Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Kecamatan Citeureup mendorong peningkatan kebutuhan tanah, sehingga menyebabkan perubahan penggunaan tanah. Lahan pertanian sawah tahun 2012 - 2017 mengalami perubahan penggunaan seluas 46,13 hektar. Potensi sumber daya alam yang hilang dihitung menggunakan metode valuasi ekonomi lahan pertanian sawah dengan satuan rupiah. Lahan pertanian sawah yang jauh dari kawasan pemukiman dan industri berdasarkan perhitungan tersebut mempunyai valuasi ekonomi yang tinggi daripada lahan pertanian sawah yang dekat dengan kawasan pemukiman dan industri. Valuasi ekonomi tersebut dihitung didasarkan pada Nilai Fungsi Penghasil Pertanian NFPP sebesar 1,6 milyar, Nilai Fungsi Tenaga Kerja NFTK sebesar 246 milyar. Nilai Fungsi Ketahanan Pangan NFKP sebesar 2 milyar dan Nilai Fungsi Pengendali Erosi NFPE sebesar 260 milyar. Kontribusi penilaian lahan pertanian sawah berdasarkan hasil perhitungan valuasi ekonomi dan nilai tanah di Kecamatan Citeureup adalah sebesar 7 pada lahan pertanian sawah yang dekat permukiman dan industri sampai dengan 94 pada lahan pertanian sawah yang jauh dari permukiman dan industri. Oleh karena itu lahan pertanian sawah mempunyai kontribusi yang signifikan pada penentuan nilai tanah berdasarkan valuasi ekonomi lahan pertanian sawah.

---

Citeureup sub district has an increasing number of people and rapid development causes the land to increase. Farmland fields of 2012 2017 underwent a change in use of an area of 46.13 hectares. The lost natural resources potential is calculated using the economic valuation method of paddy field farming with rupiah units. Rice fields that are far from residential areas and industries based on these calculations have a high economic valuation than wetland farms close to residential and industrial areas. The economic valuation is calculated based on the Value of Agricultural Commodities Producing Function Value NFPP of 1.6 billion, Value of Labor Function NFTK of 246 billion.

Value of Food Stability Function NFKP of 2 billion and Erosion Control and Sedimentation Function Values NFPE of 260 billion. The contribution of the assessment of paddy fields based on the calculation of economic valuation and the value of land in Kecamatan Citeureup is 7 in the rice fields near settlements and industry up to 94 in wetland farms far from settlements and industry. Wetland farming has a significant contribution to the determination of land value based on economic valuation of paddy fields."

"Lahan adalah sumber daya yang sangat penting dan utama pada sektor pertanian bagi petani dan bagi pembangunan pertanian. Kecamatan Jatisari berstatus sebagai kawasan pertanian tanaman pangan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031. Tingginya pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan akan lahan permukiman semakin tinggi ditambah terdapat jalur arteri yang melintasi wilayah Kecamatan Jatisari yang menyebabkan semakin tinggi potensi perubahan penggunaan dan/atau tutupan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan sawah pada tahun 1999, 2011, dan 2023 serta memprediksi perubahan tutupan lahan sawah pada tahun 2031 yang kemudian akan dianalisis dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang berakhir pada tahun 2031 dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Wilayah Kecamatan Jatisari. Model spasial dihasilkan dengan metode Celullar Automata-Markov Chain yang dibangun berdasarkan perubahan tutupan lahan tahun 1999, 2011, dan 2023 serta faktor pendorong (driving factors) berupa jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari permukiman, jarak dari POI (Point of Interest). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara spasial terjadi perubahan tutupan lahan pertanian sawah yang sebagian besar menjadi tutupan lahan permukiman dan terjadi di bagian tengah yang disebabkan oleh adanya jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan lokal. Hasil  prediksi tutupan lahan  pertanian sawah tahun 2031 juga menunjukkan bahwa tutupan lahan sawah mengalami perubahan yang sebagian besar menjadi tutupan lahan permukiman dan terdapat di bagian tengah wilayah Kecamatan Jatisari dimana permukiman berkembang oleh karena jalan arteri, jalan kolektor, maupun jalan lokal. Peta RTRW memiliki tutupan lahan permukiman yang lebih luas dibanding peta prediksi tutupan lahan tahun 2031. Luasan LP2B lebih kecil dibanding lahan sawah keseluruhan ada peta prediksi tutupan lahan tahun 2031. Secara keseluruhan, peta prediksi tutupan lahan sawah pada tahun 2031 dapat menjadi saran bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dimana lahan sawah yang ada dan lahan sawah berkelanjutan harus tetap dipertahankan.

---

Land is a very important and main resource in the agricultural sector for farmers and for agricultural development. Jatisari Sub-district has the status of a food crop agricultural area according to the Karawang Regency Spatial Plan (RTRW) 2011-2031. The high population growth makes the need for residential land higher plus there is an arterial route that crosses the Jatisari District area which causes a higher potential for changes in land use and/or cover. This research aims to analyze the changes of paddy field land cover in 1999, 2011, and 2023 and predict the changes of paddy field land cover in 2031 which will then be analyzed with the Karawang Regency Spatial Plan which ends in 2031 and the Sustainable Food Agricultural Land of Jatisari District. The spatial model was generated using the Celullar Automata-Markov Chain method which was built based on land cover changes in 1999, 2011, and 2023 and driving factors such as distance from roads, distance from rivers, distance from settlements, distance from POI (Point of Interest). The results showed that spatially there was a change in the land cover of paddy fields, most of which became residential land cover and occurred in the central part caused by the presence of arterial roads, collector roads, and local roads. The results of the prediction of rice field agricultural land cover in 2031 also show that rice field land cover has changed mostly to residential land cover and is found in the central part of the Jatisari Sub-district area where settlements are developing due to arterial roads, collector roads, and local roads. The RTRW map has a wider settlement land cover than the 2031 land cover prediction map. The LP2B area is smaller than the total paddy fields in the 2031 land cover prediction map. Overall, the prediction map of paddy field land use in 2031 can be a suggestion for the Karawang Regency Government where existing paddy fields and sustainable paddy fields must be maintained."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan lahan pertanian yang luas. Namun produksi lahan pertanian terancam akibat adanya perubahan penggunaan lahan serta fenomena perubahan iklim. Salah satu faktor perubahan iklim yang mempengaruhi lahan pertanian adalah fenomena El Nino. Sejak tahun 2002, El Nino terjadi setiap dua tahun sekali. Kejadian El Nino dapat menyebabkan tanaman di lahan pertanian mengalami kekeringab. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. El Nino dapat menyebabkan kemarau yang berkepanjangan dan mengakibatkan kekeringan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial wilayah kering lahan pertanian menggunakan salah satu indeks penginderaan jauh yakni Normalized Difference Drought Index pada tahun El Nino yakni 2015 dan 2019 Wilayah kering kemudian dikaitkan dengan kondisi fisik. Hasil dari pengolahan data diketahui wilayah kering pada tahun 2015 (El Nino Kuat) lebih luas dibandingkan luas wilayah kering pada tahun 2019 (El Nino Lemah) yakni 3.031,00 ha (tahun 2015) dan 2.214,68 ha (tahun 2019). Pola spasial kekeringan membentuk pola berkelompok. Pola spasial wilayah kering di Kabupaten Magetan adalah semakin ke barat semakin sedikit wilayah kering, mendekati lereng Gunung Lawu. Hasil analisis menunjukkan wilayah kering banyak terjadi di lahan pertanian dengan kondisi fisik ketinggian 200-500 mdpl, lereng 8%-15%, dan jenis tanah asosiasi mediteran coklat kemerahan dan grumusol kelabu.Indonesia is a country with vast agricultural land. However, agricultural land production is threatened due to land use change and climate change. One of climate change phenomenon affecting agricultural land is the El Nino. Since 2002, El Nino occurs every two years. El Nino events can cause crops on agricultural land to experience drought. Magetan Regency is one of the districts in East Java Province that has a high level of vulnerability to drought. El Nino can cause prolonged drought and cause drought. This study aims to explain the spatial pattern of dry areas of agricultural land using one of the remote sensing indices, Normalized Difference Drought Index in El Nino years (2015 and 2019). Then, dry areas will be associated with physical conditions. The result of data processing is the dry area in 2015 (Weak El Nino) is wider than the dry area in 2019 (Weak El Nino) namely 3,031.00 ha (2015) and 2,214.68 ha (2019). Spatial patterns of dry areas form a group pattern. The spatial pattern of dry areas in Magetan Regency is that to the west the less dry areas, approaching the slopes of Mount Lawu. The results of the analysis showed that many dry areas occur in agricultural land with physical conditions altitude of 200-500 meters above sea level, slopes of 8% -15%, and types of soil associated with reddish brown mediterranean and gray grumusol."

"Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%.

---

Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran.

The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%."

"Setiap tahun, beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan tanah sebanyak satu meter yang disebabkan oleh terbangunnya industri, perdagangan, dan pemukiman. Penurunan tanah diakibatkan oleh peningkatkan tegangan antarbutir tanah yang tidak terkonsolidasi. Tanah lunak bersifat kohesif yang ditemukan di lokasi penelitian menyebabkan banyaknya lapisan tak-terkonsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan zona ketebalan tanah tak-terkonsolidasi dan menganalisis hubungannya dengan kondisi litologi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dilihat kesesuaiannya terhadap tata guna lahan yang ada sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan dengan metode Robertson serta pembuatan peta dengan metode interpolasi kriging dan overlay. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa tanah tak-terkonsolidasi berada di bagian barat laut hingga tenggara dan ketebalannya cenderung berkurang semakin ke arah timur laut dan barat daya lokasi penelitian. Kondisi litologi di lokasi penelitian juga sesuai dengan keberadaan tanah kohesif seperti tanah lempung dan tanah organik sebagai ciri tanah tak-terkonsolidasi. Hasil akhir penelitian menunjukkan beberapa kesesuaian dan ketidak sesuaian. Lahan terbuka terbanyak berada di zona merah muda sebesar 72,02%, pemukiman terbanyak berada di zona hijau sebesar 40,16%, perdagangan dan jasa terbanyak berada di zona merah muda sebanyak 43,34 %, dan industri terbanyak berada di zona hijau sebanyak 53,85%.

---

Every year, several sub-districts in Bandung Regency experience land subsidence of as much as one meter caused by the construction of industry, business and residential. Soil subsidence is caused by increased stress between the underconsolidated soil grains. The soft, cohesive soil found at the research location causes many underconsolidated layers. This research aims to map the thickness zone of unconsolidated soil and analyze its relationship with lithological conditions. Next, the results of the analysis are seen for their suitability for existing land use. The method used in this research is calculations using the Robertson method and making maps using the kriging interpolation and overlay methods. The results show that underconsolidated soil is located in the northwest to southeast and its thickness tends to decrease towards the northeast and southwest of the research location. The lithological conditions at the research location are also directly proportional to the presence of cohesive soil such as clay and organic soil as a characteristic of underconsolidated soil. The final results of the research show suitability and nonsuitability. The most open land is in the pink zone at 72.02%, the most residential areas are in the green zone at 40.16%, the most trade and business are in the pink zone at 43.34%, and the most industry is in the green zone at 53 .85%."

"Banjir lahar dingin Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2011 menyebabkan kerusakan lahan pertanian di Kecamatan Salam. Peristiwa ini menyebabkan penduduk yang mayoritas bergantung pada lahan pertanian melakukan adaptasi terhadap lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk adaptasi dan pola yang terjadi pada lahan pertanian terdampak banjir lahar. Penelitian ini menggunakan metode grid dengan ukuran 20 x 20 meter. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Daerah penelitian adalah wilayah terdampak banjir lahar dibagi berdasarkan jarak dari jalan utama tiap 500 meter. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua bentuk adaptasi lahan pertanian yaitu diversifikasi dan intensifikasi. Pola adaptasi penduduk terhadap kondisi lahan pertanian yang terjadi tergantung pada jarak terhadap jalan utama. Semakin dekat dengan jalan utama maka diversifikasi semakin besar dan intensifikasi semakin kecil.

---

Mount Merapi cold lava flood that occurred in 2011 caused damage to agricultural land in the district Salam. These events led to the majority of the population depends on agricultural land to adapt to agricultural land.

This study aims to determine the shape and pattern of adaptation that occurs in agricultural land affected by flooding lava. This study uses a grid with a size of 20 x 20 meters. Sampling was done by purposive sampling. The study area is a lava flood affected areas divided by the distance from the main road every 500 meters.

Results of this research is that there are two forms of adaptation of farmland namely diversification and intensification. Pattern adaptation of the population to agricultural land condition that occurs depending on the distance to the main road. The closer to the main road, the greater the diversification and intensification of getting smaller."

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU No.41 Tahun 2009 yang mengamanatkan penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Untuk mempercepat pelaksanaan LP2B, di tahun 2021, Kementrian ATR/BPN mengesahkan Keputusan Menteri No.1589/SK-HK02.01/XII/2021 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai acuan dalam penetapan LP2B. Di sisi lain, LP2B merupakan bagian dari RTRW daerah, salah satunya di Kabupaten Tangerang. LP2B yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 memiliki luas sekitar 35% dari luas LSD, ini mengindikasikan ketidakharmonisan kebijakan dalam penetapan LP2B. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan kesesuaian LP2B di Kabupaten Tangerang pada tahun 2031. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dinamika penutup lahan tahun 2015, 2019, 2023 dan 2031, mensintesa pemodelan kesesuaian LP2B tahun 2031 dan mengevaluasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 2031 Kabupaten Tangerang. Model kesesuaian LP2B tahun 2031 dihasilkan menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation dengan variabel: model penutup lahan 2031, kesesuaian lahan pertanian pangan padi, kebijakan LSD serta kebijakan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur. Platform Google Earth Engine digunakan untuk klasifikasi penutup lahan dengan machine learning, algoritma random forest. Metode Cellular Automata Artificial Neural Network digunakan untuk pemodelan penutup lahan tahun 2031. Dinamika perubahan penutup lahan menunjukkan fenomena ketidakberlanjutan lahan sawah di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tangerang tidak sesuai untuk LP2B, sehingga kebijakan LSD perlu dikaji ulang. Lahan yang sesuai untuk LP2B memiliki karakteristik kesesuaian lahan padi (lereng <15% dan curah hujan 700-3.000 mm/tahun), kepadatan penduduk relatif rendah, jauh dari pusat DKI Jakarta, jauh dari pusat industri dan perdagangan, jauh dari akses transportasi dan jauh dari pusat pemerintahan. Hasil evaluasi KP2B pada RTRW Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar KP2B sesuai dengan model LP2B 2031. Dengan demikian, revisi RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031 dikatakan sudah mempertimbangkan konsep keberlanjutan.

---

The Indonesian government committed to realizing food security, it is shown by the establishment of Law No. 41 of 2009 which mandates the provision of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). To accelerate the implementation of LP2B, in 2021, the Ministry of ATR/BPN ratified Ministerial Decree No. 1589/SK-HK02.01/XII/2021 concerning Protected Rice Fields (LSD) as a reference in determining LP2B. On the other hand, LP2B is part of regional RTRW, one of which is in Tangerang Regency. The LP2B determined in the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 has an area of around 35% of the LSD area, this indicates policy disharmony in determining the LP2B. Therefore, it is necessary to model the suitability of LP2B in Tangerang Regency in 2031. The aim of this research is to analyze the dynamics of land cover in 2015, 2019, 2023 and 2031, synthesize the suitability modeling of LP2B in 2031 and evaluate the District's 2031 Sustainable Food Agriculture Area (KP2B). Tangerang. The 2031 LP2B suitability model was produced using Spatial Multi Criteria Evaluation with variables: 2031 land cover model, suitability of rice farming land, LSD policy and Jabodetabek-Punjur National Strategic Area policy. Google Earth Engine platform is used for land cover classification with machine learning, random forest algorithms. The Cellular Automata Artificial Neural Network method is used to model land cover in 2031. The dynamics of changes in land cover show the phenomenon of unsustainable rice fields in Tangerang Regency. The results of the suitability analysis show that most of the land in Tangerang Regency is not suitable for LP2B, therefore the LSD policy needs to be reviewed. Land suitable for LP2B has the characteristics of rice land suitability (slope <15% and rainfall 700-3,000 mm/year), relatively low population density, far from the center of DKI Jakarta, far from industrial and trade centers, far from transportation access and far from the center of government. The results of the KP2B evaluation in the Tangerang Regency RTRW show that most of the KP2B are in accordance with the 2031 LP2B model. Thus, the revision of the Tangerang Regency RTRW for 2011-2031 is said to have considered the concept of sustainability."

"Setiap tahun, lahan pertanian di Kulon Progo mengalami konversi lahan, di mana lahan pertanian tersebut diubah menjadi lahan terbangun lainnya seiring dengan perkembangan sektor industri di Kulon Progo. Perubahan lahan pertanian memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian warga Kulon Progo karena sebagian besar penduduk Kulon Progo berprofesi sebagai petani. Adanya tarif PBB-P2 yang lebih rendah untuk pertanian diharapkan dapat menjaga lahan pertanian di Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis formulasi kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 di Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah post-positivist dengan menggunakan teori public policy analysis dari Dunn (2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 sudah sesuai dengan tahap formulasi kebijakan oleh Dunn (2018). Selanjutnya akibat kebijakan ini, penerimaan PBB-P2 Kulon Progo akan mengalami tax potential loss karena tarif bagi lahan pertanian menjadi lebih rendah. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi serta pengawasan yang ketat terhadap data pertanahan.

---

Every year, agricultural land in Kulon Progo undergoes land conversion, where the agricultural land is converted into other built-up land in line with the development of the industrial sector in Kulon Progo. Changes in agricultural land have had a significant impact on the economy of Kulon Progo residents because the majority of Kulon Progo residents work as farmers. It is hoped that the lower PBB-P2 tariff for agriculture will protect agricultural land in Kulon Progo. The aim of this research is to analyze the formulation of the PBB-P2 tariff differentiation policy in Kulon Progo. The method used is post-positivist using public policy analysis theory from Dunn (2018). Data collection techniques were carried out using literature studies and in-depth interviews. The results of this research indicate that the PBB-P2 tariff differentiation policy is in accordance with the policy formulation stage by Dunn (2018). Furthermore, as a result of this policy, PBB-P2 Kulon Progo revenues will experience a potential tax loss because rates for agricultural land will be lower. Based on this research, researchers provide recommendations to the government to carry out socialization and strict supervision of land data."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "