Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan beras dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan pangan pokok karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Sehingga tidak terlepas dari pelaku usaha beras yang berbondong-bondong memproduksi beras yang selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mengejar keuntungan sebanyak banyaknya. Sehingga tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti pencantuman informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen yaitu konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap informasi tidak sesuai yang dinyatakan pada label beras ditinjau dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia, berupa pengaturan mengenai ketentuan pencantuman label beras di Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pelaku usaha dalam mencantumkan informasi tidak sesuai pada label beras berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan tentang ketentuan pencantuman label lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan; bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar di dalam label agar tidak merugikan konsumen dan merugikan pelaku usaha sendiri karena terdapat ketentuan-ketentuan pada perundang-undangan di Indonesia mengenai pencantuman label pada pangan beras yang harus dilaksanakan; dan peningkatan pengawasan dan pembinaan mengenai pencantuman label pada pangan khususnya beras.

---

ABSTRACTIn Indonesia, rice is widely regarded as staple food because it is being consumed daily by most of the population. Therefore, it is not a surprise that the producer in the rice business are not only trying to meet the population rsquo s demands, but at the same time also aiming to produce as much profit as possible. As a result, violations are commonly found in these business practices, such as misleading information included in rice products label. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection regulates consumers rights, among them is the right to acquire correct, clear, and honest information regarding the condition and warranty of goods and or services. This thesis examines the legal protection against misleading information stated on rice products label, in terms of consumer protection law in Indonesia, among them are regulation on rice label scripture in Indonesia violations in the form of label that is not in accordance to the rules set by the consumer protection law and other laws about provision on information included in products label. Data analysis method used in this research is a qualitative approach by analyzing data obtained from library materials. This research has produced several suggestions as resolutions, such as more cautious selection of goods by the consumers correct information provided by businessmen on product rsquo s label to not to harm consumers and the business itself, because of the provision that has to be implemented and increased supervision and guidance on the inclusion of labels on food, especially rice. "

"Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang akan dikonsumsinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak konsumen atas informasi pada label kosmetik berbahasa Indonesia. Kehidupan manusia moderen saat ini menuntut nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia untuk dapat tampil sempurna, dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, termasuk memperjualbelikan produk kosmetik impor di Indonesia. Dengan diberlakukannya ketentuan notifikasi kosmetik, diharapkan produk kosmetik impor dapat didaftarkan notifikasinya kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan demikian, produk kosmetik impor melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai produk kosmetik di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ketentuan pelabelan kosmetik yang mencantumkan informasi mengenai produk sebagai hak konsumen untuk mendapatkan infomasi. Terkait dengan perlindungannya, skripsi ini akan membahas teori perlindungan konsumen yang akan dikaitkan dengan penemuan produk kosmetik yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia.

---

The Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection regulates the right of consumers of product's information to be consumed. This paper discusses the legal protection given to the right of consumers to information on cosmetic labeling in Indonesian language. The life of modern man is now demanding the values of beauty and the beauty of the appearance. Human desire to be able to perform perfectly, utilized by businesses in various ways, including trade in cosmetic products imported in Indonesia. With the enactment of the provisions of the cosmetic notification, imported cosmetics products are expected to be registered the notification to the Head of National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia. Thus, cosmetic products imported doing provisions in force concerning cosmetic products in Indonesia, including the cosmetic labeling provisions that include information about the product as the consumer's right to obtain information. Associated with protection, this paper will discuss the theory of consumer protection that will be associated with the discovery of cosmetic products which violate provisions in force in Indonesia."

"Metode greenwashing adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam melakukan pemasaran dengan mengklaim kondisi produknya adalah produk yang ramah lingkungan dan mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Perbuatan Greenwashing sedang sangat populernya karena berhasil terbukti dapat meningkatkan penjualan atas produk. Tetapi ketika pelaku usaha menerapkan metode greenwashing dalam pemasarannya artinya Pelaku Usaha tersebut telah melanggar hak-hak konsumen, khususnya hak mendapatkan infromasi yang benar atas produk. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan kebijakan greenwashing dalam ruang lingkup perlindungan konsumen di beberapa negara dengan keberadaan perkembangan kebijakan greenwashing di Indonesia? dan Bagaimana seharusnya pengaturan greenwashing dalam sistem hukum Indonesia terhadap hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga terhadap keberlangsungan investasi perusahaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan terhadap negara Amerika Serikat beserta negara bagiannya dan negara Inggris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan kebijakan greenwashing dalam ruang lingkup perlindungan konsumen telah berhasil di lakukan di negara seperti Amerika Serikat termasuk negara bagiannya seperti Florida dan California, serta berhasil dilakukan penerapannya di negara Inggris. Amerika Serikat memiliki green guidelines yang berisikann mengenai pedoman bagi perusahaan dalam melakukan pemahaman dan memahami limit atau batasan model iklan apa yang kemudian dapat diciptakan dan dijadikan sebagai branding suatu produk dan/atau jasa dalam melakukan pemasaran produk serta sebagai batasan dan acuan dalam menafsirkan klaim ramah lingkungan sedangkan di Inggris memiliki Environmental Claims On Goods And Service sebagai acuan dan pedoman klaim terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang memiliki materi muataan hijau. Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketentuan secara spesifik mengenai pengaturan greenwashing. Salah satu kebijakan yang relevan yang pernah dibuat oleh Pemerintah adalah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. Standar tersebut dijadikan sebagai patokan dan dasar bagi pelaku usaha di bidang industri untuk menyusun secara konsensus yang berkaitan dengan suatu proses produksi, bahan-bahan baku, energi, proses yang digunakan, pengelolaan limbah, dan lain halnya. Tetapi ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya karena pengaturan khusus mengenai tindakan yang dilarang atas praktik greenwashing belum diatur. Sehingga, Pemerintah harus tetap membentuk kebijakan khusus yang sentral untuk mengatur greenwashing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen.

---

The greenwashing method is an act carried out by Business Actors in carrying out marketing by claiming the condition of their products are environmentally friendly products and support environmental preservation activities. Greenwashing is currently very popular because it has been proven to be able to increase product sales. However, when a business actor applies the greenwashing method in their marketing, it means that the business actor has violated consumer rights, especially the right to obtain correct information about products. This study uses two problem formulations, namely how is the development of greenwashing policy arrangements within the scope of consumer protection in several countries with the existence of greenwashing policy developments in Indonesia? and How should the regulation of greenwashing in the Indonesian legal system affect consumer rights in the Consumer Protection Act and also the sustainability of corporate investment? This study uses normative juridical research methods with statutory, case and comparative approaches to the United States of America and its states and the United Kingdom. The research results show that the development of greenwashing policy arrangements within the scope of consumer protection has been successfully carried out in countries such as the United States including states such as Florida and California, and has been successfully implemented in the United Kingdom.The United States has green guidelines which contain guidelines for companies in understanding and understanding the limits or limitations of what advertising models can then be created and used as branding of a product and/or service in marketing products as well as boundaries and references in interpreting eco-friendly claims. whereas in the UK it has Environmental Claims On Goods And Service as a reference and guideline for claims against a product of goods and/or services that have green content material. Until now, Indonesia does not have specific provisions regarding greenwashing regulations. One of the relevant policies ever made by the Government is through the Regulation of the Minister of Industry Number 51/M-IND/PER/6/2015. These standards are used as a benchmark and basis for business actors in the industrial sector to formulate a consensus relating to a production process, raw materials, energy, processes used, waste management, and other matters. However, these provisions do not yet have the force in their implementation because specific arrangements regarding actions that are prohibited from greenwashing practices have not been regulated. Thus, the government must continue to form special central policies to regulate greenwashing in Indonesia as a form of consumer protection."

"Label Nutrition Facts (Informasi Nilai Gizi) adalah hal yang penting karena melalui label ini yang tercantum pada kemasan makanan, konsumen dapat memutuskan kesesuaian produk tersebut pada kesehatannya. Label Nutrition Facts (Informasi Nilai Gizi) merupakan suatu informasi kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan disertai jumlah kandungan tersebut dalam tiap sajian atau kemasan makanan. Tujuan utama pelabelan gizi adalah membantu konsumen untuk menghindari atau mengurangi kelebihan ataupun kekurangan asupan zat gizi yang dapat berakibat pada masalah kesehatan terkait pola makan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan beberapa peraturan terkait ini. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya konsumen makanan kemasan. Penelitian ini akan membahas peraturan pencantuman label informasi nilai gizi serta bagaimana praktiknya dilapangan beserta kendala-kendalanya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penlitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

---

The Nutrition Facts label (Information on Nutritional Value) is important because through this label that is listed on food packaging, consumers can decide the suitability of the product for their health. Label Nutrition Facts (Information of Nutritional Value) is an information on the nutritional content contained in a food product along with the amount of the content in each serving or food packaging. The main purpose of nutrition labeling is to help consumers to avoid or reduce excess or lack of nutrient intake that can result in health problems related to diet. The government, represented by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), issued several related regulations. This regulation was made to protect the interests of the public, especially consumers of packaged food. This study will discuss the regulations for the inclusion of nutritional value information labels and how they are practiced in the field along with the obstacles in Indonesia. This research is a normative juridical research using a statue approach method.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Krisis dunia yang terjadi pada tahun 2021 berakibat langsung terhadap industri minyak kelapa sawit (crude palm oil). Di Indonesia sendiri peristiwa ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor minyak goreng sawit Indonesia dari berbagai negara sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya. Hal ini menyebabkan pasokan dalam negeri menjadi berkurang. Kondisi makin diperparah dengan adanya pihak dalam alur distribusi yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik penimbunan dan mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terdapat hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng. Penulis menggunakan metode yuridisnormatif dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi perdagangan bahan pokok diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai persenan jumlah cadangan persediaan minyak goreng yang dimiliki oleh para produsen minyak goreng sehinggapada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, para produsen dapat mengedarkan cadangan persediaan tersebut ke masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan, Pemerintah hendaknya melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait sehingga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat serta menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

---

The world crisis that occurred in 2021 had a direct impact on the palm oil industry (crude palm oil). In Indonesia, this event has caused a high demand for exports of Indonesia palm cooking oil from various countries so that business actors prefer to export their products. This causes domestic supply to decrease. The condition is exacerbated by the presence of irresponsible elements in the distribution channel who practice hoarding practices and result scarcity and high prices for cooking oil. There were consumer rights

that were violated in this event, so it is important to know the consumer protection arrangements in applicable laws. Based on this arrangement, sanctions can also be identified for business actors who practice cooking oil hoarding. The author uses the juridical-normative method in this study by examining legal principles and written legal sources related to consumer protection and the scarcity of cooking oil as a basic need for society. The result of the research shows that hoarding practices that lead to scarcity and high prices for cooking oil violate consumer rights regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, arrangements regarding the distribution of trade in staple goods are also regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Even so, more specific arrangements are still needed regarding the percentage of cooking oil reserves owned by cooking oil producers so that when there is a scarcity of cooking oil, producers can circulate these stock reserves to the public. In addition, in policy information, the government should involve elements of the community and related parties as to fulfill the sense of justice desired by people and create policies that are right on target."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas data nasabah bank ditinjau dari ketentuan hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan konsumen, karena selama ini bank dan nasabah selalu dirugikan atas pemakaian data nasabah secara illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa penggunaan data nasabah secara illegal adalah melanggar rahasia dagang dari bank; penggunaan data nasabah secara illegal juga melanggar right to privacy dari nasabah sehingga melanggar rahasia dagang dagang dari nasabah dan mengakibatkan nasabah selaku konsumen dirugikan; nasabah yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada bank atau pelaku lainnya karena penggunaan data nasabah secara illegal adalah perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses the protection of customer data on the review of trade secret law and consumer protection law, because during this bank and the costumer aiways disadvantaged over using the customer data illegally. This research is a normative juridical research. Results of research suggest that the use of customer data is illegally in violation of trade secrets from the bank; using customer data illegally also violates right to privacy of the customers that can violates costumer trade secret and as a result the costumer can be injured; the aggrieved customer can submit a compensation to the bank or the other because of the use of customer data illegally is an unlawfull act."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."

"Skripsi ini membahas tentang Helm sebagai salah satu perlengkapan keselamatan saat berkendara. Produk helm harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan yang dikeluarkan BSN. Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Pemerintah sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm-helm yang beredar di pasaran.

---

This thesis discusses about Helmet as one of safety equipment while riding. Helmets should be made based on Indonesian National Standard (SNI) in accordance with regulations issued by BSN. Not all helmets bearing the ISO quality standard. Many circulate false SNI helmet, but people cannot distinguish the original with a fake. Manufacturers that produce may be imposed by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 About Terms and Procedure of Supervision of Goods and/or Services. The Government has been doing surveillance on the market by giving authority to the Directorate of Supply of Goods and Services Directorate General of Domestic Trade Ministry of Commerce to monitor the state of the product by making observations, testing, research and surveys of helmets on the market."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk suplemen fitness impor creatine tanpa izin bpom mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diketahui mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal mengalami kerugian. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi Suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM tersebut.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to the distribution of imported fitness product without permission. Also discussed in this mini thesis are the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, it is concluded that research needs to be done regarding the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming unlicensed fitness products."