Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun intervensi untuk implementasi audit kinerja sektor publik oleh institusi pemeriksa eksternal di Indonesia yakni BPK dengan menggunakan kerangka democratic enough governance. Kerangka tersebut menyelaraskan antara dimensi isi, konteks, dan kualitas dari kerangka democratic governance Cheema, 2005 dengan intervensi berpendekatan good enough governance Grindle, 2011 . Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistis yang pengumpulan datanya berdasarkan pada wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola audit kinerja sektor publik masih menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dengan realitas implementasinya. Kesenjangan tersebut terjadi baik di tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan tindak lanjut audit. Intervensi untuk meningkatkan tata kelola dibangun pada institusi dan proses secara berurutan dan bertahap mulai dari membangun proses audit kinerja yang efektif dan partisipatif dan membangun institusi BPK yang responsive dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan pengembangan kerangka democratic enough governance di negara demokratis berkembang lainnya.

---

The objectives of the research are to analyze and develop interventions for the implementation of public sector performance audit by an external audit institution in Indonesia, namely BPK by using the framework of democratic enough governance. The framework aligns the content, context, and quality dimensions of the democratic governance framework Cheema, 2005 with the governance intervention that is good enough Grindle, 2011 . The research uses a post positivistic paradigm and data collection is based on in depth interviews and secondary data support. The results show that public sector performance audit governance still indicates a gap between stakeholder expectations and the reality of its implementation. The gap occurs either in planning, implementation, and reporting and follow up. Interventions to improve governance are developing on institutions and processes sequentially and incrementally which start from developing an effective and participatory performance audit process and developing a responsive and sustainable BPK institution. This research suggests developing the framework of democratic enough governance in other developing democratic countries."

"Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah

---

Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily"

"Tujuan Penulisan, ialah untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada biroTI BPK RI. Melakukan analisa terhadap pencapaian tingkat kapabilitasnya denganlembaga sejenis lainnya pada negeri lain, serta membantu BPK menerapkan tatakelola TI berstandar internasional. Metodologi yang digunakan ialah kerangkakerja COBIT 5 sebagai panduan pengukuran tingkat kapabilitas. Hasil yangdicapai bahwa tingkat kapabilitas BPK saat ini yaitu 2,162 yang berarti beradapada level 2 (managed process), yang mana lembaga sejenis lainnya di luar negeritelah mencapai level 3. Kesimpulan adalah bahwa BPK RI telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih padaposisi menengah karena kurangnya persaingan yang memaksa BPK untukmelakukan perkembangan bisnisnya.

---

The purpose of this evaluation, is to know the capability level on BPK RIIT bureau. Performed an analysis achievement of the capability level with othersimilair institutions in other cpuntries, as well as to help BPK RI implement ITgovernance with international standard. The methodology used for the evaluationis COBIT 5 framework to measure capability level. The achieved results are thatthe BPK capability level is at level 2 (managed process) with 2,162, which othersimiliar institutions abroad has reached level 3. The conclusion from this thesisare that BPK already being ran, controlled and managed appropriately, althoughcapability level is still at intermediate level because of the lack of competitor andmake BPKs’ business is not growing."

"Penelitian bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh BPK berdasarkan panduan pemeriksaan jarak jauh yang dikeluarkan oleh BPK pada awal pandemi COVID 19 tahun 2020 dan 2021. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi dokumen pemeriksaan, pengamatan atas pelaksanaan pemeriksaan dan wawancara. Hasil penelitian pemeriksaan jarak jauh telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan panduan, sehingga hasil pemeriksaan tetap berkualitas. Pemeriksaan dengan metode jarak jauh tidak mengurangi ketepatan waktu penyusunan laporan hasil pemeriksaan sehingga prosedur pemeriksaan jarak jauh tetap dapat dipertahankan pada pasca Covid.

---

This study aims to evaluate the implementation of the BPK remote audit based on the remote audit guide issued by the BPK at the beginning of the COVID 19 pandemic in 2020 and 2021. The analysis was conducted by evaluating the audit document, observing the audit implementation, and interviewing. The results show that the remote audit had been planned and carried out by the guidelines so that the audit results remain of high quality. Auditing with the remote method does not affect the timeliness of preparing audit reports so that remote audit procedures can still be maintained post-Covid."

"Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan antara lain terjadi karena kurangnya pemeriksaan, lemahnya tindak lanjut, lemahnya penegakan undang-undang, serta lemahnya pengawasan dari badan pengawas internal pemerintah. Dengan mengetahui pola-pola dan penyebab kecurangan ini, diharapkan mampu memberi solusi untuk menemukan cara-cara terbaik untuk menghilangkan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

To support a good public governance an Independen Audit External for Public entities was made there is BPK RI BPK do audit for public finance activity one of them is audit for public procurement of goods and services In procurement process fraud is always happened and make loss ini public finance This thesis discuss about pattern of fraud and the causes of fraud in Indonesia The pattern of fraud classified base on fraud tree The causes of fraud can happen because a weak in auditing law and weak in control By knowing the pattern and causes of fraud the solution to avoid fraud could be found."

"Penelitian ini membahas pengaruh gaya kepemimpinan otokratik, demokratik, laissez faire, transaksional, transformasional, karismatik, dan iklim komunikasi terhadap kinerja anggota tim di tim audit AKN II BPK RI. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kepada 101 responden (anggota tim audit AKN II BPK RI) dengan menggunakan kuesioner online dalam aplikasi google documents. Analisis data yang digunakan adalah analisis data multivariat dengan menggunakan analisis path. Dari hasil analisis diketahui bahwa gaya kepemimpinan demokratik, transaksional, transformasional, karismatik memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota tim baik secara langsung maupun melalui iklim komunikasi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan otokratik dan laissez faire tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota tim baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

This research explores the influence of leadership styles (autocratic leadership style, democratic leadership style, laissez faire leadership style, transactional leadership style, transformational leadership style, charismatic leadership style) and communication climate on the performance of team members in the auditing team of AKN II, The Audit Board of The Republic of Indonesia. This research used a quantitative approach with the positivist paradigm. The researcher conducted a survey on 101 respondent (the audit team members of AKN II BPK RI) to collect the data used in this research, using an online questionnaire in google docs application. Data analysis used in this research is multivariate data analysis using the analysis path.

The result indicates that democratic leadership style, transactional leadership style, transformational leadership style, and charismatic leadership style have an effect on the team member’s performance either directly or through the communication climate. The result also shows that autocratic leadership style and laissez faire leadership style have no effect on the performance of team members either directly or indirectly."

"Pengelolaan dan implementasi knowledge management yang tepat dan baik, akan dapat memberikan dampak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, oleh karena itu, BPK RI perlu untuk mengetahui strategi dan teknologi terkait knowledge management yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KM solutions yang tepat bagi BPK RI. Penelitian ini memiliki manfaat agar BPK RI dapat mengetahui KM processes yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam menunjang implementasi KM di BPK RI. BPK RI juga dapat mengetahui mekanisme dan teknologi yang mendukung KM processes tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor di BPK RI. Penelitian ini berfokus pada unit kerja Auditorat I sampai VII yang ada di kantor pusat BPK RI karena merupakan letak kegiatan utama BPK RI terkait pemeriksaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi identifikasi KM solutions Becerra-Fernandez dan Sabherwal (2010) serta melakukan assessment awal untuk mengkaji kualitas dan volatilitas pengetahuan di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KM processes yang harus menjadi perhatian utama untuk dikembangkan oleh BPK RI adalah socialization untuk knowledge discovery, internalization, exchange dan routines.

---

Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI.

This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively.

The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines."

"Risiko pemeriksaan mempengaruhi standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Salah satu aspek yang dinilai paling mempengaruhi risiko pemeriksaan di era informasi sekarang ini adalah risiko keamanan informasi. Perlunya penilaian risiko keamanan informasi dari aspek TI kerana teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai macam aktivitas dalam organisasi diantaranya penyusunan laporan keuangan yang merupakan keluaran dari sebuah sistem yang menggunakan teknologi informasi, tidak terkecuali instansi pemerintah. Penelitian ini akan menyusun alat bantu dan kerangka kerja penilaian risiko keamanan informasi di instansi pemerintah yang berbasis ISO 27001. Narasumber yang terdiri dari pengendali teknis, auditor dan pejabat eselon I BPK RI diwawancara untuk memilih aktivitas pengendalian dalam ISO 27001 yang penting dalam penilaian risiko keamanan informasi. Hasil pemilihan aktivitas tersebut dijadikan input dalam perancangan model kerangka kerja, dimana kerangka kerja tersebut akan diuji publik di Pemerintah Kota Tangerang oleh beberapa auditor. Hasil penelitian ini dapat membentuk suatu alat bantu dan kerangka kerja untuk memudahkan para auditor di BPK dalam proses penilaian risiko keamanan informasi untuk menunjang perencanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dimana terdiri dari unsur-unsur dalam program audit yakni ruang lingkup audit, tujuan audit, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian yang dirumuskan dari aktivitas dan praktik pengendalian di ISO 27001 terpilih. Kerangka kerja dilengkapi dengan indikator dampak dan kecenderungan dari setiap risiko aktivitas yang didapat dari klausal-klausal ISO 27001.

---

Inspection risks affecting standard of field works and standards of examination report of financial statements. One aspect that is considered the most influencing risk in todays information age is a risk of information security covering aspects of IT and non IT aspects. The needs for information risk security assesment of IT aspects which due to the rapid information technology development, which greatly affects wide range of activities within organization including stated financial reports, is the output of a system that uses information technology, including government agencies. This research develop tools and frameworks in the information security risk assesment at government agencies based on ISO 27001. Resource persons consisting of technical controllers, auditor and BPK echelon I are interviewed to select the ISO 27001 control activities which are important in the information security risk assesment.

Election results will serve as input in designing the model framework, which then some auditors will perform public test in Tangerang city government. The results of this study can form a frameowkrs and tools to facilitate the BPK auditors in the process of information security risk assesment to support inspection planning of local government financial reports, which consist of the elements in the audit program such as audit scope, audit objectives, planning phase, stages of implementation, and completion stages of activities and practices defined in the selected ISO 27001. The framework comes with indicators of the impact and trends of each risk activity derived from ISO 27001 clauses."

"ABSTRAKTesis ini meneliti perbandingan penggunaan strategi Persuasi ComplianceGaining dan kepatuhan dalam wawancara pemeriksaan yang dilakukan olehpemeriksa di BPK RI. Dari lima strategi Compliance Gaining tersebut, akandianalisa apakah terdapat perbedaan ketika digunakan oleh pemeriksa untukmeperoleh kepatuhan dalam wawancara pemeriksaan dan apakah terdapatperbedaan tingkat kepatuhan yang diperoleh oleh pemeriksa ketika menggunakankelima strategi tersebut dalam wawancara pemeriksaan, dengan menggunakan ujiOne Way Anova. Pengumpulan data dilakukan terhadap 100 orang pemeriksa diBPK RI dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelima strategi ComplianceGaining yaitu strategi rewarding, punishing, expertise, impersonal commitments,dan strategi personal commitments. Strategi yang paling sering digunakan olehauditor BPK RI dalam melakukan wawancara pemeriksaan adalah strategipersonal commitments. Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan dalamwawancara pemeriksaan jika menggunakan strategi Compliance Gaining. Strategirewarding, punishing, expertise, impersonal commitments, dan personalcommitments memberikan tingkat kepatuhan yang sama ketika digunakan dalamwawancara pemeriksaan

---

ABSTRACTThis thesis examined The Comparison using Compliance GainingPersuasion Strategy and the Compliance of Audit Interview done by the auditorsof BPK RI. From the five Compliance Gaining Strategy, would be analyzedwhether there are difference when used by auditors for compliance in an auditinterview and whether there are difference in the level of compliance obtained bythe auditors when using this five strategy in an audit interview, using One WayAnova analysis. Data collection carried out on 100 auditors of BPK RI by usingLikert Scale questionaire. The result showed that there were differences betweenthe five strategies Compliance Gaining the strategy rewarding, punishing,expertise, impersonal commitments, and personal commitments. Strategy mostcommonly used by the auditors of BPK RI is personal commitments strategy.There is no difference in the level of compliance in the audit interview if usingCompliance Gaining strategy. Strategy rewarding, punishing, expertise,impersonal commitments, and personal commitments provide the same level ofcompliance when used in the audit interview"

"Amanat Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 23 menjadikan reformasi intern dan desentralisasi BPK dalam pelaksanaan audit sebagai suatu keharusan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran dan kinerjanya di dalam era reformasi, otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan stakeholder akan BPK. Indikator bagi peningkatan kinerja BPK adalah peningkatan kualitas audit dan laporan hasil auditnya, sehingga tujuan audit dapat tercapai dan akan dapat meningkatkan fungsi dan kredibilitas BPK, dan kepercayaan masyarakat akan BPK. Hal ini akan membuat hasil audit BPK semakin berguna bagi DPR, DPD dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.Penelitian ini dimaksudkan, pertama untuk memperoleh bukti empiris mengenai kondisi/tingkat faktor-faktor penunjang kinerja tim-audit dan efektivitas pencapaian tujuan audit di BPK saat ini. Yang dimaksud sebagai faktor-faktor penunjang kinerja tim audit dalam penelitian ini adalah faktor Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Obyektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, Aturan Jabatan Fungsional Auditor (IPA), Kode Etik. Kedua, untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antar kesembilan faktor penunjang kinerja tim auditor dan mengenai hubungan masing-masing variabel dengan efektivitas pencapaian tujuan audit. Ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ada atau tidak perbedaan efektivitas pencapaian tujuan audit antar Ketua Tim berdasar kantor Perwakilan BPK, antar Ketua Tim berdasar statusnya, antar Ketua Tim berdasar jenjang studinya, antar Ketua Tim berdasar latar belakang pendidikannya, antar Ketua Tim berdasar rentang waktu bekerja di BPK.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori dan praktek audit. Juga hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif kepada institusi BPK﷓RI yang berguna untuk peningkatan kualitas audit, peran dan kinerja BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara.Penelitian dilaksanakan di kantor-kantor Perwakilan BPK-RI yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palembang, Medan dan Makassar, dengan pertimbangan potensi perkembangan desentralisasi BPK. Data dikumpulkan dengan metode mail survey melalui penyebaran kuesioner dalam periode pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2004. Responden sejumlah 143 auditor BPK.Penelitian ini berhasil memperoleh bukti bukti empiris mengenai kondisi/tingkat faktor-faktor penunjang kinerja tim audit dan efektivitas pencapaian tujuan audit di BPK. Tingkat perhatian auditor komposisi tim sebesar 67,90% dan tingkat independensi auditor sebesar 79,60%. Tingkat integritas dan objektivitas auditor 87,41%, tingkat pemanfaatan program audit sebesar 78,07%. Tingkat supervisi yang diterima auditor BPK sebesar 69,06%. Tingkat kepuasan kerja yang dirasakan auditor BPK sebesar 69,15% sedangkan tingkat profesionalisme auditor 83,75%. Tingkat penerimaan aturan JFA oleh auditor BPK hanya sebesar 43,76%. Tingkat kepatuhan atas kode etik oleh auditor BPK sebesar 78,97% dan tingkat efektivitas audit yang dicapai oleh auditor BPK sebesar 77,92%.Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dari kesembilan faktor-faktor penunjang kinerja audit tersebut, tujuh faktor memiliki korelasi positif dan signifikan secara langsung dengan efektivitas pancapaian tujuan audit. Ketujuh faktor tersebut adalah Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme serta Kode Etik. Bukti empiris mengenai korelasi antar kesembilan faktor tersebut juga berhasil diperoleh dengan hasil bahwa tidak semua faktor saling memiliki korelasi positif dan signifikan.Selain menguji masalah asosiatif di atas, penelitian ini juga menguji hubungan komparatif untuk Efektivitas Pencapaian Tujuan Audit antara ketua tim yang satu dengan ketua tim yang lain berdasarkan asal kantor, statusnya, berdasar jenjang studinya, berdasar latar belakang pendidikannya, berdasar rentang waktu bekerja di BPK. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang berlatar belakang akuntansi dan non akuntansi tidak ada perbedaan yang signifikan atau bisa dikatakan sama. Demikian juga untuk efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang lulusan Diploma, Strata I, Strata 2/3 bisa dikatakan sama. Juga untuk tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim yang bekerja lebih dari 10 tahun, 5-10 tahun, dan yang kurang dari 5 tahun, tidak ada perbedaan signifikan.Efektivitas pencapaian tujuan audit jika dilihat dari status dan asal kantor ketua tim, diperoleh tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim senior, yunior dan belum berstatus terdapat perbedaan yang signifikan, juga tingkat efektivitas pencapaian tujuan audit antara ketua tim dari Perwakilan BPK 1,2,3,4,5,6 dan Khusus berbeda."