Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterlibatan selebriti di dalam partai politik dan pemilu karena daya tarik mereka sebagai juru kampanye maupun sebagai kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait proses rekrutmen selebriti di partai politik serta strategi mereka dalam menggunakan modal-modal mereka untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2014.Metode pengumpulan data berasal dari beberapa studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa subjek penelitian, diantaranya selebriti politik Eko Hendro Purnomo sebagai petahana, Krisna Mukti sebagai selebriti baru yang terpilih, dan Gitalis Dwi Natarina sebagai selebriti yang tidak terpilih, serta ketua tim pemenangan dari masing-masing caleg selebriti dan Wasekjen dari PAN dan PKB.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa caleg selebriti direkrut oleh partai politik dikarenakan aspek popularitas yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai penunjang strategi pemenangan partai serta berfungsi sebagai supporter partai. Di dalam menggunakan modal-modal yang mereka miliki, selebriti politik terpilih berhasil menggunakan modal-modal tersebut sebagai strategi pemenangan pemilu. Aspek yang paling diunggulkan ialah modal popularitas, yang ditunjang oleh modal politik, sosial dan ekonomi. Sementara selebriti yang tidak terpilih hanya memaksimalkan modal popularitasnya tanpa ditunjang oleh modal lainnya.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa PAN dan PKB menjalankan proses rekrutmen politik dalam tiga tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Pippa Norris, dan model rekrutmen compartmentalization sebagaimana yang dikemukakan oleh Barbarra Geddes. Di dalam menjalankan strateginya, selebriti terpilih menjalankan proses penyusunan strategi politik sesuai teori yang disampaikan oleh Peter Schroder. Sementara selebriti yang tidak terpilih di dalam penelitian ini tidak dapat menjalankan strategi politiknya karena tidak memaksimalkan sumber daya yang ia miliki. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa popularitas selebriti tidak menjamin mereka untuk dapat terpilih di dalam pemilu. Butuh dukungan dari modal-modal lainnya yang diaktualisasikan dalam aksi nyata dan program pemilu untuk memenangkan pemilihan umum.

---

ABSTRACTThe background of this research is the involvement of celebrities in political parties and elections because of their appeal as campaigners and candidates. This research purpose is for getting answers relating to the recruitment process of celebrities in political parties and their strategies in using their assets to win the elections in 2014.In collecting data, this research conducted several literature studies and in depth interviews on several research subjects, including political celebrity Eko Hendro Purnomo as an incumbent, Krisna Mukti as a newly elected celebrity, and Gitalis Dwi Natarina as an unelected celebrity, as well as the leader of the winning team from each celebrity legislative candidate and party elites from PAN and PKB.The result of this study explains that celebrity candidates are recruited by political parties because their popularity aspect has been used as a supporter of party winning strategies and had a function as party supporters. In using their own assets, the selected political celebrities succeeded in using those assets as election winning strategies. The most favored aspect was the popularity asset, which was also supported by political, social and economic asset. While the unelected celebrities only focused on their popularity asset without being supported by other assets.Theoretical implications show that PAN and PKB ran the process of political recruitment in three stages as proposed by Pippa Norris, and the model of recruitment compartmentalization as proposed by Barbarra Geddes. In carrying out their strategies, the selected celebrities ran the process of formulating the political strategies as the theory presented by Peter Schroder. While, the unelected celebrity legislative candidates in this study could not execute their political strategies because they did not utilize the power resources they had. This study also reveals that the popularity of celebrities can not guarantee them to be an elected legislative in the election. It needs support from other asset to become actualized in real action and election program to win the election."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi pengaruh uang yang diterima oleh kandidat pemilu sebagai sumbangan dana kampanye dan faktor-faktor lain terhadap keterpilihan kandidat pemilu melalui studi kasus pemilu legislatif Indonesia 2014. Estimasi dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Logistic Regression untuk mengukur pengaruh uang dan faktor-faktor lainnya terhadap perolehan suara dan peluang keterpilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang memberikan pengaruh positif terhadap keterpilihan, sedangkan faktor-faktor lainnya hanya beberapa variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap keterpilihan, seperti incumbency status, umur, jenis kelamin, tempat lahir, dan pekerjaan.

---

This study was conducted to estimate the effect of money received by election candidate as campaign funds and other factors on candidate's electability through a case study of Indonesian legislative election of 2014. The estimation was conducted by using Ordinary Least Square method and Logistic Regression method. The results demonstrate that campaign donations have a positive effect on the electability, while only a few of other variables that have effects on electability, such as incumbency status, age, gender, place of birth, and job."

"Kebijakan afirmatif dan nomor urut merupakan bentuk upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi anggota legislatif di Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan Indonesia yang mencapai 50 persen dari pemilih laki-laki pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI meningkat, namun anggota DPR RI perempuan yang terpilih di tahun 2014 justru menurun dari 18 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Penurunan keterwakilan perempuan di DPR RI disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaksana kebijakan afirmatif dan nomor urut maupun dari budaya yang melekat di masyarakat. Kebijakan afirmatif dan nomor urut telah diterapkan secara optimal oleh partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Namun kebijakan afirmatif dan nomor urut belum efektif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini karena kebijakan afirmatif dan nomor urut hanya salah satu upaya dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di DPR RI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di DPR RI diperlukan sinergi yang lebih optimal dari partai politik dengan bentuk perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi.

---

Affirmative and serial number policy is a form of gender equality for women to become legislative members in Indonesia. The low representation of women in Indonesia is not comparable with the number of female Indonesian voters who reach 50 percent of male voters in 2014. In the 2014 election the number of candidates for DPR RI women who register to become members of the House of Representatives increased, but members of the House of Representatives of women Elected in 2014 actually decreased from 18 percent in 2009 to 17.32 percent in 2014. Decreased representation of women in the House of Representatives is caused by various factors both from executing affirmative policies and serial numbers as well as from culture inherent in the community. Affirmative and sequential number policies have been applied optimally by political parties participating in the 2014 legislative elections. However, affirmative and sequential numbers have not been effective in increasing women 39 s representation, as affirmative and serial numbering is only one of efforts to improve women 39 s election in DPR RI. Therefore, in achieving the objectives of equality between men and women in the House of Representatives is required a more optimal synergy of political parties with a form of improvement of recruitment and regeneration system."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran yang dijalankan urang-urang lapau, sebagai broker politik dalam memenangkan calon anggota legislatif di pemilihan DPRD Kota Pariaman tahun 2014. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran yang dijalankan oleh urang-urang lapau sebagai broker politik dalam memenangkan calon anggota legislatif di pemilihan legislatif. Penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memiliki peran penting dalam menghubungkan calon anggota legislatif dengan masyarakat (pemilih). Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan teori broker politik yang berasal dari Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti koran, peraturan, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat peran yang dijalankan oleh urang-urang lapau, sebagai broker politik. Pertama, melakukan pemetaan jaringan dukungan politik. Kedua, menyediakan informasi terkait kondisi masyarakat, peluang dan ancaman politik. Ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, mempropagandakan calon anggota legislatif. Atas jasa yang diberikan urang-urang lapau kepada calon anggota legislatif, mereka mendapatkan imbalan berupa pekerjaan dan uang. Jadi empat peran tersebut yang membantu calon anggota legislatif memenangkan pemilihan legislatif.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis peran urang-urang lapau sebagai calo politik dalam membantu kandidat legislatif untuk memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif Pariaman 2014. Secara khusus, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana urang-urang lapau berperan sebagai calo politik dalam menavigasi kandidat legislatif yang mereka dukung untuk memenangkan pemilihan. Bassicaly penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memainkan peran penting dalam memediasi kandidat legislatif dan pemilih mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menerapkan teori broker politik seperti yang diusulkan oleh Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, tesis ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti surat kabar, peraturan, dan publikasi media online. Penelitian ini menemukan bahwa urang-urang lapau memainkan peran pialang mereka di empat akun. Pertama, mereka menggambarkan jaringan dukungan politik. Kedua, mereka memberikan informasi mengenai kondisi sosial, peluang politik dan ancaman. Ketiga, mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, mereka bertindak sebagai propagandis yang disewa untuk para kandidat. Sebagai ganti layanan oleh urang-urang lapau kepada kandidat legislatif, mereka menerima manfaat seperti pekerjaan dan uang. Itulah empat peran yang membantu kandidat legislatif memenangkan pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"Skripsi ini mengelaborasi strategi political marketing yang menekankan branding personal dari Betti Shadiq Pasadigoe dalam pemenangannya pada pileg 2014. Betti melakukan branding personal sebagai bagian dari dinasti politik Pasadigoe dan putri asli daerah Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa terpilihnya Betti disebabkan oleh faktor jaringan keluarganya. Betti melakukan branding personal dengan memanfaatkan nama keluarganya yang identik dengan dinasti politik dari Bupati Tanah Datar selama dua periode, yaitu Muhammad Shadiq Pasadigoe. Selain itu, Betti berhasil melakukan branding personal bahwa ia menjadi satu-satunya perwakilan yang asli daerah Tanah Datar. Dua hal tersebut dimaksimalkan Betti untuk mengantarkannya menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2014.

---

This thesis elaborates political marketing strategy that emphasizes personal branding from Betti Shadiq Pasadigoe in her victory in the 2014 legislative election. Betti did personal branding as part of the political dynasty of Pasadigoe and Putri Daerah of Tanah Datar. This study uses qualitative research methods based on primary and secondary data. The research findings show that Bettis electability was caused by her family networks. Bettis personal branding was carried out by utilizing her familys name which was identical with political dynasty from the two period figure in Regent of Tanah Datar, Muhammad Shadiq Pasadigoe. In addition, Betti succeeded in carrying out her personal branding that she only representative from Tanah Datar area. These two things were maximized by Betti do deliver herself to become a member of the House of Representatives of Republic of Indonesia in 2014 elections."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pragmatisme yang diperbincangkan oleh media massa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manifestasi ajaran pragmatisme yang tampil melalui cara perilaku pragmatis ? dalam pesan politik calon legislator pada pemilu 2014. Subjek penelitian ini adalah para calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2014 dari gender, partai dan dapil yang berbeda dan media yang digunakan oleh caleg untuk mengirim pesan politik tersebut kepada masyarakat. Subjek penelitian ini diteliti menggunakan konsep komunikasi politik untuk melihat bagaimana komunikator politik mengirimkan pesan politiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep pragmatisme dan komunikator politik pragmatis untuk melihat apakah para informan merupakan seorang komunikator politik yang pragmatis. Selanjutnya pesan politik yang dikirim caleg sebagai komunikator politik diteliti untuk melihat apakah pesan tersebut merupakan pesan politik pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi yang diteliti menggunakan Analisis semiotika Barthes. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komunikator politik pragmatis menghasilkan pesan politik pragmatis dalam perpolitikan yang liberal.

---

This research is motivated by pragmatism issues are discussed by the media ahead of the General Election 2014. This study aims to explain the manifestation of the doctrine of pragmatism that appear through pragmatic behavior ? in the political message legislative candidates in the legislative election 2014.

The subjects of this research are legislative candidates city council 2014 from different gender, political party and different constituencies and media used by candidates to send a political message to the public. The subjects studied using the concept of political communication to see how the political communicator to send political messages. This study also uses the concept of pragmatism and pragmatist political communicators.

This research is qualitative research. Research data was obtained through interviews and documentation studies that examined use Barthes semiotic analysis. The results of this analysis indicate that pragmatic political communicator produce pragmatic political messages in liberal politics."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi praktik politik dalam arena sosial nagari Pasca Rezim Orde Baru. Penelitian ini menggambarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Melalui analisa sosiologi politik dan kerangka berpikir Pierre Bourdieu mengenai habitus dan arena (field), penelitian ini melihat bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap arena sosial nagari dan bagaimana para aktor di dalamnya merespon perubahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa demokratisasi telah mengubah aturan main (rules of the game) yang ada di arena sosial nagari, dari yang awalnya bersifat eksklusif menjadi aturan yang bersifat inklusif. Inklusifitas ditunjukan dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, baik di internal nagari maupun ke arena lain di tingkat yang lebih tinggi.

---

This Thesis is the result of a qualitative research in the form of case study which indentifies the political practice of wali nagari in Post New Order Regime. This research describes the social and political dynamics in local field after the implementation of decentralization policy in Indonesia. Using political sociology analysis and framework of Pierre Bourdieu's habitus and field, this research sees the the influence of democratization towards nagari?s social field and the responds of the actors against the changes. The result of this research show that democratization has transformed the rules of the game of nagari?s social field; from exclusive to inclusive regulation. Inclusivity has shown in more open space for society to do social mobility; not only in the internal of nagari but also in the other higher field."

"Penelitian ini menjelaskan strategi selebritas dalam memenangkan pemilu legislatif dengan studi kasus kemenangan M. Farhan dalam pemilu legislatif DPR RI 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori marketing politik yang dikemukakan oleh Niffenegger. Argumentasi penelitian ini adalah M. Farhan sebagai caleg selebritas mampu memenangkan pemilu karena strategi marketing politiknya yang matang. Temuan penelitian ini adalah kemenangan M. Farhan sangat dipengaruhi oleh basis massa yang ia miliki yaitu Komunitas PANATIK, komunitas yang didirikan M. Farhan untuk menyalurkan hak politik dari bobotoh (pendukung Persib) tanpa membawa nama Persib. Komunitas PANATIK menjadi basis massa utama yang digerakkan oleh M. Farhan sebagai mesin politik untuk memenangkan dirinya pada pileg 2019 di dapil Jawa Barat I. Selain itu, M. Farhan mampu memenangkan pileg 2019 karena ia memahami bahwa Jawa Barat I memiliki banyak pemilih rasional yang harus diperhatikan. Maka dari itu, metode pendekatan kampanye yang sifatnya rasional dikerjakan oleh M. Farhan dalam bentuk melancarkan strategi marketing politik yang mengangkat program-program rasional yang dirasa dapat menguntungkan pemilih dapil Jawa Barat I.

---

This research explains celebrity strategy in winning the legislative election with a case study of M. Farhan's victory in the 2019 DPR RI legislative election. This study uses qualitative methods using primary and secondary data. The theory used in this research is the political marketing theory proposed by Niffenegger. This research argues that M. Farhan as a celebrity legislative candidate was able to win the election because of his mature political marketing strategy. The findings of this study are M. Farhan's victory it is strongly influenced by the mass base he has named Komunitas PANATIK, a community founded by M. Farhan to channel political rights from bobotoh (supporters of Persib) without carrying the name of Persib. Komunitas PANATIK is the main political mass that is driven by M. Farhan as a political machine to win himself in the 2019 legislative election in Jawa Barat I. Also, M. Farhan realized that Jawa Barat I had many rational voters. Therefore, the rational approach to the campaign method is carried out by M. Farhan in the form of launching a political marketing strategy that promotes rational programs that are felt to benefit voters in Jawa Barat I"

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."