Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian target akses universal air minum tahun 2019 sehingga diperlukan upaya mencapai target tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian kebijakan 100 akses air minum berdasarkan tren pendanaan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk, serta mengetahui pendanaan yang paling berpengaruh terhadap cakupan air minum. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah regresi data panel, dilengkapi analisis deskriptif. REM menunjukkan variabel pendanaan, PDRB per kapita, dan kepadatan penduduk mampu menjelaskan variabel cakupan air minum sebesar 23,57 , sementara sisanya dijelaskan variabel diluar model. PDRB per kapita merupakan variabel berpengaruh terbesar terhadap cakupan, diikuti variabel Kepadatan Penduduk. Untuk pendanaan, APBN merupakan variabel yang signifikan memberikan pengaruh tertinggi terhadap cakupan, diikuti variabel APBD, sedangkan variabel pendanaan lain tidak signifikan. Cakupan air minum tahun 2019 berdasarkan perhitungan harga satuan adalah 80,21 , artinya target akses universal tidak tercapai. Investasi berpengaruh positif pada cakupan, namun investasi total per kapita yang tinggi belum tentu memberikan tambahan cakupan yang tinggi. Dana pemerintah berpengaruh positif terhadap cakupan, meskipun pada level investasi per kapita yang sama, tambahan cakupan yang dihasilkan berbeda dengan range yang cukup besar. Intervensi publik untuk infrastruktur air minum mutlak diperlukan karena besarnya distribusi layanan dan besarnya kemungkinan kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai akses universal, diperlukan peningkatan pendanaan yang substansial sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita dan kepadatan penduduk di wilayah pelayanan. Kata kunci: Data Panel; Akses Universal; Air Minum; Pendanaan.

---

ABSTRACTRPJMN 2015 2019 mandates the achievement of universal access of drinking water in 2019 so that efforts are needed to achieve these targets. This study aims to analyze the achievement of 100 access of drinking water based on funding trend, considering the economic condition and population density, as well as to find the most impacted funding to water coverage. Quantitative approach used is panel data regression, equipped with descriptive analysis. REM shows variables of funding, GRDP per capita, and population density is able to explain the drinking water coverage variables of 23.57 , while the rest are explained by variables outside the model. PDRB per capita has the biggest impact on coverage, followed by Population Density. On funding, APBN is a significant variable that giving the highest impact on coverage, followed by APBD, while other funding variables are not significant. The drinking water coverage in 2019 based on unit cost calculation is 80.21 , so that universal access target is not reached. Investment has a positive effect on coverage, but high per capita total investment may not necessarily provide high coverage. Government funds have a positive effect on coverage, although at the same level of investment per capita, the additional coverage generated will be different with a considerable range. Public intervention for drinking water infrastructure is absolutely required because of large distribution of services and the high probability of market failure. Therefore, to achieve universal access, substantial funding is required in line with increasing per capita GDP and population density in service areas. Keywords Panel Data Universal Access Safe Drinking Water FundingJEL Classification C23 H54 H76."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak penandatanganan Surat Keputusan (SK) BPN. Dalam hal ini warga Jakarta sebagai pembayar pajak merasa dirugikan, karena mereka dikenai sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Keputusan BPN. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data di lapangan, studi literatur sebagai bahan referensi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, penulis menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta, Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan PPAT DKI Jakarta telah bekerja sama dengan baik dalam proses pengenaan pajak BPHTB. Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah dalam hal pengenaan sanksi administrasi BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah karena keterlambatan penerimaan SK BPN oleh wajib pajak. Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara lembaga-lembaga, yaitu BPRD DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PPAT di DKI Jakarta dengan melakukan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan Collaborative Governance, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta akan meningkat.

---

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta`s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree.

Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers.

To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tipologi atau paradigma administrasi public Kementerian Dalam Negeri dan bagaimana mengoptimalkan tipologi administrasi yang ada dengan menggunakan teori tipologi administrasi public yang dikemukakan oleh J.V. Denhardt & R.B. Denhard yang membagi administrasi public kedalam tiga paradigma besar yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Manajement (NPM) dan New Public Services (NPS). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengambil lokasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal menjadi pilihan karena peran sentral Sekretariat Jenderal sebagai koordinator penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pada saat yang sama Sekretariat Jenderal juga menyelenggarakan layanan publik kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat merepresentasikan organisasi Kementerian Dalam Negeri secara umum. Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan administrasi publik di Setjen Kemendagri cenderung mengarah pada tipologi gabungan antara OPA, NPM dan NPS dengan berbagai aspek yang dimiliki namun dominan pada OPA. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah untuk mengoptimalkan paradigma yang ada dan reformasi birokrasi yang sedang dijalani menuntut untuk dilakukan perubahan dengan mengedepankan pelayanan kepada stakeholder.

---

The aim of this thesis is to determine the typology or paradigm of public administration in the Ministry of Home Affairs and how to improve it by examining the theory of public administration typology proposed by JV Denhardt & R.B. Denhardt that divided public administration into three major paradigms: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS). The author uses qualitative methods and set the Secretariat General of the Ministry of Homes Affairs as research locus given that it?s central role as a coordinator of Directorate Generals within the Ministry of Home Affairs and at the same time managing administrative services to the local government. Thus, the Secretariat General is expected to represent the Ministry?s organization in general. The research found that the public administration practiced in Secretariat General of the Ministry of Home Affairs tends to be classified to the combination of the Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS) typology with more emphasis on the Old Public Administration (OPA) typology. Moreover, there are several aspects that need to get more attention for future improvement."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengembangkanpengukuran mengenai kondisi integrasi. Dengan menggunakan aksi kekerasan ko1ektifsebagal fokus pengamatan, dan Indonesia sebagai kasus, tesis ini memperoleh temuan- temuanteoritik dan empirik sebagai berikutIntegrasi adalah suatu konsep derivasi dari struktur sosial. Bila struktur sosialmerujuk kepada pola hubungan di antara unit-unit sosial yang membentuknya~ rnakaintegrasi merujuk kepada derajat kekuatan hubungan di antara unit-unit tersebutAda berbagai cara untuk mengukur kekuatan hubungan di antara unit-unit yangterdapat dalam struktur sosial. Narnun dengan menggunakan perspektif keteraturansosial, studi ini memusatkan perhatian kepada aksi.aksi kekerasan kolektif Asumsinyaadalah semakin rendah tingkat aksi kekerasan semalkin tinggi tingkat keteraturansosial atau integrasinya, Dernikian pula sebaliknya.Secara konseptual, integrasi setidaknya memiHki dua dimensi: integrasi nasionaldan integrasi sosietaL Dimensi pertama merujuk kepada kek:uatan hubungan di antaranegara dan masyarakat, sedangkan dimensi kedua merujuk kepada kekuatan hubungan diantara unit-unit dalam masyarakat itu sendiri.Kategori integrasi terentang antara kuat hingga lemah. Dalam rentang tersehut,kategori yang paling ekstrim memang adalah disintegrasL Yakni, pemisahan antara unit-unit sosial yang terlibat Namun di antara dua kategori ekstrim --integrasi kuat dandisintegrasi masih terdapat kategori lairnya: maiintegrasi Berbeda dengan istilahpcrtama yang merujuk kepada penolakan bahkan pemisahan. istilah yang disebut terakhirlebih merujuk kepada adanya gangguan hubungan di antara unit-unit. Berdasarkan itu,studi ini kemudian mengembangkan tipologi: malintegrasi tipe A (kerusuhan), tipe B(penjarahan dan perusakan), dan tipe C (tawuran).Dengan memanfaa!kan data sekunder dari berbagal sumber~ penelaahanmenunjukkan bahwa Indonesia selama periode 1946 hingga April 1999 mengalamipeningkatan aksi kekerasan kolektif. Dan puncak aksl tersebut terjadi pada masa periodeOrde Reformasi. Namun berbeda dengan anggapan umum. kerusuhan sebenamyacenderung terus menurun; aksi-aksi kekerasan kolektiflainnya yang justru meningkat. Diantaranya adalah penjarahan. perusakan, tawuran. dan pertempuran etnik. Mengikutikonsepsi sebelumnya. studi ini memiliki kerangka pemikiran tersendiri dalammenggunakan aksi~aksi kekerasan koiektif sebagai indikator integrasi.Berdasarkan suatu rumus sederhana yang menyatakan hahwa integrasi nasionalsama dengan satu dikurangi aksi separatis (sebagai indikator disintegrasi nasional); sertaintegrasi sosietal sebagai satu dikurangf pertempuran primordial (sebagai indikatordisintegrasi sosietal); kerusuhan, penjarahan, perusakan dan 1awuran (sebagai indikatorindikatormalintegrasi), maka studi ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut.Studi berkesimpulan bahwa, hingga batas keberlakuan data yang dikumpulkan,sebenarnya kondisi integrasi nasional Indonesia masih tinggi. Berdasarkan periodepemerintahan, hingga batas tertentu dapat dikatakan bahwa integrasi nasional di masaHabibie dan Soeharto cenderung lebih tinggi ketimbang masa Soekamo. Hal yangmemperihatinkan adaiah justru kondisi integrasi sosietal. Ada kecenderungan bahwakondisi integrasi sosietallndonesia tidak pernah mencapai tingkat paling optimal. Bahkanberdasarkan perkembangan periode, terlihat bahwa tingkat integrasi sosietal di masaHabibie yang baru beriangsung sekJtar setahun ini berada pada titik yang paling rendahdibanding masa Soeharto dan Soekamo.Secara umum tesis ini juga menyimpulkan bahwa sebenarnya kita tidak periumencemaskan kondisi disintegrasi nasional. Karena sebenamya fenomena ini tidak selaluberjalan penuh kekerasan. Hal yang hams ditakuti adalah fenomena disintegrasi sosietal,dan komplikasinya ke arah disintegrasi nasional. Hal inilah yang sebenamya tetjadi disemenanjung Balkan yang menghancurkan Yugoslavia.Narnun terlepas dari berbagai temuan empirik di atas, tesis ini masih memerlukansejumlah penyempumaan di masa mendatang. Dari segi alat ukur. ia p.erlu memasukkanaspek kuantitatif kerugian jiwa dan material sebagai indikator substantif. Sedangkan darisegi ketersediaan data, ia perlu memasuk berbagai data laiTlllya yang lebib lengkap danrelevan.

---

"

"Sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan sosial, Indonesia membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan ini berprinsipkan pada kemudahan akses dan pembagian kesempatan yang merata, untuk itu pemerintah melakukan persiapan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini mencoba mencari akar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelakaksanaan persiapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis naratif, untuk melihat secara keseluruhan permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan dalam peneydiaan fasyankes terletak pada belum samanya persepsi antar stakeholders dan menyebabkan system tata pelaksanaannya yang masih belum jelas.

---

As an effort to improve the social welfare, Indonesia made a new system called Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) in form of Universal Health Coverage. The health insurance based on principles ease of access and equitable distribution of opportunities. The purpose of this studies is to find out the root problem of the fasyankes supply during SJSN preparation time by using qualitatives approach to see things widely and to seek the main problems. This study found that the root problem lies in stakeholders perception that causes the ucertainty of the implementation system."

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

"ABSTRAKDalam kurun waktu 1999-2009, kinerja legislasi DPR RI mendapat sorotan tajam dari publik. Jumlah RUU yang berhasil disahkan menjadi UU selalu jauh di bawah target legislasi nasional yang sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kinerja legislasi DPR yang rendah diduga disebabkan oleh etos kerja anggota DPR yang rendah. Menjawab kritikan tajam dari publik, DPR Tahun 2009 membuat Tata Tertib yang mengatur pembahasan dan pengesahan RUU dibatasi waktu tertentu. Alhasil, kinerja legislasi DPR tetap tidak menunjukkan perbaikan berarti. Studi kasus pembahasan RUU Gerakan Pramuka yang tepat waktu dan RUU Organisasi Masyarakat yang melampui batas waktu, menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya differensiasi waktu pembahasan dan pengesahan RUU di DPR, yaitu; proses dan tahapan, pokok bahasan krusial, konfigurasi aktor dan kepentingannya serta strategi formulasi kepentingan.

---

ABSTRACT

The legislation performance of the House of Representatives, in the period 1999-2009, under the spotlight of the public . Total bill that successfully passed into law is always well below the national legislation targets that have been defined by parliament and the government. Parliament legislation low performance suspected by a work ethic that is lower house members. Answering public sharp criticism, The House of Representatives in 2009, make rules that discussion and passage of the bill is limited given time. As a result, the performance of the House legislation still does not show significant improvement . Case studies of the Scout Movement Bil deliberation timely and Community Organizations Bill which exceeded time limits. There are four factors that cause differentiation of time for discussion and passage of the bill in the House; the processes and stages, contents crucially, the configuration of actors and interests and the strategic of interest formulations."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"