Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Trade union came into being as a response to capitalism, such as decreasing of human potention in production. Main role of trade union had continuing since long time ago and almost together with industry revolution. Trade union had 2 (two) major aims which are helping a better life standards and increasing the worker?s fundamental rights in a community.

The main problem of this research is how the implementation of industrial relation in PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. This research arranged to analyze how the implementation, is agree to ILO Convention Number 87 Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organize, and also any barriers during the implementation. This research is using qualitative approach. Primary data were gathered through in-depth interview using guidance with employee and manager. Secondary data were gathered through library study.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk as a public company with aims as a good corporate governance, had actualize the right of their orker?s to organize and establish trade union agree to Convention ILO No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organize. In evolution, trade union of PT Pembangunan Jaya Ancol towards to the right direction. This statement proved with good industrial relation between the worker and the management, and also many facilities that have been gaved by the management to the workers in frame increasing workers and family welfare.

There were no barriers found in implementation of industrial relation in PT Pembangunan Jaya Ancol. Only some default content of Collective Agreement that caused missunderstanding. There are three suggestion based on research summary: (1) PT Pembangunan Jaya Ancol can be example to implementing congruent industrial relation, (2) obtain a deep understanding of industrial relation concepts, and (3) socialization through website."

"Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari ideologi negara Indonesia. Sistem hubungan industrial Pancasila' merupakan konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan aktor-aktor yang terlibat yaitu pekerja dan pengusaha , dan dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional, melalui industrial peace. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan oleh aktor-aktor di dalam hubungan industrial pancasila dimana masing-masing diwakili oleh SPSI, APINDO dan DEPNAKER . Jadi, kekuatan relatif dari ketiga aktor tersebut akan menentukan proses maupun prosedur untuk pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan baik yang bersifat normatif seperti: upah, kondisi kerja,, waktu kerja, jamsostek, keselamatan kerja, kesehatan, makan dan fasilatas lainnya. Pemerintah dan DPR telah menyetujui jamsostek, UMR serta membentuk lembaga Tripartit yang bersifat otonom dan perangkat kelengkapannya , antara lain Dewan produktivitas nasional, Dewan penelitian pengupahan, Dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan Kesepaktan Kerja Bersama (KKB) dan membentuk lembaga Bipartit di lingkungan kerjanya bersama-sama dengan PUK SPSI. Pada kenyataannya , menurut informasi dari Depnaker Kodya dan Kabupaten Bandung pada tahun 1994//995 sampai bulan September 1995 telah terjadi kasus sebanyak 203 di Kodya dan 265 kasus di Kabupaten Bandung, Adapun masalah perselisihan perburuhan terjadi karena masalah yang bersangkut paut dengan: pengupahan, jaminan sosial KKB, SPSI serta syarat kerja yang pada umumnya bersifat normatif., yaitu adanya pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan ,peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hubungan industrial pancasila ini adalah dipergunakan pendekatan mikro dan sedikit makro untuk mengkaji bagaimana implementasi hubungan industrial pancasila khususnya di perusahaan tekstil di Bandung. Informasi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman komprehensif dan perspektif altematif para aktor yang terlibat di dalam hubungan industrial pancasila tersebut., sehingga proses formulasi, penetapan strategi dan implementasi kebijaksanaannya , melalui studi kasus di PT Unilon dan PT Trisulatex. Penelitian ini dilaksanakan sejak Februari 1995 sampai dengan Februari 1996 oleh Amir Hasanuddin a, mahasiswa program Pasca Sarjana llmu Sosial Universitas Indonesia. Lokasi Penelitian : Depnaker Kodya dan Kabupaten Bandung, PT Unilon dan PT Trisulatex. Penelitian dengan melakukan wawancara dan rnenyebarkan kuesioner kepada pejabat Depnaker, perusahaan, dan karyawan perusahaan yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan pemilihan sampel berdasarkan purposive non-random sampling. "

"Pada PT Alcarindo Prima Jakarta yang bergerak di bidan peleburan almunium, pimpinan perusahaan dan pekerja yang merupakan individu-individu dapat mewujudkan proses kerja melalui koordinasi dan kerjasama terhadap obek--objek kegiatannya, dan sekaligus merupakan objek komunikasinya. Objek kegiatan yang dimaksud adalah aspek-aspek dalam hubungan industrial meliputi Upah, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Organisasi Pekerja (SPSI), serta Kondisi Kerja. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif, karena permasalahan pada pola komunikasi dalam hubungan industrial sulit dikonstruksi melalui studi dengan instrumen yang ketat Informasi diperoleh melalui "pengamatan terlibat" dari perusahaan selama 8 (delapan) bulan, serta informasi hasil wawancara dengan para informan. Analisis informasi digambarkan melalui deskripsi pola komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan maupun oleh pekerja. Aspek-aspek Upah, K3, SPSI, dan kondisi kerja yang sebelumnya dianggap sebagai sumber perbedaan dan perselisihan berubah menjadi aspek-aspek yang menjadi tujuan bersama. Pola komunikasi yang dilakukan pimpinan perusahaan mengarah pada pola komunikasi vertikal dari bawah ke atas, sehingga persepsi dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan cepat dipahami. Pola komunikasi seperti ini semakin efektif, karena didukung penerapan pengelolaan industri yang menggunakan pendekatan hubungan manusiawi. Faktor lain yang memperkuat efektifitas tersebut adalah penampilan pimpinan perusahaan yang penuh emphati sehingga memiliki kedekatan secara fisik dan psikis kepada pekerja. Pekerja sendiri karena diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi oleh pimpinan perusahaan, memberikan respon sense of belonging yang semakin kuat kepada perusahaan."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."

"Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja, disamping dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, yang sedang giat-gitatnya melanjutkan kembali pembangunan yang sempat terhenti akibat hantaman badai krisis ,Indonesia memang sangat membutuhkan kucuran modal balk modal asing maupun modal dalam negeri.Tingginya angka pengangguran yang terjadi saat ini, sangat membrlukan penanganan yang serius dari Pemerintah guna menciptakan lapangan kerja baru, untuk itu penlu diciptakan iklim yang kondusif guna menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia.Salah satu faktor penghambat iklim investasi adalah masalah ketenagakerjaan. Timbulnya unjuk rasa dan kerusuhan karena tidak tertampungnya aspirasi para pekerja adalah akibat dari belum sepenuhnya pihak pengusaha maupun pihak pekerja menyadari rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta kurangnya pemahaman mengenai perundang undangan yang benkaitan dengan ketenagakerjaan oleh pelaku hubungan industrial.Dengan telah diberlakukannya Undang Undang no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta Undang Undang no.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diharapkan akan dapat memberikan guidance kepada para pekerja dan pengusaha sebagai pelaku dalam melaksanakan hubungan industrial.Secara substansi Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah dan tidak berbelit-belit melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase selain penyelesaian melalui pengadilan serta membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang didasari semangat untuk mencari solusi ini, diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang guna terciptanya hubungan yang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia."