Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji mengenai pengaruh penyelarasan strategis proyekteknologi informasi dan komunikasi TIK di Kementerian Komunikasidan Teknologi Informasi Republik Indonesia. Penelitian ini mencakup115 proyek TIK yang telah diselesaikan dari tahun 2010-2013.Pendekatan manajemen proyek di Indonesia semakin memperoleh tempatsebagai alat untuk meningkatkan pencapaian dampak proyek. Suatuorganisasi mengadopsi manajemen proyek untuk menangani administrasiproyek yang dulunya secara tradisional dikelola secara intuitif, manual,dan semata-mata tergantung pada pengalaman manajer proyek. Namunkini, cara tradisional tersebut tidak memadai lagi, terutama untuk proyekproyekTIK yang memerlukan pendekatan inovatif yang dapat adaptifterhadap ketidakpastian teknologi dan koordinasi dalam kerangkapenyelarasan strategis untuk mencapai kinerjanya. Upaya tersebutmenghadapi kendala teoritis, mengingat atribut proyek TIK, yang antaralain, bersifat sementara, unik, dan interaktif, yang sekilas tampakbertentangan dengan ide keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, suatutopik yang sangat dominan di ranah manajemen stratejik. Penelitian inimengusulkan sebuah disain model penelitian yang digunakan untukmenganalisis kinerja proyek dengan koneksi yang relevan dengandampak proyek dengan mengukur variabel penyelarasan strategismultidimensional, koordinasi, dan ketidakpastian teknologi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penyelarasan strategis multidimensional,yang diukur melalui strategi organisasi, strategi TIK, infastrukturorganisasi, infrastruktur TIK, dan business case, memberikan efekterhadap koordinasi dan ketidakpastian teknologi yang berdampak padakinerja proyek TIK. Penelitian ini juga mengkonfirmasi dampak positifkoordinasi terhadap proyek TIK. Salah satu temuan menarik dalampenelitian ini adalah kinerja proyek terbukti tidak memberikan pengaruhsignifikan terhadap dampaknya kepada pengguna yang dikukur melaluibenefit bagi organisasi dan kualitas layanana. Kesimpulan akan diambiluntuk pengembangan teoritis dan implikasi manajerial

---

ABSTRACTThe research focuses on the impact of strategic alignment on informationand communication technology ICT projects in Ministry ofCommunication and Information Technology of Republic of Indonesia. Itadministered a survey of 115 completed ICT project in 2010 2013. Theproject management approach in Indonesia is gaining acceptance as a tool toimprove the performance achievement of organizations. An organizationadopts project management to deal with project administration that has beentraditionally managed intuitively, manually, and solely depend on projectmanager rsquo s experiences. The traditional way is not adequate anymore,especially for ICT projects which has to be done in innovative ways thatengage multidimensional strategic alignment and their impact analysis.However, it has been theoretical issue to integrate the project managementapproach to achieve a broader organization rsquo s performance, in this case is theICT project implementation. The attributes of project, which, among others,are temporary, unique, and interactive, seem contrary to sustainablecompetitive advantages idea that lead to superior organizationalperformance. The paper proposes a model of design research used toanalyze project performance with relevant connection to organizationalperformance by measuring variables of multidimensional strategicalignment, coordination, and technological uncertainty. The result revealthat multidimensional strategic alignment formed by organization strategy,ICT strategy, organization infrastructure, ICT infrastructure, and businesscase factors, can influence coordination and technological uncertainty whichleads to ICT project performance. The strong coordination has a significantimpact on ICT project performance. Interestingly, good project performancedoes not have much effect on its impacts to users measured by benefit fororganization and service quality. Conclusions were drawn for theoreticaldevelopment and managerial and policy implications as well"

"Kepemimpinan paternalistik merupakan konsep kepemimpinan yang berasal dari negara yang menganut sistem kolektivis dipandang mempunyai kecocokan untuk diimplementasikan pada budaya Indonesia yang mengutamakan budaya kekeluargaan dan kebapakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan peran mediasi kepercayaan (affective-based trust dan cognitive-based trust). Responden pada penelitian ini adalah seluruh ASN di Ditjen PPI baik jabatan struktural maupun fungsional. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS untuk melihat hubungan antar variabel untuk melihat hubungan pada variabel-variabel penelitian, dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi variabel kepercayaan mempunyai memediasi hubungan antara variabel kepemimpinan paternalistik dan kinerja.

---

Paternalistic leadership is a concept of leadership originating from a country that adheres to a collectivist system deemed to have a suitability to be implemented in Indonesian culture that prioritizes a culture of kinship and fatherhood. The purpose of this study was to analyze the influence of paternalistic leadership on the in-role performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Directorate General of Post and Information Technology (Ditjen PPI) at the Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) and the role mediation of trust (affective based and cognitive based). Respondens of this research is all ASN in DG PPI both structural and functional positions. The process of data analysis is to use the SEM-PLS method to see the relationship between variables to see the relationship to the research variables, using the SmartPLS application. The results revealed that the dimensions of trust variable had a positive mediating effect on performance and performance."

"Berdasarkan Inpres No.3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.Permasalahan yang ditemui bahwa pemanfaatan TI belum diiringi oleh suatu perencanaan arsitektur SI/TI organisasi secara menyeluruh, hal tersebut memunculkan kondisi pengembangan SI/TI tidak berkesinambungan, banyak duplikasi dan silo sistem, kondisi ini juga dialami pada organisasi yang menjadi objek penelitian ini yang sebenarnya telah memiliki program prioritas dengan target membangun sistem layanan e-government yang integrasi dan memiliki interoperabilitas.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah usulan rancangan infrastruktur teknologi informasi yang adaptif sesuai kebutuhan strategis organisasi tersebut. TOGAF ADM menjadi kerangka kerja acuan dalam membangun arsitektur TI bagi organisasi, dengan data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada unit pengelola TI serta data sekunder melalui penelaahan dokumen peraturan serta kebijakan TIK terkait. Hasil dari penelitian diperoleh 15 prinsip arsitektur TI, 10 kandidat aplikasi baru yang diusulkan untuk dikembangkan pada organisasi dan usulan rancangan infrastruktur TI yang adaptif berupa rancangan private cloud dengan model IaaS, untuk diadopsi sebagai platform infrastruktur TI organisasi di masa depan.

---

Based on Inpres 3/2003 concerning national policy and strategy of e-government, every government agencies are expected to optimize the use of information technology advances to eliminate the bureaucratic organization barriers, forming a network management systems and work processes that enable government agencies to work in an integrated manner to simplify access to all the information and public services that must be provided by the government.

Problems encountered that the use of IT has not been followed by an IS/IT architecture planning thoroughly, this condition led to the IS/IT unsustainable development , duplication and silo systems, and this condition is also experienced by the organization on this research which have priority program to establish integrated and interoperable e-government system services

This study aims to produce a draft proposal of adaptive information technology infrastructure according to the strategic needs of the organization. TOGAF ADM become a framework of reference in developing the IT architecture for the organization, with the primary data collected through interviews to IT management units as well as secondary data through review of regulatory documents and related ICT policies. The results of the study showed 15 IT architecture principles, 10 candidates proposed new applications to be developed in the organization and adaptive IT infrastructure design proposed in the form of private cloud with IaaS model to be adopted as the organization IT infrastructure platform in the future."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"ABSTRACTKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan kebijakanintranet untuk komunikasi internal organisasi. Setiap anggota organisasi ataucivitas Kominfo mempunyai single login access ke Portal Kominfo yangberfungsi sebagai gateway berbagai aplikasi e-Government dan ruang publik.Penelitian ini membahas implementasi keterbukaan informasi publik yangditerapkan melalui komunikasi ruang siber. Teori Konvergensi Simbolik yangdikembangkan oleh Ernest Bormann digunakan untuk mengetahui bagaimanaproses konstruksi kesadaran bersama. Penelitian menggunakan metoda kualitatifdengan prespektif konstruktivis interpretif dan dilakukan selama 3 bulan dariJanuari s.d Maret 2014. Untuk memperoleh validitas, data digali melalui tiga carayakni observasi, Fokus Grup Diskusi (FGD) dan wawancara mendalam terhadaptujuh informan yang telah ditentukan.Hasil dari penelitian menunjukan terjadi proses dramatisasi pesan yangmembentuk rantai fantasi. Jenis fantasi civitas dan organisasi yang membentukvisi retorikal : transparansi informasi. Tema fantasi yang ditemukan antara lainkesadaran terhadap proses reformasi birokrasi dan upaya-upaya menjadikanKementerian Kominfo sebagai leading di sektor komunikasi dan teknologiinformasi dalam fantasi : Kominfo gitu loh!.

---

ABSTRACTThe Ministry of ICT (Kominfo) implemented intranet policy for internalorganization communications. Every member of the organization or Civitas havea single login access to the portal that serves as a gateway for e-Governmentapplications and public spaces . This study discusses the implementation of publicdisclosure is implemented through cyber space communications. The SymbolicConvergence Theory that developed by Ernest Bormann used to determine howthe construction process of consciousness is formed. The study using qualitativemethods with interpretive constructivist perspective. Research conducted duringthe 3 months of January to March 2014. To obtain data validity through threeways : observation , Focus Group Discussion ( FGD ) and in-depth interviews ofseven informants who have been determined.The results of the study show a process of dramatization messages that formfantasy chain. Fantasy Type of community and organizations that made up therhetorical vision : information transparency. Fantasy theme found in theawareness of the process of bureaucratic reform. An efforts makes the Ministry ofICT as leading sector in communications and information technology sector whithfantasy theme: Kominfo Gitu Loh! ."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai instansi pemerintah wajib menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu setiap penyelenggara sistem informasi harus memastikan interoperabilitas sistem informasi yang dikelolanya dengan sistem informasi lain yang terkait Jaminan interoperabilitas dapat dipenuhi jika tersedia mekanisme evaluasi interoperabilitas untuk sistem informasi Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Information Systems Interoperability Maturity Model dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi penerapan interoperabilitas di lingkungan organisasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata interoperabilitas sistem informasi di dalam organisasi berada pada Level 1 Manual dibutuhkan perbaikan agar interoperabilitas mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACT

Directorate General of Informatics Applications as a government agency shall execute the mandate of the Government Regulation No 82 of 2012 Article 23 that every information system operators must ensure interoperability between their information systems and the other related information systems The guarantee of interoperability can be met if there is available a mechanisms to evaluate the interoperability of information systems This study using Information Systems Interoperability Maturity Model with a qualitative approach to evaluate the implementation of interoperability within the organization The result of this study showed that the average level of information systems interoperability in organization is at Level 1 Manual needed improvement to achieve interoperability at the desired level."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan

---

During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"

"ABSTRAKMigrasi sistem otomasi menjadi hal penting yang harus dilakukan perpustakaan ketika sistem otomasi yang lama dirasa sudah tidak mampu lagi mendukung kegiatan operasional perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pustakawan dan kepala perpustakaan Kemenkominfo dan objek penelitian ini adalah implementasi migrasi sistem otomasi di perpustakaan Kemkominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi sistem otomasi pada Perpustakaan Kemkominfo RI dilakukan dengan memasukkan kembali data koleksi buku yang sebelumnya ada pada sistem otomasi yang pertama kali digunakan yaitu Sistem Perpustakaan ke sistem yang baru yaitu SLiMS. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan migrasi sistem otomasi, yaitu dari segi kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan perencanaan. Di perpustakaan Kemkominfo, keempat faktor tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga menjadi kendala bagi perpustakaan Kemkominfo dalam memigrasikan sistem otomasi. Selain itu, penerapan migrasi sistem otomasi ini, berdampak kurang baik terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Kemkominfo. Oleh karena itu, perpustakaan Kemkominfo sebaiknya membuat perencanaan yang lebih baik terkait implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan agar implementasi migrasi sistem otomasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.ABSTRACTMigration of the automation system is an important thing that must be done by the library when the old automation system is no longer able to support library operational activities. The purpose of this study is to explain the implementation of the migration of the library automation system of the Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The subject of this research is the librarian and head of the Kemenkominfo library and the object of this research is the implementation of automation system migration in the Kemkominfo library. The results showed that the migration of the automation system at the Kemkominfo RI Library was carried out by re-entering the book collection data that previously existed in the automation system that was first used, namely the Library System, to the new system, SLiMS. There are several important factors that influence the implementation of automation system migration, namely in terms of leadership, communication, training, and planning. In the Kemkominfo library, these four factors did not work well so that it became an obstacle for the Kemkominfo library in migrating the automation system. In addition, the implementation of this automation system migration has an adverse impact on circulation services at the Ministry of Communication and Information Library. Therefore, the Kemkominfo library should make better planning related to the implementation of the migration of the library automation system so that the implementation of the migration of the automation system can be completed quickly and precisely so as to improve the quality of library services."