Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Indonesia dalam mengamankan penerimaan kargo udara sudah memiliki upaya yang baik untuk mencegah berbagai kejahatan melalui kargo udara termasuk penyelundupan narkoba transnasional. Namun, berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2016 serta data tegahan penyelundupan narkotika melalui kargo udara oleh Bea Cukai menunjukkan bahwa pengamanan penerimaan kargo udara Indonesia memerlukan optimalisasi. Uni Eropa sudah memperkuat pengamanan penerimaan kargo-nya setelah ditemukan sebuah bom rakitan dalam pesawat kargo dari Yaman. Pengamanan Uni Eropa menggunakan sistem validasi yang disebut sebagai Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport atau ACC3, dimana negara diluar Uni Eropa diwajibkan memiliki validasi dari Uni Eropa untuk mengirim kargo udara menuju Uni Eropa. Berdasarkan pencegahan kejahatan situasional, penulis membahas tentang potensi diterapkannya sistem validasi penerimaan kargo udara berdasarkan ACC3 sebagai upaya preventif penyelundupan narkoba transnasional di Indonesia. Pada artikel ini, pencegahan kejahatan situasional dikaitkan pada tingkat public policy dimana strategi pencegahan memiliki bentuk suatu kebijakan pemerintah sebagai upaya pengamanan suatu negara.

---

ABSTRACT<>br>In securing air cargo, Indonesia already have a good efforts to prevent crimes through air cargo including transnational drug smuggling. However, based on the case that occurred in 2016 as well as restraining drug trafficking via air cargo data by Customs showed that the air cargo security reception Indonesia requires optimization. The European Union has reinforce its cargo security reception after they were discovered an IED in the cargo aircraft from Yemen. EU security using the validation system referred to as Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport or ACC3, where countries outside the European Union are required to have validation from the European Union to send air cargo towards the European Union. Based on situational crime prevention, the author discusses the potential application of air cargo validation system based on ACC3 as a preventative measure of transnational drug smuggling in Indonesia. In this journal, refer to situational crime prevention on the level of public policy where prevention strategies have the form of a government policy as an effort to secure a country."

"Penelitian ini membahas permasalahan pengambilan keputusan untuk menentukan reservasi pengiriman kargo udara mana yang diterima dan yang ditolak dengan mengedepankan tujuan mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut ialah juga mempertimbangkan karakteristik kargo itu sendiri (massa dan volume serta pendapatan yang dihasilkannya), probabilitas reservasi pengiriman kargo tidak datang (no-show) di kemudian hari serta kebijakan perusahaan tentang pembinaan agen supaya tidak timbul monopoli agen tertentu. Untuk memperoleh solusi pada permasalahan ini dilakukan perhitungan berbasis optimasi, dalam hal ini goal programming. Metode penyelesaiannya ialah dengan column dropping. Metode ini membantu penelitian yang memiliki fungsi tujuan memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan resiko.

---

This research addresses a decision making problem in determining whether a reservation of an air cargo shipment should be accepted or not with a main purpose of gaining revenue as much as possible. Factors that contributed to the decision making are the air cargo characteristics itself (its mass and volume as well as the amount of revenue that it may gain), the probability that same air cargo is not going to show up on the day it was supposed to be shipped (no-show) and the company's policy about agent contribution balancing. To solve this problem, a calculation based on optimization, in this case goal programming, is done. The solving method is column dropping. This method helps this research that has a goal in maximizing revenue and in the same time minimizing risk."

"Pemenuhan harapan pengguna kargo terhadap kualitas pelayanan merupakan hal penting bagi organisasi jasa untuk menghadapi persaingan bisnis. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan dimensi model Servqual dan waktu pelayanan minimum. Dimensi kualitas yang digunakan terdiri dari dimensi reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik yang meliputi 15 atribut jasa.Atribut jasa tersebut digunakan untuk menilai kualitas pelayanan warehouse operator PT Garuda Indonesia Cargo dan PT Gapura Angkasa pada terminal kargo Domestik Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sampel penelitian kualitas pelayanan terdiri dari 46 pada warehouse operator PT Garuda Indonesia Cargo dan 33 pada PT Gapura Angkasa. Atribut jasa dianalisis dengan Importance Performance Analysis. Atribut jasa penting yang digunakan dalam rumusan tingkat pelayanan minimum terdiri dari kemampuan pengiriman tepat waktu, menyampaikan catatan/dokumen tanpa kesalahan, komunikasi dengan pelanggan dan mengkoordnasi waktu, layanan yang segera/cepat bagi pelanggan, kompensasi untuk kerusakan atau barang hilang dan kejelasan dan kelengkapan prosedur operasional. Waktu pelayanan kargo dihitung dengan pendekatan teori antrian pada PT Garuda Indonesia Cargo dan PT Gapura Angkasa selama 46.90 menit dan 51.51 menit.Kualitas pelayanan terminal kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta berada pada posisi di atas tingkat pelayanan minimum. Peningkatan kualitas pelayanan terminal kargo domestik dapat dilakukan dengan langkah perbaikan pada atribut jasa yang terletak pada kuadran satu dan mengurangi waktu pelayanan. Waktu pelayanan minimum dapat dicapai dengan penambahan jumlah server secara optimal dengan mempertimbangkan komposisi petugas dan alat/mesin.

---

Fulfillment of user expectations on cargo services quality is important for organizations to face the competition of business services. The quality of service in this study is measured by the dimensions of SERVQUAL model and the minimum service time. Dimensions quality that is used consists of the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible which included 15 service attributes. Service attributes are used to assess the quality of warehouse operator services at PT Garuda Indonesia Cargo and PT Gapura Angkasa at Soekarno-Hatta Airport domestic cargo terminal. The service quality research sample is consisted of 46 in the PT Garuda Indonesia Cargo warehouse operator and 33 in the PT Gapura Angkasa. Service attributes are analyzed by Importance Performance Analysis.Important service attributes that are used in a minimum level of service formulation consist of delivery capability on time, delivering record / document without errors, communicate with customers and time coordination, the immediately / quickly service for customers, compensation for damage or missing items and the clarity and completeness of operational procedures. Cargo service time is calculated by queuing theory approach to the PT Garuda Indonesia Cargo and PT Gapura Angkasa for 46.90 minutes and 51.51 minutes.Service quality of Soekarno-Hatta Airport cargo terminal is at a position above the minimum level of service. Improving the service quality of domestic cargo terminal can be done with service attributes refinement that are located in quadrant one and reduces service time. Minimum service time can be achieved with the addition of an o and equipment machinery."

"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"

"This study aims to assess and evaluate the business model of airlines as an air cargo terminal operator. Correspondingly, to analyze the business model, the airline is run as an air cargo terminal operator on its own compared to if the cargo services outsourced to other parties at the terminal. This research uses a case study approach with PT. Garuda Indonesia, as the object or context of the study. PT. Garuda Indonesia Tbk is the only one of the airlines in Indonesia that operates as non-integrated cargo services and manages air cargo terminal service. The analysis will conduct by performing financial analysis and comparative study analysis. After that, scenario and sensitivity analysis will lead and decided the priority of air cargo business. The result is when the company decides to outsource the business to the other party is better than if they run by themselves. From the sensitivity and scenario analysis results, it shows that all the scenarios of the outsourced still better compared to if they run their business by themselves. The implications obtained from the research is they got more benefit from cost-efficiency and revenue enhancement.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi model bisnis maskapai penerbangan sebagai operator terminal kargo udara. Sejalan dengan itu, untuk menganalisis model bisnis, maskapai ini dijalankan sebagai operator terminal kargo udara sendiri dibandingkan dengan jika layanan kargo di-outsourcing ke pihak lain di terminal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT. Garuda Indonesia, sebagai objek atau konteks penelitian. PT. Garuda Indonesia Tbk adalah satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang beroperasi sebagai layanan kargo non-terintegrasi dan mengelola layanan terminal kargo udara. Analisis akan dilakukan dengan melakukan analisis keuangan dan analisis studi banding. Setelah itu, analisis skenario dan sensitivitas akan memimpin dan memutuskan prioritas bisnis kargo udara. Hasilnya adalah ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing bisnis ke pihak lain lebih baik daripada jika mereka menjalankannya sendiri. Dari hasil analisis sensitivitas dan skenario, itu menunjukkan bahwa semua skenario outsourcing masih lebih baik dibandingkan dengan jika mereka menjalankan bisnis mereka sendiri. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah mereka mendapat lebih banyak manfaat dari efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan."

"Most of air cargo carriers in Indonesia domestic market are using single pricing strategy and not considering booking time for space pricing. It could be a challenge to optimize the revenue of air cargo carriers. This research aims to optimize air cargo revenue using dynamic pricing strategy by considering different booking time or sales period. This research conducts an empirical analysis of air cargo pricing strategy for Garuda Indonesia on particular significant routes. It concludes that Garuda Indonesia generates more revenues using an optimized dynamic pricing strategy than using single pricing strategy. In practice, this research gives air cargo carriers references in their decision to apply the dynamic pricing strategy.

---

Sebagian besar maskapai pengangkut kargo udara di pasar domestik Indonesia menggunakan strategi penetapan harga tunggal dan tidak mempertimbangkan waktu reservasi untuk penetapan harga dari kapasitas kargo. Ini bisa menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan dari maskapai pengangkut kargo udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan kargo udara menggunakan strategi penetapan harga dinamis dengan mempertimbangkan waktu reservasi atau periode penjualan yang berbeda. Penelitian ini melakukan analisis empiris strategi penetapan harga kargo udara untuk Garuda Indonesia pada rute-rute penting tertentu. Disimpulkan bahwa Garuda Indonesia menghasilkan lebih banyak pendapatan menggunakan strategi penetapan harga dinamis yang dioptimalkan daripada menggunakan strategi penetapan harga tunggal. Dalam praktiknya, penelitian ini memberikan referensi maskapai pengangkut kargo udara dalam keputusan untuk menerapkan strategi penetapan harga yang dinamis."

"ABSTRAKDengan mernperhatikan judul skripsi ini, maka penyusunan ingin mengetahui dalam kenyataan sehari-hari sampai seberapa jauh azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat udara pengangkut barang (air cargo).Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kata sepakat dan ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa pesawat.udara oleh PT. Bayu Indonesia Air dan pihak penyewa, maka para pihak harus memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi terlihat bahwa pihak penyewa seolah-olah berada pada pihak yang lebih lemah. Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian itu tidak sah. Sebab, masih tetap memenuhi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.Tidak terlaksananya perikatan karena wanprestasi atau karena overmacht. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa antara lain jika penyewa lalai membayar harga carter pada waktu yang telah ditentukan, sehingga akibatnya pihak yang menawakan dapat membatalkan. perjanjian dan berhak atas seluruh harga carter. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan antara lain, jika pihak yang menyewakan membatalkan perjanjian setelah menerima uang carter, sehingga akibatnya pihak yang menyewakan wajib mengembalikan uang carter yang telah diterimanya kepada pihak penyewa. Overmacht bisa terjadi karena adanya kehilangan, kerusakan, keterlambatan dalam penerbangan, yang disebabkan karena ketentuan undang-undang, perbuatan Yang Maha Kuasa kebakaran, banjir, kabut, dan sebagainya atau sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan para pihak. Apabila terjadi keadaan overmacht ini, maka perjanjian itu 'batal demi hukum'.Sampai saat ini, jika ada sengketa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini tidak berarti menutup kemungkinan mendapatkan penyelesaian, melalui arbitrase atau melalui pengadilan."

"Manajemen transportasi memainkan peran penting bagi perusahaan ekspedisi karena mengatur aliran barang dan informasi dari menerima permintaan hingga barang diterima. Tujuan penelitian ini adalah mengurangi keterlambatan pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang melebihi durasi kirim. Penelitian ini menghasilkan empat rancangan proses baru dari usulan perbaikan yang dikembangkan dengan metode rekayasa ulang proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang signifikan. IDEF0 digunakan untuk memetakan dan menganalisis proses dengan fungsi ICOM. Hasil simulasi dengan Igrafx menunjukkan pengurangan waktu sebesar 32,30 dari 5,3 hari menjadi 3,6 hari sejak pelanggan mengajukan permintaan hingga barang diterima di kota tujuan.

---

Transportation management plays an important role for freight forwarder because it ensures the flow of goods and information from shipment order until goods are received by consignee. The objective of this study is to reduce late in shipping goods by freight forwarders. This study resulted in four new process design from proposed dramatic improvement that was developed with BPR method. IDEF0 was used to map and analyze process through ICOM functions. Simulation results with Igrafx showed a decreased time up to 32.30 from 5.3 days to 3.6 days since shipment order is received until goods are received in destination city. "

"ABSTRAKPerusahaan angkutan udara ditantang untuk mengelola operasi kargo udara secara efisien dengan mengembangkan operasi strategis dan memungkinkan maskapai penerbangan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif sebagai tanggapan terhadap perkembangan pesat industri kargo. Perusahaan angkutan udara yang memiliki penerbangan domestik dan internasional perlu menentukan operasi strategis khusus untuk memenuhi harapan pelanggan karena kedua prosesnya unik. Penelitian ini menganalisis kesenjangan pengetahuan atribut kualitas layanan (SQA) yang disintesis dari tinjauan literatur sistematis dan metode Delphi menggunakan teknik Fuzzy Analytical Hierarchy Process untuk operasi kargo udara domestik dan internasional. Sebagai studi empiris, salah satu maskapai angkutan udara di Indonesia yang melayani pengiriman kargo untuk rute domestik dan internasional dan perusahaan angkutan udara mereka diselidiki. Hasil menunjukkan bahwa atribut kualitas layanan dengan kesenjangan yang lebih tinggi dalam operasi kargo domestik adalah penanganan ketidakteraturan, proses administrasi dan responsif staf. Sedangkan, atribut kualitas layanan dengan kesenjangan yang lebih tinggi di internasional adalah kapasitas gudang, proses administrasi, dan biaya penanganan kargo. Akhirnya, studi ini memberikan titik awal yang sangat berharga bagi operator angkutan udara untuk meningkatkan kualitas layanan kargo untuk menghadapi dinamika industri kargo udara.

---

ABSTRACTAir freight carriers are challenged to manage air cargo operations efficiently by developing strategic operations and allowing airlines to adapt quickly and effectively in response to the rapid development of the cargo industry. Air freight carriers which have domestic and international flights need to determine specific strategic operations to meet customer expectations since both processes are unique. This study analyzed the knowledge gap of service quality attribute (SQA) synthesized from a systematic literature review and Delphi method using Fuzzy Analytical Hierarchy Process technique for both domestic and international air cargo operations. As an empirical study, one of air freight carriers in Indonesia serving cargo shipments for domestic and international routes and their air freight forwarders were investigated. The results indicate that service quality attributes with the higher gap in domestic cargo operations are irregularity handling, administration process and staff responsiveness. Whereas, service quality attributes with the higher gap in international are warehouse capacity, administration process, and cargo handling charges. Finally, this study provides air freight carriers with an invaluable starting point for improving cargo service quality to deals with the dynamics of the air cargo industry."

"Dalam melakukan kegiatan usaha di suatu pasar, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah perjanjian kartel. Meskipun perjanjian kartel telah dilarang secara eksplisit melalui peraturan perundang-undangan, banyak pelaku usaha yang mencari celah untuk melakukan perjanjian kartel dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan di atas batas yang wajar. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mendorong para pelaku usaha untuk terlibat dalam suatu perjanjian kartel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang membahas mengenai praktik persaingan tidak sehat berupa perjanjian kartel yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan baik di Indonesia dan di Uni Eropa. Perjanjian kartel ini marak dilakukan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Uni Eropa. Salah satu kasus kartel dalam industri penerbangan di Indonesia adalah dugaan kartel tiket pesawat tercantum dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan di Uni Eropa terdapat kasus kartel kargo pesawat yang tercantum dalam Putusan Komisi Eropa.When it comes to carrying out business activities in a certain market, every business actor is explicitly prohibited from carrying out activities that may lead to monopolistic practices and/or unfair business competition. One of these forms of activity is a cartel agreement. Even though cartel agreements have been explicitly prohibited through laws and regulations, many business actors are looking for leeway to enter into cartel agreements in the hope that they can gain profits above reasonable limits. Therefore, this research was conducted with the aim of examining the factors that encourage business actors to be involved in a cartel agreement. The method used in this study is a normative-juridical research method through examining secondary data that discusses unfair competition practices, particularly, in the form of cartel agreements entered into by airline companies both in Indonesia and in the European Union. This cartel agreement is widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of the cartel cases in the aviation industry in Indonesia is the alleged cartel cartel listed in KPPU Decision No.15/KPPU-I/2019 and in the European Union there is an airplane cartel cartel case listed in the European Commission Decision Case At.39258.Cartel agreements are widely implemented not only in Indonesia, but also in the European Union. One of aviation cartel cases in Indonesia is the alleged airplane ticket cartel case based on KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and in the European Union, there is an aircraft cargo cartel case based on the European Commission Decision Case At.39258."