Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

---

ABSTRACT

This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. "

"ABSTRAKTesis ini membahas Manajemen Isu yang dilakukan oleh Anies-Sandi sebagai Penantang pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dengan sumberdaya yang paling minim dan elektabilitas yang paling rendah diawal masa kampanye, Anies-Sandi mampu keluar sebagai pasangan calon yang lolos pada pemilu tahap 1. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses manajemen isu penantang yang dilakukan Anies-Sandi pada masa pemilu tahap 1, serta bagaimana penggunaan media sosial untuk memanfaatkan isu positif dan mengklarifikasi isu negatif. Paradigma yang digunakan ialah post positivistik dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ialah studi kasus, Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara dan analisis terhadap cuitan pada akun twitter @aniesbaswedan selama periode 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Teknik analisa data yang digunakan ialah pengelompokan. Hasil penelitian menunjukkan, kegiatan manajemen isu yang dilakukan tim pemenangan dimulai dari Analisa, rekomendasi strategi, implementasi 1 , evaluasi, implementasi 2 dan seterusnya akan dievaluasi kembali untuk mendapatkan strategi yang semakin baik, efektif dan efisien.Kata kunci: Pasangan calon, Tim Pemenangan, Manajemen Isu, Anies-Sandi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Issues Management conducted by Anies Sandi as a Challenger in the Jakarta Governor election 2017. With a little resources and the lowest electability in the early campaign period, Anies Sandi able to come out as a candidate who passed in the 1st election stage. This research aim is to know the process of Anies Sandi challenger issue management during the 1st election phase, and how the social media used to exploit positive issue and clarify negative issue. The paradigm used is post positivistik with a qualitative approach. The research method is case study. Data collection techniques using qualitative methods, interviews and analysis of tweets on twitter account aniesbaswedan during period 26 October 2016 until 11 February 2017. Data analysis technique used is grouping. The result of the research shows that the issue management activity conducted by the Victory team starts from the analysis, strategy recommendations, implementation 1 , evaluation, implementation 2 and so on will be re evaluated to obtain an improved, effective and efficient strategy.Keywords Candidate, Victory Team, Issue Management, Anies Sandi"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi kampanye pada pemilihan kepala daerah. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan strategi kampanye yang digunakan oleh pasangan Anies-Sandi pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 dan alasan dari penggunaan strategi kampanye tersebut. Menarik diteliti karena kampanye merupakan salah satu cara kandidat untuk mendapatkan suara pemilih. Kampanye juga merupakan salah satu tahap dari suatu pemilihan. Setiap kandidat memiliki strategi kampanye yang berbeda untuk mendapatkan suara pemilihnya. Pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 pasangan Anies-Sandi menggunakan bentuk kampanye pra-modern, modern, dan post-modern yang didasarkan pada keterampilan individu kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran di media mengenai kandidat, dan lanskap politik Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur. Teori yang digunakan adalah strategi komunikasi kampanye dari Pippa Norris dan konsep yang digunakan adalah efektivitas kandidat dari Jonathan Paul Day.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about campaign strategy on governor election. The focus of this research is to explain the campaign strategy used by Anies Sandi in the election of Governor of Jakarta 2017 and the reason for using the campaign strategy. Interesting to be observed because campaign is the way of candidate to get vote. The campaign is also one of the stages of an election. Each candidate has a different campaign strategy to get votes. In the 2017 Governor election of DKI Jakarta Anies Sandi use pre modern, modern, and post modern campaigns based on personal skill of the candidate, the skill of the candidate rsquo s campaign team, the media rsquo s portayal of the candidate, and the political landscape of Jakarta. This research used a qualitative approach with descriptive analysis model with techniques of collecting primary and secondary data through indepth interviews and literature sources. The theory used is the campaign communication strategy of Pippa Norris and the concept used is the candidates effectiveness from Jonathan Paul Day."

"Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 diKota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yangdiraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaDepok pada Pemilu Serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang berperan terhadapkemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori tipologipartai politik dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan tipologi partai kemudian melihat tahapan strategi politik PKS di pemilu serentak tahun 2019.Tehnik pengumpulan data pada studi ini adalah melalui hasil wawancaramendalam dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Hasil studi ini mengungkapkan PKS dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Depok padaPemilu Serentak tahun 2019 berhasil menjadi pemenang dengan meraih suara tertinggisebesar 20,81% sehingga memperoleh 12 kursi. Kemenangan tersebut adalah karenadidukung oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : ideologiIslam PKS, peran pengurus dan kader PKS. Faktor eksternal terdiri dari : WalikotaDepok periode tahun 2015-2020, organisasi Front Pembela Islam (FPI), konsistensisikap politik PKS sebagai partai oposisi dan dalam pilihan koalisi pilpres.Pada studi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal tersebutsaling melengkapi dan mendukung antara satu dengan lainnya sehingga berperanmeningkatkan elektabilitas dalam upaya pemenangan PKS.

---

This study regarding the PKS victory in the 2019 concurrent election in Depok

City is important because it will provide an explanation of the factors that play a role in

this victory.

The focus of this study is the victory with the highest votes acquisition achieved

by PKS in the election of Depok City Regional Representative Council (DPRD)

Members in the 2019 Concurrent Election and the factors that contributed to this

victory. To answer these problem, the typology theory of political parties and the theory

of political strategy from Peter Schroder are used. Based on this theory, the author tries

to classify party typology and then looks at the stages of PKS political strategy in the

2019 concurrent elections.

Data collection techniques in this study were through in-depth interviews and

literature study then analyzed using a qualitative approach. The results of this study

reveal that PKS in the election of Depok City DPRD Members in the 2019 Concurrent

Election succeeded in becoming the winner by achieved the highest vote of 20.81%,

thus obtaining 12 seats. This victory was supported by internal and external factors.

Internal factors consist of: PKS Islamic ideology, the role of PKS administrators and

cadres. External factors consist of: the Mayor of Depok for the 2015-2020 period, the

Islamic Defenders Front (FPI) organization, the consistency of PKS 'political stance as

an opposition party and in the choice of the presidential election coalition.

In this study it is concluded that these internal and external factors complement

and support one another so that they play a role in increasing electability in PKS

winning efforts."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"ABSTRAKTeori party change menjelaskan bahwa perubahan partai disebabkan oleh tiga faktor yakni perubahan tujuan partai, perubahan kepemimpinan, dan faktor eksternal. Dengan menggunakan teori tersebut, skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor perubahan Partai Keadilan Sejahtera pada kepengurusan periode 2015-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Orientasi program PKS kepengurusan periode 2015-2020 dapat dilihat melalui program strategis PKS dan sikap PKS. Pada kepengurusan 2015-2020 terdapat tiga aspek yang menjadi penekanan perubahan PKS yakni penerapan Good Party Governance, penerapan dakwah kultural, dan peningkatan kualitas kaderisasi. Perubahan orientasi program PKS tersebut disebabkan oleh perubahan kepemimpinan. Selain itu perubahan kepemimpinan juga mempengaruhi perubahan identitas PKS sebagai partai kader menjadi partai catch-all.

---

ABSTRAKThe theory of party change explains that the changes of the party caused by three factors: the change of purpose of the party, a change of leadership, and external factors. By using this theory, this paper discusses the changing factors in the management of the Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 period. This research is a qualitative descriptive design. PKS program management orientation period 2015-2020 can be seen through a strategic program PKS and PKS attitude. In 2015-2020, there are three aspects of management that became the emphasis changes to the PKS that is the implementation of Good Governance Party, the application of cultural propaganda, and improving the quality of regeneration. The PKS program orientation change is caused by a change of leadership. Besides the leadership change also affects the identity change PKS as a cadre party into a catch-all party"

"ABSTRAKDalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT

In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.

From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.

Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.

Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect."

"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik Islam yang lahir dari sebuah gerakan sosial keagamaan yang sering disebut Tarbiyah. Universitas Indonesia merupakan salah satu kampus yang menjadi titik awal berkembangnya Jamaah Tarbiyah di Indonesia. Hingga saat ini Tarbiyah kampus masih menjadi salah satu basis sosial utama PKS. Skripsi ini membahas bagaimana Jamaah Tarbiyah UI sebagai basis sosial PKS melakukan proses kaderisasi terhadap anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Skripsi ini memaparkan Jamaah Tarbiyah UI memiliki struktur organisasi yang berkoordinasi dengan PKS, namun hal ini disamarkan. Jamaah Tarbiyah UI membangun sistem mulai dari rekrutmen, kaderisasi, dan pembinaan yang sistematis. Hal ini tidak lain adalah strategi yang dilakukan PK dalam rangka mempertahankan basis sosialnya dari kalangan kaum muda terdidik.

---

PKS is an Islamic political party which was formed by a social of religious movement named Tarbiyah. UI is one of Universities that becomes the starting point of Jamaah Tarbiyah development. Tarbiyah is still one of the main bases of PKS. This thesis use qualitative method with indepth interview. This thesis deals with how Jamaah Tarbiyah UI as the social base of PKS does the process of cadre formation to their members. It also discusses further that Jamaah Tarbiyah UI has an organization structure that is coordinated with PKS which is not officially published. Jamaah Tarbiyah UI also develops the system of the recruitment, cadre formation, and systematical training. All of these are the strategies done by PKS in order to maintain their social base of educated youth."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah etika komunikasi politik kandidat gubernur-wakil gubernur Anies-Sandi terkait dengan janji kampanye pemilikan rumah DP nol rupiah dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan. Peneliti tertarik mengkaji bagaimana masyarakat menilai etika komunikasi politik Anies-Sandi dalam menjanjikan rumah DP nol rupiah. Penilaian etis itu menggunakan model tiga poros etika Bruce E. Gronbeck, yakni: motif, karakter, dan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan preferensi pilihan politik mempengaruhi bagaimana penilaian etis masyarakat terhadap kandidat, baik pada aspek motif, karakter maupun kompetensi. Selain itu, ada kecenderungan perbedaan persepsi terhadap pesan politik-dalam hal ini janji kampanye rumah DP nol rupiah-juga turut menentukan bagaimana penilaian masyarakat terhadap etika komunikasi politik kandidat pada tiga poros etis tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to evaluate political communication ethic of Anies-Sandi as a governor-vice governor candidate in the matter of campaign promise on zero rupiah down payment of property ownership in the Jakarta's gubernatorial election 2017. This qualitative research use study case method. Data collection is conducted by interviewing informants. The researcher interested in elaborating how the public evaluate political communication ethic of Anies-Sandi when they promised zero rupiah down payment of property ownership. The main framework for analysing the ethical dimension will be ethical judgment model of Bruce E Gronbeck's three ethical pivots: motives, character, and competence. The result of this research found that political preference tends to influence ethical judgement toward candidate in term of motive, character, as well as competence. It also show that perception difference on political message-i.e. campaign promise on zero rupiah DP- tend to affect the ethical judgement toward candidate's motive, character, and competence."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap isu presidential threshold selama pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017. PKS pada awalnya mendukung adanya presidential threshold sebesar 20%, kemudian ditengah pembahasan PKS merubah sikapnya dengan mendukung tidak adanya threshold dalam Pemilu 2019 mendatang. Penelitian ini ingin mengetahui alasan perubahan sikap tersebut dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan pendekatan orientasi partai politik office seeking dari Kaare Strom. Penelitian ini menunjukkan 0% presidential threshold merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi PKS sebagai partai politik. Dengan 0% presidential threshold, PKS dapat mencalonkan kader dari internal sebagai calon presiden. Kondisi tersebut didukung oleh soliditas struktur dan disiplin organisasi yang dimiliki oleh PKS. Dengan mencalonkan kader dari internal, struktur PKS dipastikan akan bekerja secara all out. Kepentingan elektoral menjadi faktor lain bagi perubahan sikap PKS. Dalam Pemilu 2019, PKS memiliki target untuk meraih 12% suara. Hal tersebut membuat PKS mencoba memanfaatkan potensi coattail effect untuk menambah perolehan suara. Teori yang dipergunakan relevan dengan studi kasus ini. Dalam teori pilihan rasional, terdapat perilaku partai politik dengan orientasi office seeking. Partai politik dengan orientasi seperti ini akan berusaha untuk memaksimalkan kontrol mereka atas jabatan politik. Dengan menguasai jabatan politik, partai politik akan berusaha mendapatkan jabatan strategis di dalam pemerintahan.

---

ABSTRACTThis study discusses the underlying factors of the change of PKS attitude towards presidential threshold issue during 2017 election bill discussion. PKS initially supported the 20% of the presidential threshold, but then changed its attitude by supporting disclosure of thresholds for the upcoming 2019 elections. This study aims to find out the reason of the attitude change by analyzing data obtained using rational choice theory and office-seeking concept from Kaare Strom. The result shows that 0% of the presidential threshold is the most favorable choice for PKS as a political party. With presidential threshold by 0%, PKS can nominate its cadre as presidential candidate. Supported by the solidity of the structure and discipline of the organization, nominating cadres of PKS surely make its structure to work optimally. Other factor for changes in PKS attitude is its electoral interests. In the 2019 election, PKS has set a target of 12% of the vote. This triggers PKS to try to utilize the potential coattail effect to increase vote approval. Theory used in this research is relevant to this case study, such as theory of seeking, policy-seeking, vote seeking. Political parties with agreements like this will try to regulate their control of political office. By occupying political office, political parties will find it difficult to obtain strategic positions within the government."