat sebanyak 1360. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata beban biaya yang ditanggwag pasien adalah sebesar Rp 25.886,425%) dengan rentang Rp 360,- sampai dengan Rp 337.560,- sedangkan rata-rata yang ditanggung Jamsostek adalah sebesar Rp 76.194,475%) dengan kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 816.030,-. Rata-rata beban biaya yang ditanggung JPK Jamsostek clan peserta di bagian poliklinik paru paling besar dibandingkan dengan poliklinik yang lain. Prosentase peresepan obat generik berlogo pada. JPK Jamsostek lebih kecil dibandingkan dengan penulisan obat bermerek dari total resep obat yang ada. Masih ada poliklinik yang peresepan obatnya polifarmasi untuk itu perlu dibuat pedoman pengobatan yang rasional di rumah sakit agar tidak terjadi polifannasi. Selain Ikatan Kerja Sama juga dibutuhkan komitmen dan sanksi yang kuat antara badan penyelenggara clan provider. Masih dibutuhkan penelitian farmakoekonorai lebih lanjut mengenai beban biaya yang ditanggung balk badan penyelenggara JPK Jamsostek maupun peserta path provider yang lain.

---

One of the groups which were sensitive to health problem is worker. Health expenses of workers for health services equal to 19,94 % in the year 2001 and 18,72 % in the year 2002. Drugs component in health services around 35% from total cost service of health. From pre survey which done in PT. Jamsostek Karawang known until now there are some doctors which do not write down recipe as according to standard of JPK Jamsostek in curing patient.

The objective of this research to account the burden of cost beneficiaries Jr% Jamsostek in RSUD Karawang as a consequence of type Prescription of drug which non standard. Type of this research is survey to know arising out total cost effect of type prescription of drug non standard at beneficiaries of JPK Jamsostek in RSUD Karawang. Data was used from drug recipes beneficiaries PT. Jarnsostek branch Karawang in January Until Febuari year 2007.

From the result known that the average of burden cost beneficiaries is Rp 25.886,- (25%) with coverage between Rp 360,- to Rp 337.560 and the average of burden cost of Jamsostek is Rp 76.194,475%) with coverage between Rp 500,- to Rp 816.030,-

Percentage prescription of generic drugs in JPK Jamsostek still small compared to with writing of drug have brand from totalizing existing drug recipe. Polyclinic has prescription that indicated of polyphannacy. Existence of guidance of rational medication in hospital in order not to happened polypharmacy. It was required strong sanction and commitment between insurer and provider. Still required another pharmacoeconomy research regarding good accounted on charges of JPK Jarnsostek and beneficiaries for other provider to equip result of this research. "

"Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif.

---

Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively"

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dimana utilisasi tersebut dilakukan di FKTP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat cross sectional dengan mengolah data sekunder yang di dapat dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, yakni seluruh data kunjungan peserta ke layanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta selama Januari 2018 – Desember 2018 digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta masih rendah yaitu sebesar 4,19%. Kelompok Peserta JKN yang banyak melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta yaitu kelompok usia dewasa (73,80%), jenis kelamin perempuan (56,86%), tempat tinggal di wilayah DKI Jakarta (83,48%), berstatus kawin (54,25%), lokasi FKTP di Kota Administrasi Jakarta Timur (30,56%), jenis FKTP klinik pratama (49,98%), dan segmentasi kepesertaan PPU (50,97%). Seluruh variabel yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan untuk melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta.

---

This study attempts to know how the utilization of dental health services of JKN participants in DKI Jakarta Province in 2018 where the utilization is carried out in FKTP. This research is a quantitative study is cross sectional by processing secondary data that come from BPJS Health Sample Data in 2018. The sampling technique in this research was a total of sampling, which is all the participants' visits to dental health services in FKTP DKI Jakarta Province during January 2018 - December 2018 used as samples in the study. The analysis used are univariate analysis and bivariate analysis.

The results showed that the utilization of dental health services of JKN participants in DKI Jakarta Province was still low at 4.19%. JKN Participants group that do a lot of dental health services in FKTP DKI Jakarta Province is the adult age group (73.80%), female gender (56.86%), live in DKI Jakarta area (83.48%), married status (54.25%), FKTP location in East Jakarta Administrative City (30.56%), primary clinic FKTP type (49.98%), and PPU membership segmentation (50.97%). All the variables studied had a significant relationship to utilize dental health services in FKTP DKI Jakarta Province."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB daerah asal, kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal) dan faktor pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di Tanjung Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan,implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB masih regulasi semata, peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial dan proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat penampungan sementara dan rehabilitasi (sementara) PMB yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan. PMB juga diberi bantuan usaha ekonomis produktif agar mereka bisa mendapat sumber penghasilan tanpa harus keluar negeri dan kerentanan yang dialami PMB bervariasi dari masalah hukum, sosial, ekonomi, fisik dan psikologis. PMB ingin kembali bekerja di luar negeri didorong faktor internal dan eksternal."