Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."

"ABSTRAKKartu kredit sebagai kartu pembayaran adalah produk yang dikeluarkan oleh bank dan menjadi pilihan favorit nasabah bank dalam melakukan transaksi secara offline dan online. Berbagai program promosi yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan penerbitan kartu untuk nasabah baru dan untuk menarik penggunaan kartu bagi para pemegang kartu kredit saat ini. Bank XYZ, sebagai salah satu penerbit kartu kredit, secara intensif menawarkan promosi kepada pelanggannya untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit melalui berbagai media seperti SMS Blast maupun email notifikasi. Konten promosi yang dikirimkan ke pelanggan dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk melakukan transaksi di merchant manapun menggunakan kartu kredit Bank XYZ. Dengan memanfaatkan analisa Big Data dengan Recency, Frequency dan Monetary (RFM) dan Association Rules, Bank XYZ dapat mengirimkan konten promosi kartu kredit yang sesuai dengan profile pelanggan. Mengirimkan konten promosi yang sesuai dengan profil pelanggan akan meningkatkan transaksi pelanggan menggunakan kartu kredit mereka. Peningkatan transaksi ini akan berkontribusi terhadap pendapatan Bank XYZ.

---

ABSTRACTCredit cards as a payment card are products issued by banks and become favorite customer`s choice to pay multiple transactions offline and online. Many promotion programs are done by banks to raise card issuances for new customer and to attract card usage for current credit card holders. Bank XYZ, as one of credit card issuer in Indonesia, is intensively offering promotions to its customer to use their credit cards through communication media such as SMS blast and email notifications. Media content may affect customer decision to purchase in any merchant using Bank XYZ credit card. By utilizing Big Data analysis with Recency, Frequency and Monetary(RFM), and Association Rules, Bank XYZ may send credit card promotional content fit with a customer profile. Sending proper promotional content fit with a customer profile will raise customer spending using their credit cards. Transactions rising contribute to Bank XYZ revenue.

"

"Laporan aktivitas magang ini mengevaluasi proses pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh PT MIN yang aktivitas utamanya adalah di bidang penyedia jasa menara telekomunikasi. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, 23, dan 26 yang dilakukan adalah periode Agustus 2021. Pembahasan utama dari laporan ini adalah tentang kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh PT MIN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada proses pelaporan SPT Masa Agustus 2021, tidak ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan SPT Masa Agustus 2021. Secara keseluruhan, prosedur pelaporan PT MIN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report discusses the evaluation of Periodic Tax Return (SPT Masa) reporting procedures as observed in PT MIN, which main operating activity is in the provision of telecommunication towers. The reporting of Periodic Tax Return (Income Tax Law Article 4 Paragraph 2, 23, and 26) observed is within the reporting period of August 2021. The main discussion of this report is the reporting compliance of PT MIN as required by the effective tax regulations. During the observed reporting period, it has been noted that there is no observable non-compliance of Periodic Tax Return reporting procedures as practiced by PT MIN. Overall, the reporting procedure of PT MIN is sufficiently complied to effective tax regulations."

"Tesis ini membahas data-data nasabah bank yang wajib dibuka untuk kepentingan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum, sanksi terhadap pihak yang melanggar, tanggung jawab bank terhadap nasabah, dan ketentuan rahasaia bank untuk mendukung akses informasi untuk perpajakan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan keterbukaan data nasabah yang termasuk dalam rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hokum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

---

This thesis discusses bank customer data that must be disclosed for tax purposes based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the legal basis, sanctions against those who violate, the bank's responsibilities to customers, and bank secrecy provisions to support access to information for taxation. This research is descriptive analytical, describing the disclosure of customer data which is included in bank secrecy for tax purposes related to the applicable laws in Indonesia. The approach taken in this research is normative juridical, which is focused on document studies in library research to study the secondary data collected, in the form of legal materials that are related to the problems studied."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit dari sudut hukum perlindungan konsumen yang memuat mengenai pengaturan, tanggung jawab pelaku usaha, Bank Indonesia dan pemerintah, dan upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produsen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit, baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dilaksanakan secara lebih komprehensif dan perlunya dibentuk satu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha.

---

The focus of this thesis is about credit card-holders personal data protection under consumer protection law in Indonesia. The protection consists of the regulation, the liability for the consumer against personal data misused and also the dispute settlement mechanism between consumer and producers in Indonesia. It is expected that this research will give advantages for everyone who is interested in using, researching and analyzing the consumer protection law in related to personal data protection in theory and practice. This research is a qualitative study which applies normative juridical research method and descriptive design.

The result of this research suggests that it is important to produce legislation which regulate comprehensive rules for personal data protection and also the necessity to establish supervisory authorities or supervisory commisioners which shall supervise the use of consumer personal data by business entity."

"Data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan PAUD, Dikdas, dan Dikmen berbasis sistem TIK yang memuat data sekolah, data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan entitas data sekolah lainnya. Dapodik berperan sebagai basis data kebijakan pendidikan seperti BOS, bansos, tunjangan, UN dan penerbitan data statistik pendidikan Indonesia. Berdasarkan konsep Open Government Data, Dapodik masih memiliki permasalahan pada desain dan implementasinya sehingga penelitian ini untuk mengevaluasi Kebijakan Dapodik sebagai Open Government Data. Pendekatan penelitian ini post-positivisme dengan metode qualitative case-study dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Kemendikbudristek perlu menyempurnakan regulasi (permendikbud) yang mengatur tantang Dapodik terutama terkait dengan pemenuhan standar Open Government Data yang berlaku, seperti Prinsip Sebastopol dan atau Sunlight Foundation. Selain itu, untuk menyukseskan implementasi Dapodik agar memenuhi kebutuhan basis data kebijakan, faktor adopsi teknologi, kesiapan organisasi, dan adaptasi dorongan eksternal perlu diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak.

---

Basic education data (Dapodik) is an ICT system-based data collection system for early childhood education, primary education, and secondary education which consist of school data entities. Dapodik roles as a database for education policies such as BOS, social assistance, allowances, National Examination, and the publication of Indonesian education statistics. Based on the concept of Open Government Data, Dapodik still has problems in its design and implementation, so this research is to evaluate Dapodik's policy as Open Government Data. This research approach is post-positivism with a qualitative case-study method with a descriptive research design. The results suggest that the Ministry of Education and Culture needs to improve the regulations (permendikbud) that regulate Dapodik's challenges, especially those related to compliance with applicable Open Government Data standards, such as the Sebastopol Principles and or the Sunlight Foundation. In addition, for the successful implementation of Dapodik to meet the requirement of policy databases, technology adoption, organizational readiness, and adaptation of external factors need to be strengthened through coordination and collaboration of various parties."

"Saat ini, sudah tersedia inovasi untuk transaksi pembayaran menggunakan kartu pintar. Kartu pintar ini dapat mempermudah seseorang dalam penjualbelian tanpa harus membawa uang tunai. PT DAM adalah perusahaan yang mengimplementasi sistem dan chip card untuk transaksi pembayaran. Sayangnya pada tahun 2016 hanya 50% dari proyek PT DAM yang dapat terimplementasi. Dari hasil wawancara diketahui adanya requirement pengimplementasian chip yang selalu berbeda-beda dari berbagai jenis bisnis. Oleh sebab itu, penulis menganalisis kesamaan dan keragaman dari fitur-fitur dari aplikasi yang sudah terpasang di klien PT DAM. Peraturan Bank Indonesia, EMV standard dan NCICCS menjadi acuan untuk analisis fitur-fitur di aplimasi yang sudah dibuat oleh PT DAM. Pemodelan fitur dibuat dengan menggunakan acuan Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Pemodelan fitur diharapkan dapat mempermudah PT DAM untuk mengimplementasikan software reuse.

---

Currently, innovation is available for payment transactions using smart cards. This smart card can facilitate someone in the process of selling and buying without using cash. PT DAM is a company that implements systems and chip cards for payment transactions. Unfortunately, by 2016 only 50% of PT DAM's projects can be implemented. From interviews the need to implement chip is always different from different types of business. Therefore, the authors analyze the similarity and diversity of features of the applications already installed on PT DAM clients. Bank Indonesia Regulations, EMV and NCICCS standards serve as a reference for analysis of features in applications that have been created by PT DAM. Feature modeling is made using the reference Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Feature modeling is expected to make it easier for PT DAM to implement software reuse."

"ABSTRAKKredit bermasalah atau non performing loan NPL merupakan salah satu indikator penilaian performa sebuah bank dalam menjalankan program kredit kepada nasabahnya. Peningkatan rasio NPL pada PT. Bank XYZ pada tahun 2016 memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Tinggi atau rendahnya rasio NPL erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Peningkatan rasio NPL tersebut berasal dari berbagai sektor kredit termasuk kredit kepemilikan rumah KPR. Tercatat pada awal tahun 2017 terdapat 16,15 nasabah yang memiliki kredit tidak lancar pada kredit KPR FLPP. Kualitas kredit yang buruk memberikan kerugian pada Bank XYZ. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini digunakan teknik data mining untuk melakukan penilaian risiko calon nasabah kredit. Teknik data mining decision tree, support vector machine dan na ve bayes digunakan untuk melakukan penilaian risiko kualitas kredit calon nasabah. Teknik ensemble classification adaptive boosting dan bagging juga digunakan untuk meningkatkan performa dari model klasifikasi dasar. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan data nasabah KPR FLPP. Evaluasi penelitian dilakukan menggunakan teknik k-fold cross validation. Hasil dari penelitian menunjukkan model klasifikasi yang dihasilkan oleh metode base classification decision tree merupakan model yang terbaik pada kasus ini. Hasil dari pemodelan dapat digunakan dalam menilai potensi calon nasabah apakah akan menjadi nasabah yang mempunyai kualitas kredit baik atau buruk.

---

ABSTRACTNon performing loan NPL is one of some indicators that can be used to measure the performance of bank in running a credit program to its customer. Bank XYZ rsquo s NPL rate increased in 2016 brought a huge loss to the organization. High or low NPL rate in the bank is closely related to the level of compliance of its customer in fulfilling their obligation based on agreement. The increment of NPL came from several sectors including the mortgage sector. In the beginning of 2017, there are 16.15 of customer have bad credit performance of FLPP mortgage program. Bad quality can bring loss to the Bank XYZ. To resolve that problem, data mining technique is used in order to assess the credit risk of prospect customer. Data mining techniques such decision tree, support vector machine SVM and na ve bayes are used to score the credit risk of the prospect customer. Ensemble classification technique such adaptive boosting and bagging are used as well to improve the performance of base classification rsquo s model. Modelling uses the historical customer data of FLPP mortgage program. The technique of evaluation in this research uses k fold cross validation. The result of this research shows classifiers from base classification decision tree has the best result amongst the other models in this case. The best models can be used to score the potential of prospect customer whether they will be having good credit or bad credit."