Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untukmewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitasPNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah diIndonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapapermasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebutdilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian iniadalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Padahasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaanPilkada merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini termaktub dengan jelasdalam berbagai aturan yang mengatur secara rinci tentang PNS, antara lain dalamUU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana PNS harus bebas dari pengaruhgolongan maupun parpol, dan netralitas merupakan amanat yang ada didalamAsas Manajemen ASN. Selanjutnya Netralitas PNS sangat erat kaitannya dalammewujudkan AUPB, dimana didalam UU ASN telah disebutkan bahwa PNSharus netral, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melaluiAUPB, diatur bahwa PNS harus netral dan tidak boleh berpihak sehingga denganpelaksanaan netralitas PNS dapat mewujudkan pelaksanaan AUPB. Selanjutnyamengenai pelanggaran netralitas PNS diatur sanksi hukuman sedang dan beratsebagaimana diatur dalam Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010, dimana ancamanterberat PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yangtelah dilakukan. Pelanggaran netralitas PNS di daerah marak diwarnai modus,antara lain Mobilisasi PNS, Mutasi PNS, Penyalahgunaan Anggaran, sertaintimidasi PNS. Pada akhirnya pasca dikeluarkannya UU ASN pengawasannetralitas ASN menjadi tugas Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), dengantugas yang demikian besar, KASN masih memiliki keterbatasan dibidangkewenangan, SDM dan anggaran. Sehingga kedepannya untuk meningkatkanpengawasan netralitas PNS diperlukan penguatan KASN dari berbagai aspektersebut, kemudian perlu diadakannya sosialiasi secara komprehensif kepada PNSdi seluruh daerah untuk melakukan prevensi terhadap berbagai pelanggarannetralitas PNS, dan terakhir perlu kiranya memanfaatkan teknologi informasiuntuk membuka pengawasan masyarakat terhadap PNS melalui pengaduanlangsung dengan sistem informasi, sehingga dapat mewujudkan pengawasannetralitas PNS secara efektif.

---

ABSTRACTThis research examines how urgency of civil servant neutrality in elections torealize AUPB, and to see how the problem of civil servant neutralityimplementation in some implementation of Election of Regional Head (Pilkada).Based on the results of the research, it appears that elections in various regions inIndonesia some time back are still colored by several problems and post electiondisputes implemented, it is motivated by various things and specific related to thisresearch is a violation of the neutrality of civil servants in the implementation ofelections. In the research results, it is clear that the neutrality of civil servants inthe implementation of Pilkada is a very important thing, it is clearly stated in thevarious rules that regulate in detail about civil servants, among others, in Law no.5 Year 2014 on ASN where civil servants should be free from the influence ofgroups and political parties, and neutrality is a mandate that exists within the ASNManagement Principles. Furthermore, the neutrality of civil servants is closelyrelated to the realization of AUPB, where in the ASN Act has been mentioned thatthe civil servants should be neutral, and to realize good governance throughAUPB, regulated that the civil servants should be neutral and should not takesides so with the implementation of the neutrality of civil servants can realize theimplementation of AUPB . Furthermore, regarding the violation of the neutralityof civil servants are sanctioned by medium and heavy punishment as stipulated inthe Civil Government Regulation PP. 53 of 2010, where the heaviest threat ofcivil servants may be dismissed with disrespect for the offenses committed.Violations of the neutrality of civil servants in rampant areas are colored bymodes, including Mobilization of Civil Servants, Mutation of Civil Servants,Budget Abuse, and civil servants intimidation. In the end, after the issuance ofASN Law, the control of ASN neutrality becomes the task of the State ApparatusForce (KASN), with such a large task, KASN still has limited authority, humanresources and budget. So in the future to improve the supervision of the neutralityof civil servants is needed strengthening KASN from various aspects, then needcomprehensive socialization to civil servants across the region to prevent theprevention of various violations of the neutrality of civil servants, and lastly needto use information technology to open the public surveillance of civil servantsthrough a complaint directly with the information system, so as to realize thesupervision of the neutrality of civil servants effectively."

"Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. Penulisan tesis yang berjudul ?Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada? ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis netralitas pegawai negeri sipil dalam Pilkada dan mengetahui keberpihakan Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Malang, Gowa dan Kutai Kertanegara.Secara yuridis netralitas Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 secara tegas menetapkan bahwa seorang pegawai negeri yang akfif dalam partai politik harus melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri, namun yang sering terjadi, bahwa di Indonesia jabatan menteri misalnya, jabatan menteri bukan jabatan pegawai negeri, tetapi jabatan politik. Seringkali seorang menteri (yang berasal dari pegawai negeri) sulit memisahkan jabatan dirinya sebagai pejabat pemerintah yang juga sebagai fungsionaris partai. Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat diperlukan dan bagaimana mengupayakan netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah? ada sejumlah larangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penegakan netralitas birokrasi dan PNS, yakni:pertama,dalam kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Daerah, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. kedua,Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, PNS, anggota TNI/POLRI dilarang dilibatkan sebagai peserta kampanye atau juru kampanye pilkada. Keempat, Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pada akhirnya diharapkan pemilu mendatang merupakan tonggak bagi redefinisi peran birokrat/ PNS sebagai public servan, tentunya berlaku juga pada pilkada langsung.

---

With the issuance of government policy through the PP No. 12 Tahun 1999 expected the political neutrality of the bureaucracy will be guaranteed not only by civil servants to release membership in political parties, but more important is to uphold the attitude and behavior of civil servants in order to really oriented to the public interest and professional and impartial attitude towards political parties. The writing methods of this thesis entitled "Neutrality of Civil Servants in the elections" is a normative legal research methods and empirical research methods, with emphasis on normative research. The purpose and objective of this thesis is to obtain judicial neutrality of civil servants in the election and find out partisanship in the election of Civil Servants in Malang, Gowa and Kutai Kertanegara. Judicially, neutrality of Civil Servants has been regulated in PP No. 12 Tahun 1999 provides that a civil servant who is active in a political party should let go of his status as civil servants, but that often happens, that in the Indonesia office of the minister for instance, the post office of civil servants rather than ministers, but political office. Often a minister (which comes from civil servants) is difficult to positions itself as a government official who is also a party functionary. The problem is why the neutrality of civil servants in the Regional Head Election is needed and how to seek the neutrality of civil servants in local elections? There are some restrictions that need to be considered in connection with the enforcement of the neutrality of the bureaucracy and civil servants, namely: first, the campaigns are prohibited from involving judges in all courts, enterprises structural officers, functional officers in the country as well as regional head office, unless the officer is a candidate for the Head Regional / Deputy Regional Head. Second, the state officials who become candidates for Regional Head / Deputy Head of the Region in implementing the campaign does not use the associated facilities in the office, taking temporary leave without pay. Third, civil servants, members of the TNI/Police involved as participants are prohibited from campaign or election campaigners. Fourth, state officials, officials of the structural and functional in the country and regional heads of office are prohibited from making decisions and/ or actions that benefit or harm one of the candidates during the campaign. In the end, it expects the upcoming election is a major milestone for the redefinition of the role of bureaucrats / civil servants as a public servant, of course, applies also to direct election."

"ABSTRAKNetralitas adalah suatu keadaan tidak memihak;netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harusmengutamakan profesionalisme, tidak membedakanberdasarkan kepentingan politik maupun golonganmasyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai NegeriSipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dankedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat danpelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitasPegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik danuntuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuanpegawai negeri, serta agar memusatkan segala perhatian,pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankankepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu,Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik harus diberhentikan sebagai PegawaiNegeri baik secara hormat atau tidak hormat.Netralitas PNS sebagai salah satu cara menujuterciptanya Good Governance dan salah satu upaya yangdilakukan dalam reformasi birokrasi. Dengan adanyanetralitas PNS, maka pelayanan kepada masyarakat akansemakin baik.Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan,dengan metode pendekatan yuridis analitis.Administrasi negara sebagai organ birokrasi diIndonesia sulit bersikap independen dan netral karenaberada di bawah kekuasaan pemerintah.Penelitian ini merekomendasikan agar administrasinegara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanyapayung hukum konstitusi, maka posisi dan keberadaanadministrasi negara akan kuat dan lebih independen.Alternatif lain adalah melalui penyempurnaan peraturanperundang-undangan. Perlu pengaturan tentang penggunaanfasilitas negara yang dipakai oleh Pegawai Negeri SipilABSTRAKdi luar kedinasan. Pada akhirnya, harus ada konsistensiperaturan mengenai larangan Pegawai Negeri menjadi

---

ABSTRACTNeutrality is unbiased condition; neutral.Bureaucrat service majoring profesionalism,undiscrimination, not based on politic interest peoplethey served. Neutrality of public servant absoluteneedful because of their duty and position as stateservant, people servant and public servant. As efortsto keep neutrality of public servant from politic partyeffect and to assure of totality, compactness, and heldtogether, bend the mind to attention, energy for theduty, then with no permitted public servant to bemember, part, and/or board of politic party. Thereforefor public servant as a member and/or board of politicparty have to get the push as public servant courtly ofnot courtly.Neutrality of public servant as one of methodconcern good governance established and one ofbureucracy reform eforts. Then, public services will bebetter.Research method as used in is normative lawresearch method pass through library study, withanalitical juridisch approach method.State administrator as bureaucracy organ inIndonesia is hard to be independent and neutral becauseof their position is under the government power.This research recomend that regulate stateadministration in contitution. So, existence andposition of state administration will be strong andmore independent. Other alternative is by action ofperfecting law and regulation. Its necessary theregulation about utilizing state?s facilities that usedunofficial duty. Finally, that must be a regulationconsistency about prohibition of public servant to be amember and/or board a politic party.anggota dan/atau pengurus partai politik."

"Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise."

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di antaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dari penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pemilihan hakim konstitusi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya diatur agar memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat transparan dan partisipatif dalam pencalonannya dan syarat obyektif dan akuntabel dalam pemilihannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas kaitan antara pemilihan hakim konstitusi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni penerapan AAUPB dalam pemilihan hakim konstitusi oleh Presiden. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tidak memenuhi beberapa asas dalam AAUPB.

---

This study is a normative juridical law with using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, including legislation and law books. This study aims to identify and understand more about the mechanism of selection of constitutional judges based on the legislation and its implementation by the Parliament, the President, and the Supreme Court. From this research it is known that the selection mechanism of constitutional judges are not strictly regulated in the Law of the Constitutional Court, but only organized to fulfill certain conditions, namely transparent and participatory terms in the candidacy and objective and accountable terms n the election. Furthermore, this study also discusses the correlation between constitutional judge elections with the General Principles of Good Governance, that is the application of The General Principles of Good Governance in the selection of constitutional judges by the President. From this study it was found that Presidential Decree Number 87/P in 2013 did not meet some of the principles of the General Principles of Good Governance."

"Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penulisan ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan status clear and clean pada IUP telah sesuai dengan UU 4/2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selaku wakil Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah yang dijalankan melalui penetapan status clear and clean tersebut. Berbeda halnya dengan penerbitan sertifikat clear and clean dan menjadikan sertifikat clear and clean menjadi salah satu persyaratan tambahan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini telah menciptakan akibat hukum baru yang mana tidak tercantum dalam UU 4/2009 dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sebagai akibat daripada itu persyaratan sertifikat clear and clean dalam kegiatan pertambangan menjadi batal demi hukum. Kedua penetapan status clear and clean oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memperhatikan pada asas penyelenggaraan kepentingan umum, namun dalam penerbitan sertifikat clear and clean dan menjadikan persyaratan tambahan dalam kegiatan pertambangan, hal ini telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kewenangan. Tesis ini menyarankan agar pembuat undang-undang menerbitkan peraturan yang memberikan payung hukum kepada penerbitan sertifikat clear and clean yang merupakan bagian dari penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan dan selanjutnya Penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang meliputi pemeriksaan administratif, teknis pertambangan di lapangan, faktor lingkungan dan finansial, yang mana kegiatan ini merupakan yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

---

This thesis elucidates the stipulation of the clear and clean status of the mining business license (IUP) by the Directorate General of Mineral and Coal with the consideration to the provisions of the Law No. 4 Year 2009 (Law 4/2009) concerning Mineral and Coal Mining and other regulations that are related to such law. This thesis employs normative legal as its research method, using bylaw as the approach of the analysis. This thesis concluded that the clear and clean status on the IUP has a line with the Law 4/2009 jo. Government Regulation No. 55 Year 2010 concerning the Control and Supervision of the Mineral and Coal Mining Management. In such regulation, the Directorate General of Mineral and Coal as the government representative has been granted an authorization to conduct supervision toward the Local Governement that is conducted in the way of stipulation of the clear and clean status. In contrast with the issuance of the clear and clean certificate which effecting the clear and clean certificate as one of the additional requirement to perform the mining activities. This has created new norm that is not stipulated in the Law 4/2009 and violated Article 8 paragraph 2 of the Law No. 12 concerning the Establishment of Regulations and as the concequense of the regulation, the requirement of the clear and clean certificate in the mining activities turn out to be annulled. Secondly the stipulation of the clear and clean status by the Directorate General of Mineral and Coal has included the principle of governance to the public interest, however the issuance of the clear and clean certificate and causing such certificate to be the additional requirement in the mining activities had violated the principle of legal certainty and authorization. This thesis advises that the lawmaker to issue regulations that regulate the issuance of the clear and clean certificate as part of the clear and clean process on the mining business license and moreover the Author recommends to the Directorate General Mineral and Coal as the authorized authority by the law to conduct fully examination that comprise of administrative assessment, mining technical in the field, environmental elements and financial, whereby this assessments were required by the law."

"Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul. Pencabutan TDUP sendiri merupakan suatu tindakan hukum publik yang melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua perangkat daerah ini memiliki kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Sementara, jenis AUPB yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan serta Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Untuk mempermudah analisis dan pemahaman, penelitian ini mengambil contoh kasus pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown yang berlokasi di Jakarta Barat. Pencabutan TDUP terhadap Diskotek Golden Crown dilakukan atas dasar ditemukannya pelanggaran narkoba. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sumber kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan TDUP berasal dari Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 dan dalam kasus pencabutan Diskotek Golden Crown, pemerintah belum menerapkan AUPB secara baik dan benar. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu mengkaji kembali Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya ketentuan mengenai sanksi pelanggaran narkoba, prostitusi dan perjudian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kembali penerapan AUPB dalam melaksanakan pencabutan TDUP.

---

This research discusses about the authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the implementation of the General Principles of Good Administration (AUPB) on handling the revocation of Tourism Business Permission (TDUP). Based on the Government Administration Law Article 9 paragraph (1), the government has to take notice of the legislation and the Good Governance principles when carrying any public legal action. However, it’s still possible for problems to occur even after implementing what is stated on the legislation and the Good Governance principles. The revocation of TDUP itself is a public legal action that involves 2 (two) regional institutions, namely Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. These 2 (two) insitutions gain their respective authorities from the Governer Regulation No. 18 of 2018 on Tourism Business Administration. Meanwhile, the types of AUPB that will be analyzed in this thesis are Principle of Public Interest, Principle of Accuracy, and Principle of Motivation for Every Decision. To simplify and understand the analysis better, this thesis analyzes the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque which is located in West Jakarta. The reason behind the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque was the discovery of drug trafficking. The form of research that is conducted out by the author is normative judicial research, namely a research that draws important legal principles and regulations. The result of this research is that the government needs to do a further review of the Governor Regulation No. 18 of 2018 regarding The Administration of Tourism Business, especially the provisions regarding sanctions for drug violations, prostitution and gambling. Apart from that, the goverment also needs to pay further attention on implementing AUPB principles in terms carrying out TDUP revocation."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil mulai digunakan secara serentak pada tahun 2014 termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengimplementasian sasaran kerja pegawai (SKP). Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hambatan, diantaranya tidak adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pada setiap jabatan yang diemban pegawai negeri sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta. Employee policy objectives (SKP) as a performance evaluation for civil servants began to be used simultaneously in 2014 included the Provincial Election Commission of Jakarta. This thesis studies raised two questions, namely how the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta and what are the obstacles in the implementation of this policy. This study uses a post-positivist approach to qualitative data analysis techniques. This study uses the theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn as a reference measurement in the acquisition of information research. The results of this study indicate that the Election Commission of Jakarta is not maximized in the implementation of the objectives of employee (SKP). This happens because due to several obstacles, including lack of basic tasks and functions (TOR) positions at each position that carried civil servants Election Commission of Jakarta."