Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Keamanan informasi menjadi isu yang penting bagi perusahaan, karena informasi merupakan aset vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan, terutama untuk organisasi yang bergerak disektor energi karena sektor ini merupakan salah satu dari lima besar teratas target serangan siber.PT XYZ sebagai salah satu perusahaan bergerak dibidang energi khususnya minyak dan gas bumi memandang keamanan informasi ini sebagai salah satu prioritas utama selain untuk memenuhi persyaratan stakeholder namun juga melihat isu keamanan informasi yang terjadi di dalam organisasi, sehingga diperlukan penerapan suatu sistem manajemen keamanan informasi. Dengan penelitian ini penulis menggunakan ISO 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi dan melihat kesenjangan yang ada dalam organisasi berdasarkan standar sehingga bisa dibangun rekomendasi sistem manajemen keamanan informasi untuk PT XYZ.

---

Information security is an important issue for the company, because information is a vital asset for business, especially for organizations in energy sector because this sector is one of the top five most targeted sectors worldwide. PT XYZ as one of the companies engaged in energy especially oil and gas, information security is one of the top priorities in addition to fulfilling the requirements of the government, but also information security problem that occur in the organization, so its needed the necessary evaluation of current condition implementation of information security compared with the standard for information security management. With this research, the author using ISO 27001 to build an information security management sistem and see the gaps that exist in the organization based on standards so that can be built recommendations information security management sistem for PT XY."

"Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) adalah salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pengamatan terhadap data bulan Maret 2018, masih banyak terdapat pengadaan langsung yang dilakukan tanpa melalui aplikasi SIMPeL. Berdasarkan sebab tersebut penelitian ini berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung khususnya pegawai Kemendikbud yang menggunakan SIMPeL.Penelitian ini menggunakan model penerimaan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dimodifikasi dengan menambahkan model Technology Readiness Index (TRI). Data yang diperoleh diolah dengan metode SEM menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.7. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan SIMPeL, dimana yang paling kuat mempengaruhi niat untuk menggunakan SIMPeL adalah ekspektasi kinerja.

---

Implementation of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) is one of the efforts of the Ministry of Education and Culture to improve transparency and accountability in Procurement area within Ministry of Education and Culture.

From observation in March 2018 period, there are some Pengadaan Langsung have been done without SIMPeL. Based on this reason, this research tries to look for factors influencing the acceptance of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) especially Kemendikbud employee using SIMPeL.

This research based on modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model with addition of Technology Readiness Index (TRI) model. SEM method with SmartPLS 3.2.7 version is use for analyze the data. From the research known that performance expectation and social influence are influencing intention to use SIMPeL, which performance expectance is the most significant influencer to the intention."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"Teknologi informasi sebagai salah satu lini kekuatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berperan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang digunakan sebagai data dukung diplomasi secara cepat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan diplomasi Kemenlu merupakan aset yang strategis yang apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak lain (pihak yang tidak berhak) dapat berdampak sangat besar serta dapat mengancam kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan di forum–forum internasional.Untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) dari informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan RI, Puskom sebagai penanggung jawab keamanan informasi melakukan kegiatan audit keamanan informasi yang tujuannya untuk menemukan kerawanan–kerawanan keamanan informasi yang ada di Kemenlu dan Perwakilan RI. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat untuk melakukan audit keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan keamanan informasi di Kemenlu.Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat audit keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek keamanan informasi yang berhubungan dengan tata kelola keamanan informasi dan kontrol teknis keamanan informasi.

---

The information technology as one of the pillar in Ministry of foreign affair play a strategic role in managing and providing an information that used for diplomacy data and to be used as basis consideration for decision making The information that used in diplomacy activity of Ministry of foreign affair can be considered as a strategic asset so if the information falls into those who are not allowed to know the information it can be very dangerous and could threaten Indonesian diplomacy activities in the international forum To ensure the preservation of the confidentiality integrity and availability of information in the Ministry of foreign affair and diplomatic representatives of Indonesia Puskom as a part of ministry of foreign affair that reponsible for information security did an information security audit activity whose aim is to find information security vulnerabilities in Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives of Indonesia To do an information security audit activity it required tools for information security audits that have been adapted to the needs of information security in the Ministry of Foreign Affairs This research produced an information security audit tools that can be used to assess information security aspects related to information security governance and information security technical controls "

"Hasil penilaian indeks KAMI dari tahun ke tahun menyatakan bahwa sistem elektronik yang dikelola Kementerian Luar Negeri termasuk dalam kategori strategis, sehingga jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Laporan bulanan monitoring Pokja Network Security Operation Center (NSOC) Pustik KP Kemlu menunjukkan bahwa intensitas serangan siber yang ditujukan ke fasilitas TIK Kemlu sangat intensif. Sementara itu fasilitas Data Center Kemlu di Pejambon juga mengalami downtime dengan rata-rata SLA 97,23% pada tahun 2019. Aset yang strategis, tingginya ancaman dan vulnerability layanan, membuat Pustik KP selaku pengelola layanan TIK Kemlu membentuk Pokja NSOC yang bertugas melakukan monitoring terhadap ketersediaan layanan TIK dan keamanan informasi di Kemlu. Namun pada pelaksanaannya pokja NSOC memiliki kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebabkan oleh tidak terdefinisinya kerangka kerja NSOC yang meliputi objektif, batasan, proses bisnis dan aliran data serta dukungan SDM dan teknologi yang optimal. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan kerangka kerja NIST Cyber Security Framework. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Design Science Research (DSR) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan kerangka kerja Network Security Operation Center yang dapat diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri.

---

Index KAMI assessment result, from year to year, state that the electronic system of the Ministry of Foreign Affairs are categorize as strategic. That if it fails, it will have a serious impact on the public interest, public service, business process of the state, or national defense and security. The monthly monitoring report of the Pokja Network Security Operations Center (NSOC) of Ministry of Foreign Affairs shows that the intensity of cyber-attacks aimed at the Ministry's ICT facilities is very intensive. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs Data Center facility in Pejambon also experienced downtime with an average SLA of 97.23% in 2019. Strategic assets, high threat and vulnerability of services, made the Pustik KP as the management of ICT services in the Ministry of Foreign Affairs form the Pokja NSOC in charge of monitoring the availability of ICT services and information security in the Ministry of Foreign Affairs. However, in its implementation the NSOC working group has difficulties in carrying out its tasks and functions due to the undefined NSOC framework which includes objectives, boundaries, business processes and data flow as well as optimal HR and technology support. In order to answer these problems, this research was prepared using NIST Cyber Security Framework. The research methodology used is Design Science Research (DSR) with data collection methods through observation, document studies and interviews. The result of this study is a draft of Network Security Operation Center framework that can be implemented at the Ministry of Foreign Affairs."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis skema penambahan modal PT Reasuransi XYZ, pengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan, RBC dan profitabilitas serta konsekuensi perpajakan pada PT Reasuransi XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga kupon, namun perusahaan juga akan memperoleh dana yang dapat diinvestasikan kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-10/MBU/2014, skor tingkat kesehatan perusahaan saat menerbitkan OWK di tahun 2014 meningkat menjadi 78 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan skor 65. Risk Based Capital (RBC) perusahaan yang merupakan satu indikator utama kesehatan keuangan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 menjadi 339% dari tahun sebelumnya sebesar 160%. Berdasarkan simulasi untuk mencapai standar minimum RBC pasar internasional sebesar 250%, melalui penerbitan OWK sebesar 80% dari nilai penerbitan atau 720 miliar maka perusahaan mencapai RBC dan Profitabilitas yang optimal. Pemeriksa pajak melakukan koreksi positif atas beban bunga OWK sehingga pada tahun 2015 dan 2016 laba fiskal perusahaan meningkat dan perusahaan melakukan pembelaan karena beban bunga bagi perusahaan asuransi termasuk dalam kategori beban langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha.

---

This study aims to analyze the scheme of additional capital of PT Reasuransi XYZ, the impact on the level of financial health, RBC and profitability and tax consequences on PT Reasuransi XYZ. The research method used is case study method. The increase in capital is performed by issuing Mandatory Convertible Bonds (MCB) which will result in an obligation for the company to pay coupon interest, but the company will also get reinvestable funds. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-10/ MBU/2014, the companys health rating score when issuing MCB in 2014 increased to 78 compared to the previous year with a score of 65. Risk Based Capital (RBC) have a significant increase in 2014 to 339% from the previous year with a score of 65160%. Based on the simulation to achieve the minimum RBC standard of international market by 250%, through the issuance of MCB of 80% of the issuance value or 720 billion then the company achieved the optimum RBC and Profitability. The tax auditor makes a positive correction on MCB interest expense so that in 2015 and 2016 the companys fiscal profit increases and the company defends because interest expense for insurance companies is included in the category of direct or indirect expenses related to business activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran iklim keselamatan di PT XY yang merupakan perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di area divisi concentrating PT Z. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan semi kuantitatif. Data diambil pada Bulan Oktober – November 2022 dari area North South, SAG-Mill 1, dan SAGMill 2 dengan kuesioner yang diadaptasi dari NOSACQ-50 yang meliputi 7 variabel iklim keselamatan di tempat kerja. Kemudian, dilakukan wawancara beberapa pekerja sebagai bahan analisis mendalam untuk pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan iklim keselamatan PT XY ada pada angka 3,2 (Cukup Baik). Faktor Prioritas dan komitmen manajemen menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik), Pemberdayaan manajemen keselamatan menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik), Keadilan manajemen keselamatan menunjukkan angka 3,1 (Cukup Baik), Komitmen tenaga kerja terhadap keselamatan menunjukkan angka 3,3 (Cukup Baik), Prioritas keselamatan tenaga kerja dan tidak ditolerirnya bahaya dan risiko menunjukkan angka 3,1 (Cukup Baik), Pembelajaran, komunikasi, dan inovasi menunjukkan angka 3,3 (Cukup Baik), dan Kepercayaan terhadap keefektifan sistem keselamatan menunjukkan angka 3,2 (Cukup Baik).

---

This study aims to obtain an overview of the safety climate at PT XY, which is a mining service company working in the area of the PT Z concentrating division. This research uses a cross-sectional study design with a semi-quantitative approach. Data was taken in October - November 2022 from the North South, SAG-Mill 1, and SAGMill 2 areas using a questionnaire adapted from NOSACQ-50 which includes 7 climate variables of safety at work. Then, conducted interviews with several workers as material for in-depth analysis for discussion. The results showed that PT XY's overall safety climate was at 3.2 (Good Enough). Priority and management commitment factors show a score of 3.2 (Pretty Good), Empowerment of safety management shows a score of 3.2 (Pretty Good), Equity in safety management shows a score of 3.1 (Pretty Good), Workforce commitment to safety shows a score of 3, 3 (Pretty Good), Priority of labor safety and intolerance of hazards and risks shows a score of 3.1 (Pretty Good), Learning, communication, and innovation shows a score of 3.3 (Quite Good), and Trust in the effectiveness of safety systems shows a score 3.2 (Fair enough)."

"ABSTRAKKecelakaan kerja merupakan permasalahan penting dalam proyek konstruksi. Dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja keselamatan dan kinerja proyek adalah kebijakan kebijakan keselamatan, pembiayaan keselamatan, kebijakan reward, kebijakan punishment dan kelembagaan tujuan program, Tolok Ukur untuk Menilai setiap Tujuan, Kendala Utama, Lembaga yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program, Pola Hubungan Peranan dan Relasi . Penelitian menggunakan data studi literatur dan kuisioner yang di analisa menggunakan SEM PLS. Dari 39 hubungan antar variabel terdapat 22 hubungan yang signifikan. Improvement dilakukan terhadap variabel dominan yaitu, kebijakan keselamatan, Kebijakan Pembiayaan dengan memasukkan biaya non keselamatan pada regulasi dan kelembagaan dengan membentuk lembaga K3 di tingkat perusahaan.

---

ABSTRAKWork accidents are an important issue in construction projects. The dimensions that affect safety performance and project performance are the policies safety policy, safety financing, reward policy, punishment policy and institutions program objectives, Benchmarks for Assessing each Goal, Main Obstacles, Institutions Involved in Program Implementation, Roles and Relationships . The study used literature study data and questionnaires that were analyzed using SEM PLS. From 39 relationships between variables there are 22 significant relationships. Improvement are made to the dominant variables, namely the safety policy, Financing Policy by including non safety costs on the regulation and institutional by establishing a special agency OSH at the enterprise level."

"ABSTRAKDi Indonesia, tingkat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi masih sangat tinggi. Penerapan kebijakan sistem manajemen K3 yang belum efektif mengakibatkan budaya keselamatan belum terbentuk secara baik. Tujuan penelitian ini adalah i Mengidentifikasi faktor pembentuk kebijakan yang mempengaruhi budaya keselamatan kerja; ii Mengetahui hubungan antara implementasi kebijakan K3 dengan budaya keselamatan pada proyek konstruksi; iii Memberikan masukan terkait penerapan kebijakan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja di Indonesia dengan metode benchmarking dari Negara lain Malaysia, Singapura dan Thailand . Metode yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur dan metode benchmarking terhadap Negara lain dengan tujuan perbaikan terus-menerus dengan mencontoh keberhasilan Negara lain dengan tingkat kecelakaan yang rendah. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan SMK3 mengenai sangsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih perlu ditingkatkan karena hukuman yang berlaku masih relatif ringan dan untuk meningkatkan efek jera perusahaan kalau terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan untuk reward, perlu dibuat peraturan kebijakan mengenai hal ini berupa insentif apabila mencapai target zero accident sehingga memotivasi perusahaan untuk terus mengutamakan keselamatan di lingkungan pekerjaan. Dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan proyek perlu ditambahkan ke dalam kebijakan SMK3 untuk memperbaiki budaya keselamatan.

---

ABSTRACTIn Indonesia, the level of work accident in construction project is relatively high. The ineffective implementation of safety management system policy causes the safety culture is not fully formed. The purposes of this research are i Identifying the factors of policy forming that affecting safety culture ii Knowing the relation between policy implementation with safety culture in a construction project iii Providing inputs which are related to the implementation of the policy on safety management systems to improve the safety culture in Indonesia with benchmarking method from the other countries Malaysia, Singapore and Thailand . The method will be done in this research is literature study and benchmarking method to the other countries with the purpose of continuous improvement in following the successes of low accident rates countries. The result of this study is the policy regarding the applicable sanctions in Indonesia until now still need to be improved because the applied penalties are still relatively light and to enhance the deterrent effect of the company in case of work accidents. For reward, it is a need to make a policy rule about reward system in a form of incentive if ldquo zero accident rdquo target is fulfilled. It will motivate the company to continuously concern about the safety in the work environment. And excellent supervision needs to be added into the policy to improve safety culture. "