Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 192147 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yolanda Saskia Bregina
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan PSAK 46 Pajak Penghasilan Revisi 2013 terhadap penyajian pajak final perusahaan. Penelitian menggunakan perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 ndash; 2016 sebagai sampel. Pajak final tidak lagi dicakup dalam lingkup PSAK 46. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam klasifikasi penyajian pajak final dalam perusahaan, serta dari hasil uji beda rata-rata rasio keuangan yang terdiri dari tarif pajak efektif, cash ETR dan operating profit margin menunjukkan bahwa keberagaman penyajian pajak final memiliki dampak yang signifikan terhadap ketiga rasio tersebut. Implikasi yang muncul dari keberagaman penyajian pajak final adalah laporan keuangan sulit dibandingkan.

The objective of this study is to analyze the impact of changing in Indonesian Accounting Standards 46 PSAK 46 Income Tax Revised 2013 on final tax presentation in financial statements. This study used a construction and real estate companies which listed on the Indonesian Stock Exchange for book period 2014 2016 as the sample. The result shows that there are six classifications of final tax presentation in the company, also the result of average testing of financial ratios consisting of effective tax rate, cash ETR and operating profit margin indicates that the variety of final tax presentations have a significant impact on those three ratios. The implications arising from the diversity of final tax presentations are financial statement is uncomparable.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Fahma Nurbaiti
"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Richard Rajasa
"[Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada perusahaan tambang dan konstruksi yaitu PT XYZ. Studi kasus ini membahas penentuan mata uang
fungsional, proses pengukuran kembali, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan PT XYZ. Selain itu studi kasus ini juga membahas tentang pengaruh kurs valuta asing terhadap pajak terutang perusahaan. Analisa juga ditambah
dengan analisis terhadap dampak peraturan baru Bank Indonesia yaitu Per 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah di Indonesia bagi industri secara umum dan PT XYZ secara khusus.

This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,
this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3/PBI/2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.;This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised
2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and
construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the
determination of functional currency, the process of the re-measurement,
recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,
this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the
company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of
new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use
currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in
particular PT. XYZ., This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised
2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and
construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the
determination of functional currency, the process of the re-measurement,
recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,
this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the
company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of
new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use
currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in
particular PT. XYZ.]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S62354
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Isabella
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10113
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Firdaus
"Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan atas program imbalan pasti dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman pengungkapan program imbalan pasti PSAK 24 Revisi 2013 pada laporan keuangan tahun 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015.
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengungkapan perusahaan sebesar 64,71. Penelitian ini memberikan hasil bahwa jumlah aset, jumlah pendapatan, profitabilitas, dan auditor memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan program imbalan pasti sesuai PSAK 24 Revisi 2013.

The purpose of this research is to find empirical evidence about the disclosure level on defined benefit obligation and factors that influenced the diversity of defined benefit obligation disclosure on financial statements 2015 based on SFAS 24 Revised 2013. This research involves companies listed in Indonesian Stock Exchanges until 2015.
The result of this research shows that companies s level of disclosure is 64,71. This research shows that total assets, total revenues, profitability, and auditor have positive correlation to diversity level of disclosure of the defined benefit obligation consistent to SFAS 24 Revised 2013.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Pribadi
"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.
In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.
The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).
The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.
Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.
Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22482
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cynthia
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap hubungan penghasilan komprehensif lain dan manajemen laba akrual. Pengaturan ini mengatur perubahan lokasi penyajian penghasilan komprehensif lain yang ditujukan agar penyajian informasi lebih jelas dan transparan; sehingga menekan perilaku manajemen laba, khususnya manajemen laba akrual yang biasa dilakukan oleh bank. Sampel yang digunakan adalah bank-bank Indonesia dengan periode observasi 2010-2013; dengan jumlah observasi 168 firm-years.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara penyajian penghasilan komprehensif lain terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 1 (Revisi 2009).
This study aims to examine the impact of PSAK 1 (Revision 2009) on the relationship between Other Comprehensive Income and accrual earnings management. In brief, this standard was revised to facilitate clear articulation and transparency; in hoping to curb earnings-management?s behavior, especially accrual earnings management that often conducted by banks. A sample of banking industry is used with a period observation of 2010-2013 and a total observation of 168 firm-years.
Results consistently show that there is an indifferent effect on presentation of Other Comprehensive Income on earnings management before and after the revision.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57319
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Romadhoni
"ABSTRAK
Pemerintah mengeluarkan kebijakan presumptive tax yaitu PP 46 Tahun 2013 yang berlaku bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, dengan ketentuan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset. Di sisi lain, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini mengestimasi apakah kebijakan PP46 Tahun 2013 di Indonesia berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja job creation pada perusahaan sektor kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Pengukuran Job Creation dan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan menggunakan laporan SPT Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 . Estimasi dampak dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dengan memanfaatkan variabel dummy bagi perusahaan yang menggunakan tarif pajak PP46 serta interaksi antara variabel dummy kebijakan dan variabel tarif efektif pajak penghasilan perusahaan. Dari hasil estimasi ditunjukkan bahwa kebijakan PP 46 memiliki dampak positif signifikan pada penciptaan lapangan kerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah.


ABSTRACT
The government of Indonesia issues presumptive tax policy by PP 46 Year 2013 for Small and Medium Enterprises SME sector whose turnover is not more than 4,8 Billions Rupiah per year. The rule that policy is 1 percent of income tax rate on annual turnover, not on net income. This policy can be incentive or dicinentive for SME sector. On the other hand, most employment Indonesia is in micro small and medium sized enterprises. This study aims to examine the effect of implementation of PP46 Year 2013on the job creation in small and medium firm whose annual turnover is not more than 4.8 Billion Rupiahs. This study use Ordinary Least Square OLS method by utilizing dummy variable for company using PP46 tax rate and interaction between policy dummy variable and variable of effective rate of corporate income tax. From the estimation results it is shown that PP 46 policy has a significant positive impact on job creation.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anna Christmas Irianto
"Laporan magang ini menjelaskan perlakuan akuntansi dan prosedur auditatas liabilitas imbalan pasca kerja PT XYZ berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2013) serta analisis dampak atas adopsi PSAK 24 (Revisi 2013) yang berlaku sejak 1 Januari 2015 terhadap akun-akun terkait imbalan pasca kerja. Auditor melakukan restatement terkait imbalan pasca kerja sejak tahun 2013 pengujian internal control pemeriksaan independensi dan objektivitas pakar manajemen. Pengakuan atas imbalan pasca kerja dibuat melalui Auditor Journal Entries sedangkan untuk pengungkapan juga masih belum sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Berdasarkan penilaian materialitas, akun liabilitas imbalan pasca kerja bernilai material terhadap laporan keuangan PT XYZ sehingga perlu dilakukan penyesuaian akibat adopsi PSAK 24 (Revisi 2013).

This report describes the accounting and auditing procedures of post employment benefit liability on PT XYZ based on PSAK 24 (Revision 2013) and effect of PSAK 24 (Revision 2013) adoption which is effective since January 1 2015 to the post employment benefit related accounts. Auditor made restatement on post employment benefit since 2013 and testing on internal control and management experts indepency and objectivity. The recognition of post employment benefit is made through Auditor Journal Entries whereas for the disclosures havent been based on PSAK 24 (Revision 2013). Based on materiality test, post employment benefit liability account is material to the PT XYZ financial statement so adjustments are needed due to the adoption of PSAK 24 (Revision 2013)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adri Hakim
"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015, dampak bagi perusahaan yang menerapkan standar tersebut, dan bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi terkait penerapan dan dampak dari PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia dengan melakukan analisis regresi logistik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim dipengaruhi oleh faktor kapitalisasi pasar, jumlah karyawan, dan auditor. Penelitian ini juga memberikan hasil dimana pengungkapan penerapan dan dampak dari sebagian besar perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan PSAK 24 Revisi 2013 dalam laporan keuangan interim 2015 sudah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat dalam PSAK 24 Revisi 2013.

The purpose of this research is to provide empirical evidence about factors that influence the company`s decision to implement PSAK 24 Revisi 2013 in an interim financial report of 2015, the effects for company that implement these standard, and how company disclose information related to the implementation and efect of PSAK 24 Revisi 2013 in the interim financial report of 2015. This research included companies listed in Indonesia stock exchange by using logistic regression analysis.
The result of this research indicate that implementation of PSAK 24 Revisi 2013 in interim financial report influenced by market capitalization, number of employee, and auditor. This research also provides results in which disclosure of the implementation and effect of most companies have been appliying PSAK 24 Revisi 2013 in financial interim report of 2015 has been done in accordance with the rules ini PSAK 24 Revisi 2013.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63014
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>