Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas ketimpangan multispesies yang terjadi pada tiga lanskap antroposen di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sejak perubahannya dari perairan menjadi daratan sedimentasi, ekosistem alam Kampung Laut menghadirkan lanskap mangrove, sawah sedimentasi, dan kebun Nusakambangan. Lanskap-lanskap itu menawarkan daya tarik bagi petani untuk bercocoktanam maupun pelaku industri untuk berinvestasi. Namun, ini berpotensi menjadi magnet ketimpangan sosial-ekologis antarpetani maupun antarspesies non-manusia. Pendekatan antroposen tambal sulam (patchy anthropocene) menawarkan analisis terhadap struktur yang tersemat pada lanskap antroposen dengan fokus pada ketimpangan sosial yang nampak pada aktivitas manusianya. Berbeda dari studi kepingan antroposen yang pernah ada, tulisan ini mengeksplorasi struktur yang tersemat di antara lanskap-lanskap antroposen yang menimbulkan ketimpangan multispesies. Tulisan ini mengumpulkan data melalui teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi visual. Tulisan ini berargumentasi bahwa akumulasi kekerabatan dan mode kapital lingkungan pada pengelolaan lanskap-lanskap antroposen menghasilkan ketimpangan yang multispesies. Kekerabatan dan kapitalisasi spesies adalah struktur lanskap utama yang memberikan akses berupa modal sosial-ekonomi kepada petani tertentu sekaligus memungkinkannya mengontrol petani lainnya, sementara akses itu juga dikontrol oleh konstruksi global tentang krisis iklim. Rezim karbon menempatkan mangrove sebagai lanskap sekaligus spesies non-manusia yang mendominasi mode produksi sekaligus memicu ketimpangan multispesies terhadap lanskap sawah sedimentasi dan kebun Nusakambangan yang berlangsung secara tumpang tindih dalam proses antroposen di Kampung Laut.

---

This paper discusses the multispecies inequality that occur in three anthropocene landscapes in Kampung Laut, Cilacap Regency, Central Java. Since its transformation from water to sedimentation land, Kampung Laut's natural ecosystems have featured mangrove landscapes, sedimentation rice fields, and Nusakambangan gardens. These landscapes offer an attraction for farmers to cultivate and industry players to invest. However, this has the potential to become a magnet for social-ecological inequality between farmers and non-human species. The patchy Anthropocene approach offers an analysis of the structures embedded in anthropocene landscapes with a focus on the social inequalities evident in human activities. Unlike previous patchy anthropocene studies, this paper explores the embedded structures among anthropocene landscapes which results in multispecies inequalities. It collects data through the techniques of participant observation, in-depth interviews, and visual documentation. This paper argues that the accumulation of kinship and environmental capital modes in the management of anthropocene landscapes results in multispecies inequality. Kinship and species capitalization are the landscape structures that provide access to socio-economic capital to certain farmers while allowing them to control others, while that access is also controlled by global constructions of the climate crisis. The carbon regime positions mangroves as both a landscape and a non-human species that dominates modes of production and triggers multispecies inequalities in the overlaying landscapes of sedimented rice fields and Nusakambangan gardens in the anthropocene of Kampung Laut."

"Pilkada langsung secara serentak berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 baru akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mengingat Vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka diperkirakan Pilkada Serentak sebagai sarana rakyat berdemokrasi secara Luber, efisien dan disentralisasi berlangsung masih dalam gelombang Pandemi Covid-19. Mempertimbangkan Pandemi Covid-19 ini berdampak multidimensional dan mendorongmasyarakat untuk hidup dengan “New Normal Life” dengan rambu-rambu Protokol Kesehatan disertai masing-masing daerah memiliki karakteristik yang beragam budaya, agama, adat istiadatnya dan masih terdapat konflik-konflik sosial, maka hasil Pilkada Serentak tahun 2020 diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin dan kepemimpinan berbasis Multikultur yang mampu menangkal dan menyelesaikan konflik-konflik sosial dimaksud. Namun demikian,masih dirasakan bahwa demokrasi melalui Pilkada, kendati sudah bersifat langsung bahkan serentak, bukan hanya belum menjadi faktor signifikan perubahan budaya politik elite lokal, tetapi juga cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang berintegritas karena hutang budi disaat proses pencalonannya serta memfasilitasi menguatnya kembali politik identitas berbasis sentimen primordial, baik atas nama suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Kedepan diharapkan setiap penyelenggara Pilkada Serentak dapat membangun sistem Pilkada yang memperhatikan keberagaman dan menghasilkan Pemimpin yang memiliki integritas diri berbasis multikultur."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti tentang permasalahan dalam pendanaan pilkada. Penelitian dilakukan di 18 daerah, dengan rincian 8 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dan 10 daerah yang mengalami penambahan anggaran. Menggunakan teori politik anggaran dari Aaron Wildavsky dan Model ROCCIPI dari Ann Seidman untuk melihat bagaimana proses perubahan anggaran pilkada. Proses penyusunan anggaran terbagi dalam beberapa tahap. Riset difokuskan pada tahap perencanaan dan ratifikasi anggaran. Dengan menggunakan model ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan penambahan/pengurangan dana hibah tidak hanya melibatkan satu faktor. Semua faktor berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pada daerah yang mengalami pengurangan anggaran terdapat faktor opportunity dan interest, tetapi petahana memilih untuk tidak menggunakannya. Peran petahana tidak terlalu berpengaruh justru pemda lah, dalam hal ini TAPD, yang lebih berpengaruh dalam pengurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat daerah membutuhkan banyak dana untuk mengantisipasi wabah tersebut. Sedangkan dalam penambahan anggaran semua faktor dapat ditemukan dan dipergunakan. Faktor interest petahana dapat ditemukan di enam daerah yang mengalami penambahan anggaran.

---

Pilkada is one of the national agendas that must be organized every five years in order to get good and quality leaders for the public welfare. This thesis focuses on the pilkada funding. The research was conducted on 18 regions, 8 of which experienced budget reductions and the other 10 regions got additional budget additions. This thesis using budgeting politics theory from Aaron Wildavsky and ROCCIPI model from Ann Seidman. Budgeting process is divided into several stages and this research focused on the planning and budget ratification. By using the ROCCIPI model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) can be conclude that the decision to increase/deduct funds does not influence by one factor. All factor in ROCCIPI become important in decision making. In the decision to reduce the budget, there are opportunity and interest factor, but the incumbent decide not to use these factors. The research, shows that in the regions that got budget reduction the incumbent’s role was not too involved, but the local government in this case TAPD was more influential in the reduction. This is due to the pandemic conditions that make the region need a lot of funds to cope with the outbreak and thus cutting the election costs. Meanwhile, in areas that experienced additional budgets, all the factor can be found and used. The role of the incumbent and interest factor was quite visible in 6 regions that get additional budgets."

"Sebagai dua negara demokrasi dengan penganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia dan Brazil melakukan pemilihan umum dengan metode serentak yang langsung memlih Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam waktu bersamaan. Di samping itu, keduanya juga melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR dengan sistem pemilihan proporsional dengan memilih nama calon atau sistem pemilihan proporsional terbuka. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini akan mengkaji kompatibilitas antara metode pemilihan umum serentak dengan sistem proporsional terbuka di dua negara tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan komparatif untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan pemilihan umum serentak serta pelaksanaan pemilihan umum serentak di kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat kompatibilitas antara metode pemilihan serentak dengan sistem pemilihan proporsional terbuka pada kedua negara tersebut berupa kesamaan tata Kelola pemilihan umum dan berkurangnya selisih suara antar pemilihan umum.

---

As two democracies with a presidential system of government, Indonesia and Brazil conduct simultaneous elections that directly elect the President as the holder of executive power and Parliament as the holder of legislative power simultaneously. In addition, both also conduct legislative elections with a proportional voting system by selecting the names of candidates or an open proportional voting system. Departing from these conditions, this research will examine the compatibility of the simultaneous general election method with the open proportional system in the two countries. This research will be conducted using normative juridical research methods with historical and comparative approaches to find out the background of the implementation of simultaneous general elections and the implementation of simultaneous general elections in the two countries. Based on the research, there is compatibility between the simultaneous election method and an open proportional voting system in the two countries in the form of similarity in the electoral management and reduced vote difference between elections."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang karakteristik bentang lahan rawa dalam kaitannya dengan pengembangan persawahan di sekitar sungai Kumbe, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pola spasial sebaran bentang lahan rawa ditelusuri melalui analisis data citra Landsat 7 tahun 2005, 2007, 2010, 2012, dan foto udara tahun 2015. Klasifikasi lahan rawa di daerah studi ditetapkan melalui observasi pasang surut sungai Kumbe dan timpang susun dengan peta ketinggian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lahan rawa di muara Sungai Kumbe merupakan lahan rawa air tawar yang tidak dipengaruhi oleh kondisi pasang surut. Kondisi lahan rawa pada tahun 2015 dapat di kategorikan sebagai rawa lebak dalam. Wilayah ini tersebar di bagian tengah daerah studi. Lahan rawa lebak dalam tidak dapat dikembangkan sebagai lahan persawahan namun dapat difungsikan sebagai tampungan air storage untuk kebutuhan air irigasi persawahan.

---

ABSTRACT Indonesia is an agricultural country with many of natural resources land that can be used as farming. The growing population lead to high land use as both a settlement and economic activity center for urban and industrial development. The late condition can disrupt food security. Rice is a staple food for Indonesian people. Corn was staple food of the islands of Java and Madura islands are becoming obsolete. Likewise with Sago which slowly abandoned by the people of Papua. The potential landscape for rice fiel is Kumbe river in Distric Semangga, Merauke, Papua. The method to do this research is a quantitative descriptive design. The results of this study concluded that the wetlands in the Kumbe river, District Semangga fit for use as agricultural land as well as the continuation of agricultural land continued, wetlands can also be used as a raing storage or as a source of irrigation because of the nature puddle changing. "

"Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis faktor kekalahan calon tunggal dalam pilkada Kota Makassar tahun 2018. Jika mayoritas calon tunggal di beberapa daerah adalah seorang petahana, maka di Makassar lahir dari kalangan elit pengusaha yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hasil menunjukkan, pilkada Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong dan untuk kali pertama dalam pilkada di Indonesia kotak kosong unggul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kemenangan kotak kosong dalam pilkada Makassar tahun 2018. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori elite, konflik, dan rekrutmen politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekalah calon tunggal dalam Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya konflik elit dimana konflik yang terjadi antar elit lokal yang tidak mendapat dukungan partai politik dalam pencalonan berperan penting dalam memenangkan kolom kosong dalam Pilkada Makassar. Hal tersebut mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Maurice Duverger serta teori elit yang dikemukakan oleh Suzan Keller. Selain itu, rekrutmen politik yang tertutup juga berperan dalam mempengaruhi kekalahan calon tunggal. Hal tersebut mengkonfirmasi teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Powel. Faktor lain yang tidak kalah penting yang menyebabkan kekalahan calon tunggal ialah partisipasi politik masyarakat Makassar dalam Pilkada di Kota Makassar.

---

This research discusses about the defeat of factor single candidate in the local election of Makassar in 2018. If the majority of single candidates in some regions are incumbents, then Makassar is born from an elite businessman, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), and the incumbent was lost at candidation process. The results show that the 2018 Makassar regional election was won by an empty box and for the first time in the Indonesian elections the empty won at local election. The purpose of this study is to find out the factor of winning empty boxes in the Makassar election in 2018. The theoretical foundation used is elite theory, conflict, and political recruitment. The research method used is qualitative by exploring and analyzing various literature studies.

The findings of the study indicate that the defeat of single candidates in the local election in Makassar in 2018 was caused by several factors, namely the existence of elite conflict where conflicts between local elites who did not get the support of political parties in nominating roles played an important role in winning the empty column in the Makassar regional election. This confirms the conflict theory proposed by Maurice Duverger and the elite theory put forward by Suzan Keller. In addition, closed political recruitment also played a role in influencing the defeat of a single candidate. This confirms the theory of political recruitment put forward by Gabriel Almond and Powel. Another important factor that caused the single candidate's defeat was the political participation of the Makassar community in the regional elections in Makassar City."