Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeberapa model dan analisa mengenai hubungan price-accounting earnings telah dikembangkan khususnya yang dikembangkan oleh para peneliti seperti BMS yang mengembangkan model sistem persamaan simultan dan D.E. Allen yang menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) dalam sistem Vector Auto Regression (VAR) namun gagal menggunakan pendekatan VECM karena tidak terbukti ada hubungan kointegrasi antara variabel price dan earning yang diteliti.Kajian karya akhir ini berusaha membuat model hubungan price-accounting earning 30 emiten dari berbagai kelompok industri yang terdaftar di BEJ dengan menggunakan data statistic bulanan dari bulan Januari 1994 sampai Mei 2003. Kajian ini berusaha menangkap sifat-sifat penting time-series dari data dan hubungan endogeneity variable price-earning dan berusaha menggali lebih dalam keterkaitan hubungan jangka pendek dan jangka panjang price-accounting earnings dengan menggunakan pendekatan VECM dalam sistem bivariate VAR.Dari 30 emiten yang dijadikan objek kajian ini ada 8 emiten yang seri price dan seri earningnya mempunyai hubungan kointegrasi order I, I, C1(1, 1). Hubungan kointegrasi mengindikasikan adanya kesetimbangan jangka panjang antara kedua seri. Dengan demikian, hubungan price-accounting earnings 8 emiten tersebut dapat dimodelkan dengan menggunakan pendekatan vector error correction model (VECM). Test out of sample dengan menggunakan model selama 4 bulan, menunjukan kesa18han relatif kecil, rata-rata sekitar 50% siandard deviasi, sehingga model tersebut cukup teliti untuk digunakan oleh investor, analyst pasar modal untuk meramalkan price dan earning emiten tersebut.Emiten-emiten yang tidak berkointegrasi mempunyai karakteristik dinamika respons hubungan price-accounting earnmg berbeda-beda. Namun, sebagian besar emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap pnce mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earnmg, namun tidak terjadi sebaliknya. Variabel pnce emiten ini relative exogeneous sedangkan variable earrung relative endogeneous. Beberapa emiten menunjukan bahwa kejutan terhadap price mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap earning, demikian juga sebaliknya. Karakteristik hubungan price-earning mi cukup membantu investor, analyst pasar modal dalam memperkirakan trend pergerakan price dan earning."

"RINGKASANSalah satu indikator untuk menllai prestasi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan adalah dilihat dari aspek keadaan perekonomiannya yang tergambar dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau dalam konteks pembangunan daerah adal ah produk clomestik regi onal bruto (PDRB) . 0leh sebab itu penulis tortarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana prediksi perkembangan sektor-sektor dalam struktur PDB.B di Propinsi Kalimantan Barat dan pengaruhnya terhadap permlntaan agregat (aggregate rteirwnrt) dalam bentuk suatu model makroekonometri yang akan berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah ini,Berangkat dari suatu teori dasar bahwa perubahan perekonomian yang diukur dari produk domestik regional, bruto disebabkan oleh adanya perubahan sumber daya berupa barang modal dan tenaga kerja dalam setlap sektor perekonomian,Berlandaskan pada konsepsi dasar dan berbagai variabel yang diperkirakan terkait dalam mempengaruhi pprnbahan sektor perekonomian dalam struktur pembentukan produk domestik regional bruto tersebut, maka dengan pendekatan ekonometri dan mempergunakan program aplikasi yang telah tersedia (micro TSP) dicoba untuk merancang suatn model makro ekonometri untuk memprediksi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Barat,Dari struktur model yang dihasilkan terekam bahwa perubahan total investafii sektoral aangat berpengaruh terhadap perolehan nilai tambah (NTS) setiap Sektor ekonomi. Semakin besar perubahan total investasi sektoral akan semakin meningkatkan perolehan pendapatan nilai tambah bruto (NTS) sektoral tersebut, yang secara simultan berpengaruh kepada permlntaan pengeluaran agregat {aggregate demand], pengeluaran konsumsi rumah tangga, total permintaan investasi dan permintaan impor barang dan jasa. Dengan mempergunakan perangkat model makro ekonometri inl diprediksikan bahwa perekonomian Propinsi Kalimantan barat akan menga]arni pertiimbnhan yang cenderung meriurun hingga tahun 2000 dan kembali akan mengalami pertumbuhan pa da tahun pertama melinium ketiga (tahun 2001) dan dalam tahun ini diperkirakan akan terjadl transformasi struktural (shift} dari sekror pertanian ke sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.Melalui analis model ini dihasilkan beberapa iangkah, implikasi kebi jakan yaltu : (1) mendorong a run investasi masuk yang lebih besar rata-rata sebesar 13 persen pertahun; (2} mendorong peningkatan ekspor; {3} meningkat kan m.utu-keterampilan sumber daya manusia {human resources); yang cH tun jang ol eh kebi j akan pendv:k\ing yaitu : {4} pembangunan sarana perhubungan dan r'asilitas kornunikasi; serta (b) peningkatan kemampuan aparatur,"

"Penelitian ini membahas eksistensi konvergensi inllasi antar daerah di Indonesia dan mengidentifikasi peranan efek spasial dalam proses tersebut. Pengujian konvergensi terdiri dari tiga jenis yaitu stokastik, sigm4 dan beta. Pengaplikasian teori Phillips Curve pada model konvergensi beta kondisional bertujuan menghindari substantial overestimation. Sementara model Spatial Durbin bertujuan memperhitungkan hubungan spasial yang tidak hanya terdapat pada variabel dependen, tetapi juga terdapat pada variable bebas. Hasil penelitian menunjukkan efek spasial berpengaruh terhadap konvergensi antar propinsi di Indonesia. oleh sebab itu, penyusun menyarankan bahwa efek spasial perlu diikutsertakan dalam perumusan kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat.

---

The focus of this study is the existence of inflation convergence between regions in Indonesia and identiff the role of spatial effects in the process. Three types of convergence to be discussed were stochastic, sigma, and beta. Applied Phillips Curve in conditional beta convergence model aims to avoid substantial overestimation. While Spatial Durbin Model aims to estimate the dependencies in the spatial relationships not only occur in the dependent variable, but also on the independent variable. The result shows that the spatial effects have a vital role in determining the rate of convergence between the provinces in Indonesia. Therefore, the study results suggest that spatial effects should be included in policy formulation at both the local and central level."

"ABSTRACTPenetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu menyebabkan permasalahan lain, yakni adanya Upah Sundulan. Upah Sundulan merupakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun akibat adanya kenaikan Upah Minimum pada tahun tertentu yang diberlakukan kepada pekerja/buruh yang masih memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan Upah Sundulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori pengupahan, kompensasi, dan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari hubungan tripartit yang terjalin terdapat penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan Upah Sundulan dengan pemenuhan kepentingan ketiga pihak yang dicapai melalui adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak penengah dengan mempertimbangkan perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh berupa adanya penetapan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah yang dikontrol dengan perhitungan formula kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

---

ABSTRACTDetermination of Minimum Wage increases in a given year are causing problems, one of them is the existence of Upah Sundulan. Upah Sundulan is a term used for explaining granted wages to workes who have worked for one year period as a result of the escalation of minimum wage for workers who still only have less than a year of working period. The research of this study aims to analyze the tripartite relations between the Government, employers, and workers in solving the issue of Upah Sundulan. The theory used in this study includes wages theory, compensation, and industrial relation. This research uses qualitative research approach with qualitative data retrieval technique by in depth interview and documentation study. The result of this research shows that in the tripartite relationship, there is a solution to the conflict between workers and employers regarding the problem of Upah Sundulan with the fulfillment of the third party rsquo s interest which is achieved through policies issued by the Government as an neutral party with taking account the difference of interest between workers labourers and employers by determining the existence of Ministry of Manpower Regulation No.1 of 2017 about The Structure and Scale Of Wages that is controlled with the minimum wages increases calculation formulas based on the national growth and inflation that is set out in Government Regulation No. 78 of 2015 about Wage."

"Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan dalam mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan visi dan misi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menjadi Operational Excellent Enteprise dan Infratructure Solution Enterprise. Hal ini menuntut adanya perubahan pada berbagai seluruh kegiatan organisasi, khususnya perubahan pengelolaan SDM yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan tersebut. Salah satu masalah pengelolaan SDM yang paling panting dalam hal ini adalah sistem penggajian. Untuk itu perusahaan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang selama ini diberlakukan. Namun dalam penyempurnaan yang dilakukan Perusahaan belum melakukan kajian secara analitis baik terhadap sistem penggajian lama maupun sistem penggajian baru berdasarkan teori-teori kompensasi. Berdasarkan hal-hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan nilai realtif suatu jabatan dalam organisasi, mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan kontribusi individu serta mengkaji daya saing sistem penggajian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada pasar tenaga kerja berdasarkan teori kompensasi.Metode dan pendekatan serta pengambilan populasi/sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang besifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengkaji kriteria konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut : pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay : Y = ax + b (dimana Y = besaran gaji, X = nilai jabatan dan a,b = konstanta) pengkajian , penetapan nilai gaji (mid point, minimum dan maksimum) dan penyebaran gaji. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan seluruh populasi (sampel jenuh). Pengkajian kriteria konsistensi internal terhadap kontribusi individu dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan sistem penggajian lama dengan sistem penggajian baru. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampel (sampel yang dipilih dengan sengaja). Pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja dilakukan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat penggajian yang ada dengan hasil survey penggajian. Sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode multiple stage sampling berdasarkan jabatan.Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa pada kondisi awal struktur penggajian lama yang ditetapkan perusahaan tidak ditetapkan melalui evaluasi jabatan dan apabila dipetakan dalam sumbu x dan y, garis strtuktur tidak membentuk garis lurus dan memiliki trendline yang memotong pada sumbu x > 0 (pada nilai x tertentu memiliki nilai Y < 0). Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep kompensasi. Sedangkan struktur penggajian baru yang ditetapkan Perusahaan melalui hasil evaluasi jabatan baru merupakan Struktur Penggajian untuk Gaji Dasar (hasil perkalian Indeks dengan nilai jabatan), dimana untuk jabatan yang sama akan memperoleh Gaji Dasar yang sama .Dalam sistem penggajian baru Gaji Dasar merupakan salah satu komponen dari Gaji Pokok, disamping Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Masa Kerja. Kondisi ini tidak dapat membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap sistem penggajian yang sebenarnya dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan kedua kondisi tersebut, sulit untuk membandingkan apakan sistem penggajian baru lebih baik dari sistem penggajian lama, terlebih lagi untuk melihat konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Hay diperoleh persamaan garis kedua struktur penggajian tersebut. Hasil yang diperoleh adalah struktur penggajian baru memiliki nilai slope (a) yang lebih besar dari struktur penggajian lama (persamaan garis lebih vertikal). Dimana perubahan terbesar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 pada saat dilakukan perubahan struktur gaji pokok dari satu komponen menjadi tiga komponen. Kondisi penyebaran gaji menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya semakin meningkatnya kondisi gaji yang berada dalam struktur dan berkurangnya kondisi underpaid Namun dalam struktur penggajian tanpa penggolongan maupun dengan penggolongan kondisi gaji yang overpaid masih menunjukan adanya peningkatan. Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dengan menggunakan penetapan struktur penggajian yang dibuat berdasarkan teori kompensasi, sistem penggajan baru yang ditetapkan perusahaan sudah memenuhi konsistensi internal terhadap nilai reiatif jabatan. Hal ini ditunjukan oleh persamaan garis gaji yang berada diatas sumbu x. Pemenuhan konsistensi internal terhadap kontribusi individu sudah dipenuhi dengan dimunculkannya tunjangan prestasi dan tunjangan masa kerja dalam komponen gaji pokok. Demikian pula dengan posisi sistem penggajian yang ditetapkan perusahaan dalam pasar tenaga kerja sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan secara keseluruhan berada pada nilai median dan kuartil atas.Dari hasil yang analisis data yang diperoleh, saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, mengingat bahwa struktur penggajian yang ditetapkan baru struktur Gaji Dasar, perusahaan perlu membuat struktur penggajian berdasarkan gaji pokok agar mampu melakukan monitoring sistem penggajian yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan internal. Kedua, mengingat bahwa masih adanya kondisi penyebaran gaji pokok yang overpaid dan adanya kecenderungan persamaan garis struktur penggajian yang lebih vertika, perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap kebijakan penyesuaian gaji tahunan pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan rasio antara gaji tertinggi dan terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep "compa ratio". Untuk lebih melengkapi referensi dalam penyempurnaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya dilakukan pula pengkajian yang lebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit untuk seluruh eselon/golongan. Pada tahapan yang lebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi dan benefit yang diberikan dikaitkan dengan revenue, produktivitas ataupun kinerja perusahaan dari perspektif lainnya."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."