Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor kesuksesan transformasi digital yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan secara elektronik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi lessons learned dalam upaya perbaikan layanan, juga sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor-faktor kesuksesan Transformasi Digital dalam pemberian layanan izin mendirikan bangunan secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari variabel strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan e-government dan transformasi digital. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Analisis terhadap lima faktor pengukur tingkat keberhasilan (strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan) diharapkan menjelaskan sebagian besar upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital. . Hasil penelitian menggambarkan pemberian layanan IMB secara elektronik oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah memadai dilihat dari nilai capaian kinerja pimpinan yang meningkat, nilai kinerja pegawai yang meningkat serta nilai kepuasan masyarakat yang meningkat namun masih memerlukan strategi yang terpadu untuk mengharmonisasikan kebijakan dengan Pemerintah pusat sehubungan dengan diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dan proses penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

---

This study discusses the success factors of digital transformation carried out by the DKI Jakarta Provincial Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in providing building construction permits electronically. This research is expected to provide lessons learned to improve services, and also as an effort to increase the ease of doing business in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the Success drivers of Digital Transformation in providing electronic building permit services at the One-Stop Integrated Service and Investment Service from the dimensions of strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to e-government and digital transformation. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The analysis of five factors measuring the level of success (strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users) is expected to explain most of the efforts of the DKI Jakarta Provincial DPMPTSP in carrying out digital transformation. adequate, seen from the value of increased leadership performance achievements, increased employee performance values and increased community satisfaction survey values but still requires a coherent strategy to harmonize policies with the central government in connection with the enactment of the Law. – Employment Creation Act (UUCK) and the process of drafting the Jakarta Special Bill."

"Skripsi ini membahas persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa waktu pembuatan melebihi waktu resmi yang ditentukan oleh BPMP2T. Hal ini terjadi karena kurangnya koordnasi antara BPMP2T dengan dinas-dinas teknis. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya realisasi penyatuan dinas-dinas teknis dengan BPMP2T agar lebih mempermudah koordinasi pelayanan perizinan dan memangkas waktu proses pembuatan peizinan SIUP dan IMB. Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok sudah tergolong baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan dinas teknis, kecamatan dan kelurahan.

---

Focus of this study is Society Perception about Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City. This research is quantitative which use descriptive interpretative. The results of research stated that time the manufacture of exceeding the official time prescribed by BPMP2T. It happened because of a lack of coordination between BPMP2T with technical team. Researcher suggest that requires the realization of the unification of technical team with BPMP2T to be more facilitate coordination permit service and cut the time the process of making SIUP and IMB licensing service. Summary of this research show that Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City is good, but it still need to increase coordination with technical team, subdistrict and village government."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"Sistem Peringatan Dini Bencana (Disaster Early Warning System) atau yang disebut DEWS adalah sistem yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan digunakan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) serta petugas di Kelurahan terdampak bencana banjir. DEWS bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerima, memahami, dan bereaksi secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang diinformasikan oleh petugas. DEWS dinilai belum optimal dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dalam mengelola layanan peringatan dini bencana. Hal ini ditunjukan dari permasalahan-permasalahan terkait kinerja DEWS.Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait analisis faktor yang memengaruhi kesuksesan dari Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan rekomendasi peningkatan kualitas sistem. Salah satu cara menghindari kegagalan layanan e-government adalah dengan menentukan dan mendefinisikan faktor kesuksesan diawal implementasi (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). Penelitian ini mengadopsi model kesuksesan DeLone & McLean dengan penambahan variabel kualitas teknologi pelengkap. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada petugas UPT PDIK BPBD Provinsi DKI Jakarta dan petugas kelurahan dimana DEWS telah terpasang. Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).Dari 11 hipotesis pada penelitian ini setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan PLS SEM terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 6 yang ditolak. Kepuasan pengguna (user satisfaction) menjadi variabel paling memiliki pengaruh positif kepada kesuksesan DEWS. Kemudian diikuti kualitas sistem (system quality), kualitas teknologi pelengkap (complimentary). Penggunaan (use) saat ini belum memiliki pengaruh pada kesuksesan, dimana kualitas layanan berpengaruh positif pada penggunaan, namun belum berpengaruh pada kepuasan pengguna. Kualitas informasi (information quality) saat ini juga belum memiliki pengaruh positif pada penggunaan dan kepuasan pengguna.

---

The Disaster Early Warning System, called DEWS, is a system managed by the DKI Jakarta Provincial Disaster Management Agency and used by Disaster Data and Information Center Technical Implementation Unit (UPT PDIK) officers and officers in villages district that affected by flood disasters. DEWS aims to assist the community in receiving, understanding, and reacting quickly and precisely to early warnings that are informed by officers. DEWS is considered not optimal and in accordance with the expectations expected to manage disaster early warning services. This is shown from the problems related to DEWS performance.

The purpose of this study is to evaluate the analysis of factors that influence the success of the Disaster Early Warning System (DEWS) and recommendations for improving the quality of the system. One way to avoid the failure of e-government services is to determine and define success factors at the beginning of implementation (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). This study adopts the DeLone & McLean success model with the addition of complementary technology quality variables. Data was collected using a questionnaire distributed to UPT PDIK BPBD DKI Jakarta Province staff and village officials in district where DEWS has been installed. Data from the questionnaire were processed using the Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).

By 11 hypotheses in this study after processing data using PLS SEM, there are 5 accepted and 6 rejected hypotheses. User satisfaction has the most positive influence on DEWS success. Then followed by the system quality and complimentary. Use does not currently have an influence on success, where service quality has a positive effect on use, but has not affected user satisfaction. The information quality at this time also does not have a positive influence on the use and user satisfaction."

"Sistem Jakarta Siaga 112 adalah sistem yang digunakan oleh karyawan dan petugas dalam Layanan Jakarta Siaga 112. Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pelaksanaan dari program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Provinsi DKI Jakarta. Layanan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan keadaan gawat darurat dari masyarakat. Kegiatan operasional layanan ini menggunakan bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola layanan darurat, salah satunya dengan Sistem Jakarta Siaga 112. Evaluasi terhadap Sistem Jakarta Siaga 112 diperlukan untuk memenuhi lingkup evaluasi dari pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait analisis faktor yang memengaruhi kesuksesan dari Sistem Jakarta Siaga 112 dan rekomendasi peningkatan sistem. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan DeLone & McLean. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Responden dari penelitian adalah karyawan dan petugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi yang tergabung dalam Layanan Jakarta Siaga 112. Pengolahan data hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM). Hasil penelitian membuktikan bahwa System Quality (kualitas sistem), Information Quality (kualitas informasi), Service Quality (kualitas layanan), Use (penggunaan), User Satisfaction kepuasan pengguna), dan Net Benefits (keuntungan) merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan dari Sistem Jakarta Siaga 112. Meskipun demikian, dari sembilan hipotesis yang diuji pada penelitian ini, terdapat dua hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang ditolak yaitu System Quality tidak terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap Use dan Use tidak terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap User Satisfaction.

---

Jakarta Siaga 112 System is a system used by employees and officers in Jakarta Siaga 112 Service. Jakarta Siaga 112 Service is the implementation of the Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 program in DKI Jakarta Province. This service aims to optimize the handling of emergency complaints from the citizens. The operational activities of this service use the help of Information and Communication Technology (ICT) tools in managing emergency services with Jakarta Siaga 112 System is one of them. Evaluation of Jakarta Siaga 112 System is required to meet the evaluation scope of the implementation of Jakarta Siaga 112 Service.

This study aims to conduct an evaluation related to factor analysis that influences the success of Jakarta Siaga 112 System and recommendations for system improvement. The model used in this research is the DeLone & McLean Information System (IS) Success Model. The data were collected by using questionnaires. Respondents from the research are employees and officers from the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) and instances under Jakarta Siaga 112 Service. The data processing of the questionnaire was done using Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).

The result of the research proves that System Quality, Information Quality, Service Quality, Use, User Satisfaction, and Net Benefits are the factors that influence the success of Jakarta Siaga 112 System. Howerver, of the nine hypotheses tested in this study, two hypotheses are rejected. The rejected hypothesis is System Quality as it is not proven to have a significant positive effect on Use, and Use is not proven to have a significant positive effect on User Satisfaction."

"Jakarta Evolution (JAKEVO) merupakan sistem pelayanan daring perizinan dan non-perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu yang direncanakan dapat melayani dan memproses sebanyak 296 jenis izin dan non-izin. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, diketahui bahwa JAKEVO baru dapat melayani 266 jenis izin dan non-izin atau sebesar 90% dari target Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 pada indikator Persentase Layanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Online untuk tahun 2020 yang sebesar 100%. Selain itu berdasarkan besarnya investasi dalam pengembangan JAKEVO, didapatkan data bahwa JAKEVO baru dapat menarik pengguna sebanyak 692.988 user. Berdasarkan penelusuran permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan layanan dari JAKEVO. Penelitian ini menggunakan modifikasi model kesuksesan Delone and McLean. Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dimana data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 197 responden dan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79.8% model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit/baik. Dari 9 faktor dan 17 hipotesis awal yang digunakan pada penelitian ini, dihasilkan 8 faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan dari sistem JAKEVO dan 12 hipotesis diterima. Faktor Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, dan Organization Performance terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan sistem JAKEVO. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu DPMPTSP harus fokus dalam pengembangan dan peningkatan faktor kualitas sistem dari JAKEVO, DPMPTSP juga harus meningkatkan fitur keamanan informasi agar JAKEVO hanya dapat di akses oleh user yang valid saja, JAKEVO harus dapat diakses kapanpun, dan terdapat petugas stand-by 24/7 untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan JAKEVO di luar jam kantor.

---

Jakarta Evolution (JAKEVO) is an online permits and non-permits service system owned by the DKI Jakarta Provincial Government through a one-stop system that is planned to serve and process as many as 296 types of permits and non-permits. Based on the 2020 DKI Jakarta Provincial DPMPTSP Implementation Report, it is known that JAKEVO can only serve 266 types of permits and non-permits or 90% of the target of 2017-2022 DPMPTSP Strategic Plan on the Percentage indicator of Online Permit and Non-Permit Services for 2020 which by 100%. In addition, based on the amount of investment in the development of JAKEVO, data obtained that JAKEVO has only been able to attract 692,988 users. Based on these problems, it is necessary to analyze the factors that influence the success of JAKEVO’s services. This study uses a modified Delone and Mclean success model. The research methodology used is mixed methods where quantitative data is obtained from distributing questionnaires to 197 respondents and qualitative data is obtained from interviews. Quantitative data processing is done by PLS-SEM. The results showed that 79.8% of the models used in this study were declared fit. Of the 9 factors and 17 initial hypotheses used in this research, 8 factors were proven to significantly influence the service success of the JAKEVO system and 12 hypotheses were accepted. Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, and Organization Performance factors have been shown to significantly influence the success of JAKEVO system services. Recommendations that can be given are DPMPTSP must focus on developing and improving the quality factor of the system from JAKEVO, DPMPTSP must also improve information security features so that JAKEVO can only be accessed by valid users, JAKVEO must be accessible at any time, and there are 24/7 stand-by officers to help users who have problems using JAKEVO outside of office hours.

"