Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari kejahatan siber phishing yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Peningkatan serangan siber mulai dirasakan sejak awal pandemi dan terus berlanjut hingga pasca pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis serta mendapatkan hasil analisis mengenai strategi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising pada pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kejahatan siber, teori strategi dan teori smart policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah Dittipidsiber Bareskrim Polri. Hasil dari strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri didalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising dengan tindakan pre-emtif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum) serta masih memerlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, guna memaksimalkan didalam pencegahan kejahatan siber phising. Serta edukasi kepada masyarakat lebih di tingkatkan kembali melalui media elektronik di jaman sekarang ini.

---

This research is motivated by the cyber crime of phishing, which is a form of activity that threatens or traps someone with the concept of luring that person. The increase in cyber attacks began to be felt since the beginning of the pandemic and continued until after the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to carry out an analysis and obtain analysis results regarding the strategy of the Dittipidsiber Bareskrim Polri in dealing with phishing cyber crimes in the post-Covid-19 pandemic. The theories used in this research are cyber crime theory, strategy theory and smart policing theory. This type of research is qualitative research with exploratory research methods, which was carried out in the Dittipidsiber Bareskrim Polri area. The results of the strategy of Dittipidsiber Bareskrim Polri in tackling cyber phishing crimes with pre-emptive action, preventive action (prevention), and repressive action (law enforcement) and still requires cooperation with related institutions, in order to maximize the prevention of cyber phishing crime. And education to the public is being further improved through electronic media now a days."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan optimalisasi kapabilitas serta kinerja SDM Dittipidum Bareskrim Polri dalam menghadapi krisis Covid-19; Serta untuk menganalisis strategi optimalisasi kapabilitas dan kinerja SDM Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pasca pandemi Covid-19 berdasarkan pembelajaran dari kendala yang teratasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksploratif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.Selama pandemi Covid-19, Dittipidum Bareskrim Polri menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan kapabilitas dan kinerja SDM. Pandemi menimbulkan ketidakamanan kerja yang mempengaruhi kesehatan mental personel dan mengganggu operasional harian. Klaster Covid-19 di tahanan memperparah situasi dengan over-crowding, membuat penerapan protokol kesehatan semakin kompleks.Untuk mengatasi hambatan kinerja dan Kapabilitas SDM selama pandemi, diterapkan protokol kesehatan ketat dan kebijakan WFH dengan dukungan teknologi. Meskipun ada hambatan, adaptasi efektif dan inovatif membantu menjaga kapabilitas operasional.Pasca pandemi, strategi optimalisasi kapabilitas SDM Dittipidum melibatkan penerapan kepemimpinan transformasional dan transaksional serta Smart Policing untuk respons adaptif. Transformasi digital juga diupayakan melalui pembangunan budaya organisasi yang adaptif dan kolaborasi digital. Penyidikan online diperkenalkan untuk efisiensi, walau menghadapi tantangan hukum. Penerapan sistem E-Manajemen Penyidikan dioptimalkan dengan peningkatan kualitas SDM dan sistem reward-punishment, guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

---

The objective of this research is to analyze the challenges and optimization of the capabilities and performance of human resources in the Directorate of General Crime Investigation (Dittipidum) of Bareskrim Polri during the Covid-19 crisis; and to evaluate the strategies for optimizing these capabilities and performance in the post-pandemic era based on lessons learned from the challenges that were overcome.

This research adopts an exploratory approach within the field of police science. Data and theoretical triangulation were employed for validation.

During the Covid-19 pandemic, Dittipidum Bareskrim Polri faced significant challenges in maintaining its human resource capabilities and performance. The pandemic created job insecurity that affected the mental health of personnel and disrupted daily operations. Covid-19 clusters in detention facilities exacerbated the situation due to overcrowding, making the application of health protocols increasingly complex.

To address these issues, strict health protocols and WFH policies supported by technology were implemented. Despite the hurdlfes, effective and innovative adaptations helped sustain operational capabilities.

In the post-pandemic period, the strategy for optimizing Dittipidum's human resources involves the application of transformational and transactional leadership along with Smart Policing for adaptive response. Digital transformation is also pursued through fostering an adaptive organizational culture and promoting digital collaboration. Online investigations were introduced to enhance efficiency, despite legal challenges. The implementation of the E-Investigation Management System was optimized through quality improvement of human resources and the establishment of a reward-punishment system to enhance efficiency and public trust in the police institution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan knowledge sharing terhadap kinerja penyidik di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan beban kerja sebagai variabel moderasi. Kejahatan siber yang berkembang pesat menuntut penyidik yang kompeten dan berbagi pengetahuan yang efektif untuk meningkatkan kinerja kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kepada penyidik dan analisis data melalui regresi berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 40,7% terhadap kinerja penyidik. Knowledge sharing juga berpengaruh positif, menyumbang 25,3% dari varians kinerja. Beban kerja memoderasi hubungan ini, dimana dampak positif kompetensi terhadap kinerja menurun menjadi 16,6% dan dampak knowledge sharing menjadi 14,0% ketika beban kerja tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen beban kerja yang efektif diperlukan untuk memaksimalkan manfaat kompetensi dan knowledge sharing dalam meningkatkan kinerja penyidik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang determinan kinerja dalam penegakan hukum dan memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan siber melalui pengembangan kompetensi dan pembudayaan berbagi pengetahuan.

---

This research aims to analyze the influence of competence and knowledge sharing on the performance of investigators at the Cyber ​​Sub-Directorate of the Criminal Investigation Department of Polda Metro Jaya, with workload as a moderating variable. Rapidly growing cybercrime demands competent investigators and effective knowledge sharing to improve collective performance. This research uses a quantitative approach with a survey of investigators and data analysis through multiple regression and moderation analysis. The research results show that competence has a significant positive influence of 40.7% on investigator performance. Knowledge sharing also has a positive effect, accounting for 25.3% of the variance in performance. Workload moderates this relationship, where the positive impact of competence on performance decreases to 16.6% and the impact of knowledge sharing becomes 14.0% when workload is high. These findings indicate that effective workload management is needed to maximize the benefits of competency and knowledge sharing in improving investigator performance. This research contributes to the understanding of the determinants of performance in law enforcement and provides practical insights for increasing the effectiveness of cybercrime investigations through competency development and the cultivation of knowledge sharing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan perjudian online. Fokus penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan perkembangan tindak pidana perjudian online, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pencegahan kejahatan tersebut di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta strategi pemolisian yang ideal dalam melakukan pecegahan kejahatan tersebut. Prespektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sittuational Crime Prevention dan Teori Kemitraan Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara: (1) Observasi; (2) wawancara tidak terstruktur dan, (3) studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan kejahatan perjudian online, diperlukan pengembangan terkait berbagai strategi dan pendekatan dalam mencegah kejahatan tersebut, hal itu dikarenakan perkembangan perjudian online yang telah terjadi saat ini belum dapat diimbangi dengan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polri dan Lembaga Pemerintahan terkait.

---

This research aims to explore policing strategies in the prevention of online gambling crimes. The focus of this paper is to identify the characteristics and development of online gambling crimes, the factors that contribute to the implementation of the crime prevention strategy at the Directorate of Cyber Crime of the Criminal Investigation Unit of the National Police, and the ideal policing strategy in preventing such crimes. The theoretical perspectives used in this research are Sittuational Crime Prevention theory and Partnership Theory. In this study the authors used qualitative research, where the data collection techniques that the authors did were by: (1) Observation; (2) unstructured interviews and, (3) literature study. The results of this study explain that in efforts to prevent online gambling crimes, development is needed related to various strategies and approaches in preventing these crimes, this is because the development of online gambling that has occurred today has not been able to be matched by crime prevention efforts carried out by the Police and related Government Institutions."

"Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kualitas Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidan Korupsi Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal. 2) Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat. 3) Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyidikan perkara korupsi. Metode penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam perspektif presisi studi kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan menggunakan layanan E-Manajemen Penyidikan.

---

The problem that arises when the expectations and direction of the anti-corruption policy by Polri investigators are not followed by the construction of a good investigation system or an extra ordinary measure in the Polri organization. Especially if it is studied from the point of view of the legal system both from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture, then the law enforcement system by the National Police has not been able to guarantee the realization of optimal eradication of corruption. In this study, the researcher used a qualitative approach. The result of this study is that the quality of investigators from the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police related to the disclosure of Corruption Crimes is still relatively low. The low quality is known based on the following indicators: 1) The condition of the corruption investigation process carried out by the Directorate of Corruption And Corruption of the Police Civic Police is currently still not effective and optimal. 2) The condition of control of the Corruption Law controlled by investigators and auxiliary investigators of the Directorate of Corruption Crimes, Civic Police, is still very weak so that the application of articles and laws is not appropriate. 3) The condition of the facilities, infrastructure and budget owned by the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police is still limited in order to support the investigation of corruption cases. The method of investigating the Directorate of Corruption Crimes of the Police CID in the perspective of precision of case studies at the Directorate of Corruption Crimes of the Police Circumcision using the E-Management Investigation service."

"Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Dewasa ini Kepolisian telah melakukan perbaruan organisasi sebagai aparat hukum profesional dan adaptif terhadap perkembangan jaman. Di dibidang penyidikan tindak pidana, Polri mulai tahun 2017 menerapkan sistem Elektronik Manajemen Penyelidikan (EMP) sebagai bagian dari peningkatan layanan publik dalam penegakan hukum. Penelitian ini akan menelaah Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Kinerja Penyidikan di Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir/ utama atas teori e-government, administrasi publik dan manajemen sumberdaya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat mix-method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian menemukan bahwa pemanfaatan sistem E-MP sebagai penerapan e-government di lingkup Dittipidum POLRI telah berjalan cukup optimal dengan kontribusi yang positif dalam peningkatan kualitas penyidikan dan layanan publik kepada masyarakat. Sekitar 93.75% responden menyatakan bahwa pemanfaatan sistem E-MP akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dan 68.75% responden berpendapat bahwa E-MP meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi layanan penyidikan bagi masyarakat.

---

Police organization is one of the law enforcement institutions with embedded authority in conducting investigation on criminal acts. Today, the Indonesian Police (POLRI) has transformed as modern and professional law enforcement institution that adaptive with the development of information technology. In criminal acts investigation, POLRI has applied e-investigation management (E-MP) systems as part of public service in law enforcement. This research looks further at the implementation of computer based e-investigation application in improving the investigation works in General Criminal Act Unit in Crimes Taskforce Unit (Dittipidum Bareskrim) of POLRI. This research applies the theoretical framework of e-government, public administration and human resource management. The research method used in this research combined the quantitative and qualitative method in a mix-method. The finding of this research has confirmed the hypothesis that E-MP system as e-government applicaton in Dittipidum POLRI has been running optimally with positive contribution towards the improvement of investigation and public services quality. Around 93.75% of respondents have stated that the use of E-MP systems has contributed to the improvement of law enforcement quality in investigation process and around 68.75% of respondents perceived that E-MP has improved the accountability and transparency in the investigation services for the public."