Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.PTBahwa dalam perkara tersebut telah terjadi jual beli antara Penggugat danTergugat I amp; Tergugat II, jual beli tersebut telah dimuat ke dalam akta jual beli,setelah terjadi jual beli, Tergugat I amp; Tergugat II membujuk Penggugat yangsedang kesulitan keuangan untuk dapat memeriksa sertipikat atas jual beli tersebutapakah dapat dijadikan jaminan/agunan, namun Penggugat hanya memberi izinsebatas memeriksa apakah sertipikat tersebut dapat dijadikan jaminan/agunan,akan tetapi Penggugat kemudian mengetahui jika sertipikat tersebut telahdijaminkan dan dibebani hak tanggungan dengan melawan hukum dan tanpasepengetahuan Penggugat kepada pihak Bank BTN. Majelis hakim PengadilanNegeri Pati memutus bahwa jual beli tersebut adalah sah dan menyatakan batalhak tanggungan serta menghukum kreditur untuk menyerahkan sertipikat atasbenda jaminan. Bahwa dengan diputusnya putusan tersebut, hak tanggungan atasbenda jaminan dianggap batal, dan dari pembatalan ini membawa akibat bagibeberapa pihak.

---

ABSTRACTOn the jurisprudence of Pati Distric Court Number88 Pdt.G 2013 PN.PT. there has been a sale and purchase between the seller andthe buyer, that transaction has been included in the deed of sale. After thattransaction, the seller persuade the buyer who are in need of money to be able tocheck the certificate of the transaction whether it can be used as collateral or not,and the buyer only purchases limited permission to check whether the certificatecan be used as collateral, but it turns out the buyer than finds out if the certificatehas been pledged and burdened by the mortgage by unlawfully without knowingof the buyer to the Bank of BTN. Panel of judges at Pati Distric court hasjudgement that buying and selling is legitimate and cancel the mortgage right andpunish the creditor to submit the certificate of the guarantee object. However withthat judgement, the mortgage right of the guarantee object considered cancel, andfrom this cancellation, has give the effect to some parties."

"Jaminan yang digunakan dalam kredit perbankan salah satunya adalah jaminan hak tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UUHT. Dalam UUHT disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan membuat APHT yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum. Dalam prakteknya seringkali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 88/Pdt.G/2013/PN Pt dimana debitur ternyata bukan pemilik dari objek hak tanggungan sehingga kemudian APHT-nya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah dan juga kerugian bagi berbagai pihak yang terkait. Akibat hukum dari penyimpangan tersebut akan menempatkan PPAT dimintai suatu pertanggung jawaban berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum.Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimana ketentuan dan prosedur pembebanan Hak Tanggungan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan APHT yang dibuatnya ditinjau dari hukum perdata, hukum pidana dan disipliner. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian statute approach, conceptual approach dan case approach yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi evaluatif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui 2 tahap yaitu dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului oleh perjanjian utang piutang dan Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Jika terjadi penyimpangan terhadap tata cara pembuatan APHT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara disipliner, perdata maupun pidana oleh sebab itu disarankan agar PPAT lebih teliti dan mengikuti ketentuan yang ada serta memiliki moral dan integritas yang tinggi.

---

One of the collateral used in bank loans is Security Right Over Land which is regulated in Land Mortgage Regulation (UUHT). In UUHT, it is mentioned that the granting of Land Mortgage is done by making APHT made by Land Deed Official as public officials. In practice, often occur certificate that is not in accordance with the actual procedures which occurred in Pati district court decision number: 88/ Pdt.G/2013/PN Pt where the debtor is not the actual owner of the collateral object causing the APHT to be cancelled by the court decision. This creates risks for the certainty of land rights and also financial losses for various related parties. Due to the law deviation, Land Deed Official should take responsibility.

This thesis research is to know how the provisions and procedures of Land Mortgage according to the applicable provisions in Indonesia and the responsibilities of Land Deed Officials against the cancellation of APHT that have been made, reviewed from civil law; criminal law and disciplinary law. Research methodology that is used is normative juridical, combining three approaches: statute approach, conceptual approach, case approach, with library research technique, and evaluative and preskriptif research type.

The research results show that the imposition of Indonesia Land Mortgage is carried out through 2 phase, first is the making of APHT entailed with Contract Debt and the second phase is registration by the land office. If deviation happens during the making of APHT then Land Deed Official will get sanction as a form of responsibility. Therefore it is suggested that Land Deed Officials should be more careful, follow the provisions that exist and have hight morals and integrity."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berkenaan dengan kewenangan bertindak dalam. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan pembahasan mengenai tanggung jawab dari PPAT dan akibat hukum atas tindakannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dalam melaksanakan jabatannya bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan akibat hukum bagi PPAT berkenaan dengan pelanggaran tersebut adalah penjatuhan sanksi.

---

Land Deed Official (PPAT) has an authority making an authentic deed when there is a legal act which related with land. Based on their authority, when PPAT performing their duties have to observe with the regulation and also code of ethics, but in practice, there is PPAT who violate the code of ethics or the regulation which related with PPAT. As an example violations of PPAT is in making mortgage (APHT) that performed by unauthorized person as the case study of this legal research. This legal research will explained about the responsibilities as an PPAT and also the punishment as an legal consequences of the legal deviations. This study is classified as a normative legal research. The research results showed PPAT as an public officer has their own responsibilities and PPAT can be subject to sanctions as their legal consequences of the legal deviations."

"Bank selaku kreditur seringkali mengalihkan piutang melalui cessie terhadap kredit. Persoalan yang timbul setelah piutang dialihkan identik dengan keterkaitan keabsahan cessie terhadap peralihan jaminan hak tanggungan yang diikatkan pada perjanjian pokok. Timbul perbedaan implementasi hukum pada tiap-tiap perbedaan kondisi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mekanisme pengalihan piutang melalui cessie pada bank konvensional menurut hukum Indonesia, perkembangan pengaturan pendaftaran peralihan hak tanggungan karena cessie, dan akibat hukum pengalihan piutang (cessie) terhadap objek jaminan hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Tab dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 PK/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, penelurusan penelusuran literatur, serta wawancara narasumber dari pihak Bank Konvensional dan Badan Pertanahan Nasional dengan pendekatan kualitatif, dan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme pengalihan piutang melalui cessie pada Bank Tabungan Negara (BTN) menurut Pasal 613 KUHPerdata dan Perjanjian Kredit antara BTN dengan debitur dilakukan dilakukan sebagai salah satu cara penyelamatan kredit macet. Cessie telah mengalami perubahan metode dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan beban tanggung jawab pengecekan berkas berada di Kantor Pertanahan saja menjadi secara elektronik yang telah membagi tanggung jawab pengecekan berkas kepada Kantor Pertanahan, Kreditur, dan PPAT. Walaupun hak tanggungan yang terikat pada perjanjian pokok ikut beralih ke kreditur baru secara hukum, tetapi tetap perlu dilakukan serangkaian prosedur administrasi dengan mendaftarkan peralihan hak tanggungan dalam rangka memenuhi syarat publisitas di Kantor Pertanahan tempat jaminan berada.

---

Banks act as creditors for selling receivables through a cessie to credit. Problems that arise after the transfer of receivables are identical to the relevance of the validity of the cessie to the mortgage guarantee transfer stipulated in the main agreement. There are differences in the legal conscequences in each conditions. The problems discussed in this research are the mechanism through a cessie in conventional banks according to Indonesian law, the development of the regulation on registration of transfer of mortgage, and the legal consequences of the act (cessie) on objects of mortgage guarantee based on the District Court Decision Number 79/Pdt. G/2019/PN Tab and Judicial Review Decision Number 754 PK/Pdt/2011. This research used normative juridical research method which focuses on the use of secondary data in the form of legislation, literatures, as well as interviewing sources from the Conventional Bank and Badan Pertanahan Nasional with a qualitative approach, and descriptive research typology. Based on the analysis, it can be concluded that the mechanism through the cessie at the Bank Tabungan Negara (BTN) according to Article 613 of the Civil Code and the Credit Agreement between BTN and the debtor is carried out as one way of non-performing loan. Cessie has experienced a change from what was previously done conventionally with the responsibility of checking files being handled by the Land Office transformed into using electronic method that divides the responsibility of checking files to the Land Office, Creditors, and PPAT. Even though the mortgage applicable in the main agreement is legally transferred to the new creditor, it still needs to be carried out through registration of transfer of mortgage in order to fulfill the publicity requirements at Badan Pertanahan Nasional where the collateral land is located."

"ABSTRAKPeranan kedudukan tanah sebagai harta benda yang bermanfaat sangatlah tinggi bagi perekonomian. Tanah dipergunakan sebagai jaminan sebuah hutang yang diajukan kepada lembaga perbankan. Dimana jaminan atas tanah tersebut dibebankan dalam bentuk Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda lain yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan hanya akan dapat lahir jika adanya perjanjian lain yang melandasinya sebagai perjanjian pokok, karena kedudukan Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Keberlakuan jaminan Hak Tanggungan sangat bergantung pada Perjanjian Kredit yang mendahului, karena hapus atau batalnya ikut tergantung pada perjanjian pendahuluan tersebut. Dalam dunia nyata, keadaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, dimana pihak tersebut menguasai sertipikat hak atas tanah tanpa hak (dengan tipu daya) bertujuan untuk menjaminkan tanah tersebut sebagai jaminan hak tanggungan dihadapan notarisppat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Terhadap kondisi yang demikian, undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak pemilik untuk menuntut dan memperjuangkan hak nya tersebut dalam persidangan melalui gugatan pihak ketiga (derden verzet) terhadap si pemberi dan penerima hak tanggungan tersebut yang melakukan pembebanan hak tanggungan dengan jaminan hak atas tanah tersebut secara tidak sah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembebanan hak tanggungan secara sah dan akibat hukum terhadap hak tanggungan yang dibebankan secara tidak sah apabila dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar aturan diperbaiki dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembebanan hak tanggungan lebih teliti agar semua prosedur sesuai dengan aturan yangberlaku.

---

ABSTRACTThe position role of land as one of realty is really have a huge benefits for economics. Land is used as a guarantee of bank payable. Where guarantee of the land is burdened to the lien of land along with another object that interconnected to the land. The lien as a guarantee of the land only can arise if there other agreement that based on the main agreement, because the position of lien as a additional agreement (accessoir). Go into effect of guarantee of lien is really base\on credit agreement that preceed it, because vanish or cancel of rhe lien is base on the agreement preceded. In real life, this kind of condition is exploit by uninterested parties, where that parties have the power to hold the land certificate without right (tricky), aim to guarantee that land as a guarantee of lien in front of the notary-ppat, then generate the loss of the real owner of that land. For this kind of situation, law giving the chance to the owner to claim and fight for their right in the court through suing the third parties to the giver and the receiver of the lien who encumbering the lien with guaranteeing land right legally. Therefore, this analysis aim to know the real procedure of encumbering the lien in legal way and the legal consequences to the lien that burdered illegally if it’s cancelled. The result of this analysis is suggesting to repair the existing law and all the parties who involved in this encumbering the lien process to be more accurate, so all the procedure can be fit to the law."

"Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menekankan pada data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh BER yang mengandung penipuan yang mengakibatkan tidak terpenuinya ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUHT yang mengatur tentang Pemberi Hak Tanggungan, serta melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Adanya unsur-unsur subjektif dan objektif yang dilanggar dalam akta tersebut juga mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat dalam Pasal 1320 memiliki akibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum. Penipuan yang terjadi dalam suatu hubungan perdata dapat dibedakan menjadi penipuan atau bedrog yang diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai tidak sah nya akta permberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT BER karena adanya penipuan, menimbulkan pertanyaan apakah Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban atau tidak, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702 K/Sip/1973 diputuskan bahwa Notaris/PPAT tidak memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran materiil terhadap informasi yang diberikan oleh penghadapnya, ia hanya memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran formil sesuai dengan dokumen sah yang diperlihatkan kepadanya, maka PPAT BER dalam kasus ini tidak dapat dimintakan ganti rugi ataupun pertanggung jawaban lainnya.

---

This research discusses the Binding of Mortgage Rights to Land as Guarantees for Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Supreme Court Decision Number 165PK/PDT/2022), for this decision a legal study is needed regarding the validity analysis of the deed of granting mortgage rights made by way of accusations that reported with the Mortgage Law and the Civil Code as well as the responsibilities of the official making the land deed concerned. The method used in this research is normative juridical, namely legal research with an emphasis on secondary data. The data analysis method used is qualitative and the data collection tool used is document study. The results of this study are the deed of granting mortgage rights made by BER which contains fraud which results in non-fulfillment of the provisions of Article 8 paragraph (1) UUHT which regulates Mortgage Givers, and violates the provisions of Article 11 paragraph (1) of the Mortgage Law . The existence of elements of subjectivity and objectives that were violated in these actions also resulted in non-fulfillment of the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Non- fulfillment of a condition in Article 1320 can result in the agreement being canceled or null and void by law. Fraud that occurs in a civil relationship can be divided into fraud or bedrog which is regulated in Article 1328 of the Civil Code, and fraud which is regulated in Article 378 of the Criminal Code. Regarding the invalidity of the mortgage deed made by PPAT BER due to fraud, it raises the question whether the Land Deed Making Officer can be held accountable or not, but based on the Supreme Court Jurisprudence dated September 5, 1973 Number 702 K/Sip/1973 decided that the Notary/PPAT has no obligation to seek the material truth of the information provided by his appearer, he only has the obligation to seek formal truth in accordance with the legal documents shown to him, then the PPAT BER in this case cannot be asked for compensation or liability other.

"

"Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)” yaitu tentang adanya gugatan pembatalan akta otentik tentang pengakuan hutang dan perjanjian pelunasan hutang dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (paksaan/tekanan) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proses pembuatan kedua akte tersebut.Adapun Tahap Penelitian berdasarkan Kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan serta wawancara kepada ahli hukum dan salah satu pihak yang bersangkutan dalam sengketa tersebut.Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa Penyalah gunaan keadaan (paksaan/tekanan) pada salah satu pihak dalam membuat akta otentik dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum sehingga dapat diajukan pembatalan dipengadilan terhadap akta tersebut. Bahwa akibat pembatalan akta otentik oleh hakim maka akta otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan mengikat para pihak sehingga dianggap tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam akta tersebut.

---

This thesis entitled " Judical review of the cancellation of the Authentic Deed as a Deed of Recognition Debt (Case Study of Court Decision No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)" is about a lawsuit authentic act of acknowledgment of debt and repayment agreements payable on the basis of misuse of state (force / pressure) by the Defendants to the Plaintiffs in the process of making the second certificate.

The stage research based literature by collecting a variety of data consisting of primary and secondary legal materials, such as law, government regulation, and legislation as well as interviews with legal experts and one of the parties concerned in the dispute.

Based on the conclusions note that Any use conditions (coercion / pressure) on one side to create the authentic act can lead to the act to be legally flawed that may be filed in court against the cancellation of the deed. That due to the cancellation of authentic by the judge authentic act is not a criminal (buiten effect stellen) and binding on the parties that are considered not occur as stated in the deed."

"ABSTRAKJaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyakdigunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak aktaotentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunyaAPHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenaimekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinyapembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturanyang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh daridata kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara denganbeberapa pihak yang terkait.

---

ABSTRACTDebt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debtguarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT aspublic officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legalacts concerning land security rights and condominium ownership right. But in realitythere are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellationmechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, andconformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PSTwith the provisions of the applicable law. This research was conducted with thenormative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtainedfrom literature data. Beside that in this research, in order to support the researchconducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevantparties."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent terhadap pengikatan Jaminan Perseorangan atau yang dikenal sebagai Personal Guarantee dalam perjanjian kredit. Pada kasus ini suami isteri menikah setelah tahun 1974 tanpa adanya perjanjian kawin sehingga tunduk pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sehingga ketika pembuatan Personal Guarantee diperlukan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent dalam perjanjian kredit; dan akibat hukum dari pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent pada pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit bagi para pihak dalam Putusan Nomor 210/PDT/2016/PT.DKI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atas sistematika hukum, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan spousal consent dalam putusan ini adalah sah karena dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan suami isteri yang tidak terikat dalam suatu perjanjian kawin dan salah satu pihak ingin mengikatkan diri dengan pihak ketiga yang memiliki dampak terhadap pembebanan/penjaminan harta bersama, maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari suami/isteri tersebut. Pihak yang akan dibebani kewajiban hukum oleh orang lain harus secara tegas diberitahukan tentang hal tersebut dan kemudian ia harus menyetujui dan menandatangani, baru kemudian dia dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan.

---

This research discusses about the cancellation of Spousal Consent on the binding of Personal Guarantees in credit agreements. In this case, the husband and wife married after year of 1974 without having a prenuptial agreement so that according to Articles 35 and 36 of Marriage Law No. 1 of 1974, the property acquired during marriage becomes joint property and regarding joint property, husband and wife can act based on the agreement between both sides, so that Spousal Consent is required when creating Personal Guarantee. The issues raised are the validity of the cancellation of Spousal Consent in the credit agreement; and the legal consequences of the cancellation of the Spousal Consent on binding Personal Guarantee in the credit agreement for the parties under the case number 210/PDT/2016/PT.DKI. To answer these problems, a juridical-normative legal research method on legal systematics is used. The results of the study conclude that in carrying out legal acts of husband and wife marriage who are not bound by a prenuptial agreement and if one of the parties wants to bind themselves with the third party which has an impact on the imposition of joint property, it must first obtain written approval from the husband/wife. The party who will be under a legal obligation by another person must be expressly notified about it and then must agree and sign, only then he can be held accountable if something goes wrong."

"Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court."