Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak dengan skema hybrid mismatch arrangements yang dilakukan di Indonesia, dan menganalisis hambatan-hambatan yang akan dihadapi apabila Indonesia mengadopsi rekomendasi BEPS Action Plan 2. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi, akademisi, dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan menggunakan instrumen keuangan debt/equity hybrid dengan Wajib Pajak Indonesia sebagai pihak pembayar. Meskipun masih jarang digunakan dan ditemukan, skema dengan hybrid transfers dan imported mismatch juga digunakan di Indonesia. Skema substitute payments dan pembayaran kepada reverse hybrid belum ditemukan atau digunakan di Indonesia, namun dengan sistem perpajakan di Indonesia sekarang ini, skema tersebut mungkin untuk digunakan. Sementara itu, hambatan yang akan dihadapi apabila Indonesia mengadopsi rekomendasi BEPS Action Plan 2 adalah kompleksitas dalam perumusan dan implementasinya, implementasi sangat bergantung pada Exchange of Information EOI , tingginya biaya administrasi dan kepatuhan, adanya potensi kehilangan daya tarik investasi, dan ruang lingkup structured arrangements yang belum ada sebelumnya di Indonesia.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to find out the practice of tax avoidance using hybrid mismatch arrangement schemes that are used in Indonesia. This study is conducted with a qualitative approach, with data collection through library and field study. The field study is conducted through in depth interviews with some key informants that represent practitioners, academics, and tax authorities in Indonesia. The results of this study show that the practice of tax avoidance using hybrid mismatch arrangements in Indonesia generally used debt equity hybrid financial instrument by involving Indonesian corporations as the payer. Moreover, imported mismatch and hybrid transfer schemes are also used in Indonesia. Substitute payment and payment made to reverse hybrid schemes have not been found, nonetheless these schemes are likely to be used in Indonesia under current regulations and taxation system. Meanwhile, the obstacles if Indonesia adopts BEPS Action Plan 2 recommendations are complexity in formulating and implementing recommended rules, implementation of the rules depends on the Exchange of Information EOI , higher administrative and compliance costs, potential loss of investment attractiveness, and the scope of structured arrangements that have not existed before."

"Long-run cash effective tax rate merupakan pengukuran untuk tax avoidance jangka panjang yang diusulkan oleh Dyreng et al. (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tax avoidance jangka panjang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Singapore Exchange tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2001-2010 dan 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2002-2011.Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai long-run cash effective tax rate pada perusahaan manufaktur di Singapura baik dalam jangka waktu satu tahun, lima tahun, maupun sepuluh tahun, relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Annual cash effective tax rate berpengaruh positif terhadap long-run cash effective tax rate. Book tax conformity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang. Earnings to price dan return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang, sedangkan book to market ratio dan aset takberwujud berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang.

---

Long-run cash effective tax rate is measurement of long-run tax avoidance, suggested by Dyreng et al. (2008). The purpose of this research is to measure and analyse long-run tax avoidance of listed manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, Singapore Exchange for period 2001-2011. This research is based on sample of 100 companies for group of year 2001-2010 and 100 companies for group of year 2002-2011.The result shows that long run cash effective tax rate in Singapore within one, five or ten years is smaller than Malaysia's and Indonesia's. Annual cash effective tax rate proved positively affect the long-run cash effective tax rate. While book tax conformity negatively affect long run tax avoidance. Earnings to price ratio and return on asset positively affect long run tax avoidance. However, book to market ratio and intangible assets negatively affect long run tax avoidance."

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."

"Skripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap pergantian CEO pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Penghindaran pajak diukur dengan tiga pengukuran yaitu Current ETR, ETR dan Cash ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dengan pengukuran Current ETR dan ETR berpengaruh negatif signifikan terhadap pergantian CEO. Namun penghindaran pajak dengan pengukuran Cash ETR berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian CEO.

---

Purpose of the research in this thesis is to find empirical evidence on the effect of tax avoidance on CEO Turnover in Non Financial Companies which Listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2015. Tax avoidance are measured with three proxies which are Current ETR, ETR and Cash ETR. The result of this research suggests that tax avoidance using proxy Current ETR and ETR is negatively significant effect on CEO turnover. But tax avoidance using Cash ETR is positively significant effect on CEO Turnover."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak, serta melihat peran dari risiko perusahaan terhadap hubungan antara kompensasi dan keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 98 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 ndash; 2015 menggunakan data balanced panel. Sehingga, total observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 392 tahun perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan keberadaan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan risiko perusahaan yang risk taker terbukti berperan memperlemah pengaruh negatif dari kompensasi direksi terhadap penghindaran pajak, tetapi risiko perusahaan tidak terbukti mempengaruhi hubungan antara keberadaan direksi wanita terhadap penghindaran pajak.

---

The objective of this research is to analyze the effect of compensatian and woman on board of director on tax avoidance. This research use balanced panel data from 98 companies listed on Indonesian Stock Exchange BEI from 2012 ndash 2015. Total observation is 392 firms year. This research find that compensation and woman director have negative effect on tax avoidance. This research also find that company risk have weaken the negative effect of compensation on tax avoidance. But the company risk not affect on the relations between woman on board of director and tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"

"ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi konsultan pajak Indonesia, khususnya di Jakarta Pusat, terhadap penghindaran pajak secara agresif. Penghindaran pajak secara agresif sendiri merupakan wilayah abu-abu antara penghindaran pajak yang diperkenankan dengan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau penyelundupan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian serupa yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain pada tahun 2014 di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner, dan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, persepsi konsultan pajak di Jakarta Pusat dieksplorasi dari persepsi umum konsultan pajak Jakarta Pusat terhadap penghindaran pajak secara agresif, persepsi konsultan pajak terhadap kelengkapan dokumentasi pajak klien, dan persepsi konsultan pajak terhadap lingkungan pajak kompetitif. Melalui data yang dikumpulkan dari 103 responden kuesioner dan empat narasumber wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa konsultan pajak Jakarta Pusat umumnya memiliki persepsi negatif terhadap penghindaran pajak secara agresif, namun masih memiliki toleransi dalam terhadap hal tersebut.

---

ABSTRACTThis research aims to explore perceptions of tax consultants of Indonesia in general, or specifically in Central Jakarta, on aggressive tax avoidance practices. Aggressive tax avoidance is defined as a grey area between acceptable tax avoidance and unacceptable tax avoidance tax evasion . This research is a replication of a similar research which previously conducted by other researchers in 2014 in Malaysia. This research is a qualitative research which conducted with both quantitative approach through questionnaires , and qualitative approach through through semi structured interviews . In this study, the perceptions of tax consultants in Central Jakarta are explored from the common perception of those tax consultants on aggressive tax avoidance practice itself, on the completeness of the documentation of tax clients, and on competitive tax environment. From the information which are collected from 103 respondents of questionnaires and four respondents of semi structured interviews, it was found that tax consultants in Central Jakarta generally have negative perceptions on aggressive tax avoidance practices, but still have some slight tolerance to it."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Kovermann (2018) dalam menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 300 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Hasil regresi data panel membuktikan tidak adanya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, risiko pajak dan biaya utang, serta tidak diperkuatnya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang oleh risiko pajak.This study discusses about the effect of tax avoidance and tax risk on cost of debt in Indonesia. This study uses the Kovermann model (2018) in testing the relationship between variables. This research is quantitative with a sample of 300 companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) during 2013-2017. Panel data regression results show there is no relationship between tax avoidance and cost of debt, tax risk and cost of debt, and the relationship between tax avoidance and cost of debt is not strengthened by tax risk."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."