Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang stakeholder engagement proyek konstruksi, pelaksanaan PKBL dan pelaporan CSR pada PT DEF. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakkan wawancara dan kajian dokumen sekunder. Indikator yang digunakkan dalam menganalisis adalah AA1000SES, PERMEN BUMN PER-09/MBU/07/2015 dan GRI.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan stakeholder engagement berdasarkan AA1000SES belum terlalu baik. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat efektifitas penyaluran dana PKBL PT DEF masih tergolong rendah karena adanya kebijakan perusahaan dan pelaporan CSR berdasarkan GRI masih rendah karena media yang digunakkan untuk analisa adalah annual report.

---

ABSTRACT<>br>This research discusses the stakeholder engagement on the project construction, the implementation of PKBL and CSR reporting on PT DEF. The research uses is qualitative and descriptive method. Indicators used in the analysis are AA1000SES, PERMEN BUMN PER 09 MBU 07 2015 and GRI.The result of this research shows that stakeholder engagement based on AA1000SES is not too good. The result of the research also shows that the effectiveness of the distribution of PKBL funds of PT DEF is still low due to the company 39 s policy and CSR reporting based on GRI is still low because the media used for analysis is the annual report."

"Era persaingan global yang semakin kompetitif mengakibatkan perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya untuk dapat meningkatkan kinerja perusahannya agar terus dapat bertahan dalam pasar. Keunggulan kompetitif tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui kegiatan Penelitian & Pengembangan (R&D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh investasi R&D terhadap kinerja perusahaan yang terbagi menjadi kinerja finansial dan pasar perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 144 perusahaan yang bergerak dalam sektor industri Farmasi & Bioteknologi yang terdaftar dalam Global top 2500 Scoreboard selama tahun 2016-2020 dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil studi menunjukan bahwa terdapat jeda waktu dalam dampak investasi R&D terhadap kinerja perusahaan dimana dalam jangka pendek, pengeluaran R&D signifikan memengaruhi penurunan kinerja finansial perusahaan (profit dan penjualan bersih) dan tidak signifikan memengaruhi kinerja pasar perusahaan (nilai kapitalisasi pasar) sedangkan dalam jangka panjang, pengeluaran R&D signifikan memengaruhi peningkatan kinerja finansial dan pasar perusahaan.

---

The increasingly competitive era of global competition has resulted in companies having to have a competitive advantage on their competitors in order to continue surviving in the market by improving their company performance. This competitive advantage can be obtained by utilizing technological advances through Research & Development (R&D) activities. This study aims analyze and estimate the effect of R&D investment on company performance, which is divided into financial and market performance of the company. This study uses panel data from 144 Pharmaceutical & Biotechnology companies listed in the Global Top 2500 Scoreboard during 2016- 2020 regressed using Fixed Effect Model (FEM) method. The results of the study show that there is a time lag in the effect of R&D investment on company performance where in the short term, R&D expenditure significantly decreases company performance (profit and net sales) and does not significantly affect the company market performance (market capitalization) while in the long term, R&D expenditure significantly affects the improvement of company’s financial and market performance."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Sektor usaha yang pada saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat adalah usaha peternakan, yang salah satunya adalah peternakan ayam. Kemitraan dapat menjadi solusi terhadap kurang berkembangnya pelaku usaha peternakan yang dapat membantu meningkatkan peran pelaku usaha peternakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara PT. Charoen Pokhand  Indonesia  dan mitra peternak ayam dalam perjanjian kemitraan dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Perusahaan inti dengan mitra peternak ayam. Metode yang digunakan pada penyusunan penelitian ini deskriptif-analitis, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan yang berlaku mengenai kemitraan dalam intensifikasi ternak unggas, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis, dan dengan cara menemukan hukum yang dalam hal ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut perlindungan hukum inti dan plasma, kemudian membantu mencarikan pemecahnya dengan kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu pola kemitraan Inti Plasma yaitu pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar ini berkedudukan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Dalam perjanjian inti plasma dalam ternak ayam terdapat dua pihak yang saling terlibat, yaitu pihak perusahaan sebagai inti, sedangkan pihak peternak sebagai plasma. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Charoen Pokhpand Indonesia dan peternak, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma. Perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. Charoen Pokphand Indonesia telah memenuhi asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk perjanjian telah memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa Peternak plasma sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini memperoleh berupa permodalan, sarana produksi serta bimbingan secara teknis kepada para peternak. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya berjalan memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak ntuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma

---

The business sector currently experiencing growth among communities is the livestock industry, one of which is poultry farming. Partnership can be a solution to the underdevelopment of livestock business actors, which can help enhance the role of livestock business actors. The problem in this research is how the legal relationship between PT. Charoen Pokhand Indonesia and chicken farm partners in partnership agreements and how the implementation of partnership agreements between the Core Company and chicken farm partners. The method used in the preparation of this research is Descriptive-Analytical, in which regulations regarding partnerships in poultry intensification will be inventoried. This inventory is carried out through a logical and systematic classification process, and by finding the law which starts by describing the problems related to the legal protection of core and plasma, then helping to find solutions critically on the positive legal norms available. The partnership pattern applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia is the Core Plasma partnership pattern, which is a partnership pattern between small entrepreneurs and medium or large entrepreneurs, with the latter being the core and the former being the plasma. In the core plasma cooperation agreement in chicken farming, there are two parties involved, namely the company as the core, and the farmers as the plasma. Based on the cooperation agreement between PT. Charoen Pokhpand Indonesia and farmers, both parties have mentioned the rights and obligations of both parties in the cooperation and the implementation of the core plasma partnership agreement. The partnership cooperation agreement in chicken farming applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia has fulfilled the principles of binding strength, freedom to contract, and the requirements for the formation of a valid agreement. Likewise, the form of the agreement is adequate. Based on the results of interviews conducted by the author with respondents, it can be seen that plasma farmers are greatly assisted by this partnership, obtaining capital, production facilities, and technical guidance for farmers. However, the partnership cooperation agreement has not fully met the principles of balance and good faith, government involvement is needed to provide guidance and technical assistance to farmers to resolve conflicts between the core company and plasma farmers."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan PKBL PT Telkom dalam mengembangkan UMKM berpola klaster yang dinamakan Kube 115 serta menggambarkan perubahan yang terjadi pada pengusaha Kube 115 dan wargaKampung Anyar setelah mengikuti program tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitianmenunjukkan proses pelaksanaan PKBL mengalami beberapa penyimpangan, seperti pelaksanaan monitoring yang tidak dilakukan secara berkala dan mitra binaan tidakmengikuti pembinaan. Selain itu beberapa pengusaha belum mengembangkan usaha, baik dilihat dari sisi pengelolaan keuangan, legalitas, pengemasan dan pemasaran hasil produksi, serta minimnya pemanfaatan pembangunan outlet hasil produksi.

---

AbstractThese thesis aims to describe the implementation of PT Telkom PKBL patternedclusters of SMEs in developing Kube 115 and describe the changes in the Kube 115businessmen and Kampung Anyar residents after attending the program. Theapproach used is qualitative research with type of case study research. The resultsshow the process of implementing PKBL experience some irregularities, such as themonitoring implementation is not done regularly and some trained partners do notfollow the guidance. In addition it is seen from the changes, some employers have notdeveloped the business, in terms of financial management, legality, packaging andmarketing production, and the lack of use of building products outlets."

"Kemitraan antara sekolah, orangtua dan komunitas akan berdampak pada makin baiknya fungsi sekolah yang pada akhirnya juga memberi dampak positif pada perkembangan anak didik secara keseluruhan. 'Salah satu kata kunci untuk membangun kemitraan sekolah- orangtua-masyarakat adalah yaitu partisipasi. Konsep partisipasi ini menempatkan masyarakat setempat (komunitas) sebagai stakehofder utama dari proses pendidikan yang ada di komunitas tersebut. Program yang dilaksanakan untuk tugas akhir ini adalamemfasilitasi komunitas untuk membuat 'mobile-preschool' yang melibatkan koinunitas dalam proses belajar mengajarnya. Tahap awal dari program ini adalah melakukan studi dasar (baseline study) dengan teknik partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam proses memfasilitasi berdirinya kelompok bermain berbasis komunitas ini adalah pendekatan partisipasi masyarakat menggunakan teknik wawancara, observasi, workshop. pelatihan dan diskusi kelompok. Strategi yang digunakan untuk melakukan intervensi adalah dengan melakukan fasilitasi terbentuknya organisasi komunitas yang akan menjadi penggerak dan pelaksana program. Hasil yang dilaporkan dalam tugas akhir ini adalah terbentuknya organisasi-organisasi komunitas yang terdiri dari organisasi kelompok tokoh masyarakat dan agama sebagai sponsoring organization, organisasi kelompok ibu sebagai organizing committee. Juga telah terciptanya jejaring sosial (social networking) dan jejaring kerja di antara para stakeholders di komunitas. Saran untuk tahapan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas kelompok kerja komunitas, mengembangkan jejaring kerja antar organisasi komunitas dan forum kerja relawan.Selanjutnya juga memperluas jejaring sosial dan jejaring kerja di luar komunitas baik yang berkait dengan Pemerintah, swasta maupun pengelola aset di sekitar komunitas agar proses implementasi bisa berjalan dengan baik."

"Prompted by poor performance of most state-owned enterprises, the Indonesian government has made the partnership between state-owned and private firms as one of its `strategic' steps. However, partnership between business entities from different institutional backgrounds can cause uneasy relationship stemming from different characters and imbalanced position between partners. In the Indonesian context, partnerships between state and private firms show imbalance in which the former enjoy more prestige and power than the later. Dependency is reflected in the obligation of spending some cost by private companies, some of which become additional income or rent to the executives of state firms.

The case study looks at the joint-operation in sugar production for the milling season of 2001-2002 between the state-owned PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) and the privately owned PT Kalpataru Semesta (PTKS). During the course of the joint-operation, relations between two partners have demonstrated lack of transparency and growing distrust. Complexities have intensified because of a persistent competition between key actors, namely president directors of the respective firms, in an attempt to show that each was more powerful than the other.

This research tries to answer four questions. First, how is partnership between PTPN XIV and PTKS possible? Second, why are differences between both partners so wide and very difficult to reconcile? Third, how are the relationships between actors during the implementation of the partnership? Fourth, how do partners eventually agree on the termination of their joint-operation? In brief, this study attempts to reveal various processes, networks, and structures that affect the partnership. Due to his position as a member of the Monitoring Team of the joint-operation project, the researcher chooses to apply participant observation as the main method of data collection. Informal talks and interviews with other actors and informants also contribute to the process.

This study takes into consideration three theoretical perspectives, namely Exchange, Exchange-Network, and Governance theories, but all lack of comprehension in describing the overall structures and processes behind the partnership. This has led to the formulation of a combination of relevant ideas and aspects of those theories by utilizing concepts and ideas of the dramaturgical and social capital perspectives. This attempt has resulted in the emergence of a pair of exchange network models of key actors; and a matrix of all relevant actors and elements.

This research finds that in contrast to widespread practices in Indonesia, state firms are not permanently stronger than their private counterparts. The relative position between PTPN XIV and PTKS demonstrates a dynamic imbalance in the sense that either the state-owned or private firms may hold dominance over the other. In the initiation phase, the private partner gains strong position over the state-owned partner. During the implementation of the partnership, both demonstrate dominance interchangeably depending on the specific circumstances. At the final phase, the state-owned firm shows its strength and the private company has to accept that it is dependent on its state-owned counterpart.

In general, the partnership between PTPN XIV and PTKS reflects a success and a failure simultaneously. It has succeeded in salvaging the ill-fated state-owned firm, or serving public interest, but at the same time it fails in delivering satisfactory profit to private partner. In addition to its failure, the project proves that a governance arrangement fails to perform well under a distrustful relationship between partners as a result of mysterious behavior of the PTPN XIV president director. However the involvement of a state official has served two functions; first, help make partnership possible in the first place, second, create a forum through which partners meet to discuss differences.

The study recommends that state officials should . take a more active role in managing tensions and reducing unnecessary differences between partners. State-owned enterprises should be encouraged to open up their data and predictions that are highly relevant to the joint-project. This will help create trust and norm of mutual benefit between partners. Private companies, despite their strong position, should be well-prepared prior to entering into an agreement with state firms. They should obtain sufficient knowledge especially on the calculation methods of production costs and the familiarity with key actors from the other side in the partnership."

"Potensi perkotaan merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan daerah di era revolusi industri 4.0. Upaya dilakukan melalui potensi kebijakan pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, termasuk menyediakan dan meningkatkan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi (Sumber Daya Manusia) yang esensial dan komprehensif, terutama dengan membekali lulusan dengan pengetahuan khusus melalui sekolah kejuruan. Diketahui kondisi sekolah kejuruan saat ini masih kurang memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan validitas. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemerintah terus berupaya melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemutakhiran pola kemitraan yang sinergis antara sekolah kejuruan dengan dunia industri sebagai pengguna lulusan yang berkesesuaian dengan job demanding. ekrutmen lulusan SMK merupakan prioritas pemerintah untuk memastikan lulusan SMK yang terampil dapat mencapai potensinya secara maksimal. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola kerjasama kemitraan Dudika untuk memenuhi kelayakan pengembangan SMK di Provinsi Jakarta. Rekomendasi dari penelitian adalah mengakui bahwa kemitraan berjalan dengan baik pada tingkat sistem ataupun lokal, disarankan agar kemitraan dikelola oleh suatu Lembaga yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan industri.

---

Urban potential is the basic capital for realizing regional development in the era of the industrial revolution 4.0. Efforts are made through potential development policies in the form of provision of development facilities and infrastructure. This includes providing and increasing manpower with essential and comprehensive competency levels (Human Resources), especially by equipping graduates with special knowledge through vocational schools. It is known that the current condition of vocational schools is still inadequate in terms of quality, quantity and validity. According to Inpres No. 9 of 2016 concerning Revitalization of Vocational Schools in the context of improving the quality and competitiveness of human resources, the government continues to strive to implement programs that support improving the quality of human resources and updating synergistic partnership patterns between vocational schools and the industrial world as users of graduates who are in accordance with job demanding. Recruitment of SMK graduates is a priority for the government to ensure that skilled SMK graduates can reach their full potential. Descriptive qualitative research was used to identify Dudika's pattern of partnership cooperation to fulfill the feasibility of developing SMK in Jakarta Province. The recommendation from the research is to acknowledge that the partnership is running well at the system or local level, it is suggested that the partnership is managed by an institution that has good relations with the government and industry."