Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji masalah Islamofobia di Amerika Serikat AS dan peran yang dilakukan oleh Council on American Islamic-Relations CAIR dalam mengatasi Islamofobia di negara tersebut. Permasalahan penelitian yang diangkat dari tesis ini bahwa komunitas Muslim di Amerika sebagai kelompok minoritas menghadapi berbagai bentuk Islamofobia mengacu pada teks laporan dari Council on American Islamic-Relations CAIR yang berjudul : Islamophobia and Its Impact in the United States, January 2009-December 2010 Same Hate, New Target . Dengan menggunakan teori kebudayaan dari Clifford Geertz, dan konsep rasisme dalam agama, budaya, dan kondisi sosial politik Amerika yang menjadikan Islam sebagai keyakinan di luar mainstream AS. Penelitian ini menggunakan metode ldquo;thick description'; dari Clifford Greetz, yang menunjukkan bahwa Islamofobia di AS berakar dari sejarah rasisme yang panjang di masa lalu, diikuti adanya prasangka, dan sikap masyarakat terhadap masyarakat Muslim. CAIR sebagai organisasi advokasi hak-hak sipil dan NGO mulai bekerja setelah pemboman di Oklahoma pada tahun 1995. Peran CAIR dalam mengatasi Islamofobia dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti advokasi lewat organisasi yang terkelola dengan professional melaksanakan pendidikan, pelatihan, publikasi, berhubungan dengan pemerintah, media, DPR, FBI, lobbi dan lain-lain sesuai dengan visi misi CAIR. Program-program advokasi dan pendidikan yang dilakukan oleh CAIR telah menunjukkan keberhasilan, yakni telah dipenuhi, dihormati, dan dilindunginya hak-hak sipil masyarakat Muslim yang selama ini dilanggar, namun penelitian ini juga menemukan bahwa dampak program-program yang dilakukan CAIR belum begitu luas dan belum menurunkan Islamofobia di masyarakat Amerika.

---

This thesis explores the problem of Islamophobia in the US, and the role of the Council on American Islamic Relations CAIR to fight Islamophobia in that country. The focus of this research is on the Moslem community as a minority group in America facing Islamophobia based on CAIR report titled Islamophobia and Its Impact in the United States, January 2009 December 2010 Same Hate, New Target. Using the cultural theory from Clifford Geertz, and the concept of racism in religion, cultures and sociopolitical condition, it discovers that Islam is not part of American social mainstream, yet. Applying the 'thick description' method from Clifford Geertz, the results show that Islamophobia in America has had roots from the long period of historical racism in the past followed by the existence of prejudice and attitudes from the society against the Moslem community. CAIR as a civil right and non governmental organization began its work right after the Oklahoma bombing in 1995. Since then, many advocacy and community education programs have been conducted by CAIR. Indeed, this organization has demonstrated success to fulfil and protect Moslem communities civil rights in the US. However, the impact of the advocacy and education programs undertaken has not decreased Islamophobia yet and the challenges overcome Islamophobia in the US still has a long way to go through many efforts so forcefully conducted by CAIR and its network ."

"Penelitian ini dengan judul " Peranan Council On American Islamic Relations (CAIR) dalam Membangun Citra Islam di Amerika". Munculnya berbagai spekulasi negatif terhadap Muslim Amerika, menimbulkan sejumlah inisiatif para cendikiawan Muslim Amerika untuk meluruskan pandangan tersebut. Salah satunya melalui lembaga Council on American Islamic Relations (CAIR) yang didirikan pada bulan Juni tahun 1994. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk membela hak-hak Muslim Amerika serta meminimalkan pandangan-pandangan negatif masyarakat Amerika terhadap Islam. Hal lain karena kurangnya perhatian dan motivasi masyarakat Muslim Amerika itu sendiri untuk mengubah dan memperbaiki situasi yang mereka hadapi. Visi dan Misi CAIR adalah untuk menjadi pemimpin yang terdepan dalam membela keadilan dan saling pengertian serta meningkatkan saling pengertian bagi umat Islam, mendorong terciptanya dialog, melindungi kebebasan hak sipil, memperkuat Islam di Amerika, dan membangun persatuan dan kesatuan dalam menegakkan keadilan dan saling pengertian. Melalui implementasi pemikiran para tokoh pendirinya seperti Ibrahim Hooper, Nihad Awad dan Omar Ahmad, telah membawa keberhasilan organisasi ini dalam menjembatani masalah antara masyarakat Muslim Amerika dengan non-Muslim. Dengan berbagai program, CAIR telah berhasil menangani beberapa kasus yang melecehkan Islam melalui media, film, iklan, produk, talk show dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini, penuiis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori thick description, pendekatan interpretif teori kebudayaan oleh Clifford Geertz. Metode ini untuk memahami suatu kebudayaan berdasarkan pandangan pelaku (actor's viewpoint) dengan menggunakan pendekatan "verstehen" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pemahaman atau melihat dari dalam (insight) mengenai suatu gejala dalam kehidupan manusia. Sumber utama penelitian ini antara lain berdasarkan pada pengamatan bacaan kepustakaan, website www.cair.com, dan dokumen lainnya."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus membahas peran Majelis Agama Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di wilayah Pattani. Makalah ini didasarkan pada penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Kajian terdahulu Joseph C. Liow mengemukakan dua tokoh penting dari Pattani terhadap reformasi dan pendidikan Islam di Pattani, pada penelitian ini akan membahas peran lembaga Islamnya. Permasalahan penelitian adalah apa saja yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam dalam pengembangan Pendidikan Islam di wilayah Pattani dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah. Dengan menggunakan teori peranan, ditemukan bahwa majelis tidak membuat norma secara tertulis untuk dipatuhi lembaga pendidikan. Majelis melakukan beberapa kegiatan terkait Pendidikan Islam yaitu dengan menjaga dan menambah pustaka di Pattani, meningkatkan kualitas guru, dan menaungi langsung sekolah Mahad Darul Maarif. Majelis Agama Islam Pattani berusaha untuk bersikap netral dan berpikiran hubungan institusional dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Sehingga kedudukan Majelis Agama Islam saat ini adalah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Islam dengan pemerintah.

---

ABSTRACTThis study focuses on discussing the role of the Islamic Religious Council in the development of Islamic education in the Pattani region. This paper is based on descriptive qualitative research with interview data collection techniques, field observations, and literature studies. Previous studies Joseph C. Liow revealed two important figures from Pattani for reform and Islamic education in Pattani, in this study will discuss the role of Islamic institutions. The research problem is what is done by the Islamic Religious Council in the development of Islamic Education in the Pattani region and how it relates to the government. Using role theory, it was found that the assembly did not make written norms for educational institutions to adhere to. The Assembly carried out several activities related to Islamic Education, namely by maintaining and adding literature in Pattani, improving the quality of teachers, and directly overseeing the Mahad Darul Maarif school. The Pattani Islamic Council seeks to be neutral and think of institutional relations with the surrounding community and the government. So that the position of the Islamic Religious Council at this time is as an institution that is given full authority to take care of matters relating to Islam with the government."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan strategi Invisible Children sebagai civil society dalam memengaruhi Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat tahun 2009 - 2010. Studi ini menemukan bahwa perpaduan antara pilihan strategi di luar saluran politik formal (outside track) melalui berbagai pendidikan, kampanye, dan advokasi serta strategi di dalam saluran politik formal (inside track) dalam bentuk lobi-lobi politik berimplikasi positif memengaruhi legislasi undang-undang ini. Perpaduan strategi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan nilai organisasi maupun hasil riset dan fakta di lapangan. Pada akhirnya, pilihan strategi ini berpengaruh pada pensuasanaan publik terhadap isu (sensitizing) serta dukungan anggota Kongres terhadap legislasi undang-undang tersebut (structural).

---

This thesis is a result of a qualitative research which identified the strategies of the Invisible Children in influencing the Lord’s Resistance Army and Northern Uganda Recovery Act of 2010. This study found that the combination between outside track strategies, such as education, campaign and advocacy, and inside tracks, such as political lobbying, had a positive impact in influencing that policy. The combination of these strategies is influenced by a wide range of the organization's interests and values, as well as results of research and facts of the real condition. In the end, the combination of these strategies resulted in public sensitizing and the Congress' structural support on this legislation."

"Perempuan ulama dapat disebut sebagai aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional. Secara lebih spesifik, mereka termasuk dalam kaum feminis Islam karena adanya prinsip keadilan gender yang dijunjung dalam mengadvokasi hak perempuan. Tesis ini menganalisis dua hal yakni mekanisme advokasi oleh perempuan ulama progresif dan tantangan yang dihadapi mereka untuk konteks Indonesia. Dalam menganalisis mekanisme advokasi yang dilakukannya, peneliti menggunakan kerangka konseptual jaringan feminis transnasional berupa politik informasi, simbolik politik, leverage politic, dan akuntabilitas politik. Pada konteks politik informasi, peneliti menemukan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai alat dalam mengedukasi nilai-nilai hak perempuan. Pada level simbolik politik, tokoh perempuan Muslim salah satunya seperti Aisyah digunakan oleh perempuan ulama Indonesia untuk mengadvokasi nilai kesetaraan perempuan dalam dunia politik. Selain politik informasi dan simbolik politik, para aktivis juga menggunakan strategi leverage dan akuntabilitas politik sebagai bentuk penggalangan dukungan dari organisasi internasional maupun forum dunia dalam upaya advokasi hak perempuan. Meskipun dukungan hadir dari berbagai pihak, tantangan tetap dihadapi oleh perempuan ulama. Peneliti menemukan tiga tantangan yakni adanya peningkatan kekuatan kelompok Muslim konservatif yang cenderung menolak prinsip keadilan gender, ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan pro perempuan, serta adanya stereotipe buruk dari sebagian kalangan mengenai nilai kesetaraan perempuan. Sebagai aktor non negara, perempuan ulama progresif menjadi menarik untuk diteliti. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai kritik terhadap kajian HI yang cenderung state centric dan abai terhadap perempuan dan isu moralitas, serta untuk mengisi kekosongan literatur pada isu jaringan advokasi transnasional yang cenderung sekular.

---

Women ulama is one of non-state actor in International Relations. For more specific, women ulama could be categorized as Islamic feminist because upholds gender equality value within Islam as a strategy to advocate womens rights. This research analyses two things. First, on how they advocate womens rights in Indonesia through transnational advocacy networks perspective. Information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics are used by them to pursue their goal. In term of information politics, the role of technology such as internet is significant to disseminate gender equality value. Symbolic politics refers to how women ulama use some women figures in politics to narrate that they have equal capability in leadership and public sphere. Meanwhile leverage and accountability politics refers to transnational networking between women ulama Indonesia some international organizations and world forum to gain more power and support. Even though they gain support, we could not negate the challenges. First, the emerging of conservative Islamic populism in any part of the world that affects Indonesia. It does not only threaten democracy but also the value of gender equality. Second, the lack of political will coming from Indonesian government to promotes womens rights. Third, the presence of bad stereotype about gender equality becomes another issues for women Ulama. As one of non-state actors, women ulama is significant to discuss. Their presence has three critical points for International Relations subject. First, the significant of women Ulama as non-state actors in global politics. Second, the matter of morality that tends to be neglected by IR. Three, the matter of religious dimension in transnational advocacy networks"

"Jurnalis/wartawan pada era keterbukaan informasi ini memiliki peran penting dalam hal menyebarkan informasi. Dalam memperoleh pemberitaan, wartawan harus bertemu dengan praktisi humas yang juga melakukan aktivitas media relations untuk memperoleh publikasi. Artikel ini berfokus pada peran humas dalam menyikapi praktik wartawan amplop. Kegiatan khusus media relations digunakan untuk membina hubungan yang baik dengan media massa agar mendapatkan reputasi dan citra positif perusahaan.Hubungan dengan media massa ini dibutuhkan praktisi humas yang kredibel dan memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan media massa. Selain itu, praktisi humas juga dituntut mampu bertindak profesional dengan membuat siaran berita yang bernilai berita, sehingga dapat bersaing dengan berbagai berita dari perusahaan lain yang dikirimkan ke media tersebut. Dengan hubungan media yang baik dan sikap professional ini diharapkan praktik wartawan amplop dikalangan wartawan dan praktisi humas dapat berkurang, bahkan dihapuskan. Dalam artikel ini juga turut mewawancarai beberapa praktisi jurnalis dan humas. Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Perhumas dijadikan acuan yang kuat dalam makalah ini.

---

As a journalist at the era of information has an important role to spread the information correctly. To get the better news, journalist has to meeta PR practioners wiht also do the media relatons in return to get the publications. In this article will focused on PR rsquo s role in addressing the envelope of journalism, special case for media relations will used to have a better relationship with masss media to have a good company reputation. In relation with mass media, we need a credible PR practitioners which has a good relationship with journalist. In addition , practitioner public relations must capable of acting professional by making a newa with news worth, so that can compete with news from other company. In that way we hope it will reduce an envelope of journalism practice. In this article also interviewed some of PR practitioners and journalist. Code of Journalistic Ethics and Code of PR Ethics."

"Skripsi ini membahas sekuritisasi isu terorisme oleh National Security Council (NSC) Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dalam periode Pemerintahan George W. Bush dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sekuritisasi. Situasi yang terjadi pada masa itu adalah Amerika Serikat yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut mendorong extraordinary measures dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peristiwa terorisme seperti 9/11 kembali terulang. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Bush terdiri dari speech act, pencanangan undang–undang, Global War on Terrorism hingga Perang Irak. Dalam proses speech act, terdapat pengaruh dari tokoh-tokoh dalam lingkaran NSC selain Presiden George W. Bush yang ikut berperan mensekuritisasi peristiwa 9/11 dan Global War on Terrorism. Dalam proses sekuritisasi yang terjadi, media memainkan peran yang besar sebagai alat yang berfungsi mengamplifikasi langkah–langkah sekuritisasi terorisme yang diambil oleh Pemerintahan George W. Bush. Media juga berperan dalam menjadikan respon publik terhadap tindakan–tindakan sekuritisasi yang diambil oleh pemerintah menjadi positif. Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa langkah–langkah sekuritisasi yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat bersifat politis dan melibatkan aktor lain dalam lingkaran NSC Presiden Bush yang kemudian menggunakan isu terorisme untuk mendorong sekuritisasi terorisme yang bereskalasi menjadi Perang Irak

---

This undergraduate thesis discusses the securitization of terrorism carried out by the United States NSC after the events of 9/11 in the period of George W. Bush's administration by using qualitative research methods and securitization theory. The situation which occurred at that time portray how the United States was truly shocked by the events of 9/11. The event prompted extraordinary measures from the United States government to prevent terrorism events such as 9/11 to happen again. The securitization carried out by the Bush Administration consisted of a speech act, declaration of laws, Global War on Terrorism and the Iraq War. In the process of expressing speech acts, there were influences from figures within the NSC circle other than President George W. Bush who took part in securitizing the events of 9/11 and the Global War on Terrorism. In the process of securitization that occurred, the media played a large role as a tool that served to amplify the securitization steps of terrorism taken by the George W. Bush Administration. Finally, this paper conclude that the steps of securitization taken by the United States Government are essentially political and involve other actors in the NSC circle of President Bush who then use the issue of terrorism to encourage the securitization of terrorism which further essentially escalates into the Iraq War."

"Skripsi ini membahas peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia terhadap pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum tahun 1984 dalam sistem dan buku daras Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). Hasil penelitian mendapati bahwa keterlibatan Dewan Dakwah dalam sistem IDI ini dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu peran Mohammad Natsir dalam bentuk pengaruh ideologi pendidikan integralistik, peran kader-kader Natsir di kampus-kampus umum, dan peran yayasan Dewan Dakwah sendiri.

---

This research discusses role of Indonesian Supreme Council for Da'wah Islamiyah (DDII) on Islamic education in common university on 1984, especially in system and text book Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI). The writer found that DDII have much role in this system that can be divided on three things, the role of Mohammad Natsir on influence of ideology education integralystik, the role of Natsir cadres in common university's, and the role of DDII itself."

"Tesis ini  bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam Gerakan Hijau di Iran periode 2009 – 2010. Penelitian ini bertolak dari meletusnya demonstrasi pasca pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009. Pemilu berhasil dimenangkan Ahmadinejad sebagai petaha. Namun, kemenangan ini ditinjau sebagai sebuah kecurangan terutama oleh masyarakat pro reformis. Aksi massa masyarakat pro Gerakan Hijau juga dibarengi dengan pemblokiran berbagai media oleh pemerintah. Sehingga masyarakat berupaya mencari medium penyaluran aspirasi mereka. Salah satu media yang digunakan adalah twitter. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini fokus pada studi analisis isi twit yang dikirimkan oleh netizen pada microblogging Twitter dimulai pada 10 Juni 2009 sampai dengan 12 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan eksplanatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang terdapat peran media sosial twitter dalam konteks komunikasi politik rakyat pada penguasa. Twitter dapat berperan sebagai alat penyebaran informasi dan gagasan, alat mobilisasi massa serta menjadi alat untuk memperoleh simpatik baik dari internal Iran maupun dunia Internasional. Akan tetapi, penggunaan twitter terebut tidak signifikan sebagai motor penggerak Gerakan Hijau. Hal tersebut antara lain disebabkan rendahnya pengguna twitter dari kalangan masyarakat Iran dan dalam ruang publik dunia maya, twitter tidak cukup potensial untuk menjadi sebuah kekuatan gerakan sosial. Di samping itu, counter negara Iran cukup kuat dalam  menjaga resistensi negara dari gejala-gejala yang mengancam ketahanan negaranya. Gerakan Hijau juga bahkan juga didopleng oleh kepentingan negara lain seperti Amerika Serikat.

---

This thesis is aimed to explore the role of social media in the Green Movement in Iran in the period 2009-2010. This study stems from the demonstrations of post-election that took place on June 12, 2009. Ahmadinejad won the election as incumbent. However, this victory was viewed as election fraud especially by pro-reformist societies. The mass action of the pro-Green Movement community was also followed by the government step to block various media at the same time. So that people attempt to find an alternative media to channel their aspirations. One of the media used is Twitter. Based on this matter, this study focuses on the study of content analysis of twit sent by netizens on Twitter microblogging starting from 10 June 2009 to 12 February 2010 using an explanatory approach.

The results of the study indicate that there is indeed a role of social media Twitter in the context of people's political communication with the authorities. Twitter can act as a tool for disseminating information and ideas, as well as a tool for mass mobilization, and also as a tool to gain sympathy from both Iran and the international community. However, the use of twitter is not significant as the driving force of the Green Movement. This is due to the low amount of Twitter users from the Iranian community. And in cyberspace public space, Twitter is not potential enough to become a power of social movements. In addition, the Iranian state counter is strong enough to protect the country's resistance from symptoms that threaten the country's resilience. The Green Movement is also even supported by the interests of other countries such as the United States."