Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"ABSTRAKStudi ini membahas pengaruh partisipasi langsung dan partisipasi representatif pegawai dan iklim hubungan industrial terhadap komitmen organisasional pegawai kepada perusahaan. Studi ini dilakukan di sebuah perusahaan agroindustri bernama PT AgriCo yang memproduksi nanas olahan untuk diekspor ke luar negri. Studi yang melibatkan 214 sampel dengan kriteria responden adalah pegawai non-manajerial yang menjadi anggota serikat pekerja ini merupakan studi kuantitatif dan menggunakan metode structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim hubungan industrial berperan sebagai mediator antara partisipasi pegawai baik secara langsung maupun melalui representatif terhadap komitmen organisasional. Pada akhir penelitian, uji one way ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah masa kerja mempengaruhi tingkat komitmen organisasional pegawai, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat komitmen organisasi antara pegawai dengan masa kerja yang berbeda beda.

---

ABSTRACTThis study discusses the causal analysis of direct and representative employee participation and industrial relations climate toward employees rsquo organizational commitment. This research was held in an agroindustry company called PT AgriCo which produces processed pineapple to be exported overseas. The study which involved 214 respondents who are non managerial employees and member of labor union is a quantitative study using structural equation modeling method. The result of this study shows that industrial relations climate is a mediator between direct and representative employee participation toward employees rsquo organizational commitment. At the end of the study, one way ANOVA test was done to see whether employees rsquo working tenure moderates the level of employees rsquo organizational commitment therefore, the result shows that there is no difference in the level of employees rsquo organizational commitment among employees with different range of working tenure."

"Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adalah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya. Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperoleh TKK adalah mendapatkan penghasilan berupa gaji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Bekasi terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya tidak terpenuhi.

---

The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK is also service and assisting civil servants in their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the existence of TKK and describes the fulfillment of its rights. This thesis uses doctrinal research methods complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study illustrate that there are regulations in the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees (PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and the fulfillment of their rights is not fulfilled."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh employer branding attribute terhadap retensi dengan kepuasan kerja dan affective commitment sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan PT Unilever Indonesia dengan total responden sebanyak 180 orang. Jenis penelitian yang digunakanadalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling dengan aplikasi WarpPLS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa employer branding attributes berpengaruh signifikan terhadap retensi melalui kepuasan kerja dan affective commitment, selanjutnya employer branding attributes berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan affective commitment, dan kepuasan kerja dan affective commitment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retensi. Dari hasil penelitian yang menunjukkan employer branding attributes berpengaruh secara signifikan terhadap retensi melalui kepuasan kerja dan affective commitment, dapat dikatakan untuk meningkatkan retensi karyawan perusahaan dapat melakukan strategi employer branding.The aim of this research is to analyze the impact of employer branding attributes on retention with job satisfaction and affective commitment as a mediating variable. This type of research is explanative with a quantitative approach. Data was collected by using a questionnaire. This research was conducted to employees who work at PT Unilever Indonesia with a total respondent of 180 employees. Data analysis is conducted using structural equation modeling with the WarpPLS application. The results of this research indicates that the employer branding attribute have a significant impact on retention through job satisfaction and affective commitment, also employer branding attribute have a significant impact on job satisfaction and affectivecommitment, and job satisfaction and affective commitment have a significant impact on retention. The findings shows that employer branding attribute significantly affect retention through job satisfaction and affective commitment, therefore it can be agreed that companiesshould implement employer branding strategies to improve employee retention."

"Ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis dapat berakibat pada empat hal yaitu ketidaksepahaman akan berakhirnya masa kerja Pekerja, ketidakpastian akan perlindungan bagi Pekerja, ketidakpastian pemberian upah bagi Pekerja, terjadinya Perselisihan Hak, terjadinya Perselisihan PHK, hingga terjadinya kesulitan-kesulitan pada proses pembuktian di pengadilan dalam hal terjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Pekerja menganggap bahwa Hubungan Kerja masih terjalin oleh karena tidak adanya kesalahan yang diperbuatnya dan belum ada persetujuan mengenai PHK, namun Pengusaha menyatakan bahwa PHK yang dilakukan adalah karena telah berakhirnya masa kerja yang merujuk pada dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Tidak Diperpanjang Kontrak. Hal ini menunjukan bahwa ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berakhirnya masa kerja Pekerja. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana dampak Perjanjian Kerja tidak tertulis terhadap Hubungan Kerja serta ketentuan dan pemenuhan hak Pekerja berkaitan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana terjadi di dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi Deskriptif-Analitis yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui studi pustaka.

---

The absence of an Employment Agreement in written form can result in four things, namely disagreement regarding the end of the Worker's term of employment, uncertainty regarding protection for the Worker, uncertainty in the payment of wages for the Worker, the occurrence of Rights Disputes, the occurrence of Disputes over Layoffs, and difficulties in the proof process in court in the event of an Industrial Relations Dispute. In the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, the employee considered that the employment relations was still exist because there were no mistakes had made and there had been no agreement regarding the layoff, but the employer stated that the layoff was carried out because it had ended work period which refers to the issuance of a Notice of Non-Renewal of Contract. This shows that the absence of an Employment Agreement in written form gives rise to differences of opinion regarding the end of the Worker's term of employment. This article analyzes the impact of unwritten Employment Agreements on Employment Relations as well as the provisions and fulfillment of Workers' rights relating to Industrial Relations Disputes as occurred in the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using a doctrinal research method with a Descriptive-Analytical typology which uses a qualitative data analysis method with secondary data that focuses on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh organizational mobility preferences dan perceived organizational support terhadap affective commitment karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Affective Commitment Scale yang telah direvisi dan dikembangkan oleh Meyer, Allen, dan Smith (dalam Meyer & Allen, 2004) untuk mengukur komitmen afektif karyawan sebagai variabel terikat, Boundaryless Career Attitudes Scale (Briscoe, Hall, & DeMuth, 2006) untuk mengukur organizational mobility preferences dan Survey of Perceived Organizational Support (Eisenberger et al., 1997). Penelitian ini dilakukan pada 143 responden yang pernah bekerja selama minimal satu tahun. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa organizational mobility preferences (β = -0,30, p = 0,000) memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen afektif dan perceived organizational support (β = 0,51, p = 0,000) memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif karyawan, Lebih lanjut lagi diketahui bahwa variabel organizational mobility preferences dan perceived organizational support memiliki kontribusi varian yang unik pada komitmen afektif karyawan setelah mengontrol usia, tahun lulus pendidikan terakhir, tahun mulai kerja, lama kerja saat ini, dan waktu paling lama kerja karyawan.

---

The aim of this research is to examine the influence of organizational mobility preferences and perceived organizational support on affective commitment. This study is a quantitative study using Affective Commitment Scale developed by Meyer, Allen, dan Smith (in Meyer & Allen, 2004) to measure employee's affective commitment towards organization as the dependent variable (DV), Boundaryless Career Attitudes Scale developed by Briscoe, Hall, and DeMuth (2006) to measure the dimension of organizational mobility preferences and Survey of Perceived Organizational Support developed by Eisenberger et al. (1997) to measure employee?s perceived organizational support. The sample of this study is a total of 143 respondents who have worked in a company for at least a year.

Results indicated that organizational mobility preferences (β = -0,30, p = 0,000) negatively influenced employee?s affective commitment while perceived organizational support (β = 0,51, p = 0,000) positively influenced employee?s affective commitment. Furthermore, organizational mobility preferences and perceived organizational support explained a unique variance in affective commitment above age, year graduated from latest education, year first started a job, employee's tenure (current tenure and longest tenure)."

"This collection examines the evolution of the philosophy and practice of human resource management (HRM) and industrial relations (IR) over the twentieth century. By combining history, contemporary practice, and future trends, these well-known experts present both scholarly and practitioner perspectives. Drawing on in-depth interviews and surveys with HRM executives at leading corporations, the contributors explore key trends and issues facing global companies in such areas as equal opportunity, compensation practices, and expatriation programs. The book also takes an in-depth look at one particular player in the story - Industrial Relations Counselors, Inc., the first non-profit research and consulting organization dedicated to improved HRM/IR practices - which was founded by John D. Rockefeller in 1926, and has played a central role in the development of key labor legislation including the Social Security Act."

"Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teorities penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja pengusaha lebuh sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB"

"ABSTRAKKebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcingmerupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindunganterhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulaimarak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia takterkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkanoleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktekoutsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkandengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untukmengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcingyang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teoriimplementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknikpengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisisdeskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan.Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindunganhak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanyaimplementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal inidikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentukpekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankanagar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaansesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPolicy in the protection of outsourcing worker/labor’srights commits the government to provide protection to workers and fulfilltheir rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied bycompanies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrencesfrom various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMNcould implement the practice of outsourcing with the highest number ofoutsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, theresearcher aimed to determine how the application outsourcing labor rightsprotection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory ofpolicy implementation with post positivist approach and qualitative datacollection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators ofpolicy implementation constraints. The results of this research is theimplementation of policies in the protection of rights of outsourcingworkers in PLN not reflect any policy implementation in accordance withthe applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basicforms of work. The results of the study suggest that the nature and type ofinventory PLN principal activities of the company accordance withUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danPermenakertrans No.19 Tahun 2012."