Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."

"Geo-ekonomi merupakan konsep yang diperdebatkan dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI). Edward Luttwak mengatakan bahwa terdapat perubahan relevansi penggunaan power dan instrumen dari militer, menuju ekonomi untuk pemenuhan keamanan negara. Relevansi ekonomi dalam persaingan great power mendorong analisis kompetisi perebutan kapital dan pasar yang sistemis, salah satunya terjadi pada fenomena industri semikonduktor. Pada 8 Agustus 2022, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi menjadikan CHIPS for America Act sebagai undang-undang yang berlaku. Undang-undang ini berisi mengenai penguatan manufaktur dan desain produksi semikonduktor di domestik, sekaligus melindungi rantai nilai semikonduktor AS sebagai visi ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengakomodasi para pelaku bisnis semikonduktor untuk membangun pabrik fabrikasi mereka di AS melalui serangkaian insentif dan kemudahan regulasi. Meskipun begitu, kebijakan ini bertolak belakang dengan pencapaian inovasi, teknologi, dan pertumbuhan industri yang telah didorong oleh pengalihdayaan produksi, utamanya nilai-nilai pasar bebas yang dipromosikan oleh AS. Tulisan ini akan berusaha menjawab ketidaksinambungan tersebut melalui perspektif geo-ekonomi dengan pemetaan jaringan produksi global. Dalam temuan yang ada, jaringan produksi global memperlihatkan interdependensi industri cip AS yang asimetris terhadap Tiongkok dan kawasan Asia Timur, dan perubahan tata kelola industri cip yang semakin kompleks dan koordinatif menuju relasional. Faktor-faktor ini berimplikasi pada pelaksanaan CHIPS for America Act sebagai respon geo-ekonomi AS terhadap ancaman keamanan nasional, terutama dalam usaha AS mempertahankan posisi mereka sebagai hegemoni global.

---

Geo-economy is a debated concept in the field of International Relations (IR). Edward Luttwak contended that there had been a change in the relevance of the use of power and instruments from the military to the economy in the national security strategy. The economic relevance of great power competition initiated a systemic analysis of competition for capital and market, which occurs in the recent phenomenon of the semiconductor industry. On August 8, 2022, the President of the United States, Joe Biden, officially introduced the CHIPS for America Act as law. This law is concerned with strengthening the manufacture and design of domestic semiconductor production, while protecting the US semiconductor value chain as an economic and national security vision. The law accommodates semiconductor business players to build their fabrication factories in the US through a series of regulatory incentives and reliefs. Even so, this policy contrasts with the achievements of innovation, technology, and industrial growth that have been driven by the outsourcing of production activities, especially the free and open market values promoted by the US. This paper will attempt to address this anomaly through a geo-economic perspective by mapping global production networks of semiconductor. The existing findings on the global production network show the asymmetrical interdependence of the US chip industry towards China and the East Asian region, and dynamics in chip industry governance that are increasingly complex and coordinative towards relational governance. These factors promote the implementation of the CHIPS for America Act as the US geo-economic response to national security threats, especially in the US effort to maintain their position as global hegemony."

"Krisis Qatar merupakan krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan negara-negara Arab Teluk sejak tahun 2002. Krisis Qatar mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab Teluk terhadap Qatar. Sebagai sekutu terdekat bagi Qatar dan Arab Saudi, Amerika Serikat selama ini tidak pernah ikut campur dalam perselisihan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Namun, dalam menyikapi krisis Qatar kali ini Amerika Serikat mengubah sikapnya menjadi ikut terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Ketidakjelasan posisi Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam krisis Qatar tentu menjadi sorotan bagi masyarakat internasional. Amerika Serikat yang seharusnya bersikap netral ketika menengahi sekutunya yang sedang berselisih tetapi di dalam krisis Qatar justru sebaliknya. Adanya indikasi keberpihakan Amerika Serikat terhadap salah satu negara yang berselisih membuat posisi Amerika Serikat dipertanyakan dalam krisis ini. Dengan menggunakan konsep negosiasi Two-Level Games Theory dari Robert Putnam sebagai model analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa penyebab Amerika Serikat melakukan moderasi dalam krisis Qatar pada tahun 2017-2018.

---

Qatar crisis is a diplomatic dispute that occurred between Qatar and Arab countries since 2002. The Qatar crisis reached its peak in 2017 when Arab countries severed diplomatic ties against Qatar. As the closest ally for Qatar and Saudi Arabia, the United States has never interfered disputes between those countries. However, in the Qatar crisis, the United States changed its attitude to involved in resolving the crisis. The uncertainty position of the United States involved in the Qatar crisis becomes the main spotlight for the international community. The United States is supposed to be neutral when moderating its disputing allies but in the Qatari crisis, the United States shows the opposite. There are indications that the United States alignments with one of the disputing countries. With that reason this thesis questioning position of the United States in solving this crisis. Using the negotiation concept of Two-Level Games Theory from Robert Putnam as an analytical model. This thesis aims to examine what causes the United States to moderate on the Qatar crisis in 2017-2018. The results of the analysis found that there are variables at the domestic level as the main consideration for the United States to get involved in solving the Qatar crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan saling ketergantungan pasar saham di Asia dan Amerika Serikat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2008?2009. Metode penelitian yang digunakan untuk melihat adanya hubungan saling ketergantungan adalah lewat uji koefisien korelasi dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan saling ketergantungan pada sebelum, selama, dan sesudah terjadinya krisis. Sebelum terjadinya krisis, terdapat hubungan saling ketergantungan antara Singapura dan Jepang, Singapura dan Amerika Serikat, Hong Kong dan Amerika Serikat, India dan Amerika Serikat; selama terjadinya krisis, Singapura dan Hong Kong, Cina dan India saling memiliki ketergantungan; dan sesudah terjadinya krisis, terdapat hubungan saling ketergantungan antara Hong Kong dan India, Hong Kong dan Amerika Serikat.

---

This research aims to identify and explain the interdependence of Asian stock markets and the United States stock market before, during, and after the United States financial crisis in 2008?2009. The research methodology that has been used to identify this interdependence is the correlation coefficient test and the Granger causality test. The results of these tests identified and confirmed proven interdependencies before, during, and after the crisis. Before the crisis, interdependencies existed between Singapore and Japan, Singapore and the United States, Hong Kong and the United States, India and the United States; during the crisis, Singapore and Hong Kong, China and India were all interdependent; and after the crisis, interdependencies existed between Hong Kong and India, Hong Kong and the United States."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh partai dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah Partai Republik dalam menentukan kebijakan publik di Amerika Serikat. Studi kasus yang diambil adalah mengenai pembentukan kebijakan Voter ID dalam negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Penulisan ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Melalui penulisan ini diketemukan hubungan antara keterlibatan partai politik dalam proses pembentukan kebijakan. Lebih jauh lagi diketemukan bahwa kebijakan Voter ID yang ada di Pennsylvania memberikan pengaruh dalam perolehan suara Partai Demokrat. Melalui isu Voter ID Partai Demokrat kurang mendapatkan hasil yang diharapkan pada pemilu presiden tahun 2012.

---

The focus of this study is to analyze the influence of political parties in the governance, in this case is the influence of GOP to determine public policy in United States of America. The case study that the writer takes is the making process of Voter ID policy in Pennsylvania, United States of America. This writing use qualitative method with descriptive design. Furthermore this it was found that the policy of Voter ID in Pennsylvania provide influence in the Democrat vote revenue. Because of Voter ID issue, Democratic Party not getting the result that they hope for in the 2012 presidential election."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini mencakup tahun 2003 – 2023 dan dibagi menjadi 5 fase: full period (Januari 2003 – Maret 2023), fase 1 (Pra Krisis Keuangan Global 2008), fase 2 (Krisis Keuangan Global 2008), fase 3 (Pasca Krisis Keuangan Global 2008 dan Pra Pandemi COVID-19), dan fase 4 (Pandemi COVID-19). Digunakan metode GARCH-BEKK untuk mendapatkan hasil volatility spillover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat spillover antara JCI dengan kelima indeks saham lainnya berbeda-beda. Meski begitu, terdapat pola yang sama dimana tingkat volatility spillover (dilihat dari koefisien GARCH-BEKK) mencapai titik tertinggi pada periode krisis (Krisis Keuangan Global 2008 atau Pandemi COVID-19).

---

This study aims to analyze the volatility spillover between Indonesia with Japan, China, Singapore, South Korea, and the United States. Specifically, this study wants to compare the volatility spillover on 5 pairs of national stock indices between the non-crisis period and the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 Pandemic. Therefore, the period of this study covers 2003 – 2023 and is divided into 5 phases: full period (January 2003 – March 2023), phase 1 (Pre-2008 Global Financial Crisis), phase 2 (2008 Global Financial Crisis), phase 3 (Post 2008 Global Financial Crisis and Pre Pandemic COVID-19), and phase 4 (Pandemic COVID-19). The GARCH-BEKK method is used to obtain volatility spillover results. The results of this study show that the relationship and level of spillover between JCI and the other five stock indices are different. Even so, there is the same pattern where the level of volatility spillover (viewed from the GARCH-BEKK coefficient) reaches its highest point during the crisis period (2008 Global Financial Crisis or the COVID-19 Pandemic)."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico-United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan bagaimana proses agenda setting dalam pembuatan kebijakan 'no texting while driving' di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010. Studi ini menjelaskan bagaimana hubungan opini publik dalam proses pembuatan kebijakan 'no texting while driving.' Opini publik yang dilihat dan dibangun oleh pengaruh media, dimana Oprah Winfrey berperan sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik dari masyarakat Michigan. Pada akhirnya, dengan terciptanya opini publik mengenai 'no texting while driving' membuat pelaksanaan proses legislasi dalam agenda publik dan pemerintah untuk kebijakan ini dapat terlaksana lebih cepat.

---

This thesis is a qualitative research that identifies how the process of agenda setting in policy making of "no texting while driving" in the State of Michigan, USA in 2010. This study describes how the relation of public opinion in the policy-making process "no texting while driving" is. Public opinion is seen and built by the influence of media, Oprah Winfrey which acts as a medium that can influence public opinion of the people of Michigan. In the end, with the creation of public opinion about "no texting while driving" makes the implementation of the legislative process in the public and the government's agenda for this policy can be implemented more quickly."