Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKurang optimalnya kualitas pelayanan di Satpas Jakarta Barat terjadikarena banyak faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Teknologi informasi,budaya organisasi, dan kompetensi sumberdaya manusia merupakan tiga diantarabanyak faktor yang menarik untuk diangkat dalam penelitian. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh teknologi informasi, budayaorganisasi, kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas pelayanan SatpasJakarta Barat.Teknologi informasi, budaya organisasi, kompetensi sumberdaya manusiadan kualitas pelayanan merupakan variabel pokok dalam penelitian. Pengukuranvariabel dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 149 personil SatpasJakarta Barat, yang dipilih melalui metode convenience sampling, dimanaanggota yang sedang melaksanakan tugas, diminta untuk berpartisipasi dalampengisian kuesioner. Analisis data dengan menggunakan structural equationmodeling (SEM) dengan metode alternatif partial least square (PLS), dimanatidak diperlukan uji asumsi klasik.Penelitian menghasilkan temuan bahwa: a) Dimensi tangible merupakandimensi yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas pelayanan SatpasJakarta Barat; b) Dimensi kompetensi menggunakan word processing merupakandimensi yang paling kuat pengaruhnya pada penggunaan informasi teknologi diSatpas Jakarta Barat; c) Dimensi pemanfaatan teknologi informasi merupakandimensi yang berpengaruh kuat terhadap penggunaan teknologi di Satpas JakartaBarat; d) Karakteristik budaya organisasi yang memberikan pengaruh paling besarterhadap budaya organisasi di Satpas Jakarta Barat adalah dimensi penekananpada strategi yang memiliki karakteristik memberikan penekanan kepada usahauntuk memperoleh sumberdaya baru, menciptakan tangtangan baru atau berusahamencoba sesuatu yang baru.Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka untuk meningkatkan kualitaspelayanan di Satpas Jakarta Barat dapat dilakukan dengan peningkatan terhadapdimensi pelayanan tangible dan peningkatan kompetensi anggota Kepolisiandalam bidang teknologi informasi secara bersama-sama.

---

ABSTRACTLess optimal quality of service in Satpas West Jakarta occurred becausemany factors that potentially influence it. Information technology, organizationalculture, and human resource competence are three of the many interesting factorsto be raised in research. This study aims to analyze the magnitude of the influenceof information technology, organizational culture, human resource competence toservice quality Satpas West Jakarta.Information technology, organizational culture, human resourcescompetence and service quality are the main variables in the research.Measurement of variables was done by distributing questionnaires to 149personnel of Satpas West Jakarta, selected through convenience samplingmethod, in which the members who were carrying out the task, were asked toparticipate in the questionnaire filling. Data analysis using structural equationmodeling (SEM) with alternative partial least square method (PLS), where noclassical assumption test is required.The research resulted in the finding that: a) Tangible dimension is thedimension which has the most influence to the quality of service of West JakartaSatpas; b) The competence dimension using word processing is the most powerfuldimension of influence on the use of technological information in Satpas WestJakarta; c) Dimensions of the use of information technology is a dimension thatstrongly influences the use of technology in Satpas West Jakarta; d) Thecharacteristics of organizational culture that have the greatest impact onorganizational culture in the Satpas of West Jakarta is the dimension of emphasison strategies that have the characteristics of emphasizing the effort to acquirenew resources, creating new ones or trying to try something new.Based on the findings of this research, to improve the quality of service inSatpas West Jakarta can be done by increasing the tangible service dimensionand increasing the competence of Police members in the field of informationtechnology together."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja aparat Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas Polda Metro Jaya). Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan Satpas Polda Metro Jaya memberikan motivasi kepada pegawainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan adalah teori Kinerja menurut Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, dan teori Motivasi menurut Frederick Herzberg. Penelitian ini dilakukan terhadap 54 aparat Satpas Polda Metro Jaya di Kantor Satpas Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja.

---

This research discusses about the influence of motivation on employee's job performance at Satpas Polda Metro Jaya. In order to improve employee?s job performance, the leaders of Satpas Polda Metro Jaya give motivation for their employee. The research aims to investigate the influence of motivation toward job performance. The theories are job performance theory by Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, and motivation theory by Frederick Herzberg. The study was conducted at the Satpas Polda Metro Jaya Office. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Analysis result show that motivation has a strong and positive influence toward job performance."

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem pengukuran kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan konsep Human Resources Scorecard. KPK dibentuk dengan tujuan agar Indonesia bebas dari korupsi bukan hanya pada sistem birokrasi tetapi dimulai dari cara berpikir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapainya, strategi disertai indikator kinerja yang jelas perlu dirancang bagi unit-unit di dalam KPK RI. SDM menjadi penting karena untuk pencapaian amanahnya KPK memerlukan SDM yang berintegritas bukan hanya dari sisi karakter jiwa tetapi integritas dalam berkerja mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Biro SDM merupakan biro yang bertanggungjawab mengelola SDM di KPK. Biro SDM KPK belum menggunakan HR Scorecard dalam menentukan efektivitas dan efisiensi SDM KPK. Tujuan tesis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan memberi rekomendasi alternatif perbaikan sistem pengelolaan SDM KPK yang diperlukan berdasarkan visi, misi serta strategi KPK. Dari hasil analisis data sekunder berupa Sistem Pengukuran Kinerja KPK RI dan Biro SDM yang berbasis Balanced Scorecard didapatkan hasil berupa strategi dan KPI Biro SDM serta keselarasannya dengan konsep HR Scorecard.

---

ABSTRACTThis thesis explores the performance measurement system of Human Resource (HR) at CEC with the Human Resources Scorecard concept. KPK was formed with the goal of keeping Indonesia free from corruption not only at the beginning of a bureaucratic system but starting from the mindset in all Indonesian. To achieve this goal, KPK needs clear strategy and performance indicators to be designed in their each unit. Focused in HR is important because in achieving its goal, KPK requires human resources with high integrity not only in their soul but also in their creativity attitude in working for preventing and combating corruption in Indonesia. Human Resources Bureau KPK is responsible for managing human resources in the Commission. In determining the effectiveness and efficiency, Human Resources Bureau has not using the HR Scorecard yet. The purpose of this thesis is to evaluate and make proper alternative recommendations for human resources management system improvement based on the Commission's vision, mission and strategy. The result from the analysis of secondary data from the Commission and the Human Resources Bureau Performance Measurement System which based on Balanced Scorecard is obtained in the form of HR KPI and its alignment with the concept of HR Scorecard."

"Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

---

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel job embeddedness terhadap kinerja karyawan (individual work performance). Adapun teori yang digunakan pada variabel independen adalah teori job embeddedness dari Mitchell et. al (2001) dan variabel dependen adalah teori dari Koopmans et al (2014). Di dalam pengukuran menggunakan dimensi job embeddedness yang terdiri dari 6 dimensi pengukuran yaitu on the job embeddedness dan off the job embeddedness yang masing-masing terdiri dari fit, links, sacrifice terhadap variabel kinerja karyawan menggunakan dimensi dari individual work performance yaitu task performance, contextual performance dan counterproductive work behaviour. Penelitian ini tidak menggunakan ketiga dimensi off the job embeddedness dikarenakan konsep yang kurang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini mengadaptasi kuesioner job embeddedness dari penelitian Jackson (2010) yang berdasarkan teori Mitchell et al (2001) dan kuesioner individual work performance questionnaire dari Koopmans et al (2014). Penelitian dilakukan terhadap 53 karyawan tetap dan kontrak PT. Adhi Karya (Persero).Tbk kantor divisi I Pasar Minggu yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi liner sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji validitas dan realibitas untuk item kuesioner. Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh dari job embeddedness terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,03, dan pengaruhnya hanya sebesar 40,6% terhadap kinerja karyawan.

---

This study aims to examine the effects of job embeddedness as the independent variable on employees performance (individual work performance) as the dependent variable. This study using the theory from Mitchell et. al (2001) about the job embeddedness and the theory from Koopmans et. al (2014) about individual work performance. The measure uses 6 dimensions from job embeddedness consists of on the job & off thejob whereas each of them contains fit, links, sacrifice on employees performance (individual work performance) consists of task performace, contextual performance, & counterproductive work behaviour. The study didn?t use the off the job dimensions as the concept seems to be irrelevant to the study objects. This study adapt job embeddedness questionnaire from Jackson?s research (2010) based on Mitchell et. al (2001) and individual work performance questionnaire form Koopmans et. al (2014). It conducted on 53 PT. Adhi Karya (Persero).Tbk division I office Pasar Minggu employees, both of permanent employees & contract employees using total sampling. This study use simple regression analysis for testing the effects from independent variable to dependent variable, also validity & reliability test for the questionnaire item. The result define that job embeddedness affect individual work performance with significancy 0,03 and only affecting 40,6% to individual work performance."

"Penelitian ini menjelaskan tentang dua variabel yaitu kompetensi dan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan tetap non manajerial divisi customer service PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), Tbk Jakarta dan mengetahui dimensi kompetensi yang memiliki hubungan paling kuat dengan kinerja karyawan. Teori yang digunakan untuk menguji variabel kompetensi adalah teori kompetenci Spencer & Spencer. Sedangkam variabel kinerja sendiri akan diuji menggunakan teori kinerja oleh Gomez. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey yang menggunakan teknik total sampling terhadap seluruh karyawan divisi customer service TELKOM Jakarta yang berjumlah 33 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil lain yang didapat adalah dimensi knowledge pada kompetensi memiliki hubungan yang paling kuat dengan kinerja karyawan dibandingkan dengan dimensi yang lainnya.

---

This study explains two variables, the variables were competency and employee performance. This study aimed to examine the influence of competency on performance of employee in PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) division of Customer Service Jakarta and to know which competency?s dimension that give the strongest relationship with variable performance. This study used Spencer & Spencer Theory to assess variable of competency. While, performance were assesser using performance theory by Gomez. This study used the quantitive approach with survey method that used total sampling technique to all employee in TELKOM Jakarta division customer service which held to 33 rspondents. The result from this study showed that competency had a significant effect on employee?s performance. The other result from this study showed that knowledge dimension from competency has the strongest relationship with employee performance compare the other dimension."

"[ABSTRAKKajian ini membahas tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorongkinerja untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja di pemerintahandaerah. Penelitian ini menggunakan soft systems methodology (Checkland &Scholes, 1990) dengan dual imperative of action research (McKay & Marshall,2001) melalui 4 (empat) tahapan SSM (Checkland & Poulter, 2006). Kajian inimemetakan permasalahan faktual di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yangmenunjukkan tidak efektifnya tahapan pembelajaran dikarenakan kurangnyabudaya yang mendorong kinerja. Kajian ini merekonstruksi konsep Marr (2009)tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorong kinerja. Hasilrekonstruksi menunjukkan ada 5 (lima) pemicu budaya yang mendorong kinerja,yaitu adanya rasa kesatuan sebagai komunitas, tanggung jawab dan akuntabilitas,integritas dalam kejujuran dan keterbukaan, kesamaan visi dan persepsi tentangbudaya kinerja, dan kepemimpinan yang memberdayakan dalam kemitraan. Hasilrekonstruksi juga menghasilkan adanya 5 (lima) pembentuk budaya yangmendorong kinerja, yaitu kepemimpinan yang mendorong kinerja, pengakuan danpenghargaan kinerja, pelaporan kinerja yang efisien, reviu kinerja secarainteraktif, dan peta kinerja. Selain itu, bersama-sama dengan para aktor diPemerintahan Provinsi Jawa Timur, kajian ini melakukan pemecahan masalah(problem solving) terkait pengelolaan unsur-unsur pembentuk budaya yangmendorong kinerja dan menghasilkan rekomendasi yang disepakati berupaketerlibatan gubernur dalam Musrenbang, dimulainya program apresiasi kinerja,penyederhanaan proses penyusunan laporan kinerja, reviu periodik secaradialogis, pembangunan Pusat Data Kinerja dan penyusunan indikator kinerja yangterintegrasi;

---

ABSTRACTThe implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator;The implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator, The implementation of performance management has its own drawbacks. When aparticular performance management technology is applied in an organization, it does notalways come to fruition. Sometimes it ends as a formality, sometimes it stops atmeasurement phase and never reaches the management phase. This assertion is supportedby a number of factual problems found in the local government of East Java province,and a number of conceptual problems from the pervious theories. To solve theseproblems, we need to employ a set of enablers and building blocks of Performance-Driven Culture; which are expected to bring improved effectivity in the application ofPerformance Management. Mar (2009) states that, to achieve the desired Performece-Driven Culture, a set of factors that consist of five enablers and five building blocks arerequired. This study has successfully reconstructed those factors. This study finds that inIndonesian government, especially in East Java province, there are 5 (five) buildingblocks of performance-driven culture, namely: (1) leadership that encouragesperformance, (2) acknowledgement and appreciation of performance, (3) efficientperformance reporting, (4) interactive performance review, and (5) performance map.Furthermore, together with the actors in the Government of East Java Province, this studyalso performed problem solving upon the problem related to the management of elementsthat construct Performance-Driven Culture. The result of this problem solving processleads to a number of agreed recommendations, namely the involvement of the governor inMusrenbang, the initiation of performance appreciation program, the simplification ofperformance report framing, dialogic periodical review, establishing Performance DataCenter, and the framing of integrated performance indicator]"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh karakteristik dewan proporsi keluarga di dewan komisaris dan direksi proporsi komisaris independen proporsi mantan pejabat di dewan komisaris serta besaran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan Metode yang digunakan adalah regresi data panel fixed effects dengan jumlah sampel 293 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 2012 Kinerja perusahaan diukur berdasarkan ukuran pasar Tobin rsquo s Q dan ukuran akuntansi ROA Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi keluarga dalam dewan komisaris dan direksi memberikan pengaruh positif terhadap nilai Tobin rsquo s Q sedangkan proporsi komisaris independen dapat meningkatkan Tobin rsquo s Q maupun ROA Untuk proporsi mantan pejabat di dalam dewan ternyata tidak memberikan efek terhadap kinerja perusahaan Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa besaran dewan mempunyai hubungan tidak linier dengan Tobin rsquo s Q dan ROA membentuk kurva berbentuk huruf U

---

ABSTRACTThis research examines the effect of board characteristics proportion of family commissioner proportion of family director proportion of independent commissioner proportion of ex government officer commissioner and board of commissioner size to firm performance Using fixed effects data panel regression this research investigates 293 firms which are listed in Indonesian Stock Exchange between 2008 2012 Firm performance is proxied by market measure Tobin rsquo s Q and accounting measure ROA The findings of this research suggest that the proportion of family commissioner and family director have positive impact only to Tobin rsquo s Q value while the proportion of independent director can increase both Tobin rsquo s Q and ROA Moreover this research concludes that the proportion of ex government officer director gives no impact to firm performance This research also finds that board size has U shaped non linear relationship with firm performance as proxied by Tobin rsquo s Q and ROA "

"ABSTRAKPT. AKM merupakan perusahaan garmen yang beroperasi di Bekasi yang memiliki budaya kerja 5S. Budaya kerja 5S yang diterapkan di PT. AKM tersebut terdiri dari: seiri (pemilahan), seiton (penataan), seiso (pembersihan), seiketsu (pemantapan) dan shitsuke (pembiasaan). PT.AKM belum pernah melakukan suatu penilaian terhadap penerapan budaya kerja 5S kepada para karyawan sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah karyawan telah menerapkan budaya kerja 5S tersebut. Dengan demikian masalah dalam penelitian iniadalah bagaimana karyawan menerapkan budaya kerja 5S di PT. AKM dan apakah terdapat perbedaan dalam penerapan budaya kerja 5S ditinjau dari aspek-aspek demografis. Aspek demografis dapat dilihat dari usia, masa kerja, jabatan, divisi, jenis kelamin dan tingkatpendidikan. Dalam penelitian ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil survei ini diolah dengan menggunakan analisis faktor, analisis deskriptif, uji-t dan uji ANOVA. Responden penelitian adalah karyawan tetap danberada pada bagian produksi di PT. AKM yang berjumlah 102 responden.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 dimensi budaya kerja 5S, hanya 4 dimensi (seiri, seiton, seiso, seiketsu) yang valid dan reliabel. Rata-rata responden telah menerapkan budaya seiri, seiton, seiso dan seiketsu (Mean > 2,5). Berdasarkan umur, divisi dan pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerapan budaya seiri, seiton, seiso dan seiketsu. Berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan penerapan budaya seiketsu dan berdasarkan jabatan terdapat perbedaan penerapan budaya seiri dan seiton. Berdasarkanmasa kerja terdapat perbedaan penerapan budaya seiri.Perusahaan disarankan agar pada saat rekrutmen dan seleksi, pihak PT. AKM dapat menggali informasi lebih tentang keseharian calon karyawan apakah telah mencerminkan kerapihan, kebersihan, keteraturan, dan kedisiplinan. Kompensasi yang dapat diberikan PT.AKM dapat berupa reward terhadap karyawan yang dinilai menerapkan budaya kerja 5S tersebut dengan baik sehingga dapat memotivasi karyawan lainnya. Punishment juga diberikan bagi karyawan yang dinilai kurang dalam menerapkan budaya tersebut yang dapatmenjadi pencegahan (prevention) bagi karyawan lainnya agar tidak menerapkan budaya kerja 5S tersebut di bawah standar. Pengembangan SDM yang dapat dilakukan PT. AKM adalahmembuat program refresh budaya kerja secara teratur. PT. AKM dapat membuat audit terhadap budaya kerja 5S yang diterapkan pada masing-masing karyawan dan dilakukan oleh leader divisi, yang kemudian nilai audit tersebut diakumulasikan setiap bulannya, sehinggabisa terlihat karyawan yang menjalankan dan tidak menjalankan budaya kerja 5S tersebut. Untuk performance management, PT. AKM dapat memasukkan perilaku-perilaku 5S sebagai unsur penilaian karyawan."

"Sebagai solusi permasalahan tingkat layanan jalan terkait sering dan cepat rusak serta lambatnya perbaikan dan pemeliharaannya, Performance Based Contract mulai diterapkan pada proyek jalan di Indonesia berdasarkan manfaatnya bagi kemantapan tingkat layanan jalan semasa operasionalnya. Pengalaman di luar negeri menunjukkan keberhasilan PBC, namun pelaksanaannya di Indonesia masih dipertanyakan terkait faktor-faktor risiko regulasi dan kemampuan kontraktor terhadap keterlaksanaan kinerjanya. Penelitian dilakukan untuk memastikan faktor-faktor risiko regulasi dan kemampuan kontraktor yang dominan berikut dampaknya terhadap kinerja penerapan PBC. Hasil penelitian menyimpulkan respon risiko regulasi dan kemampuan kontraktor dapat meningkatkan kinerja penerapan PBC pada proyek jalan, sehingga tujuan penggunaan PBC tercapai.

---

As solution to road's level-of-service problem due to early and often road damages along with tardy maintenance and repairs, Performance Based Contract was started to be applied for road projects in Indonesia based on its benefit for road's level-of-service stability during its operation. Experiences abroad showed PBC successes, however its implementation in Indonesia is still being questioned due to regulation and contractor's capacity risk factors toward its performance realization. Research is executed to confirm those dominant regulation and contractor's capacity risk factors along with its impact on PBC performance. Research findings conclude responses to regulation and contractor's capacity risks can improve the performance of PBC application on road project, thereof the purpose of PBC utilization is achieved."