Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."

"Pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang keharusan pengintegrasianTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengajaran di sekolah untukmeningkatkan mutu pendidikan. Tetapi, peneliti menyangsikan bahwa penerapanTIK dalam pengajaran belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah.Berdasarkan persepsi pengajar dan pemelajar di Rintisan Sekolah BertarafInternasional (RSBI), penelitian ini menginvestigasi penggunaan TIK dalampengajaran bahasa Inggris. Penelitian ini mengambil data melalui kuesioner,observasi dan wawancara di tiga SMA dan tiga SMK bersertifikasi RSBI yang ada dikota Padang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan TIK dalampengajaran bahasa Inggris masih untuk keperluan akses informasi, belum untukberkomunikasi. Hambatan utama penggunaan TIK adalah kurang tersedianya saranadan prasarana penunjang sehingga pengajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkanTIK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, pengajar danpemelajar setuju bahwa TIK sangat bermanfaat bagi pengajaran bahasa Inggris.Selain itu, penelitian ini menemukan pengajaran blended learning telahdiimplementasikan di SMK dengan memanfaatkan suatu program pembelajaranonline, program DynEd, yang didanai oleh pemerintah

---

Although the Indonesian Government has established a policy about the necessity of

integrating Information and Communication Technology (ICT) in teaching to

upgrade the quality of education, there is a concern that ICT is not utilize as

recommended by the government in the implementing schools. Based on the

perceptions of both teachers and students in Piloted International Standard Schools,

this study investigates the use of ICT in the teaching of English. This study makes use

of questionnaires, observations and interviews to collect data in three High Schools

and three Vocational Schools which have Piloted International Standard School

certification in Padang city. Results show that the use of ICT in teaching English is

limited to accessing information and not yet used for communication. The main

barrier of using ICT is the lack of infrastructure that supports the utilization of ICT

for English teaching. Nevertheless, teachers and students agree that ICT is very

beneficial for the teaching of English. However, this study found that blended

learning has been implemented in Vocational Schools through online learning

program, DynEd program, which provided by the government"

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Penelitian ini bertujuan menstrukturkan permasalahan rendahnya intensitas ristek industri, yang memiliki kerumitan, berubah cepat dan mengandung ketidakpastian. Hasil penstrukturan adalah sebuah model yang digunakan untuk menerangkan dan meramalkan pola dan kecendrungan ristek pemerintah, industri dan interaksinya dalam ekonomi. Analisis berdasarkan pendekatan sistem dengan metode sistem dinamis. Perilaku dan kinerja unsur-unsur yang menyusun sistem dijelaskan dalam perspektif ilmu administrasi. Analisis bersifat evaluasi waktu lampau dan mendatang. Struktur dan unsur yang mempengaruhi pola dan kecendrungan ristek dievaluasi, dalam menemukan alternatip kebijakan percepatan intensitas ristek industri, untuk meningkatkan daya saing industri dalam jangka panjang.Proses penelitian menggunakan teknik dan prosedur pemodelan sistem dinamis. Model yang dibangun telah divalidasi, dan 'dapat diperoleh struktur model yang diyakini absah. Pemodelan dilengkapi dengan uji statistik, dan telah diperoleh kinerja model yang diyakini absah secara statistik.Ada tiga kategori butir hasil penelitian ini, yaitu: tesis tentang tekno-ekonomi, sumbangan ilmiah dan sumbangan nyata. Pertama, tesis tentang tekno-ekonomi, yairu: intensitas ristek industri yang rendah di Indonesia disebabkan belum teciptanya umpan balik positif antara komponen teknologi dengan ekonomi dalam model administrasi telmo-ekonomi. Mekanisme umpan balik merupakan interaksi dinamis antara unsur-unsur: ristek industri, kinerja industri, efisiensi industri, somber teknologi, kebijakan dan iklim persaingan. Dua unsur yaitu kebijakan dan iklim persaingan yang belum mendukung, mempengaruhi lemahnya mekanisme umpan balik dalam model tersebut.Kedua, sumbangan ilmiah yaitu : i) Model Dinamika Administrasi Tekno-Ekonomi, yang telah dapat menerangkan dan meramalkan pola, struktur, perilaku, dan kecendrungan ristek industri dalam jangka panjang, menyumbang kepada ilmu administrasi umumnya, evaluasi kebijakan publik khususnya; ii) Model Efisiensi Dinamis Total memperkaya teori efisiensi dalam lini ekonomi, dan; iii) penerapan Metode sistem Dinamis dalam evaluasi kebijakan telah menambah perbendabaraan metodologi ilmu administrasi di Indonesia.Ketiga, sumbangan nyata untuk percepatan intensitas ristek industri yaitu kebijakan fungsional dan kebijakan penyesuaian struktur tekno-ekonomi. Kebijakan fungsional yang disarankan adalah: i)kebijakan pemanfaatan sistem nansfotmasi industri yang sudah ada untuk memupuk kemampuan teknologi industri; ii) kebijakan Industn untuk pemupukan basis kemampuan industri melalui pemberian rangsangan investasi modal, tenaga kerja, dan teknologi impor seiring dengan pengurangan proteksi secara bertabap. Kebijakan penyesuaian struktur yang disarankan adalah: i) Kebijakan Kemitraan Ristek untuk peningkatkan skala dan mute kemitraan ristek pemerintah-industri dengan koordinasikan dan pengelolaan oleh konsorsiunt lorganisasi industri, setta pemantapan struktur keterkaitan jenis ristek kemitraan dalam suatu pohon ristek komersial yang berorientasi ristek proses; ii) Kebijakan rancangan ulang kelembagaan ristek di Indonesia merupakan kebijakan terobosan untuk stimulasi intensitas ristek industri dalam jangka panjang.Implikasi kebijakan adalah pentingnya strategi pembangunan industri berorientasi ke dalam (in-sourcing) melalui inovasi teknologi berbasis ristek untuk pembentukan kompetensi inti (core competence), sebagai pelengkap kelemahan strategi pembangunan berorientasi ke luar (out-sourcing) =fatal impor modal dan telatologi, untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing yang rentan terhadap gejolak ekonomi."

"Alam, manusia, dan teknologi seringkali dibedakan dari bentuk dan sifatnya. Adanya distingsi antara artifisial dan natural menjadikan sebuah realitas ditempatkan pada konsep oposisi biner. Manusia dan alam adalah entitas yang dikategorikan sebagai yang natural. Sedangkan teknologi diklasifikasikan sebagai yang artifisial. Pada dasarnya, teknologi dipahami bukan hanya sebagai instrumental, teknologi telah bertansfromasi menjadi pola pikir dan tindakan manusia dalam mengatasi faktisitasnya. Namun bagi para aktifis deep-ecology, teknologi dianggap sebagai sumber eksploitasi terhadap kelangsungan ecosphere. Pemahaman tersebut sejatinya berdiri pada paradigma instrumentalis yang hanya melihat teknologi sebagai means-ends. Paradigma instrumentalis memberikan pemahaman yang dangkal terhadap apa itu teknologi. Penulis mencoba memberikan sebuah eksplanasi tentang adanya perpindahan status teknologi dari artifisial menuju natural. Proses transisi yang dialami oleh teknologi tidak lain merupakan sebuah bentuk ko-evolusi dengan manusia dan alam. Sehingga realitas teknologis pun kini mulai melebur dan menyatu dalam konsep natural. Penulis juga melakukan sintesa terhadap ide tentang teknosenstrisme dengan ekosentrisme deep-ecology, bahwa limitasi teknologi adalah sebuah kekeliruan. Proses naturalisasi teknologi dan ko-evolusi telah memberikan dampak adanya proses kulturalisasi terhadap alam. Dalam hal ini, alam tidak lagi menyandang label natural, tetapi ia telah beralih menjadi entitas kultural.

---

Human, technology, and nature usually distinguished through their forms and their nature. The distinction between natural and artificial replace the reality to binary position. Human and nature have been classified as natural things. While technology is defined as artificial thing. Basically, technology no longer becomes instrumental object, it had transformed to the way of human rsquo s thinking and activities to overcome their facticity. However, for deep ecology activist, technology remain supposed to be a source of devastation for the living of ecosphere. That understanding stands on instrumental paradigm which sees technology just as means and ends. The instrumental paradigm gives a shallow understanding towards what technology is.

In that case, the author tries to give an explanation about the transition of technology from artificial object to natural one. The transition process that happens to technology was kind of co evolution with human and nature. So, technological reality had diffused and united in natural framework. The author also tries to synthesize the notion of technocentric with ecocentric, that the limitation of technology is an oversight. Naturalization and co evolution process implicated to nature rsquo s culturalization. In this case, nature no longer bearing natural label, but it transformed to cultural entity."